DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 September 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 467

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batam

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Peraturan Daerah tentang pokok pengelolaan keuangan daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan sistem pen;selolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu adanya pedoman pengelolaan sebagai Iandasan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah;
c.bahwa sebagian besar substansi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali;
d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penge1olaan Keuangan Da<rah dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan pokok-pokok penge1olaan keuangan daerah;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturar. Daerah tentang Pokok-pokok Penge1olaan Keuangan Daerah;
1. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 t.entang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan L>yanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomol" 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
3. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahur:. 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan Uang Negaraj Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taht:.n 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
7. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara F~epublik Indonesia Nomor 5165);
8. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Norror 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533);
11. 18.Peraturan Presiden Repubiik Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pernerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
12. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kc:uangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahac. Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pen;selolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM dan WALIKOTA BATAM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGEWLMN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerin tahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Pe:~angkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemer.ntahan Daerah Kota Batam.
3.Daerah adalah Kota Batam.
4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah terse but.
5.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Ke:Julauan Riau.
8.Walikota adalah Walikota Batam.
9.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batarr ..
10.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
11.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daen.h Kota Batam.
12.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangar. Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
13.Pejabat Pengelo1a Keuangan Daerah yang se1anjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBC dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
16.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKP) yang dipimpinnya.
17.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
18.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuaso. untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah.
19.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
20.Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
21.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPC, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
22.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
23.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fung:;ional / orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPC.
24.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional I orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
25.Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Walikota(Wakil Walikota dan
26.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daera::1 yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan APBD.
27.Entitas pelaporan adalah unit pemerintahcm yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
28.Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
29.Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
30.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota.
31.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
32.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapka.n serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
33.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
34.Priori tas dan Plafon Anggaran Semen tara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal. anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalarn penyusunan RKA- SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
35.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yan~; berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
36.Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat P'ngelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA- PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badanjbagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
37.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
38.Prakiraan Maju (fon.vard estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
39.Kinerja adalah keluaran(hasil kegiatanjprogram yang akan atau telah sehubungan dengan penggunaan anggaran kuantitas dan kualitas yang terukur. dari dicapai dengan
40.Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
41.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemel'intahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
42.Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan peme-:intahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
43.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang di::>ediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesua:_ dengan misi SKPD.
44.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumter daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya terse but sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
45.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
46.Keluaran (output) adalah barang atau ja,;a yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 4 7. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan-kegiatan dalam satu program. yang dari,
48.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
49.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
50.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
51.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
52.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
53.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
54.Surplus Anggaran Daerah adalah selis:.h lebih an tara pendapatan daerah dan belanja daer;lh.
55.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang an tara pendapatan daerah dan belanja daerah.
56.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kern bali dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
57.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
58.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
59.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ at au hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangc:_n atau akibat lainnya yang sah.
60.Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/ a tau kewajiban Pemerintah Daerah yang. dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
61.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalmn satu tahun anggaran.
62.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintahfpemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
63.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD mempakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
64.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA- PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran sa tuan kerj a bag ian keuangan selaku Be :1dahara Umum Daerah;
65.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD me:upakan dokumen yang memuat perubahan anggaran pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaa:1 oleh pengguna anggaran.
66.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutr.ya.
67.Anggaran Kas adalah dokumen yang memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas kelc.ar yang digunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APB:) setiap period e.
68.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebaf;ai dasar penerbitan SPP.
69.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
70.Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumm yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya di~;iapkan oleh PPTK.
71.Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP 1dalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang mukc:. kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving! yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
72.Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang persediaan yang selanjutnya disingkat :3PP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
73.Surat Permintaan Pembayaran Tarnbahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPO yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
74.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaranjkuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD.
75.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokurr.en yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP:2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;
76.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggara:~/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
77.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pe::1gguna anggaranfkuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluarar. DPA- SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
78.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh petlgguna anggaranfkuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas. pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
79.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digJnakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
80.Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
81.Barang Milik Daerah adalah semua baran g yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
82.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
83.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD /unit ketja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ a tau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
84.Kegiatan Tahun Jarnak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk mm~a lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
85.Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan peraturan penJndang- undangan.
86.Jaminan Kesehatan Nasional yang sele.njutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesahatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
87.Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
88.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/ a tau pelayanan kesehatan lainnya.
89.Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
90.Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per- bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

a.hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b.kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c.penerimaan daerah;
d.pengeluaran daerah;
e.kekayaan daerah yang dikelola sendiri atc.u oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, [:iutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pad a perusahaan daerah; dan
f.kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pernerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah danfatau kepe:1tingan urn urn.

Pasal 3

Pokok-pokok Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.asas umum pengelolaan keuangan daerah;
b.kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
c.struktur APBD;
d.penyusunan APBD;
e.penetapan APBD;
f.pelaksanaan dan perubahan APBD;
g.kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD;
h.kedudukan keuangan Walikota dan Wakil Wdikota;
1. 1.penatausahaan keuangan daerah; J· pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
k.pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; I. pengelolaan kas umum daerah;
m.pengelolaan piutang daerah;
n.pengelolaan investasi daerah;
o.pengelolaan barang milik daerah;
p.pengelolaan dana cadangan;
q.pengelolaan utang daerah;
r.pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
s.penyelesaian kerugian daerah;
t.pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
u.Pengelolaan dana BOS; dan
v.Pengelolaan dana kapitasi.

(1)Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
(2)Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(1)Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
2. b.menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
3. c.menetapkan kuasa pengguna anggaran I pengguna barang;
4. d.menetapkan bendahara penerimaan dan/ atau bendahara pengeluaran;
5. e.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
6. f.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
7. g.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan.
8. h.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pem bayaran.
(3)Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
1. a.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
2. b.kepala SKPKD selaku PPKD; dan
3. c.kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaranjpengguna barang daerah.
(4)Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerimaj mengeluarkan uang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(5)Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah selak.1 wakil koordinator pengelolaan keuangan daerah.
(2)Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
1. a.Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
2. b.Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
3. c.penyusunan rancangan APBD dan rar.cangan perubahan APBD;
4. d.penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
5. e.tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
6. f.penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan A.PBD.
(3)Selain mempunyai dimaksud pada mempunyai tugas: tugas ayat koordinasi se baf;aimana
(1)Sekretaris Daerah
1. a.memimpin tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
2. b.menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
3. c.menyiapkan daerah; pedoman pengelolaan barang
4. d.memberikan persetujuan pengesahan DPA- SKPD/DPPA-SKPD; dan DPA-PPKD
5. e.melaksanakan pengelolaan berdasarkan Walikota. tugas-tugas ko:>rdinasi keuangan daerah lainnya kuasa yang dilimpahkan oleh
(4)Koordinator pengelolaan bertanggung jawab atas se bagaimana dimaksud pada kepada Walikota; keuangan daerah pelaksanaan tugas ayat (2) dan ayat (3) Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupatan Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahur. 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupatan Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara F:epublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Ta:nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggu:1gjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara F~epublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21 0);

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 7

(1)Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tuga":
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. b.menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
3. c.melaksanakan pemungutan pendapatan daerah selain yang telah dipungut oleh SKPD sesuai dengan Peraturan Daerah;
4. d.melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
5. e.menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
6. f.melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.
(2)PPKD dalam melaksanakan kedudukannya selaku BUD berwenang:
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. b.mengesahkan DPA-SKPD/ DPPA-SKPD;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. e.melaksanakan pemungutan pajak daerah sepanjang sudah diatur wewenangnya dalam Perda SOTK SKPKD;
6. f.menetapkan SPD;
7. g.menyiapkan pelaksanaan pemberian pmJaman atas Daerah; pmJamar. dan nama Pemerin tah
8. h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  1. 1.menyajikan informasi keuangan daerah; dan J· melaksanakan kebijakan dan t=edoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah sepanjang sudah diatur wewenangnya dalam Perda SOTK SKPKD.
(3)PPKD selaku BUD mengusulkan kepada pejabat di lingkungan satuan kerja keuangan daerah selaku kuasa BUD. Walikota, pengelola
(4)PPKD bertanggung awab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

( 1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dirnaksud da1am Pasa1 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wa1ikota.

(2)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), mempunyai tugas;
1. a.menyiapkan anggaran kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D;
4. d.menyimpan seluruh bukti asli kepernilikan kekayaan daerah;
5. e.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
6. f.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
7. g.menyimpan uang daerah;
8. h.melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelolaf menatausahakan investasi;
  1. 1.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban n:~kening kas umum daerah; J. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
9. k.melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
10. l.melakukan penagihan piutang daerah.
(3)Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

Pasal 9

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

a.menyusun rancangan APBD dan rar:.cangan Perubahan APBD;
b.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
c.melaksanakan pemungutan pajak daerah kecuali yang dilaksanakan oleh SKPD sesuat Peraturan Daerah;
d.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
e.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
f.menyajikan informasi keuangan daerah; dan
g.melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah sepanjang sudah diatur wewenangnya dalam Perda SOTK SKPKD.

Pasal 10

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas:

a.menyusun RKA-SKPD;
b.menyusun DPA-SKPD;
c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengefisienan atas be ban anggaran belanja;
d.melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e.melakukan pengujian atas tagihan dan. memerintahkan pembayaran;
f.menandatangani SPM ;
g.melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
h.mengadakan pihak lain ditetapkan; ikatanjperjanjian kerjasama dengan dalam batas anggaran yang telah
1. 1.mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; J. mengelola barang milik daerahjkekayaan yang menjadi tanggung jawab SKPD dipimpinnya; daerah yang
k.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
1. 1.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
m.melaksanakan tugas-tugas pc·ngguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota; dan
n.bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Dalam rangka pengadaan barang/ jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah.

Pasal 12

(1)Pejabat pengguna anggaran/pengguna baran,s dalam melaksanakan tugas- tugasnya se bag;aimana dimaksud da1am Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
(2)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban ketja, lokasi, kompetensi, rentang kendali danjatau pertimbangan objektif lainnya.
(3)
(4)Pelimpahan sebagian kewenangan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas usul Kepala SKPD. Pelimpahan sebagian kewenangan dimaksud pada ayat (1), meliputi: se bagaimana oleh Walikota sebagaimana
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas be ban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.pengadaan ikatanjperjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. e.menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
6. f.mengawasi pelaksanaan anggaran unlt kerja yang dipimpinnya; dan
7. g.melaksanakan tugas- tugas kuasa anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
(5)Kuasa pengguna anggaranfkuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran f pengguna bara,g.
(6)Dalam pengadaan barang/ jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat :=>embuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 13

(1)Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaranfkuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
(2)Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kom·;:>etensi, anggaran kegiatan, be ban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(3)PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran / pengguna barang se bagaimana. dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaranfpengguna barang.
(4)PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaranfkuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.
(5)PPTK mempunyai tugas mencakup:
1. a.mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. b.melaporkan perkembangan pelaksanan k~giatan; dan
3. c.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
(6)Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen admmistrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan penlndang- undangan.

Pasal 14

(1)Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
(2)PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahuijdisetujui oleh PPTK;
2. b.meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, 3PP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PN~: serta penghasilan lainnya yang ditetapkan. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. c.melakukan verifikasi SPP;
4. d.menyiapkan SPM;
5. e.melakukan verifikasi harian atas penerim3.an;
6. f.melaksanakan akuntansi SKPD;
7. g.menyiapkan laporan keuangan SKPD; dan
8. h.melakukan verifikasi SPJ.
(3)PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penenmaan daerah, bendahara, danjatau PPTK.

Isi peraturan

Teks467PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan sistem pen;selolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu adanya pedoman pengelolaan sebagai Iandasan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah;
c.bahwa sebagian besar substansi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali;
d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penge1olaan Keuangan Da<rah dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan pokok-pokok penge1olaan keuangan daerah;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturar. Daerah tentang Pokok-pokok Penge1olaan Keuangan Daerah;
1. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 t.entang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan L>yanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomol" 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
3. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahur:. 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan Uang Negaraj Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taht:.n 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
7. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara F~epublik Indonesia Nomor 5165);
8. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Norror 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533);
11. 18.Peraturan Presiden Repubiik Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pernerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
12. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kc:uangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahac. Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pen;selolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM dan WALIKOTA BATAM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGEWLMN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerin tahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Pe:~angkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemer.ntahan Daerah Kota Batam.
3.Daerah adalah Kota Batam.
4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah terse but.
5.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Ke:Julauan Riau.
8.Walikota adalah Walikota Batam.
9.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batarr ..
10.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
11.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daen.h Kota Batam.
12.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangar. Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
13.Pejabat Pengelo1a Keuangan Daerah yang se1anjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBC dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
16.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKP) yang dipimpinnya.
17.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
18.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuaso. untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah.
19.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
20.Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
21.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPC, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
22.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
23.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fung:;ional / orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPC.
24.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional I orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
25.Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Walikota(Wakil Walikota dan
26.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daera::1 yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan APBD.
27.Entitas pelaporan adalah unit pemerintahcm yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
28.Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
29.Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
30.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota.
31.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
32.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapka.n serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
33.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
34.Priori tas dan Plafon Anggaran Semen tara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal. anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalarn penyusunan RKA- SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
35.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yan~; berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
36.Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat P'ngelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA- PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badanjbagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
37.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
38.Prakiraan Maju (fon.vard estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
39.Kinerja adalah keluaran(hasil kegiatanjprogram yang akan atau telah sehubungan dengan penggunaan anggaran kuantitas dan kualitas yang terukur. dari dicapai dengan
40.Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
41.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemel'intahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
42.Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan peme-:intahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
43.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang di::>ediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesua:_ dengan misi SKPD.
44.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumter daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya terse but sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
45.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
46.Keluaran (output) adalah barang atau ja,;a yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 4 7. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan-kegiatan dalam satu program. yang dari,
48.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
49.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
50.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
51.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
52.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
53.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
54.Surplus Anggaran Daerah adalah selis:.h lebih an tara pendapatan daerah dan belanja daer;lh.
55.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang an tara pendapatan daerah dan belanja daerah.
56.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kern bali dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
57.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
58.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
59.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ at au hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangc:_n atau akibat lainnya yang sah.
60.Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/ a tau kewajiban Pemerintah Daerah yang. dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
61.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalmn satu tahun anggaran.
62.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintahfpemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
63.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD mempakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
64.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA- PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran sa tuan kerj a bag ian keuangan selaku Be :1dahara Umum Daerah;
65.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD me:upakan dokumen yang memuat perubahan anggaran pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaa:1 oleh pengguna anggaran.
66.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutr.ya.
67.Anggaran Kas adalah dokumen yang memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas kelc.ar yang digunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APB:) setiap period e.
68.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebaf;ai dasar penerbitan SPP.
69.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
70.Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumm yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya di~;iapkan oleh PPTK.
71.Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP 1dalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang mukc:. kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving! yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
72.Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang persediaan yang selanjutnya disingkat :3PP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
73.Surat Permintaan Pembayaran Tarnbahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPO yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
74.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaranjkuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD.
75.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokurr.en yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP:2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;
76.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggara:~/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
77.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pe::1gguna anggaranfkuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluarar. DPA- SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
78.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh petlgguna anggaranfkuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas. pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
79.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digJnakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
80.Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
81.Barang Milik Daerah adalah semua baran g yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
82.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
83.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD /unit ketja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ a tau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
84.Kegiatan Tahun Jarnak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk mm~a lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
85.Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan peraturan penJndang- undangan.
86.Jaminan Kesehatan Nasional yang sele.njutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesahatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
87.Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
88.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/ a tau pelayanan kesehatan lainnya.
89.Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
90.Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per- bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

a.hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b.kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c.penerimaan daerah;
d.pengeluaran daerah;
e.kekayaan daerah yang dikelola sendiri atc.u oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, [:iutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pad a perusahaan daerah; dan
f.kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pernerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah danfatau kepe:1tingan urn urn.

Pasal 3

Pokok-pokok Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.asas umum pengelolaan keuangan daerah;
b.kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
c.struktur APBD;
d.penyusunan APBD;
e.penetapan APBD;
f.pelaksanaan dan perubahan APBD;
g.kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD;
h.kedudukan keuangan Walikota dan Wakil Wdikota;
1. 1.penatausahaan keuangan daerah; J· pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
k.pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; I. pengelolaan kas umum daerah;
m.pengelolaan piutang daerah;
n.pengelolaan investasi daerah;
o.pengelolaan barang milik daerah;
p.pengelolaan dana cadangan;
q.pengelolaan utang daerah;
r.pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
s.penyelesaian kerugian daerah;
t.pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
u.Pengelolaan dana BOS; dan
v.Pengelolaan dana kapitasi.

(1)Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
(2)Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(1)Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
2. b.menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
3. c.menetapkan kuasa pengguna anggaran I pengguna barang;
4. d.menetapkan bendahara penerimaan dan/ atau bendahara pengeluaran;
5. e.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
6. f.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
7. g.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan.
8. h.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pem bayaran.
(3)Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
1. a.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
2. b.kepala SKPKD selaku PPKD; dan
3. c.kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaranjpengguna barang daerah.
(4)Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerimaj mengeluarkan uang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(5)Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah selak.1 wakil koordinator pengelolaan keuangan daerah.
(2)Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
1. a.Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
2. b.Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
3. c.penyusunan rancangan APBD dan rar.cangan perubahan APBD;
4. d.penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
5. e.tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
6. f.penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan A.PBD.
(3)Selain mempunyai dimaksud pada mempunyai tugas: tugas ayat koordinasi se baf;aimana
(1)Sekretaris Daerah
1. a.memimpin tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
2. b.menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
3. c.menyiapkan daerah; pedoman pengelolaan barang
4. d.memberikan persetujuan pengesahan DPA- SKPD/DPPA-SKPD; dan DPA-PPKD
5. e.melaksanakan pengelolaan berdasarkan Walikota. tugas-tugas ko:>rdinasi keuangan daerah lainnya kuasa yang dilimpahkan oleh
(4)Koordinator pengelolaan bertanggung jawab atas se bagaimana dimaksud pada kepada Walikota; keuangan daerah pelaksanaan tugas ayat (2) dan ayat (3) Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupatan Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahur. 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupatan Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara F:epublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Ta:nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggu:1gjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara F~epublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21 0);

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 7

(1)Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tuga":
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. b.menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
3. c.melaksanakan pemungutan pendapatan daerah selain yang telah dipungut oleh SKPD sesuai dengan Peraturan Daerah;
4. d.melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
5. e.menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
6. f.melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.
(2)PPKD dalam melaksanakan kedudukannya selaku BUD berwenang:
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. b.mengesahkan DPA-SKPD/ DPPA-SKPD;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. e.melaksanakan pemungutan pajak daerah sepanjang sudah diatur wewenangnya dalam Perda SOTK SKPKD;
6. f.menetapkan SPD;
7. g.menyiapkan pelaksanaan pemberian pmJaman atas Daerah; pmJamar. dan nama Pemerin tah
8. h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  1. 1.menyajikan informasi keuangan daerah; dan J· melaksanakan kebijakan dan t=edoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah sepanjang sudah diatur wewenangnya dalam Perda SOTK SKPKD.
(3)PPKD selaku BUD mengusulkan kepada pejabat di lingkungan satuan kerja keuangan daerah selaku kuasa BUD. Walikota, pengelola
(4)PPKD bertanggung awab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

( 1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dirnaksud da1am Pasa1 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wa1ikota.

(2)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), mempunyai tugas;
1. a.menyiapkan anggaran kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D;
4. d.menyimpan seluruh bukti asli kepernilikan kekayaan daerah;
5. e.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
6. f.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
7. g.menyimpan uang daerah;
8. h.melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelolaf menatausahakan investasi;
  1. 1.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban n:~kening kas umum daerah; J. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
9. k.melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
10. l.melakukan penagihan piutang daerah.
(3)Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

Pasal 9

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

a.menyusun rancangan APBD dan rar:.cangan Perubahan APBD;
b.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
c.melaksanakan pemungutan pajak daerah kecuali yang dilaksanakan oleh SKPD sesuat Peraturan Daerah;
d.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
e.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
f.menyajikan informasi keuangan daerah; dan
g.melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah sepanjang sudah diatur wewenangnya dalam Perda SOTK SKPKD.

Pasal 10

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas:

a.menyusun RKA-SKPD;
b.menyusun DPA-SKPD;
c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengefisienan atas be ban anggaran belanja;
d.melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e.melakukan pengujian atas tagihan dan. memerintahkan pembayaran;
f.menandatangani SPM ;
g.melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
h.mengadakan pihak lain ditetapkan; ikatanjperjanjian kerjasama dengan dalam batas anggaran yang telah
1. 1.mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; J. mengelola barang milik daerahjkekayaan yang menjadi tanggung jawab SKPD dipimpinnya; daerah yang
k.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
1. 1.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
m.melaksanakan tugas-tugas pc·ngguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota; dan
n.bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Dalam rangka pengadaan barang/ jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah.

Pasal 12

(1)Pejabat pengguna anggaran/pengguna baran,s dalam melaksanakan tugas- tugasnya se bag;aimana dimaksud da1am Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
(2)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban ketja, lokasi, kompetensi, rentang kendali danjatau pertimbangan objektif lainnya.
(3)
(4)Pelimpahan sebagian kewenangan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas usul Kepala SKPD. Pelimpahan sebagian kewenangan dimaksud pada ayat (1), meliputi: se bagaimana oleh Walikota sebagaimana
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas be ban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.pengadaan ikatanjperjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. e.menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
6. f.mengawasi pelaksanaan anggaran unlt kerja yang dipimpinnya; dan
7. g.melaksanakan tugas- tugas kuasa anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
(5)Kuasa pengguna anggaranfkuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran f pengguna bara,g.
(6)Dalam pengadaan barang/ jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat :=>embuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 13

(1)Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaranfkuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
(2)Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kom·;:>etensi, anggaran kegiatan, be ban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(3)PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran / pengguna barang se bagaimana. dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaranfpengguna barang.
(4)PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaranfkuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.
(5)PPTK mempunyai tugas mencakup:
1. a.mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. b.melaporkan perkembangan pelaksanan k~giatan; dan
3. c.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
(6)Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen admmistrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan penlndang- undangan.

Pasal 14

(1)Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
(2)PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahuijdisetujui oleh PPTK;
2. b.meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, 3PP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PN~: serta penghasilan lainnya yang ditetapkan. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. c.melakukan verifikasi SPP;
4. d.menyiapkan SPM;
5. e.melakukan verifikasi harian atas penerim3.an;
6. f.melaksanakan akuntansi SKPD;
7. g.menyiapkan laporan keuangan SKPD; dan
8. h.melakukan verifikasi SPJ.
(3)PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penenmaan daerah, bendahara, danjatau PPTK.