DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tujuan penyertaan modal pemerintah daerah, bentuk dan besaran penyertaan modal pemerintah daerah, sumber dana. Diatur juga mengenai hasil Usaha, dan pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BPR Bahteramas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembetukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120 );
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU dan WALIKOTA BAUBAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Baubau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3.Walikota adalah Walikota Baubau,
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/ atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah daerah.
7.Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas yang selanjutnya disingkat BPR Bahteramas adalah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas cabang Baubau.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Baubau.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 7

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BPR Bahteramas bersumber dari Dana APBD.

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 8

(1)Pembagian keuntungan dari hasil usaha dari penyertaan modal Pemerintah Daerah dihitung secara proporsional antara Pemerintah Daerah dengan BPR Bahteramas.
(2)Besarnya keuntungan dari hasil penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah dikurangi pajak BPR Bahteramas.
(3)Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku BPR Bahteramas disetorkan ke Kas Daerah selanjutnya dialokasikan dalam APBD.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota
1. a.Mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Badan Usaha Milik Daerah;
2. b.Meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas BPR Bahteramas dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
3. c.Pemerataan pembangunan daerah;
4. d.Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
5. e.Menambah pendapatan asli daerah.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BPR. Bahteramas dalam bentuk uang

Pasal 4

(1)Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BPR Bahteramas adalah sebesar Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah);
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penetapan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau. Ditetapkan di Baubau pada tanggal, {tefeffa " 2015 Diundangkan di Baubau pada tanggal, K Oe&pfec 2015 SEKRETARIS IpAERAH KOTA BAUBAU, 1 MUHAMAD DJUDUL LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2015 NOMOR. £ NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 12 /TAHUN 2015

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…