Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Batam.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3.Walikota adalah Walikota Batam.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Batam.
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6.Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
7.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Batam.
8.Sekretaris DPRD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Batam;
9.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
10.Tunjangan keluarga adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
11.Tunjangan beras adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
12.Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
13.Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
14.Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan.
15.Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain yang terbentuk dan melaksanakan tugas.
16.Alat kelengkapan lainnya adalah Alat kelengkapan DPRD selain dari badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, dan badan kehormatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD