DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dengan uraian dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perda tersebut.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanDaerahtentang Anggaran Pendapatandan BelanjaDaerahTahun Anggaran2023; Mengingat. . . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8.Undang-Undang. . . 8. 10. 11. 12. 13. 14. e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15.Peraturan. . . 1S. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22.Peraturan. . . 22. 23. 24, 25. 26. 2 28. 29. s Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1283); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936); Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37); Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);
30.Peraturan. . .
30.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
31.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 124); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM Menetapkan : dan WALI KOTA BATAM MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: AP 2 3 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam. Wali Kota adalah Wali Kota Batam. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Batam. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraa pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7.Urusan. . . 10. 1L 12. 13. 14. 15. 16. & & Urusan Pemerintahan Wajik adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Program adalah bentuk instrumen kebijakan berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
17.Kegiatan. . . 17 18. 19. 20. 21. 8= Kegiatan adaleh bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dihasilkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Pasal 2

APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp 3.298.348.071.263,00 (tiga triliun dua ratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: a. b. Pendapatan RP 3.215.728.071.263,00 Daerah Belanja RP 3.298.348.071.263,00 Daerah Defisit Rp (82.620.000.000,09) Penerimaan Rp 82.620.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 82.620.000.000,0) Sisa Lebih Rp Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Pasal 3. . . 0,CO _9_

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 3.215.728.071.263,00 (tiga triliun dua ratus lima belas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah,
b.Pendapatan Transfer, dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.658.011.102.958,00 (satu triliun enam ratus lima puluh delapan milyar sebelas juta seratus dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah,
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.343.532.878.052,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 177.429.998.460,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 124.048.226.446,00 (seratus dua puluh empat milyar empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah). Pasal 5. . .

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.550.212.052.791,00 (satu triliun lima ratus lima puluh milyar dua ratus dua belas juta lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.273.332.555.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 276.879.497.791,00 (dua ratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 7.504.915.514,00 (tujuh milyar lima ratus empat juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 3.298.348.071.263,00 (tiga triliun dua ratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal; dan & belanja tidak terduga.

(1)@)
(3)
(4)=11=

Pasal 8

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 2.563.363.322.298,00 (dua triliun lima ratus enam puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja pegawai;
b.belanja barang dan jasa;
c.belanja hibah, dan
d.belanja bantuan sosial. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.232.867.523.492,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.173.195.984.122,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tiga milyar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o] direncanakan sebesar Rp 157.230.449.637,00 (seratus lima puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 69.365.047,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 679.752.630.682,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja modal peralatan dan mesin;
b.belanja modal bangunan dan gedung;
c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
d.belanja modal aset tetap lainnya.

(2)Belanja. . . =19
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 72.515.909.467,00 (tujuh puluh dua milyar lima ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurud b direncanakan sebesar Rp 200.881.600.150,00 (dua ratus milyar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu seratus lima puluh rupiah).
(4)Belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 388.440.971.457,00 (tiga ratus delapan puluh delapan milyar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 17.914.149.608,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus empat belas juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 55.232.118.283,00 (lima puluh lima milyar dua ratus tiga puluh dua juta seratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 82.620.000.000,00 (delapan puluh dua milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri atas penerimaan pembiayaan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…