DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Walikota Batam ini diatur tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880), 3. Undang-Undang... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), 5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7), 6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130): 7. MEMUTUSKAN: PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN SISTEM KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM. 8

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. NO UR W 10. 11. 12. 13. 14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam. Daerah adalah Kota Batam. Wali Kota adalah Wali Kota Batam. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang Wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Sekretariat Dewan Perwakian Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sekretariat DPRD Tipe A adalah Badan yang dibentuk untuk mewadahi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar, terdiri paling banyak 4 (empat) bagian. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakian Rakyat Daerah Kota Batam. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Jabatan adalah pejabat yang secara tegas menunjukkan kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

15.Pegawai... 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digajiberdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yangmemenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangkamelaksanakan tugas pemerintahan. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkatUPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yangmelaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Daerah. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yangmembentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai ASN dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai ASN yangdilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
25.Pejabat... 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana, dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat SPP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, capat, mudah, terjangkau, dan terukur. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka yang ditetapkan dengan skala 1(satu) sampai dengan 4 (empat). Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.1 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:
1. a.Sekretaris DPRD: b. Kepala Bagian,
  1. 1.Bagian Umum,
  2. 2.Bagian Program dan Keuangan,
  3. 3.Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, dan
  4. 4.Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
2. c.Kelompok ...
(2)
1. c.Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(1)
(2)
(3)(M

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 3

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) huruf a dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administratif kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengankebutuhan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD,
b.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD,
c.fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, d . penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD,
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya, dan
f.pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatanSekretariat DPRD. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris DPRD mempunyai uraian tugas:
a.menetapkan rencana dan program kerja Sekretariat DPRD sesuai dengan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
b.memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD pada Sekretariat DPRD yang meliputi Bagian Umum, Bagian Program dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, serta Kelompok Jabatan Fungsional,
c.membagi... membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepadabawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar, c. membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara memberikan reward and punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengancara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal: e. menetapkan penyusunan data informasi bahan penetapanRencana kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Rencana KerjaPemerintah Daerah, Rencana Strategi dan Rencana Kerjaserta rencana kerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan: f. melaporkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat SPRD dan menetapkan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan, 8 menyelenggarakan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkungan Sekretariat DPRD, h. merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan administratif kesekretariatan dan keuangan, dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan, 1. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Sekretariat DPRD, menetapkan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja di lingkup Sekretariat DPRD: k. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD, 1
m.menyelenggarakan ...

(1)
(2)
(3)m. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Sekretariat DPRD:
1. n.mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan oleh para Kepala Bagian: Oo. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD:
2. p.menetapkan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD:
3. g.menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat:
4. r.mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bagian Umum, Bagian Program dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasans sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah:
5. s.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas- tugas di lingkungan Sekretariat DPRD: dan
6. t.melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris DPRD lingkup tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi:

a.penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada Bagian Umum,
b.penyusunan... penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada Bagian Umum. b. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada Bagian Umum: pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik daerah: d. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian serta evaluasi kinerja ASN: e. pelaksanaan pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD, £ fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD : g pelaksanaan pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan:, h. pelaksanaan fasilitasi fraksi DPRD: dan L pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada Bagian Umum.

(4)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Bagian Umum mempunyai uraian tugas: a. » 9 merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bagian Umum yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bagian Umum: b. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bagian Umum, . menjelaskan, membimbing, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien: melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di Bagian Umum: e. memantau evaluasi dan pelaporan dibagian umum: £ menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi, dan seleksi pegawai Sekretariat DPRD: & h. menyelenggarakan ... . menyelenggarakan pengoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang- undangan, surat menyurat serta pengelolaan perpustakaan, h. mengoordinasikan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat DPRD, 1. melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan asset Sekretariat DPRD: . mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan kematangan perangkat daerah di lingkup Sekretariat DPRD, k. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi/ internalisasi budaya kerja di lingkup Sekretariat DPRD, 1. . mengoordinasikan penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Sekretariat DPRD, m. . menyusun dan mengendalikan pelaksanaan SOP, SPP, IKM, dan Analisa Jabatan serta Analisa Beban Kerja pada lingkup Bagian Umum, n. . mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan kantor: . mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan lingkungan kantor, gedung kantor dan kendaraan, . mengoordinasikan pelaksanaan kajian dan analisis kebijakan pada Bagian Umum, . mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan system Sumber Daya Manusia Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturanperundang-undangan dan praktik Sumber Daya Manusia professional mutakhir, r. . mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi pada Bagian Umum, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata s. t laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia, . memeriksa, memaraf, dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai Tata Naskah Dinas, u. . menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional, v.
1. w.membuat...
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
1. w.membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan Bagian Umum,
2. x.melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat:
3. y.melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Umum sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan: dan
4. z.melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang- undangan. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Kepala Bagian Umum membawahi:
5. a.Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian: dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (S5) huruf b dikoordinasikan oleh pimpinan perangkat daerah sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan tugas membantu Kepala Bagian Umum dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Pasal 5

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bagian Umum. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimanadimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

a.menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang Tata Usaha dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
b.menganalisis... menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas: b. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian: membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien: d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar sasaran tetap terfokus: e. memproses penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan, f menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata naskah di lingkungan pekerjaannya: melaksanakan pengelolaan kearsipan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat DPRD: h. melaksanaan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi data kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, Taspen, Taperum, Asuransi Kesehatan Pegawai, Absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin belajar dan tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah, administrasi pernikahan/ perceraian, pengelolaan administrasi perjalanan dinas serta peningkatan kesejahteraan pegawai: menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis, dan fungsional di lingkungan Sekretariat DPRD: melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan, rencana kebutuhan, dan pengembangan karier serta disiplin pegawai: k. melaksanakan pengoordinasian administrasi penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan: 1 . melaksanakan Program Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat DPRD: m. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan kematangan perangkat daerah di lingkup Sekretariat DPRD: n. melaksanakan sosialisasi/internalisasi budaya kerja di Sekretariat DPRD: p.menyusun ...

(1)
(2)
(3)
1. p.menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup sub bagian umum dan kepegawaian:
2. g.mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan:
3. r.membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD:
4. s.melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat: t. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Uu. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris: dan
5. v.melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kepala Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekrataris DPRD lingkup perencanaan dan penganggaran, verifikasi, dan akuntansi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

a.pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja di lingkungan Sekretariat DPRD:
b.pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Sekretariat DPRD,
c.pelaksanaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD:
d.penyusunan ... d. g. penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada Bagian Program dan Keuangan: penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada Bagian Program dan Keuangan: e. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada Bagian Program dan Keuangan: dan f pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pada Bagian Program dan Keuangan.

(4)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kepala Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas:
1. a.merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bagian Program dan Keuangan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bagian Program dan Keuangan, b. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bagian Program dan Keuangan: menjelaskan, membimbing, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di Bagian Program dan Keuangan, e. memantau evaluasi dan pelaporan Bagian Program dan Keuangan, f. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di bagian: 8 melaksanakan pengoordinasian pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD: h. i. menyelenggarakan ... menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD yang meliputi: Laporan Akuntabilitas Kinerja, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja serta rencana kerja Sekretariat DPRD lainnya sesuai peraturan perundang-undangan: . menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan: mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkungan Sekretariat DPRD. k. mengoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, dan SOP di lingkup Sekretariat DPRD: 1 . menyiapkan bahan konsep naskah dinas bidang keuangan sesuai petunjuk dari pimpinan, m. mengoordinasikan pelaksanaan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk pendapatan yang dibantu oleh bendahara penerima: n. mengoordinasikan pelaksanaan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk belanja pengeluaran: mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada Sekretariat DPRD: P. mengoordinasikan kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang, Surat Permintaan Pembayaran Langsung sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: mengoordinasikan penyusunan dan/atau melakukan pengkoreksian bahan penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah: r. mengoordinasikan menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Sekretariat DPRD: s.
2. t.menyiapkan...
(5)
(6)aa. bb. cc. dd. ce. menyiapkan bahan usulan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegiatans esuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD: t. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan dan penganggaran: u. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan verifikasi, v. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan akutansi dan pelaporan: w. mengoordinasikan pelaksanaan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah: x. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan yang terdiri dari menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, y. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia: mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan, menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Bagian Program dan Keuangan: melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat: melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bagian program dan keuangan, dan melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan (4), Kepala Bagian Program dan Keuangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh pimpinan perangkat daerah sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing- masing.
(7)Kelompok ... 17-
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas membantu Bagian Program dan Keuangan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
(1)
(2)
(3)

Pasal 7

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekrataris DPRD lingkup kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah, dan hubungan masyarakat, protokol dan publikasi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Persidangan dan Perundang- undangan mempunyai fungsi:

a.penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan:,
b.penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan: Cc. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, d. penyelenggaraan kajian perundang-undangan:
e.penyelenggaraan persidangan dan risalah, pengelolaan urusan hubungan masyarakat, protokol, dokumentasi, informasi, dan rapat-rapat, dan f
g.pembinaan... g. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pada Bagian Persidangan dan Perundang- undangan.

(4)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai uraian tugas:
1. a.merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan: b. . merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bagian Persidangan dan Perundang-undangan: . menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada d. bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan: e. memantau evaluasi dan pelaporan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan: £ menyelenggarakan pengoordinasian, pengelolaan keprotokolan dan hubungan masyarakat: g . menyusun pelaksanaan program inovasi daerah dan h. Kompetis ilInovasi Pelayanan Publik lingkup Sekretariat DPRD, menyusun dan mengendalikan pelaksanaan SPP dan IKM di lingkup Sekretariat DPRD: . mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan kajian perundang-undangan yang meliputi fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah, penyusunan Naskah Akademik dan rancangan peraturan daerah inisiatif, memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang- undangan, mengumpulkan bahan persiapan rancangan peraturan daerah inisiatif dan mengoordinasikan pembahasan rancangan peraturan daerah: mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Persidangan dan Risalah yang meliputi menyusun risalah rapat, memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah, memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat: k.
2. l.mengoordinasikan ... l. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Hubungan Masyarakat, Protokol, Publikasi, dan rapat-rapat di lingkungan Sekretariat DPRD:
3. m.mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan, dan penyajian arsip menjadi informasi bagian:
4. n.mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia: Oo. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif, yang meliputi perekaman, pembuatan transkrip, dan pelaporan hasil transkrip legislatif:
5. p.mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang risalah legislatif, yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif:
6. g.mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan menyiapkan, mengolah dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya:
7. r.mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. Ss. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan:
8. t.menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja di lingkup Bagian Persidangan dan Perundang- undangan, Uu. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat:
9. v.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan: dan
10. w.melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. (S5) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
(6)Kelompok ...
(6)
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (S) dikoordinasikan oleh pimpinan perangkat daerah sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (S5) melaksanakan tugas membantu Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing- masing pengelompokan uraian fungsi.
(1)
(2)
(3)

Pasal 8

Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekratais DPRD lingkup fasilitasi penganggaran danpengawasan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi :

a.menyusunan rencana dan program lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan:
b.penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, C. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan,
d.pelaksanaan fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan, kerjasama dan aspirasi: dan
e.pembinaan...
e.pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

(4)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai uraian tugas :
1. a.merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di
2. b.merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan: Cc. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan:
3. d.menjelaskan, membimbing, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien:
4. e.melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan: fi memantau evaluasi dan pelaporan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan:
5. g.mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Fasilitasi Penganggaran meliputi memfasilitasi, memverifikasi, mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan, Pembahasan APBD/APBD-P, pembahasan rancangan peraturan daerah, pertangungjawaban pelaksanaan APBD, pembahasan laporan per semester, dan prognosis enam bulan berikutnya, pembahasan laporan keterangan pertangungjawaban Kepala Daerah, dan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. h. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Fasilitasi Pengawasan meliputi memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan rumusan rapat dalam rangka pengawasan, pelaksanaan penegakan kode etik DPRD, dukungan pengawasan penggunaan anggaran, pengawasan pelaksanaan kebijakan,
6. i.'mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kerja Sama dan Aspirasi meliputi memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat, reses DPRD, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah, dan masyarakat serta persetujuan kerjasama daerah:
7. j.mengoordinasikan ...
(5)
(6)
(7)
(1)
1. j.mengoordinasikan pelaksanaan kajian dan analisis kebijakan pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan: k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia, 1. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan:
2. m.menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkupBagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan:
3. n.melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat: Oo. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bagian program dan keuangan, dan
4. p.melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan (4), Kepala Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh pimpinan perangkat daerah sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing- masing. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas membantu Bagian Program dan Keuangan dalamp enyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekeretaris DPRD sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu. Cc

(2)Kelompok ...
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ASN dalam jenjang:
1. a.Jabatan Fungsional Ahli Madya yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris DPRD: dan b.Jabatan Fungsional Ahli Muda berjenjang hingga kebawahnya sesuai struktur organisasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian selaku Koordinator.
(8)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang telah mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina.
(4)Jenis jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang- undangan.
(5)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku khususnya mengatur tentang jabatan fungsional sesuai keahliannya.

BAB V

ESELONERING

Pasal 10

Eselonering jabatan struktural pada Sekretariat DPRD yaitu:

a.Sekretaris DPRD merupakan Jabatan struktural eselon II.b:
b.Kepala Bagian merupakan Jabatan struktural eselon III.a: dan
c.Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI

SISTEM KERJA

Pasal 11

Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pada Perangkat Daerah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…