DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diantaranya diatur tentang pembentukan, Tugas dan Fungsi RT/RW, hak dan kewajiban pengurus RT/RW, susunan organisasi RT/RW, Tata Cara Pemilihan, Masa Bakti, dan jenis musyawarah. Selain itu diatur pula tentang tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, kepengurusan, dan tata cara pemilihan ketua dan pengurus. Pendanaan RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dapat diperoleh dari Swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat, Anggaran yang dialokasikan dalam APBD Pemerintah Daerah, Bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi, dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rukun tetangga, rukun warga dan lembaga pemberdayaan masyarakat berperan membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421; 2
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasaan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-bau Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 33). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU Dan WALIKOTA BAUBAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Baubau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Baubau.
4.Camat adalah camat dalam Wilayah Kota Baubau.
5.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam Wilayah Kecamatan.
6.Lurah adalah lurah dalam wilayah Kota Baubau.
7.Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja lurah dalam memberdayakan masyarakat.
8.Rukun Warga atau sebutan lain, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah;
9.Rukun Tetangga atau sebutan lain, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
10.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
11.Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, Perencanaan, Penelitian, Pengembagan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
12.Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan Lembaga Kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan serta bantuan lain yang sesui dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. 4
13.Kemitraan adalah bentuk kerja sama yang dilaksanakan baik antar lembaga kemasyarakatan sendiri di dalam dan/atau antar kelurahan maupun dengan pihak lain dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB II

TUJUAN MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya RT, RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah:

a.Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan palayanan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
b.Membantu kelancaran pelaksanaan tugas kelurahan;
c.Sebagai upaya mendorong, memotivasi dan menciptakan akses masyarakat agar lebih berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan, pelayanan publik, pelaksanaan demokratisasi dan mewujudkan efektifitas, efisien, dan transparansi kelurahan.

Pasal 3

(1)Mendorong prakarsa masyarakat untuk memberikan kontribusi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan RT, RW dan LPMK;
(2)Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan; dan
(3)Mengembangkan dan memfasilitasi pemberdayaan RT, RW dan LPMK melalui berbagai bentuk pemberian bantuan pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan bimbingan teknis dan pengawasan.

BAB III

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 4

(1)RT dan RW dibentuk dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan:
1. a.Swadaya;
2. b.Kegotong-royongan; dan
3. c.Kekeluargaan.
(2)Nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.Meningkatkan kesejahteraan; 5
2. b.Ketentraman; dan
3. c.Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 5

(1)Di kelurahan dapat dibentuk RT sesuai kebutuhan masyarakat.
(2)Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat.
(3)Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jumlah kepala keluarga dan luas wilayah, kekhususan dan/atau kekhasan wilayah serta rentang kendali pemerintahan.
(4)Kekhususan dan/atau kekhasan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : wilayah otorita, asrama dan satuan rumah susun.

Pasal 6

Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit terdapat 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.

Pasal 7

(1)Penggabungan dan pemekaran RT dapat dilakukan atas prakarsa atau usulan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diusulkan Lurah kepada Walikota untuk mendapat penetapan.

Pasal 8

Di Kelurahan dapat dibentuk RW sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) RT.

Pasal 10

(1)Penggabungan dan pemekaran RW dapat dilakukan atas prakarsa atau usulan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diusulkan lurah kepada Walikota untuk mendapat penetapan. 6

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…