DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batam

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Peraturan Daerah untuk membangun daerah Kota Batam melalui daya saing inovasi dan kompetensi

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan masyarakat a.dil dan makmur, yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilaksanakan pembangunan nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi;
b.bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, daerah harus menumbuh kembangkan penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui inovasi, peningkatan kompetensi, pemberian kesempatan yang luas dan terencana kepada sumber daya manusia di daerah berdasarkan indeks daya saing global guna memperoleh sumber daya manusia yang unggul;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Daerah Berbasis Daya Saing Melalui lnovasi dan Kompetensi;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupatan Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Alas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupatan Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang--Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahar. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KOTA BATAM n;NTANG PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS DAYA SAING MELALUI !NOVAS! DAN KOMPETENSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud clengan:

1.Daerah adalah Kota Batam.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintclh Kota Batam.
3.Walikota adalah Walikota Batam.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
5.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta Para Menteri.
6.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
7.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Batam, yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
8.Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
9.Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/ a tau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
10.Inkubator adalah suatu lembaga yang dibuat untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan usaha melalui rangkaian program dan permodalan yang diikuti oleh dukungan kemitraan/ pembinaan elemen usaha lainnya, serta memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan berdasarkan praktek bisnis yang sehat untuk menjadi badan usaha yang berkelanjutan.
11.Kewirausahaan adalah semangat sikap perilaku dan kemampuan seseorang dalam me:nangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik danjatau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
12.Pengembangan kewirausahaan adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampile.n dan kemandirian berusaha.
13.Technopark adalah lembaga pengernbangan lokasi dan inovasi usaha, pusat riset teknologi terapan baik yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ a tau Swasta yang dibangun dengan sinergi dan hubungan yang kokoh antara dunia pendidikan, bisnis dan pemerintahan serta komunitas masyarakat.
14.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/ a tau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesua1 dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN WEWENANG

Pasal 2

Pembangunan daerah berbasis daya samg inovasi dan kompetensi dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepentingan daerah dan nasional;
b.demokrasi ekonomi;
c.kepastian berusaha;
d.persaingan usaha yang sehat; dan. melalui dengan
e.keterkaitan dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat.

Pasal 3

Pembangunan daerah berbasis daya saing melalui inovasi dan kompetensi diselenggarakan dengan tujuan:

a.mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
b.mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat dan mencegah pemusatan atau penguasaan ekonomi daerah oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
c.mewujudkan Kota Batam sebagai pusat inovasi dan kompetensi di Provinsi Kepulauan Riau; dan
d.meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Pasal 4

( 1) Pemerin tah daerah berwenang melaksanakan kebijakan pembangunan daerah berbasis daya saing melalui inovasi dan kompetensi.

(2)Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan penyusunan program pembangunan daerah berbasis daya saing melalui inovasi dan kompetensi dalam bentuk petajalan (roadmap).
(3)Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
(4)Peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyiapkan sistem informasi daya saing daerah yang sekurang- kurangnya menggambarkan sebagai berikut:
1. a.informasi jumlah tenaga kerja;
2. b.informasi kompetensi teknis dan menejerial tenaga kerja; dan
3. c.informasi kreativitas dan movasi masyarakat.
(2)Penyelenggaraan sistem informasi daya saing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja.
(3)Sistem informasi daya saing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Walikota.
1. a.pembangunan sumber daya manusia;
2. b.pengembangan dan pemanfaatan teknologi; dan
3. c.pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan . . 1novas1.

BAB LLL

PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS DAYA SAING MELALUI !NOVAS! DAN KOMPETENSI

Pasal 7

(1)Pembangunan sumber daya manusia daerah dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia daerah dalam dunia usaha.
(2)Pembangunan sumber daya manusia daerah sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
(3)Sumber daya manusia daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. a.wirausaha;
2. b.tenaga kerja; dan
3. c.konsultan usaha.

Pasal 8

(1)Pembangunan sumber daya manusia wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dilakukan untuk menghasilkan wirausaha daerah yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta mernpunyat kompetensi dibidang usahanya;
(2)Pembangunan sumber daya manusia wirausaha sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.inkubator usaha; dan
3. c.kemitraan.
(3)Pembangunan sumber daya manusia wi:rausaha sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) dilakukan terhadap calon wirausaha dan wirausaha yang telah menjalankan kegiatan usahanya.
(4)Tata cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Pembangunan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia meliputi:
1. a.kompetensi teknis; dan
2. b.kompetensi manajerial.
(2)Pembangunan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
1. a.pendidikan dan pelatihan; dan
2. b.pemagangan. {3) Pembangunan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan terhadap calon tenaga kerja dan tenaga kerja.
(4)Kegiatan sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) dapat dilakukan oleh:
1. a.lembaga pendidikan formal;
2. b.lembaga pendidikan non formal;
3. c.lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi; atau
4. d.badan usaha.

Pasal 10

(1)Tenaga kerja sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
1. a.tenaga teknis; dan
2. b.tenaga manajerial.
(2)Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a paling sedikit memiliki:
1. a.kompetensi teknis tertentu sesuai dengan SKKNI; dan
2. b.pengetahuan manajerial.
(3)Tenaga manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki:
1. a.kompetensi manajerial sesuai dengan SKKNI; dan
2. b.pengetahuan teknis.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 4 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, TUJUAN, DAN WEWENANG

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS DAYA SAING MELALUI !NOVAS! DAN KOMPETENSI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, TUJUAN, DAN WEWENANG

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS DAYA SAING MELALUI !NOVAS! DAN KOMPETENSI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945