menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau · Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Baubau Tahun 2018-2023; Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat ( 1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang . Nomor 11 · Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Baubau Tahun 2018-2023; WALi KOTA BAUBAU, WALi KOTA BAUBAU PROVINSISULAWESITENGGARA PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR : .i . TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2018-2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA.ESA Dipindai dengan CamScanner ' ,· ..... ·.··· .. , - . . . . ~ . ·.. . . ~ ·..• I • • ,• •. ", . .. . ··.; . - . . : : . . ~ ",
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka ,Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023; ..
· · · ll. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2014 tentang· Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau Tahun 2014-2034. · (Lembaran · Daerah Kota Baubau Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Baubau Nomor.4);. . · ·· ·12.:· Peraturan Daerah Kota Baub~u Nornor 5 Tah~ri 2016 tentang ·· Pembentukan dan Susunan Perangkat -Daerah Kota Baubau · ·... · .. (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);
7.Peraturan PresidenNomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN}2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 NomorlO);
8.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 ten tang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang · Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); · '4: Undang-Undang Nomor .12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repuhlik . Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undarig Nornor 12 Tahun 2011 · tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Dipindai dengan CamScanner •' ··· .. . •. ·-· ..
(2)Tetap
(3)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. · ·
2.Ketentuan Pasal 6 ayat (l)htiruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf h, huruf 1, huruf m,' huruf n, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t diubah, clan huruf u, · buruf v, huruf w, huruf x, huruf y, huruf z, huruf aa, huruf bb, huruf cc..
· huruf dd, huruf ee, huruf ff, huruf gg, huruf hh, huruf ii dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :· ·
(1)Dokumen Perubahan RPJMD Kota Baubau Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.