DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk barang yang belum terjamin kehalalan dan kehigienitasnya, serta peningkatan daya saing produk barang di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM dan WALIKOTA BATAM MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL DAN HIGIENIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Batam.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Batam.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
4.Walikota adalah Walikota Batam.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Batam.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
7.Pembinaan adalah kegiatan penataan mengenai tempat, proses produksi dan pemasaran barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
8.Pengawasan adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya kehalalan dan higienitas produk mulai dari awal hingga akhir kegiatan produksi.
9.Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
10.Produk adalah barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
11.Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam OLEH Instansi, lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12.Produk Higienis adalah semua produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, produk rekayasa genetik yang tersusun dari unsur bebas dari segala penyakit atau gangguan kesehatan dan terjamin kebersihannya.
13.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
14.Barang Yang Beredar di Pasar adalah barang yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan, di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern, dan/atau di pengecer lainnya, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen termasuk yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor.
15.Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
16.Label adalah setiap keterangan mengenai produk barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada produk barang, dimasukan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan produk barang.
17.Label Halal adalah tanda kehalalan suatu produk.
18.Label Higienis adalah tanda kehigienitasan suatu produk.
19.Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk.
20.Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
21.Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang- undangan.
22.Sertifikat Higienis adalah pengakuan kehigienitasan suatu produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
23.Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia khususnya di Kota Batam, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam berbagai bidang ekonomi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGATURAN

Pasal 2

Pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis berasaskan :

a.perlindungan;
b.keadilan;
c.kepastian hukum;
d.keterbukaan;
e.keahlian; dan
f.kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Pasal 3

Tujuan dari pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis adalah:

a.memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan kesehatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan/atau menggunakan produk barang;
b.meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
c.mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari penggunaan produk barang yang tidak sesuai ketentuan;
d.memberikan kepastian ketersediaan produk halal dan higienis bagi masyarakat;
e.menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya produk halal dan higienis bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
f.mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan; dan
g.meningkatkan daya saing produk Daerah di tingkat lokal, nasional dan internasional;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap produk barang yang berdampak pada kesehatan, dan keyakinan beragama.
(2)Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan produk barang halal dan higienis meliputi pembinaan, pengawasan, sertifikasi, proses produk halal, sistem informasi, koordinasi, kerja sama, peran masyarakat dan dunia usaha, pengendalian, pembiayaan, larangan, penyidikan, dan sanksi.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 5

(1)Setiap barang yang diproduksi dan beredar di Daerah wajib memenuhi standar halal dan/atau higienis.
(2)Standar halal dan/atau higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaminan atau sertifikasi halal dan/atau higienis yang diterbitkan instansi/lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Walikota melalui dinas terkait melakukan pembinaan produk halal dan higienis, kepada:
1. a.pelaku usaha; dan
2. b.konsumen.
(2)Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pelaku usaha produksi dan peredaran produk barang.
(3)Pembinaan kepada pelaku usaha produksi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan penetapan kebijakan.
(4)Pembinaan kepada pelaku usaha peredaran produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan/atau pengembangan kebijakan serta sosialisasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1)Pembinaan kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan untuk pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk barang di Daerah untuk memenuhi kewajiban sebagaimana berikut:
1. a.pendaftaran atau sertifikasi halal dan/atau higienis;
2. b.pencantuman label dan nomor register produk serta penempatan produk; dan
3. c.penginformasian produk.
(2)Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dalam hal produk barang diproduksi oleh pelaku usaha mikro.
(2)Pelaksanaan kewajiban secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Pembinaan terhadap pelaku usaha yang memproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan terhadap:
1. a.pengadaan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong;
2. b.proses produksi; dan
3. c.penanganan barang hasil produksi.
(2)Pembinaan terhadap pelaku usaha yang mengedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi penjualan dan periklanan.

Pasal 10

(1)Pengangkutan, penampungan, pengumpulan, pewadahan, bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong produksi dalam keadaan segar, serta sebelum dan setelah pengawasan harus memenuhi kriteria halal dan/atau higienis.
(2)Pengangkutan, penampungan, pengumpulan, pewadahan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong tidak halal wajib dipisahkan dengan bahan halal.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…