menetapkan Peraturan Daerah tentang penyertaan moda' kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Su'tra ; Meng'ngat : 1. Pasa' 18 ayat (6) Undang-Undang D&sar Negara Repub''k 'ndones'a Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembetukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Repub''k 'ndones'a Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Repub''k 'ndones'a Nomor 4120 );
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repub''k 'ndones'a Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repub''k 'ndones'a Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepa'''tan dan Penundaan Kewaj'ban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Repub''k 'ndones'a Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Repub''k 'ndones'a Nomor 4443);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repub''k 'ndones'a Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Repub''k 'ndones'a Nomor 4759);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repub''k 'ndones'a Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repub''k 'ndones'a Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemer'ntahan Daerah (Lembaran Negara Repub''k 'ndones'a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repub''k 'ndones'a Nomor 5587) sebaga'mana te'ah d'ubah beberapa ka'', terakh'r dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 1 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU dan WALIKOTA BAUBAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULTRA.