DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK BAB III SPALD BAB IV PERIZINAN BAB V KERJASAMA DAN KEMITRAAN BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VII TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB IX PEMBIAYAAN BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI LARANGAN BAB XII KETENTUAN PIDANA

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;

b.bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan Kota Bau bau akan mencemari sumber air bersih, menyebabkan masalah kesehatan, dan menurunkan produktivitas kegiatan masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam pelaksanaan pengelolaan air' limbah domestik, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. WALIKOTABAUBAU, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENGELOLAANAIRLIMBAHDOMESTIK TENTANG PERATURANDAERAHKOTABAUBAU NOMOR.r. TAHUN2022 WALi KOTA BAUBAU PROVINSISULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kot.aBaubau;
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kot.aBaubau;
3. 3.Wali Kot.aadalah Wali Kot.aBaubau;

Pasal 1

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABAUBAU dan WALIKOTABAUBAU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPENGELOLAANAIRLIMBAH DOMESTIK. Dengan Persetujuan Bersama: Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kot.a Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622). 3

(1)SPALDdiselenggarakan untuk pengelolaan air limbah domestik.

BAB II

SISTEMPENGELOLAANAIRLIMBAHDOMESTIK

Pasal 2

4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama;
6.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
7.Penyelenggaraan SPALDadalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik;
8.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif su b-sistem pengelolaan air limbah terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan;
9.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengelola air limbah domestik di lokasi sumber, yang diselanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkutan ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja;
10.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan;
11.Pelaksanaan Konstruksi adalah Kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik;
12.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik;
13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 4

(1)Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/ atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu jiwa).
(2)Cakupan pelayanan skala pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(3)Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan pondok pesantren, perkantoran dan gedung pemerintahan.

Pasal 5

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.skala perkotaan;
b.skala pemukiman; dan
c.skala kawasan tertentu.

Pasal 4

(1)SPALDterdiri dari:
1. a.SPALD-T;
2. b.SPALD-S.
(2)Pemilihan SPALD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.rencana tata ruang wilayah;
2. b.cakupan pelayanan;
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.kedalaman muka air tanah;
5. e.kemiringan tanah;
6. f.permeabilitas tanah;
7. g.kemampuan pembiayaan; dan
8. h.kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Pasal 3

(2)Air limbah domestik sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
1. a.Air limbah kakus (black water);
2. b.Air limbah non kakus (grey water). 5
(1)IPALDsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
1. a.Prasarana utama; dan
2. b.Prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 10

Prasarana dan sarana sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berupa IPALDmeliputi:

a.IPALDkota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan dan/atau;
b.IPALDpermukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 9

(1)Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
(2)Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
(3)Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengelolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.

Pasal 8

Komponen SPALD-Tsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a.Sub-sistem pelayanan;
b.Sub-sistern pengumpulan; dan
c.Sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 7

(1)Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-Ttersebut.
(2)Rumah dan/atau bangunan baru yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 6

(1)Sub-sistem Pengolahan setempat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
(2)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
1. a.Skala individual; dan
2. b.Skala komunal.
(3)Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal.
(4)Skala komunal sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperuntukkan :
1. a.2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit bangunan rumah tinggal;
2. b.Mandi Cuci Kakus (MCK).
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan dalam pemilihan sub-sistem pengolahan setempat skala individual dan skala komunal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…