DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah in diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kcpala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa pengajuan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Derah Tahun 2019 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 8 bulan November 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendepatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019.

1.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuanran Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagairr..ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Unclang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20.4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20.4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 8.PeraturanPemerintahNomor20Tahun2001tentang PembinaandanPengawasanatasPeyelengaraan PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2001Nomor41,TambahenLembaran NegaraRepublikIndonesianomor4090); 9.PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2005Nomor140,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4578);
10.PeraturanPemerintahNomor39Tahun207 tentang PengelolaanUangNegara/Daerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2007Nomor83,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4738); 11.PeraturanPemerintahNomor6Tahun2008 tentang PedomanEvaluasiPenyelenggaraanPemerintananDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor 19); 12.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006 tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah sebagaimanatelahdiubahbeberapakalitern.khirdengan PeraturanMenteriDalamNegeriNomor21Tahun2011 tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteri Dalam NegeriNomor13Tahun2006 tentangPedomar.Pengelolaan KeuanganDaerah(BeritaNegaraRepublikIndc,nesiaTahun 2011Nomor310); 13.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor38Tahun2018 tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatandan BelanjaDaerahTahunAnggaran2019(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2018Nomor701); 14.PeraturanDaerahKotaBatamNomor3'ahun2015 tentangPokok-PokokPengelolaanKeuanganDaerah (LembaranDaerahKotaBatamTahun2015Nomor3, TambahanLembaranDaerahKotaBatamNomor100); 15.PeraturanDaerahKotaBatamNomor8'ahun2016 tentangRencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah (RPJMD)KotaBatamTahun2016-2021(LembaranDaerah KotaBatamTahun2016Nomor8,TambahanLembaran DaerahKotaBatamNomor107); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM dan WALIKOTA BATAM MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Rp. 20.300.000.000,00 Rp. 20.300.000.000,00 Rp. 00,00 Rp. 2.823.070.230.127,48 Rp 2.843.370.230.127,48 Rp. (20.300.000.000,00)Defisit

(3)Pembicyaan Daerah : Penerirnaan sejumlah Pembizyaan Netto Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:
(1)Pendapatan Daerah sejumlah
(2)Belanja Daerah sejumlah Pasal 2
(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 1.350.511.988.686,34
2. b.Dara Perimbangan sejumlah Rp. 1.148.899.943.668,80
3. c.Lain-lain Pendapatan yang Sah sejumlah Rp. 323.658.297.772,34 14.096.060.173,50 134.751.701.091,04 1.059.951.387.421,80
  1. 141.712.840.000,00 Rp. Rp.
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah
2. b.Retribusi Daerah sejumlah
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp.
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. seju mlah Rp. 228.010.739.668,80 Rp. 655.626.190.000,00 Rp. 265.263.014.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru: b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dara Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah
2. b.Dara Alokasi Umum sejumlah
3. c.Dar a Alokasi Khusus sejumlah Rp. 195.330.490.772,34 Rp. 31.563.207.000,00 96.764.600.000,00Rp.
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat () huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Hibah
2. b.Daa Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pernerintah Daerah Lainnya sejumlah
3. c.Daa Insentif Daerah Pasal 3
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.012.988.558.732,95
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. l .830.381.671.394,53
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Hibah sejumlah
3. c.Belanja Bantuan Sosial
4. d.Belanja Bantuan Keuangan
5. e.Belanja Tidak Terduga sejumlah dimaksud pada ayat ( J ) huruf a Rp. 901.347 378.887,95 Rp. 51.592 275.000.00 Rp. 3.332.450.000,00 Rp 1.716 454.845,00 Rp 55.000 000.000,00 341.134 .139.273,94 683.121.500.025,86 806.126.032.094,73 Rp. Rp. Rp.
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah
3. c.Belanja Modal sejumlah

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: Penerinaan sejumlah Rp. 20.300.000.000,00
(2)Peneri naan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri lari jenis pembiayaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 20.300.000.000,00 Pasal 5 Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan sudah jelas peruntukannya yang belum cukup tersedia den/atau belum dianggarkan dalam Peraturan Daerah ten tang APBD Tahun Anggaran 2019, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tetang Perubahan APBD dengan menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahu n Anggaran 2019.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Kota Batam mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah diselesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai kode rekening berkenaan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD 2019, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah ten tang Peru bahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 7

Uraian leb h lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sdmgaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdir dari :

1.Lampiran I
2.Lampiran II Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanje. dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.LampiranX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11.Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 8

Walikota Batam menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setie.p orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam. Ditetapkan di Batam pada tanggal 28 Desember 2018 WALIKOTA BATA.M > Diundangkan di Batam pada tanggal 28 Desember 2018 SEKRETA IS DAERAH KOTA BATAM LEMBARAl'I DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROPINSI KEPULAUAN RIAU : (6,46/2018)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…