DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perusahaan Umum Daerah, Kedudukan Maksud dan Tujuan, Permodalan, Divisi dan Bidang Usaha, Pengurus, Dewan Pengawas, Direksi, Dewan Pengawas, Rapat Pengurus, Tata Kelola dan Kepegawaian, Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi, Rencana Kerja, Anggaran Tahun Buku dan Perhitungan Tahunan, Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih, Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, Pengadaan dan Pengelolaan Inventaris, Pembinaan, Pembubaran, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Wira Usaha Wolio Semerbak sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-undangan, atas Badan Usaha Milik Daerah, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Perusahaan Umum Daerah POLIMA Kota Baubau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 1
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 1 1 . Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang Undangan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD;
14.Peraturan Daerah Kata Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kata Bau-Bau (Lembaran Daerah Kata Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 2);
15.Peraturan Daerah Kata Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kata Baubau (Lembaran Daerah Kata Baubau Tahun 2016 Nomor 5); 2
16.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2014 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU dan WALI KOTA BAUBAU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH POLIMA KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Baubau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3.Walikota adalah Walikota Baubau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
5.Perusahaan Umum Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah POLIMA Kota Baubau yang selanjutnya di singkat Perumda POLIMA
6.Dewan Pengawas adalah Organ Perumda POLIMA yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan,
7.Direksi adalah Organ Perumda POLIMA yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
8.Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi Perumda POLIMA Kota Baubau.
9.Pegawai adalah Pegawai Perumda POLIMA Kota Baubau.

BAB II

PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perumda POLIMA Kota Baubau.
(2)Perumda POLIMA Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direksi. 3

BAB III

KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Perumda POLIMA adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Perumda POLIMA berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Baubau.

Pasal 4

(1)Perumda POLIMA didirikan dengan maksud dan tujuan untuk pengelolaan asset milik Pemerintah Daerah dan kegiatan usaha lain diberbagai bidang dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
(2)Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda POLIMA dikelola dan dibina berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan berpedoman pada prinsip ekonomi perusahaan yang efisien dan efektif.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 5

(1)Modal Perumda POLIMA merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Modal dasar pendirian Perumda POLIMA adalah sebesar Rp. 7.450.000.000,-
(3)Modal disetor pendirian Perumda POLIMA adalah sebesar Rp. 6.650.000.000,-
(4)Setiap tambahan modal Perumda POLIMA yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber keuangan yang sah, harus mendapat persetujuan bersama Walikota dan DPRD.
(5)Besarnya penambahan modal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari total aset Perumda POLIMA.

BAB V

DIVIS! DAN BIDANG USAHA

Pasal 6

(1)Perumda POLIMA mempunyai divisi usaha dibidang pengelolaan asset Pemerintah Daerah Kota Baubau dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Perumda POLIMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Divisi pengelolaan Pasar Wameo;
2. b.Divisi pengelolaan Kawasan Kotamara dan Gedung Islamic Centre;
3. c.Divisi Pengelolaan Kawasan Pantai Kamali;
4. d.Divisi Pengelolaan Gedung Maedani; 4
5. e.Divisi Pengelolaan Kawasan Pelabuhan;
6. f.Divisi Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
7. g.Divisi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA).
(3)Perumda POLIMA dapat mengembangkan Divisi usaha sesuai dengan kebutuhan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Direksi kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas.
(5)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 7

(1)Pengurus Perumda POLIMA terdiri dari :
1. a.KPM;
2. b.Dewan pengawas;
3. c.Direksi.
(2)Kuasa Pemilik Modal (KPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Wali Kota Baubau.
(3)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Profesional dan Masyarakat
(4)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari seorang Direktur Utama, dibantu oleh tujuh orang Manajer Divisi.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

(1)Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 9

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 10

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2012