DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Perda mengenai perubahan peraturan daerah No. 12 Tahun 2001 tentang ketentuan pemberian izin usaha perdagangan kota Batam

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERDAGANGAN KOTA BATAM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Perdagangan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 13 Seri C) diubah sebagai berikut:

1.Katentuan Pasal 1 angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Batam
2.Walikota adalah Waikota Batam
3.Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang selanjutnya disingkat BPKPBPB Batam adalah Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.
5.Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
6.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
7.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Kota Batam untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
8.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan Usaha Perdagangan.
9.Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah Formulir yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar.
10.Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung Jawab , NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama.
11.Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
12.Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
13.Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat.
14.Kas Daerah adalah salah satu Bank yang ditunjuk oleh Walikota.”
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Perorangan atau Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan wajib memperoleh SIUP.
(2)Dihapus.”

3.Ketentuan Pasal 22 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Penyelenggaraan Pembangunan, Pengembangan dan Pengendalian dibidang Perdagangan dan Alih Kapal yang akan dilaksanakan oleh BPKPBPB Batam sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang Pemerintahan Daerah dan tentang Pembentukan Kota Batam.
(2)Perencanaan kebutuhan prasarana dan pengusahaan instalasi-instalasi serta fasilitas lainnya yang akan dilaksanakan BPKPBPB dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta perindustrian.
(3)Pengembangan dan Pengendalian kegiatan Pengalihkapalan (transshipment) yang akan dilaksanakan BPKPBPB Batam dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta perindustrian.
(4)Dihapus.” Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam. Ditetapkan di Batam pada tanggal 20 Mei 2019 WALIKOTA BATAM, dto MUHAMMAD RUDI Diundangkan di Batam pada tanggal 20 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM, dto JEFRIDIN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN RIAU : 4,14/2019 Salinan sesuai dengan aslinya An. Sekretaris Daerah Kota Batam ub Kepala Bagian Hukum DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si TK I NIP. 19671224 199403 1 009

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…