DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batam

regulasi_utama

Ringkasan

Perkembangan tumbuh kembang anak menjadi SDM yang baik untuk kedepannya

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kern bang anak usia dini, diperlukan upaya pe.1ingkatan kesehatan, gizi, pengawasan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rc::.ngsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, ::istematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambunf;an;
c.bahwa untuk melaksanakan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif perlu dian1r dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan humf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak l-sia Dini Holistik Integratif; Mengingat: l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Daser Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 199S tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupa:en Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, ·:~mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang Ielah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Alas Undang-Undang llomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupa·:en Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, I~abupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kcta Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Per1indungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tmnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20 14 ten tang Perubah an Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Per1indungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~·606);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentar,g Sistem Pendidikan Nasiona1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430 1);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 200S tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik In done lia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, ~"ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201 ;; ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia "Jomor 33 Tahun 2012 ten tang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146, Tmnbahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5444);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 TaLun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perk~~mbangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (BeriJ:a Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1254):
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 102).
12.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tatun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 \omor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomvr 103). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM dan WALIKOTA BATAM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DIN! HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

Pasal 2

(1)Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menuju terwujudnya sumber daya anak Da=rah yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
(2)Tujuan khusus Pengembangan Anak Usia Di oi Holistik Integratif adalah:
1. a.terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan g1z1, rangsangan pendidikan, pembinaan moral- emosional dan pengasuhan sehingga ana.k dapat tumbuh dan berkembang secant optimal sesuai kelompok umur;
2. b.terlindungnya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan I!Ksploitasi dimanapun anak berada;
3. c.terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
4. d.terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dalam upaya penyel;nggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik In:egratif. • Pasal 3 Pemerintah Daerah dalam menyele :1ggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengacu pada prinsip:
5. a.pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
6. b.pelayanan yang berkesinambungan;
7. c.pelayanan yang non diskriminasi;
8. d.pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau sehingga diterima oleh kelompok masyarakat;
9. e.partisipasi masyarakat;
10. f.berbasis budaya yang konstruktif; dan
11. g.tata kelola pemerintahan yang baik.
12. a.penguatan dan penyelarasan landasaE hukun;
13. b.peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
14. c.peningkatan kapasitas dan kornpetend kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelay.3.nan;
15. d.penyediaan pelayanan yang merata, terjan1~kau, dan berkualitas;
16. e.intemalisasi nilai agama dan budaya; dan
17. f.pemberdayaan masyarakat melalui pe ningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon Jengantin, orang tua, keluarga dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

BAB III

STRATEGI, SASARAN DAN ARAH KEB!JAKAN Pasal 4 Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistil< Integratif meliputi:

Pasal 5

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah:

a.masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak terlantar dan anak berkebutuhan khusus;
b.kader masyarakat seperti Posyandu, BKO:,, PAUD, taman anak sejahtera, pembinaan kes::jahteraan keluarga, dan kader masyarakat yang sejenis;
c.penyelenggaraan pelayanan dan tenaga pelayanan;
d.SKPD terkait;
e.Perguruan tinggi, organisasi profesi, Clrgamsasl kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
f.media massa; dan
g.lembaga swadaya masyarakat dan duma usah>.

Pasal 6

( 1) Arah kebijakan pengembangan anak dilakukan secara holistik integratif.

(2)Arah kebijakan pengembangan anak sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1) melalui: t: ~:1a dini 1.: s1a dini dilakukan
1. a.peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan pengembangan anak usia dir.i holistik integratif;
2. b.peningkatan kualitas penyelenggaraan p.=layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif;
3. c.peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
4. d.penguatan kelembagaan dan dasar hul< urn serta pelibatan masyarakat termasuk Cunia us,aha dan media massa dalam penyelc~lggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif.

Pasal 7

Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi lintas sektor Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kota Batam dan diselesaikan paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya.

Pasal 8

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.pengembangan anak usia dini holistik integra :if;
b.gugus tugas;
c.pembiayaan;
d.peran serta masyarakat;
e.penghargaan; dan
f.pembinaan dan pengawasan. BABV PENGEMBANGAN ANAK USIA DIN! HOLISTIK INTEGRATIF Umum Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan Pengembangan Anak U,,ia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud paca ayat (l) dengan cara:
1. a.melaksanakan pelayanan pengembangan 3.nak usia dini;
2. b.melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
3. c.melakukan supervisi atas kegiatan penge:nbangan anak usia dini;
4. d.melakukan advokasi;
5. e.memberikan pelatihan kepada penyelenggara danfatau tenaga pelayanan; dan
6. f.melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

(1)Layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal ·~ ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.sosial;
4. d.pengasuhan;
5. e.pelatihan, pendidikan dan pelatihan, coorkshop, penyuluhan;
6. f.fasilitas sarana dan prasarana; dan
7. g.perlindungan.
(2)Layanan pendidikan sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.layanan pengembangan anak sesuai standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
2. b.pendidikan karakter;
3. c.pra keaksaraan;
4. d.peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan berjenjang, pelatihan pengembangan kapasitas guru, workshop, studi banding dan penyul11han;
5. e.peningkatan rnutu guru rnelalui progran subsidi Daerah untuk pendidikan strata satu PAUD bagi guru yang berprestasi; dan
6. f.penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar nasional layanan PAUD.
(3)Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pacta ayat (!) hurufb meliputi:
1. a.pemeriksaan kesehatan, gizi, irnunisasi, t=·emberian vitamin kepada anak;
2. b.penyuluhan kesehatan untuk Orang Tua;
3. c.pemberian makanan tambahan secara ber :mla; dan
4. d.kampanye pengenalan makanan higienis clan/ a tau hal a!.
(4)Layanan sosial dan layanan pengasuhan sebc.gaimana dimaksud pada ayat (!) huruf c dan huruf d diberikan dalam bentuk:
1. a.perlindungan;
2. b.rehabilitasi untuk anak yang mengala.ni kasus kekerasan, atau penelantaran;
3. c.penyuluhan kepada Orang Tua;
4. d.pendirian sentra sekolah PAUD Inklusi Jagi anak berkebutuhan khusus pada tingkat kecarr.atan; dan
5. e.pengembangan dan pelatihan alat permainan edukatif bagi masyarakat penyandang masalah sosial melalui pelatihan pembuatan alat permainan edukatif secara berjenjang.
(5)Layanan penyuluhan se bagaimana dimaksud pacta ayat (l) huruf e diberikan dalam bentuk penyuluhan kepada Orang Tua tentang hak anak untuk memilikl identitas anak.
(6)Layanan fasilitas sebagaimana dimaksud paca ayat (l) huruf f diberikan dalam bentuk layanan Peng·,mbangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan mengoptimalkan daya dukung yang ada di mu1yarakat.
(7)Layanan fasi!itas sebagaimana dimaksud pacla ayat (6) · diberikan dalam bentuk fasilitas layanan meliouti:
1. a.Posyandu;
2. b.BKB;
3. c.TAS;dan
4. d.PAUD.
(8)Layanan perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (!) huruf g dalam bentuk:
1. a.penyuluhan ten tang jaminan keamanan;
2. b.perlindungan hukum dari tindak penelar taran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga; dan
3. c.pembentukan call center Perlindungan Anak per tingkat rukun warga.

Pasal 11

(1)Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasd 10 ayat
(1)diberikan dalam bentuk:
1. a.bimbingan teknis;
2. b.supervis1;
3. c.advokasi; dan
4. d.pelatihan.
(2)Bentuk layanan sebagaimana yang dimaksud pacta ayat
(1)dikecualikan bagi layanan penyuluhan dan layanan perlindungan.

Pasal 12

Layanan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi:

a.pendidikan;
b.kesehatan, gizi dan perawatan;
c.pengasuhan;
d.perlindungan; dan
e.kesejahteraan.

Pasal 13

(1)Layanan pendidikan sebagaimana dimaks·Jd dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan untuk menge.11bangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai c.gama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-e::nosional, dan seni.
(2)Layanan pendidikan sebagaimana yang dima.<sud pacta ayat (1) menggunakan prinsip yang digunal:an dalam proses pembelajaran anak usia dini sebagai b=rikut:
1. a.belajar melalui bermain;
2. b.berorientasi pada perkembangan anak;
3. c.berorientasi pada kebutuhan anak;
4. d.berpusat pacta anak;
5. e.pembelajaran aktif;
6. f.berorientasi karakter; pad a pengembangan nilai- nilai
7. g.berorientasi pada pengembangan kecakapLn hidup;
8. h.didukung oleh lingkungan yang kondusif;
  1. 1.berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan J. pemanfaatan media belajar, sumber bel3.jar dan narasumber.
(3)Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengacu pada:
1. a.standar nasional PAUD;
2. b.kurikulum PAUD yang berlaku ; dan
3. c.acuan lainnya yang dikeluarkan oleh Ke menterian Pendidikan dan Kebudayaan.
(4)Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)secara teknis berkoordinasi dengan SKPD yang melaksanak:an urusan pemerintahan Bidang Pendidikan.

Pasal 14

(1)Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
1. a.Layanan kesehatan, gizi dan perawatan di PAUD menjadi bagian dari kurikulum tingkat PP.UD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti:
  1. 1.penimbangan berat badan dan p~; ngukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
  2. 2.pembiasaan makan makanan sd1at dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
  3. 3.pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
  4. 4.pengenalan makan gizi seimban~: dengan melibatkan Orang Tua dalam menyiat•kan bekal anak dalam sehari-hari;
  5. 5.memantau asupan makanan yang dibawa setiap harinya termasuk jajanan dikonsumsi anak selama ada di PAUD;
  6. 6.penyediaan alat pertolongan perta rna kecelakaan untuk penanganan pert1ma anak yang mengalami luka; anak yang pad a pad a
  7. 7.mengontrol kondisi fisik anak secara ~;ederhana; dan
  8. 8.memberikan sarana deteksi dini tumbuh kembang anak di setiap satuan PAUD.
2. b.memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang; stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kern bang, perbaikan gizi seperti pemberian vitamin a, pemberian imunisasi pemeriksaan kesehatan mat;~., telinga, gigi dan mulut anak;
3. c.berkoordinasi atau meminta bantuan kepada mitra PAUD, Penilik/Himpunan Pendidik Anak Usia Dinijlkatan Guru Taman KanELk-Kanak Indonesiajlkatan Psikolog lndone::.iajtokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan kemitraan, termasu < apabila memerlukan narasumber atau fasLitas lainnya; dan
4. d.melaksanakan program penguatan kapa~oitas guru dan Orang Tua terkait dengan masalah :{esehatan dan gizi pada anak usia dini.
(2)Layanan kesehatan, gizi dan perawatan set ngaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berlDordinasi dengan SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kern bang anak usia dini, diperlukan upaya pe.1ingkatan kesehatan, gizi, pengawasan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rc::.ngsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, ::istematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambunf;an;
c.bahwa untuk melaksanakan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif perlu dian1r dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan humf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak l-sia Dini Holistik Integratif; Mengingat: l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Daser Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 199S tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupa:en Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, ·:~mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang Ielah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Alas Undang-Undang llomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupa·:en Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, I~abupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kcta Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Per1indungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tmnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20 14 ten tang Perubah an Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Per1indungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~·606);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentar,g Sistem Pendidikan Nasiona1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430 1);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 200S tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik In done lia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, ~"ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201 ;; ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia "Jomor 33 Tahun 2012 ten tang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146, Tmnbahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5444);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 TaLun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perk~~mbangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (BeriJ:a Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1254):
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 102).
12.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tatun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 \omor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomvr 103). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM dan WALIKOTA BATAM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DIN! HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

Pasal 2

(1)Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menuju terwujudnya sumber daya anak Da=rah yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
(2)Tujuan khusus Pengembangan Anak Usia Di oi Holistik Integratif adalah:
1. a.terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan g1z1, rangsangan pendidikan, pembinaan moral- emosional dan pengasuhan sehingga ana.k dapat tumbuh dan berkembang secant optimal sesuai kelompok umur;
2. b.terlindungnya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan I!Ksploitasi dimanapun anak berada;
3. c.terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
4. d.terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dalam upaya penyel;nggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik In:egratif. • Pasal 3 Pemerintah Daerah dalam menyele :1ggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengacu pada prinsip:
5. a.pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
6. b.pelayanan yang berkesinambungan;
7. c.pelayanan yang non diskriminasi;
8. d.pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau sehingga diterima oleh kelompok masyarakat;
9. e.partisipasi masyarakat;
10. f.berbasis budaya yang konstruktif; dan
11. g.tata kelola pemerintahan yang baik.
12. a.penguatan dan penyelarasan landasaE hukun;
13. b.peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
14. c.peningkatan kapasitas dan kornpetend kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelay.3.nan;
15. d.penyediaan pelayanan yang merata, terjan1~kau, dan berkualitas;
16. e.intemalisasi nilai agama dan budaya; dan
17. f.pemberdayaan masyarakat melalui pe ningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon Jengantin, orang tua, keluarga dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

BAB III

STRATEGI, SASARAN DAN ARAH KEB!JAKAN Pasal 4 Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistil< Integratif meliputi:

Pasal 5

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah:

a.masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak terlantar dan anak berkebutuhan khusus;
b.kader masyarakat seperti Posyandu, BKO:,, PAUD, taman anak sejahtera, pembinaan kes::jahteraan keluarga, dan kader masyarakat yang sejenis;
c.penyelenggaraan pelayanan dan tenaga pelayanan;
d.SKPD terkait;
e.Perguruan tinggi, organisasi profesi, Clrgamsasl kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
f.media massa; dan
g.lembaga swadaya masyarakat dan duma usah>.

Pasal 6

( 1) Arah kebijakan pengembangan anak dilakukan secara holistik integratif.

(2)Arah kebijakan pengembangan anak sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1) melalui: t: ~:1a dini 1.: s1a dini dilakukan
1. a.peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan pengembangan anak usia dir.i holistik integratif;
2. b.peningkatan kualitas penyelenggaraan p.=layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif;
3. c.peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
4. d.penguatan kelembagaan dan dasar hul< urn serta pelibatan masyarakat termasuk Cunia us,aha dan media massa dalam penyelc~lggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif.

Pasal 7

Pasal 8

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.pengembangan anak usia dini holistik integra :if;
b.gugus tugas;
c.pembiayaan;
d.peran serta masyarakat;
e.penghargaan; dan
f.pembinaan dan pengawasan. BABV PENGEMBANGAN ANAK USIA DIN! HOLISTIK INTEGRATIF Umum Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan Pengembangan Anak U,,ia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud paca ayat (l) dengan cara:
1. a.melaksanakan pelayanan pengembangan 3.nak usia dini;
2. b.melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
3. c.melakukan supervisi atas kegiatan penge:nbangan anak usia dini;
4. d.melakukan advokasi;
5. e.memberikan pelatihan kepada penyelenggara danfatau tenaga pelayanan; dan
6. f.melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

(1)Layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal ·~ ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.sosial;
4. d.pengasuhan;
5. e.pelatihan, pendidikan dan pelatihan, coorkshop, penyuluhan;
6. f.fasilitas sarana dan prasarana; dan
7. g.perlindungan.
(2)Layanan pendidikan sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.layanan pengembangan anak sesuai standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
2. b.pendidikan karakter;
3. c.pra keaksaraan;
4. d.peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan berjenjang, pelatihan pengembangan kapasitas guru, workshop, studi banding dan penyul11han;
5. e.peningkatan rnutu guru rnelalui progran subsidi Daerah untuk pendidikan strata satu PAUD bagi guru yang berprestasi; dan
6. f.penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar nasional layanan PAUD.
(3)Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pacta ayat (!) hurufb meliputi:
1. a.pemeriksaan kesehatan, gizi, irnunisasi, t=·emberian vitamin kepada anak;
2. b.penyuluhan kesehatan untuk Orang Tua;
3. c.pemberian makanan tambahan secara ber :mla; dan
4. d.kampanye pengenalan makanan higienis clan/ a tau hal a!.
(4)Layanan sosial dan layanan pengasuhan sebc.gaimana dimaksud pada ayat (!) huruf c dan huruf d diberikan dalam bentuk:
1. a.perlindungan;
2. b.rehabilitasi untuk anak yang mengala.ni kasus kekerasan, atau penelantaran;
3. c.penyuluhan kepada Orang Tua;
4. d.pendirian sentra sekolah PAUD Inklusi Jagi anak berkebutuhan khusus pada tingkat kecarr.atan; dan
5. e.pengembangan dan pelatihan alat permainan edukatif bagi masyarakat penyandang masalah sosial melalui pelatihan pembuatan alat permainan edukatif secara berjenjang.
(5)Layanan penyuluhan se bagaimana dimaksud pacta ayat (l) huruf e diberikan dalam bentuk penyuluhan kepada Orang Tua tentang hak anak untuk memilikl identitas anak.
(6)Layanan fasilitas sebagaimana dimaksud paca ayat (l) huruf f diberikan dalam bentuk layanan Peng·,mbangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan mengoptimalkan daya dukung yang ada di mu1yarakat.
(7)Layanan fasi!itas sebagaimana dimaksud pacla ayat (6) · diberikan dalam bentuk fasilitas layanan meliouti:
1. a.Posyandu;
2. b.BKB;
3. c.TAS;dan
4. d.PAUD.
(8)Layanan perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (!) huruf g dalam bentuk:
1. a.penyuluhan ten tang jaminan keamanan;
2. b.perlindungan hukum dari tindak penelar taran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga; dan
3. c.pembentukan call center Perlindungan Anak per tingkat rukun warga.

Pasal 11

(1)Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasd 10 ayat
(1)diberikan dalam bentuk:
1. a.bimbingan teknis;
2. b.supervis1;
3. c.advokasi; dan
4. d.pelatihan.
(2)Bentuk layanan sebagaimana yang dimaksud pacta ayat
(1)dikecualikan bagi layanan penyuluhan dan layanan perlindungan.

Pasal 12

Layanan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi:

a.pendidikan;
b.kesehatan, gizi dan perawatan;
c.pengasuhan;
d.perlindungan; dan
e.kesejahteraan.

Pasal 13

(1)Layanan pendidikan sebagaimana dimaks·Jd dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan untuk menge.11bangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai c.gama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-e::nosional, dan seni.
(2)Layanan pendidikan sebagaimana yang dima.<sud pacta ayat (1) menggunakan prinsip yang digunal:an dalam proses pembelajaran anak usia dini sebagai b=rikut:
1. a.belajar melalui bermain;
2. b.berorientasi pada perkembangan anak;
3. c.berorientasi pada kebutuhan anak;
4. d.berpusat pacta anak;
5. e.pembelajaran aktif;
6. f.berorientasi karakter; pad a pengembangan nilai- nilai
7. g.berorientasi pada pengembangan kecakapLn hidup;
8. h.didukung oleh lingkungan yang kondusif;
  1. 1.berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan J. pemanfaatan media belajar, sumber bel3.jar dan narasumber.
(3)Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengacu pada:
1. a.standar nasional PAUD;
2. b.kurikulum PAUD yang berlaku ; dan
3. c.acuan lainnya yang dikeluarkan oleh Ke menterian Pendidikan dan Kebudayaan.
(4)Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)secara teknis berkoordinasi dengan SKPD yang melaksanak:an urusan pemerintahan Bidang Pendidikan.

Pasal 14

(1)Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
1. a.Layanan kesehatan, gizi dan perawatan di PAUD menjadi bagian dari kurikulum tingkat PP.UD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti:
  1. 1.penimbangan berat badan dan p~; ngukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
  2. 2.pembiasaan makan makanan sd1at dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
  3. 3.pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
  4. 4.pengenalan makan gizi seimban~: dengan melibatkan Orang Tua dalam menyiat•kan bekal anak dalam sehari-hari;
  5. 5.memantau asupan makanan yang dibawa setiap harinya termasuk jajanan dikonsumsi anak selama ada di PAUD;
  6. 6.penyediaan alat pertolongan perta rna kecelakaan untuk penanganan pert1ma anak yang mengalami luka; anak yang pad a pad a
  7. 7.mengontrol kondisi fisik anak secara ~;ederhana; dan
  8. 8.memberikan sarana deteksi dini tumbuh kembang anak di setiap satuan PAUD.
2. b.memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang; stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kern bang, perbaikan gizi seperti pemberian vitamin a, pemberian imunisasi pemeriksaan kesehatan mat;~., telinga, gigi dan mulut anak;
3. c.berkoordinasi atau meminta bantuan kepada mitra PAUD, Penilik/Himpunan Pendidik Anak Usia Dinijlkatan Guru Taman KanELk-Kanak Indonesiajlkatan Psikolog lndone::.iajtokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan kemitraan, termasu < apabila memerlukan narasumber atau fasLitas lainnya; dan
4. d.melaksanakan program penguatan kapa~oitas guru dan Orang Tua terkait dengan masalah :{esehatan dan gizi pada anak usia dini.
(2)Layanan kesehatan, gizi dan perawatan set ngaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berlDordinasi dengan SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan.