DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyertaan modal kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Sultra dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tujuan penyertaan modal pemerintah daerah, bentuk dan besaran penyertaan modal pemerintah daerah, sumber dana. Diatur juga mengenai hasil Usaha, dan pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang penyertaan moda' kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Su'tra ; Meng'ngat : 1. Pasa' 18 ayat (6) Undang-Undang D&sar Negara Repub''k 'ndones'a Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembetukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Repub''k 'ndones'a Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Repub''k 'ndones'a Nomor 4120 );
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repub''k 'ndones'a Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repub''k 'ndones'a Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepa'''tan dan Penundaan Kewaj'ban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Repub''k 'ndones'a Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Repub''k 'ndones'a Nomor 4443);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repub''k 'ndones'a Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Repub''k 'ndones'a Nomor 4759);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repub''k 'ndones'a Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repub''k 'ndones'a Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemer'ntahan Daerah (Lembaran Negara Repub''k 'ndones'a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repub''k 'ndones'a Nomor 5587) sebaga'mana te'ah d'ubah beberapa ka'', terakh'r dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 1 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU dan WALIKOTA BAUBAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULTRA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Baubau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3.Walikota adalah Walikota Baubau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah
6.Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/ atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah daerah. 2
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang dan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan komisaris.
8.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sultra yang selanjutnya disebut PT. BPD Sultra adalah Perseroan Terbatas yang didirikan pada tanggal 02 Maret 1968 yanhg sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Sulawesi Tenggara.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Baubau.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Sultra adalah untuk :

a.Mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Badan Usaha Milik Daerah;
b.Meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PT. BPD Sultra dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah
c.Pemerataan pembangunan daerah;
d.Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
e.Menambah pendapatan asli daerah.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Sultra dalam bentuk uang

Pasal 4

(1)Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Sultra adalah sebesar Rp. 25.000.000.000.00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupia).
  2. 2.Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  3. 3.Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 1.750.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  4. 4.Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
  5. 5.Tahun Anggaran 2014 sebesai Rp. 8.250.000.000,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
2. b.Sisa penyertaan modal daerah sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) yang akan dilakukan secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah penetapan APBD.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPD Sultra bersumber dari Dana APBD.

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 8

(1)Pernbagian keuntungan dari hasil usaha penyertaan modal Pemerintah Daerah dihitung secara proporsional antara Pemerintah Daerah dengan PT. BPD Sultra.
(2)Besamya keuntungan dari hasil usaha Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah dikurangi Pajak PT. BPD Sultra.
(3)Pernbagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama 1 (satu) Tahun buku PT. BPD Sultra disetorkan ke Kas Daerah selanjutnya dialokasikan dalam APBD.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Sultra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a setelah berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau. Ditetapkan di Baubau pada tanggal, feseptw 2015 Diundangkan di Baubau pada tanggal, I1<< D&gpbrr 2015 SEKRETARIS BAERAH KOTA BAUBAU, MUHAMAD DJUDUL I LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2015 NOMOR..*? NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 11 /TAHUN 2015

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…