DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batam

regulasi_utama

Ringkasan

Dokumen Perencanaan dan penganggaran, pelaporan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Walikota tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880),
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Menetapkan :
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,
5.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahiin 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2016 Nomor 6),
6.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107), MEMUTUSKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Batam.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintsh Kota Batam.
3.Walikota adalah Walikota Batam. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam. 4.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
6.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perliridungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DP3APPKB adalah Dinas Pemberdayaan Persmpuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam,
7.Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Dan Pembangunan Daerah Kota Batam.
8.Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat dengan GAP adalah suatu metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender ke dalam kebijakan/ program/kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi. 6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari Rena SKPD dan Renstra-SKPD yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
7.Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangur.an bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang dimulai perencanaan hingga pengalokasian anggaran.
8.Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan setiap output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau setiap biaya telah dialokasikas pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
9.Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.
10.Monitoring adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang r2sponsif gender sehingga bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
11.Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpesn balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN KRITERIA

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk meningkatkan capaian pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang responsif gender melalui pengintegrasian permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan laki-laki dan perempuan termasck lansia, anak dan disabilitas di berbagai sektor pembangunan.

Pasal 4

Kriteria perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pada SKPD adalah sebagai berikut:

a.memiliki daya ungkit besar untuk menarunkan tingkat kesenjangan gender,
b.memiliki prioritas pembangunan nasional seperti tujuan pencapaian MDGs dan SDGs: Cc. berkaitan dengan program prioritas Pemerintah Daerah: d. berhubungan dengan pelayanan publik:dan memperkuat pelembagaan PUG termasuk peningkatan kapasitas, advokasi, sosialisasi, kajian dan pengumpulan data terpilah. e.

BAB III

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 5

(1)Dokumen perencanaan dan Penganggaran SKPD yang responsif gender difokuskan pada dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD.
(2)Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui analisis gender (GAP) kemudian dituangkan dalam dokumen Pernyataan Anggaran Gender (GBS).
(3)Dokumen Rencana Kegiatan SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada syat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

(1)SKPD menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PPRG satu kali dalam satu tahun kepada Bappelitbangda dengan tembusan kepada DP3APPKB.
(2)Bappelitbangda melaporkan hasil monitoring pelaksanaan PPRG kepada Walikota Batam sebagai penanggung jawab pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 7

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat antara lain:

a.gambaran umum capaian pelaksanaan PPRG,
b.penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lainnya,
c.analisis, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pelaksanaan PPRG,
e.para pihak yang terlibat dan memberikan dukungan: dan
f.rencana aksi tahun mendatang.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 568) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Ditetapkan di Batam pada tanggal Il Februari 2C19 WALIKOTA BATAM Diundargkan di Batam pada tar.ggal Februari 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA| BATAM BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 655 MUHAMMAD RUDI 1 JENRIDIN

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Walikota tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880),
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Menetapkan :
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,
5.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahiin 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2016 Nomor 6),
6.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107), MEMUTUSKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Batam.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintsh Kota Batam.
3.Walikota adalah Walikota Batam. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam. 4.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
6.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perliridungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DP3APPKB adalah Dinas Pemberdayaan Persmpuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam,
7.Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Dan Pembangunan Daerah Kota Batam.
8.Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat dengan GAP adalah suatu metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender ke dalam kebijakan/ program/kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi. 6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari Rena SKPD dan Renstra-SKPD yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
7.Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangur.an bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang dimulai perencanaan hingga pengalokasian anggaran.
8.Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan setiap output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau setiap biaya telah dialokasikas pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
9.Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.
10.Monitoring adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang r2sponsif gender sehingga bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
11.Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpesn balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN KRITERIA

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk meningkatkan capaian pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Pasal 3

Pasal 4

Kriteria perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pada SKPD adalah sebagai berikut:

a.memiliki daya ungkit besar untuk menarunkan tingkat kesenjangan gender,
b.memiliki prioritas pembangunan nasional seperti tujuan pencapaian MDGs dan SDGs: Cc. berkaitan dengan program prioritas Pemerintah Daerah: d. berhubungan dengan pelayanan publik:dan memperkuat pelembagaan PUG termasuk peningkatan kapasitas, advokasi, sosialisasi, kajian dan pengumpulan data terpilah. e.

BAB III

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 5

(1)Dokumen perencanaan dan Penganggaran SKPD yang responsif gender difokuskan pada dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD.
(2)Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui analisis gender (GAP) kemudian dituangkan dalam dokumen Pernyataan Anggaran Gender (GBS).
(3)Dokumen Rencana Kegiatan SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada syat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

(1)SKPD menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PPRG satu kali dalam satu tahun kepada Bappelitbangda dengan tembusan kepada DP3APPKB.
(2)Bappelitbangda melaporkan hasil monitoring pelaksanaan PPRG kepada Walikota Batam sebagai penanggung jawab pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 7

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat antara lain:

a.gambaran umum capaian pelaksanaan PPRG,
b.penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lainnya,
c.analisis, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pelaksanaan PPRG,
e.para pihak yang terlibat dan memberikan dukungan: dan
f.rencana aksi tahun mendatang.