Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud clengan:
1.Daerah adalah Kota Batam.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintclh Kota Batam.
3.Walikota adalah Walikota Batam.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
5.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta Para Menteri.
6.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
7.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Batam, yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
8.Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
9.Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/ a tau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
10.Inkubator adalah suatu lembaga yang dibuat untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan usaha melalui rangkaian program dan permodalan yang diikuti oleh dukungan kemitraan/ pembinaan elemen usaha lainnya, serta memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan berdasarkan praktek bisnis yang sehat untuk menjadi badan usaha yang berkelanjutan.
11.Kewirausahaan adalah semangat sikap perilaku dan kemampuan seseorang dalam me:nangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik danjatau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
12.Pengembangan kewirausahaan adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampile.n dan kemandirian berusaha.
13.Technopark adalah lembaga pengernbangan lokasi dan inovasi usaha, pusat riset teknologi terapan baik yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ a tau Swasta yang dibangun dengan sinergi dan hubungan yang kokoh antara dunia pendidikan, bisnis dan pemerintahan serta komunitas masyarakat.
14.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/ a tau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesua1 dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
BAB II ASAS, TUJUAN, DAN WEWENANG