DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Program Pembangunan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Baubau.
2.Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
6.Sistem Perencanaan Pembangunan adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan Negara dan masyarakat Kota Baubau.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Baubau Tahun 2005 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Baubau adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. RPJPD memuat visi, misi, arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sulawesi Tenggara.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau adalah rencana struktur tata ruang Kota yang mengatur struktur dan polatata ruang Kota Baubau. 1 1. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 3
13.Arah Kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang, urusan pemerintah daerah yang dapat terukur.
14.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
15.Indikator pencapaian adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1). Program pembangunan Daerah Kata Baubau periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan arahan RPJPD Kata Baubau tahun 2005-2025.
(2). Rincian dari program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD Kata Baubau merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah kebijakan pembangunan.

Pasal 4

RPJPD Kata Baubau mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 5

Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri BAB I Pendahuluan; Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Visi dan Misi Daerah Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah Penutup

BAB VI

Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Pasal 6

(1)Dokumen RPJPD Kata Baubau tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)RPJPD Kata Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program W ali Kata.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
(4)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

KETENTUANPENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau. Ditetapkan di Baubau . pada tanggal, 2y brr 2019 WALI KOTA BAUBAU, 5.

4.e gAG . Hoe
2.A6cu PARAF KOORDINASI NO. INSTANS/UNIT KERJA PARAF
1.6cp4 R N MUHTAR LEMBARAN D, [RAH KOTA BAUBAU TAHUN 2019 NOMOR. [ Diundangkan di Baubau pada tanggal, 21 Thrclar SEKRETARIS DAE!1O NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU PROVINS! SULAWESI TENGGARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005- 2025: (1/26/2019) 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR: • . TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2005-2025 I. UMUM Kota Baubau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) merupakan Daerah otonom yang mengalami peningkatan status dari Kota Administratif yang sebelumnya di bawah Wilayah Pemerintahan Kabupaten Buton menjadi Kota/ Daerah Otonom. RPJPD Kota Baubau adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 20 tahun, yang merumuskan visi, misi danarah pembangunan daerah yang mencerminkan tujuan (cita-cita) pembangunan yang hendak dicapai oleh Kota Baubau dan strategi untuk mencapainya. RPJPD Kota Baubau disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam pelaksanaannya, RPJPD 2005-2025 dibagi menjadi 4 tahapan pembangunan, tiap tahapannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Pertahapan Rencana Pembangunan Daerah disusun dalam masing-masing periode, RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Wali kota yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Wali kota serta kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. RPJMD dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka jangka waktu RPJPD mengikuti jangka waktu RPJP Nasional, yaitu Tahun 2005-2025. Namun, periodisasi RPJMD tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional. Hal tersebut karena pemilihan kepala Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara garis besar, Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Baubau 2005-2025 terdiri dari 4 Bab dan 8 Pasal. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup Jelas. 6 Pasal 2 : Cukup Jelas. PASAL3: Cukup Jelas. PASAL4: RPJPD Kota Baubau mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sulawesi Tenggara agar tercipta keterkaitan antara setiap rencana pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimiliki dalam lingkup platform pembangunan nasional. PASAL5: Cukup Jelas. PASAL6: Cukup Jelas. PASAL7: Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan dinas/ lembaga pemerintah Kota Baubau terhadap pengimplementasian arah pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Baubau Tahun 2005-2025. Bappeda Kota Baubau mengumpulkan dan menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi dari masing masing pimpinan dinas/ lembaga tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kota Baubau, Bappeda menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode berikutnya. PASAL8: Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR .l. 7

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…