DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat LRA, neraca, LAK, LO, LPSAL, LPE, dan CaLK, serta dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3.Undang-Undang. . .
3.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang. . .
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15.Peraturan. . .
15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
21.Peraturan. . .
21.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentangHak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
26.Peraturan. . .
26.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentangDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
29.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1425);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32.Peraturan. . .
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
40.Peraturan. . .
40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 888);
42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
43.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);
44.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 4);
45.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 125);
46.Peraturan. . .
46.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM dan WALI KOTA BATAM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Batam.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam
3.Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
7.Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selaku entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan.
8.Laporan. . .
8.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing- masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
9.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir.
10.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
11.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
12.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
13.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
14.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. Pasal 2. . .

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.LRA;
2. b.Neraca;
3. c.LAK;
4. d.LO;
5. e.LPSAL;
6. f.LPE; dan
7. g.CaLK.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

a.Pendapatan-LRA Rp 2.848.972.905.176,25
b.Belanja Rp 2.949.210.753.164,75
c.Transfer Rp 0,00 Surplus/defisit Rp (100.237.847.988,50)
d.Pembiayaan - Penerimaan Rp 155.150.335.739,66 - Pengeluaran Rp 0,00 Pembiayaan Neto Rp 155.150.335.739,66

Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan-LRA sejumlah Rp241.791.899.861,75 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan- LRA setelah perubahan Rp 3.090.764.805.038,00
2. 2.Realisasi Rp 2.848.972.905.176,25
3. 3.Selisih lebih/(kurang) Rp 241.791.899.861,75
b.Selisih. . .
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp296.704.387.613,25 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran belanja setelah perubahan Rp 3.245.915.140.778,00
2. 2.Realisasi Rp 2.949.210.753.164,75
3. 3.Selisih lebih/(kurang) Rp 296.704.387.613,25
c.Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran transfer setelah perubahan Rp 0,00
2. 2.Realisasi Rp 0,00
3. 3.Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
d.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(54.912.487.751,50) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Surplus/defisit setelah perubahan Rp (155.150.335.740,00)
2. 2.Realisasi Rp (100.237.847.988,50)
3. 3.Selisih lebih/(kurang) Rp (54.912.487.751,50)
e.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(0,34) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 155.150.335.740,00
2. 2.Realisasi Rp 155.150.335.739,66
3. 3.Selisih lebih/(kurang) Rp (0,34)
f.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00
2. 2.Realisasi Rp 0,00
3. 3.Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
g.Selisih. . .
g.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(0,34) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 155.150.335.740,00
2. 2.Realisasi Rp 155.150.335.739,66
3. 3.Selisih lebih/(kurang) Rp (0,34)
h.Selisih anggaran dengan realisasi SILPA sejumlah Rp(54.912.487.751,16) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran SILPA setelah perubahan Rp 0,00
2. 2.Realisasi Rp 54.912.487.751,16
3. 3.Selisih lebih/(kurang) Rp (54.912.487.751,16)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.Jumlah aset Rp 11.014.140.631.162,10
b.Jumlah kewajiban Rp 39.499.236.069,98
c.Jumlah ekuitas Rp 10.974.641.395.092,10

Pasal 6

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2022 Rp 155.150.335.739,66
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp 545.836.005.040,79
c.Arus kas dari aktivitas investasi aset non- keuangan Rp (646.111.854.046,29)
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp 0,00
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp 0,00
f.Saldo akhir kas di BUD per 31 Des tahun 2022 Rp 54.641.150.773,27
g.Saldo. . .
g.Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00
h.Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan Rp 9.955.000,00
i.Saldo akhir kas di Bendahara BLUD Rp 0,00
j.Saldo akhir kas di Bendahara Kapitasi Rp 0,00
k.Saldo akhir kas Lainnya (Dana BOS) Rp 0,00
l.Saldo akhir kas Rp 54.651.105.773,27

Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.Kenaikan/Penurunan Saldo Pendapatan-LO Tahun 2022 dengan Saldo Tahun 2021 sebesar Rp256.047.117.033,82 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Saldo Tahun 2022 Rp 3.029.010.669.397,56
2. 2.Saldo Tahun 2021 Rp 2.772.963.552.363,74
3. 3.Kenaikan/Penurunan Rp 256.047.117.033,82
b.Kenaikan/Penurunan Saldo Beban Tahun 2022 dengan Saldo Tahun 2021 sebesar Rp233.185.849.442,65 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Saldo Tahun 2022 Rp 2.857.898.165.318,60
2. 2.Saldo Tahun 2021 Rp 2.624.712.315.875,95
3. 3.Kenaikan/Penurunan Rp 233.185.849.442,65
c.Kenaikan/Penurunan Saldo Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2022 dengan Saldo Tahun 2021 sebesar Rp22.861.267.591,17 dengan rincian sebagai berikut: [
1. 1.Saldo Tahun 2022 Rp 171.112.504.078,96
2. 2.Saldo Tahun 2021 Rp 148.251.236.487,79
3. 3.Kenaikan/Penurunan Rp 22.861.267.591,17
d.Kenaikan. . .
d.Kenaikan/Penurunan Saldo Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dengan Saldo Tahun 2021 sebesar Rp2.445.868.640.643,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Saldo Surplus Tahun 2022 Rp 2.458.762.330.067,00
2. 2.Saldo Surplus Tahun 2021 Rp 12.893.689.424,00
3. 3.Kenaikan/Penurunan Rp 2.445.868.640.643,00
e.Kenaikan/Penurunan Saldo Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dengan Saldo Tahun 2021 sebesar Rp68.861.564.124,34 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Saldo Defisit Tahun 2022 Rp 100.237.972.740,52
2. 2.Saldo Defisit Tahun 2021 Rp 31.376.408.616,18
3. 3.Kenaikan/Penurunan Rp 68.861.564.124,34
f.Kenaikan/Penurunan Saldo Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dengan Saldo Tahun 2021 sebesar Rp2.377.007.076.518,66 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Saldo Tahun 2022 Rp 2.358.524.357.326,48
2. 2.Saldo Tahun 2021 Rp (18.482.719.192,18)
3. 3.Kenaikan/Penurunan Rp 2.377.007.076.518,66
g.Kenaikan/Penurunan Saldo Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2022 dengan Saldo Tahun 2021 sebesar Rp2.399.868.344.109,83 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Saldo Tahun 2022 Rp 2.529.636.861.405,44
2. 2.Saldo Tahun 2021 Rp 129.768.517.295,61
3. 3.Kenaikan/Penurunan Rp 2.399.868.344.109,83
h.Kenaikan/Penurunan Saldo Pendapatan Luar Biasa Tahun 2022 dengan Saldo Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Saldo Tahun 2022 Rp 0,00
2. 2.Saldo Tahun 2021 Rp 0,00
3. 3.Kenaikan/Penurunan Rp 0,00
i.Kenaikan. . .
i.Kenaikan/Penurunan Saldo Beban Luar Biasa Tahun 2022 dengan Saldo Tahun 2021 sebesar Rp(4.101.394.306,50) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Saldo Tahun 2022 Rp 307.775.000,00
2. 2.Saldo Tahun 2021 Rp 4.409.169.306,50
3. 3.Kenaikan/Penurun Rp (4.101.394.306,50)
j.Kenaikan/Penurunan Saldo Pos Luar Biasa Tahun 2022 dengan Saldo Tahun 2021 sebesar Rp4.101.394.306,50 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Saldo Tahun 2022 Rp (307.775.000,00)
2. 2.Saldo Tahun 2021 Rp (4.409.169.306,50)
3. 3.Kenaikan/Penurun Rp 4.101.394.306,50
k.Kenaikan/Penurunan Saldo Surplus/Defisit-LO Tahun 2022 dengan Saldo Tahun 2021 sebesar Rp2.403.969.738.416,33 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Saldo Tahun 2022 Rp 2.529.329.086.405,44
2. 2.Saldo Tahun 2021 Rp 125.359.347.989,11
3. 3.Kenaikan/Penurun Rp 2.403.969.738.416,33

Pasal 8

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 155.150.335.739,66 b. Pengunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp (155.150.335.739,66)
c.Subtotal (a+b) Rp 0,00 d. Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp 54.912.487.751,16
e.Subtotal (d-c) Rp 54.912.487.751,16 f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp (0,00)
g.Lain-Lain Rp (0,00)
h.Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f+g) Rp 54.912.487.751,16 Pasal 9. . .

Pasal 9

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp 7.980.988.279.577,94
b.Surplus/Defisit-LO Rp 2.529.329.086.405,44
c.Koreksi Ekuitas Rp 0,00
d.Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp 464.324.029.108,72
e.Ekuitas Akhir Rp 10.974.641.395.092,10

Pasal 10

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas: Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran. . .
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
s.Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas; Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Pasal 12. . .

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…