DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang izin tempat usaha dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, ketetnuan perizinan, penyelenggaraan perizinan. Diatur juga mengenai larangan, peran serta masyarakat, dan pembinaan dan pengawasan. Selain itu diatur juga mengenai sanksi adminsitratif, ketnetuan pidana dan penyidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Tempat Usaha; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4120 );
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU dan WALIKOTA BAUBAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN TEMPAT USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Baubau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3.Walikota adalah Walikota Baubau.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau.
6.Orang adalah subyek hukum baik orang pribadi (perorangan) maupun badan.
7.Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun , bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
8.Usaha adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang dengan maksud mencari keuntungan;
9.Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha di daerah yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan tujuan mencari keuntungan. 3
10.Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan maupun menyelenggarakan tempat usaha yang dilaksanakan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan atau laba.
11.Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah naskahyang berisikan ketentuan yang mengatur perizinan yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
12.Pemegang SITU adalah orang yang diberikan izin oleh Walikota untuk mendirikan maupun menyelenggarakan tempat usaha.
13.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
14.Penyelidikan adalah upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15.Penyidikan Tindak Pidana di bidang Penerbitan SITU adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Penerbitan SITU yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
16.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
17.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnyadisingkat PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka penertiban agar setiap orang yang melakukan kegiatan usaha memiliki SITU.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan legalitas terhadap suatu tempat usaha dan pengawasan kegiatan usahanya. 4

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

(1)Setiap orang yang mendirikan atau menyelenggarakan tempat usaha wajib mendapat SITU dari Walikota.
(2)Pelayanan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pejabat.

Pasal 4

Untuk memperoleh SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap orang wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan melengkapi persyaratan SITU.

Pasal 5

(1)Persyaratan SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
1. a.mengisi formulir permohonan SITU;
2. b.melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau bukti kewarganegaraan bagi Warga Negara Asing (WNA);
3. c.melampirkan fotocopy akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum (CV) dan/atau Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM (untuk perseroan terbatas/PT);
4. d.melampirkan fotocopy surat bukti kepemilikan tanah;
5. e.melampirkan fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
6. f.melampirkan fotocopy Izin Gangguan (HO).
(2)Formulir Permohonan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.nama pemohon dan atau penanggung jawab usaha/kegiatan;
2. b.alamat pemohon;
3. c.nama perusahaan;
4. d.alamat perusahaan;
5. e.bidang usaha/kegiatan; 5
6. f.lokasi kegiatan;
7. g.nomor telepon perusahaan;
8. h.status, letak dan luas tempat usaha; dan
9. i.pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan perundang undangan.
(3)Untuk kepentingan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, Pemerintah Daerah dapat menetapkan tempat-tempat yang dilarang untuk didirikan tempat-tempat usaha.

Pasal 6

(1)Terhadap permohonan yang diterima, Walikota atau pejabat menerbitkan SITU paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)Terhadap permohonan yang ditolak, Walikota atau pejabat memberikan jawaban tertulis disertai alasan yang jelas paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(3)SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota.

Pasal 7

Walikota atau Pejabat dapat menolak permohonan apabila :

a.tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1);
1. b.tempat usaha terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
2. c.bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)SITU berlaku sepanjang tempat usaha dan atau kegiatan tersebut masih ada dan tidak mengalami perubahan.
(2)Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemegang SITU wajib melaksanakan daftar ulang (her-registrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali.
(3)Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo. 6

Pasal 9

(1)Pemegang SITU wajib mengajukan permohonan perubahan SITU dalam hal melakukan perubahan tempat usaha dari sebelumnya sebagai akibat dari :
1. a.perubahan sarana usaha;
2. b.penambahan kapasitas usaha;
3. c.perluasan lahan dan bangunan usaha;
4. d.perubahan jenis usaha;
5. e.perluasan tempat usaha;
6. f.perubahan kepemilikan usaha;
7. g.perubahan kepemilikan tempat usaha; dan
8. h.perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
(2)Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan SITU, pemegang SITU tidak wajib mengajukan permohonan perubahan SITU.
(3)Ketentuan dan tata cara persyaratan permohonan perubahan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Pasal 10

SITU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

a.pemegang SITU tidak dapat melaksanakan usahanya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya SITU;
b.kegiatan usahanya telah berhenti dan tidak dapat meneruskan usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun;
c.pemegang SITU melakukan perubahan sarana usaha, penambahan kapasitas usaha, perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau perubahan waktu atau durasi operasi usaha, perubahan jenis usaha, dan perluasan tempat usaha tanpa mengajukan perubahan kepada Walikota.
d.persyaratan yang pernah diajukan ternyata pembohongan, palsu, menyesatkan, atau tidak benar.
e.jenis kegiatan usaha yang dijalankan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada waktu diterbitkannya izin.
f.tidak melakukan permohonan daftar ulang (her-register).

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…