DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diantaranya mengatur: pelayanan kesehatan ibu (pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan persalinan, pelayanan nifas, dan pelayanan kontrasepsi), pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita. Sarana pelayanan Kesehatan yang ditetapkan meliputi RSUD, Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, Posyandu, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa jaminan kualitas pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan integral bagi Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita merupakan salah satu faktor utama untuk menekan angka kematian Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kota Baubau;
c.bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita,serta meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan kesehatan, maka diperlukan adanya pengaturan tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1420);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
14.Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Nomor 20);
15.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelayanan Puskesmas Rawat Inap dan Rawat Jalan (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Baubau Nomor 16);
16.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU dan WALIKOTA BAUBAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Baubau.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
4.Walikota adalah Walikota Baubau.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Baubau.
6.Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yangmemungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7.Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita selanjutnya disingkat KIBBLA adalah pelayanan kesehatan terpadu dengan tujuan menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi Baru Lahir, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
8.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatanyang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki.
9.Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita selanjutnya disebut Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan layanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana layanan kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri.
10.Masyarakat adalah masyarakat Kota Baubau.
11.Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Baubau yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
12.Jaringan Puskesmas yaitu Puskesmas Pembantu selanjutnya disebut Pustu, Pos Kesehatan desa selanjutnya disebut Poskesdes dan Pondok Bersalin Desa selanjutnya disebut Polindes adalah unit pelayanan kesehatan dibawah koordinasi Puskesmas.
13.Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonates selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
14.Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau selanjutnya disingkat BLUD-RSUD Kota Baubau adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialistik.
15.Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan kompetensinya di tempat dan/atau wilayah tertentu.
16.Audit Maternal Perinatal selanjutnya disingkat AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
17.Air Susu Ibu Ekslusif selanjutnya disebut ASI Ekslusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia 0 (nol) hari sampai dengan 6 (enam) bulan tanpa bantuan pemberian makanan dan minuman selain ASI.
18.Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
19.Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
20.Ibu adalah orang tua kandung perempuan dari Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
21.Bayi Baru Lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
22.Bayi adalah anak usia 29 (dua puluh sembilan) hari sampai dengan 11 (sebelas) bulan 28 (dua puluh delapan) hari.
23.Anak Balita adalah anak usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
24.Sarana pelayanan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan /atau swasta.
25.Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
26.BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan Jaminan kesehatan kepada masyarakat.
27.Sektor Usaha Swasta adalah kantor dan/atau perusahaan yang berbadan hukum.
28.Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi selanjutnya disingkat P4K adalah suatu kegiatan yang difasilitasi olehBidan di desa/kelurahan dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, termasuk perencanaan penggunaan KB pasca persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.
29.Keluarga Berencana Pasca salin selanjutnya disingkat KB pasca salin adalah pemakaian alat/obat kontrasepsi oleh ibu atau suami segera setelah melahirkan sampai 42 (empat puluh dua) hari setelahnya dengan metode apapun.
30.Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi diberi kesempatan mulai menyusu sendiri segera setelah lahir dengan membiarkan kontak kulit bayi dengan kulit ibu setidaknya satu jam atau lebih, sampai menyusu pertama selesai.
31.Venereal Desease Reseach Labotary yang selanjutnya disingkat VDRL adalah tes untuk mengetahui adanya inveksi sipilis.
32.Human Immuno Deficiency Virus yang selanjutnya disebut Rapid Tes HIV adalah Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kekebalan tubuh dalam melawan penyakit.
33.Hepatitis B adalah suatu penyakit hati yang disebabkan oleh Virus Hepatitis B.
34.Doble Data Rate yang selanjutnya disingkat DDR adalah pemeriksaan parasit malaria dalam darah.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita berasaskan nilai ilmiah, manfaat, kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, dan perlindungan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita serta Tenaga KIBBLA.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu :

a.Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita sehingga mampu melahirkan generasi sehat dan berkualitas;
b.Meningkatkan akses pelayanan KIBBLA guna percepatan penurunan angka kematian Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;
c.Meningkatkan pola perilaku masyarakat dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap meningkatnya KIBBLA.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup adalah:

a.Hak dan kewajiban;
b.Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
c.Pelayanan kesehatan ibu;
d.Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita;
e.Sumber daya KIBBLA;
f.Pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
g.Pengaduan.
h.Sanksi administrasi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap ibu mempunyai hak :

a.Mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik selama kehamilan yang meliputi; 1) Timbang Badan dan ukur Tinggi Badan; 2) Ukur Tekanan Darah; 3) Nilai status Gizi dengan mengukur lingkar lengan atas; 4) Skrining Status Imunisasi Tetanus dan pemberian Tetanus Toxoid bila diperlukan; 5) Ukur Tinggi Fundus Uteri; 6) Tentukan Presentasi dan Denyut Jantung Janin; 7) Pemberian Tablet Tambah Darah; 8) Test Laboratorium Rutin Golongan Darah, Hb, Protein Urin, Gula darah, VDRL, rapid test HIV, Hepatitis B, DDR; 9) Tata laksana kasus; 10) Konseling termasuk P4K dan KB pasca salin;
b.Mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih difasilitas kesehatan yang meliputi; 1) Pencegahan Infeksi; 2) Asuhan Persalinan Normal yang sesuai standar pada Kala I, kala II, KalaIII dan Kala IV; 3) Mendapatkan Rujukan kasus yang tidak dapat ditangani ke tingkat Pelayanan yang lebih tinggi/Rumah sakit; 4) IMD (Inisiasi Menyusui Dini);
c.Mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas berupa; 1) Pemeriksaan Tekanan Darah, Nadi, Pernafasan dan Suhu Tubuh; 2) Pemeriksaan Tinggi Fundus Uteri (Involusi Uterus); 3) Pemeriksaan Lokhia dan pengeluaran per Vaginam Lainnya; 4) Pemeriksaan jalan lahir; 5) Pemeriksaan Payudara dan anjuran ASI Ekslusif 6 bulan; 6) Pemberian kapsul Vitamin A 200.000 IU pada ibu sebanyak 2 kali,pertama segera setelah melahirkan yang kedua diberikan setelah 24 jam pemberian Kapsul Vit A pertama; 7) Pelayanan KB pasca Salin; 8) Konseling, dan 9) Penanganan resiko tinggi dan komplikasi pada nifas.
d.Mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu,kecuali pada kondisi tertentu;
e.Mendapatkan Buku Kesehatan Ibu dan Anak beserta Stiker P4K;
f.Menolak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi.

Pasal 6

Setiap Bayi Baru Lahir berhak mendapatkan:

a.Pelayanan kesehatan yang baik untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
b.Pencegahan terhadap peningkatan dan/atau penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
c.IMD (Inisiasi Menyusui Dini);
d.Air susu kolostrum;kecuali dalam kondisi tertentu dan atau karena alasan medis ibunya tidak dapat memberikan ASI;
e.ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan, kecuali dalam kondisi tertentu;
f.Imunisasi dasar yang berkualitas; dan
g.Mendapatkan injeksi Vit K1, Imunisasi Hepatitis B dan salep mata pada bayi baru lahir.

Pasal 7

Setiap Bayi dan Anak Balita berhak mendapatkan:

a.Imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas bagi bayi;
b.Pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
c.ASI eksklusif sampai usia 6 (enam) bulan,kecuali dalam kondisi tertentu; dan atau karena pertimbangan medis ibunya tidak dapat memberikan ASI;
d.Makanan pendamping ASI (MP-ASI) mulai usia 6 (enam) bulan;
e.Imunisasi lanjutan DPT/HB/Hib pada anak usia 18 (delapan belas) bulan dan imunisasi campak pada anak usia 24 (dua puluh empat) bulan;
f.Vitamin A200.000 iu sebanyak 2 kali setahun (bulan Februari dan Agustus);
g.Pola asuh yang baik;
h.Pemantauan pertumbuhan, perkembangan dan gangguan tumbuh kembang;
i.Lingkungan yang bersih dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi serta anak balita; dan
j.Makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia.

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib:

a.Melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan KIBBLA;
b.Memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya KIBBLA;
c.Menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas bagi Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
d.Menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah;
e.Melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
f.Melakukan AMP di fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah dan atau swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
g.Mengupayakan tersedianya sarana pelayanan ibu bersalin bagi yang beresikotinggi;
h.Mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan BPJSdan JAMKESDA;
i.Mengupayakan pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
j.Melakukan Koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor.
k.Melakukan sosialisasi secara priodik kepada tenaga pertolongan persalinan tradisional sebagai mitra bidan desa/kelurahan.

Pasal 9

Penyedia jasa pelayanan kesehatan, wajib:

a.Mengutamakan nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan dalam pelayanan KIBBLA;
b.Memberi pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan;
c.Memiliki izin operasional dari Pemerintah Daerah serta menyediakan Tenaga KIBBLA yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sah;
d.Meningkatkan kemampuan tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan KIBBLA.

Pasal 10

Ibu dan Ibu Hamil,wajib:

a.Melaksanakan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan;
b.Melakukan persalinan di fasilitas kesehatan dengan didampingi oleh Tenaga KIBBLA;
c.Melaksanakan IMD (Inisiasi Menyusui Dini);
d.Memberikan kolostrum dan ASI eksklusif, kecuali dengan alasan tertentu;
e.Membawa bayinya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
f.Memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA;
g.Mengikuti KB paska salin, kecuali dalam kondisi tertentu.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…