DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 14 Tahun 2021

Nomor: 14
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 September 2001
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batam

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Sehubungan dengan huruf a diatas perlu ditetatpkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan. Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang Undang;
1. 2.Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214 );
2. 3.Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60); 2
3. 4.Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

Mengingat

5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewe-nangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6.Keppres Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Pera-turan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksud dengan :

a.Daerah adalah Daerah Kota Batam;
b.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam;
c.Walikota adalah Walikota Batam;
d.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam;
e.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batam; 3
f.Gudang adalah suatu tempat yang tidak bergerak baik yang terbuka atau yang tertutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;
g.Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang;
h.Barang Perniagaan atau Barang Dagangan adalah terdiri dari bahan pokok penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri, dan barang- barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari;
i.Barang Dagangan disebut sebagai bahan pokok penting seperti : Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng dan Mentega, Daging Sapi dan Ayam, Telur Ayam, Susu, Jagung Minyak Tanah, Garam Beryodium, baik menurut sifatnya maupun karena dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, karena alasan program kesehatan, dan berdasarkan pertimbangan tertentu oleh Pemerintah dinyatakan sebagai barang dagangan dalam kategori bahan pokok/penting;
j.Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan Usaha Perdagangan;
k.Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah Surat Izin untuk digunakan sebagai penyimpanan/penimbunan barang diruang tertutup seperti dimaksudkan dalam Pasal 1 butir a Undang-Undang No. 11 Tahun 1965;
l.Kas Daerah adalah salah satu Bank yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB II

PENDAFTARAN GUDANG

Pasal 2

(1)Setiap Perusahaan atau Perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib mendaftarkan gudangnya ke Dinas.
(2)Gudang yang harus didaftarkan ialah seperti dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (6).
(3)Usaha Gudang sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (6) wajib memiliki Surat izin Usaha Perdagangan ( SIUP ).
(4)Perusahaan Industri yang memiliki gudang untuk keperluan industri wajib memiliki Tanda Daftar Gudang, kecuali gudang yang melekat dengan usaha industrinya. 4

Pasal 3

(1)Kewenangan pemberian TDG berada pada WaliKota Batam.
(2)Pelaksanaan pemberian TDG dilakukan oleh Kepala Dinas antas nama Walikota.

Pasal 4

TDG berlaku selama 3 (tiga ) tahun dapat diperpanjang kembali.

BAB III

BIAYA PENDAFTARAN TDG

Pasal 5

(1)Untuk mendapatkan TDG kepada Pemilik/Pengguna diwajibkan membayar biaya administrasi :
1. a.Luas Gudang 6 s/d 100 m2 untuk barang-barang hasil pertanian /m2 = Rp. 1.000.- (seribu rupiah ); untuk barang-barang hasil pertambangan /m2 = Rp. 1.250.- (seribu dua ratus lima puluh rupiah); untuk barang-barang hasil industri /m2 = Rp. 1.500.- (seribu lima ratus rupiah);
2. b.Luas Gudang 101 s/d 500 m2 untuk barang-barang hasil pertanian /m2 = Rp. 750.- (tujuh ratus lima pulh rupiah); untuk barang-barang hasil pertambangan /m2 = Rp. 1.000.- (seribu rupiah); untuk barang-barang hasil industri /m2 = Rp. 1.250.- (seribu dua ratus lima puluh rupiah);
3. c.Luas Gudang 501 m2 s/d seterusnya untuk barang-barang hasil pertanian /m2 = Rp. 500.- (liam ratus rupiah); untuk barang-barang hasil pertambangan /m2 = Rp. 750.- (tujuh ratus lima puluh); untuk barang-barang hasil industri /m2 = Rp. 1.000.- (seribu rupiah).
(2)Biaya Administrasi pengurusan TDG disetor oleh Bendaharawan penerima ke kas daerah Kota Batam. 5

BAB IV

KEWAJIBAN PEMILIK/PEMEGANG KUASA GUDANG

Pasal 6

(1)Pemilik dan atau Pemegang kuasa Gudang sebagai penanggung jawab gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk atau keluar gudang secara baku, sehingga dapat dipantau secara administrasi dan fisik barang digudang.
(2)Pemilik dan atau Pemegang Kuasa Gudang sebagai penanggung jawab gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada di gudangnya kepada Kepala Dinas setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(3)Dalam upaya pelaksanaan pembinaan dan penataan kelancaran distribusi barang, pemilik dan atau Pemegang Kuasa gudang wajib memeberikan setiap keterangan yang diminta oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

(1)Penyimpanan barang yang dilakukan oleh Perusahaan ( Produsen, Eksportir, Importir, Distributor, Wholesaler, Pedagang Besar, Groseir, Agen, Pengecer, Toko ) atau perorangan digudang sesuai dengan izin yang diberikan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stock/persediaan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga ) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.
(2)Dalam keadaan yang sangat mendesak, dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lama, maka pemilik dan atau Pemegang kuasa gudang dimungkinkan mempunyai stok barang/persediaan berjalan digudangnya melebihi kebutuhan dari 3 (tiga) bulan.
(3)Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana ayat (2) pasal ini, pemilik atau Pemegang kuasa gudang wajib mendapatkan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) dari Kepala Dinas.

BAB V

UANG PERANGSANG

Pasal 8

(1)Kepada instansi pemungut diberi uang perangsang 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetor ke kas daerah.
(2)Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota. 6

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

(1)Pemilik dan atau Pemegang Kuasa Gudang sebagai penanggung jawab gudang akan diberi peringatan tertulis apabila melakukan penyimpangan/pelanggaran seperti disebutkan pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);
(2)Terhadap penyimpangan / pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan telah diberikan peringatan tertulis tetapi tidak diindahkan, maka dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan TDG dan SIUP.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…