DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM dan WALIKOTA BATAM MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) diubah sebagai berikut:
1.Diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1a, angka 9 dihapus, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 19 dan angka 22 diubah dan diantara angka 23 dan 24 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 23a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Batam. 1a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3.Walikota adalah Walikota Batam.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
6.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam.
7.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
8.Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwako adalah Peraturan Kepala Daerah Kota Batam.
9.Dihapus.
10.Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Batam.
11.Peraturan DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kota Batam.
12.Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, oleh karena itu setiap penggunaan nomenklatur Program Legislasi Daerah (Prolegda) dalam Peraturan Daerah ini harus dibaca sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
14.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap oleh karena itu setiap penggunaan nomenklatur Badan Legislasi Daerah (Balegda) dalam dalam Peraturan Daerah ini harus dibaca sebagai Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
15.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
16.Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Perda.
18.Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
19.Produk Hukum Daerah adalah Perda, Perwako, Keputusan Walikota, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
20.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawaban secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21.Pengundangan adalah penempatan produk hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
22.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
23.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perwako untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 23a.Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
24.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
25.Autentifikasi adalah pengesahan salinan peraturan daerah yang menyatakan salinan sesuai dengan aslinya.
26.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk:

a.Perda;
b.Perwako;
c.dihapus; dan
d.Peraturan DPRD.
1. 3.Ketentuan Pasal 40 diubah, setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.
(2)Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
(3)Walikota wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda.

4.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 41 diubah dan ayat (5) Pasal 41 dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Rancangan Perda yang telah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
(2)Dalam hal Walikota tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
(3)Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah”.
(4)Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
(5)Dihapus.

5.Ketentuan Judul Penyusunan Perwako dan PB KDH diubah menjadi Bagian Kedua Penyusunan Perwako sehingga berbunyi sebagai berikut:
6.Ketentuan ayat (1) Pasal 42 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum Daerah berbentuk Perwako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
(1a)Perwako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kebutuhan sesuai dengan kewenangan.
(2)Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

7.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Walikota membentuk Tim Penyusunan Perwako.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota;
2. b.Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
3. c.Anggota : SKPD terkait.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(4)Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perwako kepada Sekretaris Daerah.

8.Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)Rancangan Perwako yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi pimpinan SKPD terkait dan Kepala Bagian Hukum.
(2)Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perwako yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

9.Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perwako yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
(2)Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
(3)Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Pimpinan SKPD terkait dan Kepala Bagian Hukum.
(4)Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota untuk ditandatangani.

10.Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 47 ditambahkan 1 (satu) angka, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(2)huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, hak DPRD, dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.
(2)Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat :
1. a.Pengaturan kode etik;
2. b.Tujuan kode etik;
3. c.Pengaturan mengenai:
  1. 1.ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
  2. 2.sikap dan perilaku anggota DPRD;
  3. 3.tata kerja anggota DPRD;
  4. 4.tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
  5. 5.tata hubungan antar anggota DPRD;
  6. 6.tata hubungan antar anggota DPRD dengan pihak lain;
  7. 7.penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
  8. 8.kewajiban anggota anggota DPRD;
  9. 9.larangan bagi anggota DPRD;
  10. 10.hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
  11. 11.sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
  12. 12.rehabilitasi.
(3)Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata Cara Beracara di Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
1. a.ketentuan umum;
2. b.materi dan tata cara pengaduan;
3. c.penjadwalan rapat dan sidang;
4. d.verifikasi, meliputi:
  1. 1.sidang verifikasi;
  2. 2.pembuktian;
  3. 3.verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan;
  4. 4.alat bukti;dan
  5. 5.pembelaan.
5. e.keputusan;
6. f.pelaksanaan keputusan;dan
7. g.ketentuan penutup.
(4)Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalan pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

11.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 58 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1)Penandatanganan produk hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Walikota (1a) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatangan dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Walikota.
(1b)Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), dalam melakukan penandatangan Perda dan/atau Perwako inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
(2)Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

12.Pasal 61 dihapus.
13.Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1)Penomoran produk hukum Daerah terhadap:
1. a.Perda, Perwako dan Keputusan Walikota dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum;dan
2. b.Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
(2)Penomoran produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
(3)Penomoran produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

14.Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…