DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang Ketertiban dan tentang pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban. Diatur juga mengenai peran serta masyarakat, penyidikan, sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan ketertiban umum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 20 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum di Wilayah Kota Baubau dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat Kota Baubau;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4120);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU dan WALIKOTA BAUBAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerahini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Baubau.
2.Pemerintah Daerahadalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah.
3.Walikota adalah Walikota Baubau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Baubau yang tugas dan Fungsinya di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
6.Kepala Satpol PP yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau. 3
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8.Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib dan teratur.
9.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahkluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lain.
10.Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan diDaerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha dan/atau kegiatan lainnya, kecuali makam.
11.Jalan adalah suatu sarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian Jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
12.Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sebagai salah satu sarana dan pengadaan Taman kota.
13.Taman adalah lahan yang ditanami dengan bunga dan pepohonan sebagai tempat yang nyaman dan indah.
14.Trotoar adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapannya yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.
15.Sumber Air adalah wadah air yang terdapat diatas dan bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, waduk, dan muara.
16.Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
17.Tunasusila adalah profesi yang menjual jasa untuk memuasakan kebutuhan seksual pelanggan.
18.Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di Jalanan atau tempat umum lainnya.
19.Tunawisma adalah orang yang tidak tentu kediaman dan pekerjaannya. 4
20.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
21.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNSadalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

KETERTIBAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan fasilitas umum lainnya;
b.tertib usaha tertentu;
c.tertib lingkungan;
d.tertib sungai, saluran air, Sumber Air dan lepas pantai;
e.tertib Penghuni Bangunan; dan
f.tertib kesusilaan dansosial.

Pasal 4

(1)Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
(2)Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, Trotoar, Jalur Hijau,Jalan, jembatan dan jembatan penyeberangan, marka penyeberangan, dan/atau terowongan. 5

Pasal 5

(1)Setiap orang yang memakai jasa angkutan di Jalan umum wajib naik atau turun dari kendaraan pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
(2)Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian Jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki.
(3)Dalam hal tidak terdapat bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)pejalan kaki wajib berjalan pada bagian Jalan paling tepi.
(4)Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 6

(1)Setiap orang atau Badan dilarang:
1. a.menutup Jalan;
2. b.membuat atau memasang portal;
3. c.membuat atau memasang tanggul Jalan;
4. d.membuat atau memasang pintu penutup Jalan;
5. e.membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsirambu lalu lintas;
6. f.menutup terobosan atau putaran Jalan;
7. g.membongkar Trotoar dan memasang jalur pemisah, pulau Jalan, dan sejenisnya;
8. h.membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan Jalan;
9. i.Menggunakan bahu Jalanatau Trotoar tidak sesuai dengan fungsinya; dan
10. j.menempatkan benda atau barang bekas pada tepi Jalan raya dan Jalan dilingkungan permukiman.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi yang memiliki izin Walikota.

Pasal 7

Setiap orang atau Badan dilarang memungut uang parkir di Jalan atau ditempat umum, kecuali memiliki izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

a.mengotori atau merusak Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman serta fasiltas umum lainnya;
b.membuangatau membongkar sampah di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, sungai, Taman, dan fasilitas umum lainnya; 6
c.menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunanatau barang bekas bangunan di Jalan dan Trotoar yang dapat menggangu lalu lintas;
d.menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda diJalan, Jalur Hijau, Taman dan tempat umum lainnya, kecuali di tempat yang telah di izinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
e.membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal, atau tidur diJalan, Jalur Hijau, Taman dan tempat umum lainnya;
f.menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman dan tumbuhan disepanjang Jalur Hijau, Taman rekreasi umum, kecuali atas izin Walikotaatau Pejabat yang ditunjuk;
g.memasang spanduk dan sejenisnya yang membentang di ruas Jalan atau pagar yang dapat merusak keindahan, kecuali mendapat izin Walikota atau pejabat yang di tunjuk;
h.menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, dan yang sejenisnya pada pohon, rambu lalu lintas, lampu penerangan Jalan, Tamanrekreasi, pipa air dan/atau tempat umum lainnya, kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Walikotaatau pejabat yang di tunjuk;
i.mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, sarana olahraga, pasar, Jalan raya, dan pagar;
j.bermain layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu dan benda-benda lainnya di Jalan, Trotoar dan Taman;
k.mempergunakan Jalan, Trotoar, Jalur Hijau,Taman dan/atau tempat umum lainnya yang bukan peruntukannya tanpa mendapat izin Walikota atau pejabat yang di tunjuk;
l.membuka, mengambil,memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, rambu lalu lintas, pot bunga, tanda batas Persil, pipa air, gas, listrik, papan nama Jalan, lampu penerangan Jalan dan alat-alat semacam itu yang di tetapkan oleh Walikota;
m.mengangkut muatan yang dapat mengotori Jalan dengan menggunakan kendaraan terbuka;
n.mengotori dan/atau merusak Jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
o.membakar sampah atau kotoran di Jalan, jembatan, Trotoar, Jalur Hijau dan Taman yang dapat mengganggu ketertiban umum;
p.mencuci kendaraan bermotor, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan atau bagian dari kendaraan (Peti kemas) dalam keadaan rusak atau rongsokan, memperbaiki kendaraan dan/atau mengecat kendaraan di Daerah milik Jalan atau Trotoar ;
q.mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah atau pot bunga yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
r.memarkir kendaraan bermotor di atas Trotoar/bahu Jalan ; 7
s.membuat pos keamanan di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman dan fasilitas umum lainnya tanpa seizin Walikotaatau Pejabat yang ditunjuk;
t.menaikan dan/atau menurunkan barang dari kendaraan di Jalan umum yang dapt membahayakan orang lain atau mengganggu kelancaran arus lalu lintas tanpa memberi tanda atau peringatan;
u.melakukan kegiatan yang mengganggu kegiatan lain yang sudah memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang di tunjuk; dan
v.membuat suara riuh atau gaduh yang mengganggu ketentraman orang lain, kecuali mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

(1)Setiap orang atau Badan berhak melaksanakan usaha dan mendapatkan jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
(2)Untuk melindungi hak setiap orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pemerintah Daerah melakukan penertiban kegiatan usaha tertentu.

Pasal 10

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang:
1. a.menempatkan benda atau barang dagangan, lapak dagangan, baik bergerak ataupun tidak bergerak dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya ditepi Jalan, Trotoar, emperan toko, Jalur Hijau, dan Taman;
2. b.melakukan, membuka kegiatan usaha hiburan tertentu yang telah melewati atau melebihi waktu atau jam yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
3. c.menjajakan dagangan di Jalan, Jalur Hijau, angkutan umum dan Taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan;
4. d.membagikan selebaran untuk usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di Jalan, Jalur Hijau, angkutan umum dan Taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan; dan
5. e.mengamen atau mengadakan pertunjukan hiburan dengan mengharapkan imbalan di Jalan, Jalur Hijau, angkutan umum dan Taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi yang memiliki izin Walikota. 8

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau No. 1 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KETERTIBAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 20 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KETERTIBAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 20 Tahun 2003