DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 64 Tahun 2023

Nomor: 64
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

PERWALI ini mengatur mengenai analisis dampak lalu lintas; pengawasan analisis dampak lalu lintas; dan sanksi administratif atas hasil pelaksanaan dan evaluasi Analisis dampak lalu lintas

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas;
c.bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 485 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau, perlu kepastian hukum terhadap penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di Wilayah Kota Batam;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kota Batam; Mengingat. . . Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupatan Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 528 Tahun 2021);
8.Peraturan. . .
8.Peraturan Wali Kota Batam Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Batam Nomor 750 Tahun 2020);
9.Peraturan Wali Kota Batam Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 40 tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS KOTA BATAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Batam.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4.Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Batam.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.
6.Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7.Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
8.Pengembang. . .
8.Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
9.Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
10.Tenaga Ahli Penyusun adalah orang yang memiliki keahlian secara Profesional dan dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan lingkup keahlian yang dimiliki dalam penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di Daerah.

BAB II

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 3

(1)Setiap rencana pembangunan yang meliputi:
1. a.pusat kegiatan,
2. b.permukiman, dan
3. c.infrastruktur, yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
(3)Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup atau upaya pemantauan lingkungan hidup. Pasal 4. . .

Pasal 4

(1)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk:
1. a.kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
2. b.kegiatan perkantoran;
3. c.kegiatan industri dan pergudangan;
4. d.kegiatan pariwisata;
5. e.fasilitas pendidikan;
6. f.fasilitas pelayanan umum; dan/atau
7. g.pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
(2)Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berupa:
1. a.perumahan dan permukiman;
2. b.rumah susun dan apartemen; dan/atau
3. c.permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
(3)Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berupa:
1. a.akses ke dan dari jalan tol;
2. b.pelabuhan;
3. c.bandar udara;
4. d.terminal;
5. e.stasiun kereta api;
6. f.tempat penyimpanan kendaraan (pool);
7. g.fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
8. h.infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Pasal 5

(1)Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
1. a.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
2. b.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
3. c.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.
(2)Kategori. . .
(2)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
2. b.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
3. c.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (sempat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.

Pasal 6

(1)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf a sampai dengan huruf d di lingkungan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
1. a.luas lantai bangunan; atau
2. b.luas lahan.
(2)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
(3)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah tempat tidur; atau
2. b.luas lantai bangunan.
(4)Kategori. . .
(4)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf g dilakukan dengan kinerja yang dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah dispenser;
2. b.jumlah kamar;
3. c.jumlah tempat duduk; atau
4. d.luas lantai bangunan.

Pasal 7

(1)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah unit.
(2)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah kamar; atau
2. b.luas lantai bangunan.

Pasal 8

(1)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan:
1. a.hierarki;
2. b.tipe; atau
3. c.kelas.
(2)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan kapasitas.
(3)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas.
(4)Rencana. . .
(4)Rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan akses dari/ke jalan eksisting wajib memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas.
(5)Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 9

(1)Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(3)Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 10

Kriteria ukuran wajib kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…