DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

izin penyelenggaraan usaha tempat hiburan malam, kriteria dan persyaratan fasilitas usaha tempat hiburan malam, lokasi penyelenggaraan usaha hiburan malam, kewajiban pemegang izin usaha tempat hiburan malam, penyelenggaraan usaha hiburan malam, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pajak dan retribusi, pembukuan dan pemeriksaan, ketentuan penyidikan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengembangan penyelenggaraan usaha tempat hiburan malam merupakan salah satu bidang usaha yang sangat pesat perkembangannya sebagai konsekwensi dari dinamika pembangunan Kota Baubau sebagai Kota Jasa dan Kota Perdagangan yang berwawasan budaya;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan Malam di Kota Baubau.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 ten tang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 2

Menetapkan

Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHKOTABAUBAU Dan WALIKOTA BAUBAU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHATEMPAT HIBURAN MALAMDI KOTABAUBAU

13.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 2). beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas indang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan ~ asional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 en tang Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551); Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan _ 1:inuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 5);
9.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 13 Tahun 2012 entang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 13); ~O. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 33 Tahun 2012 tentang Izin Penjualan Minuman. Beralk.ahal (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 33);
11.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 34 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 34);
12.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 1); 3

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

. ....,.... ............... Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: . Daerah adalah Kota Baubau. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Baubau. . Walikota adalah Walikota Baubau. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kata Baubau. Dinas Pariwisata adalah instansi teknis yang membidangi kepariwisataan di Kata Baubau. Satuan Palisi Pamong Praja dan Linmas adalah instansi teknis yang membidangi pengawasan dan penegakan peraturan daerah di Kata Baubau. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha MilikNegara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan Perkumpulan, Yayasan Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya . . Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri dan/atau berada di suatu tempat usaha hiburan dengan maksud melihat, mendengar, dan/atau menikmati hiburan yang diselenggarakan dan/ atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara usaha tempat hiburan, terkecuali penyelenggara, karyawan dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Zona adalah suatu wilayah usaha hiburan malam yang ditetapkan di wilayah Kota tertentu dan/ atau di lingkungan tertentu yang bersifat tentatif dan tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Baubau. LO. Lokasi usaha tempat hiburan malam adalah suatu tempat dan/ atau wilayah khusus yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan usaha tempat hiburan malam dengan sarana yang bersifat defenitif dan tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang WilayahKota Baubau. · . Tempat hiburan malam atau yang disingkat dengan THM adalah suatu tempat tertentu yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan satu atau lebih bentuk hiburan yang dilengkapi dengan fasilitas yang dapat memberikan hiburan kepada pengunjung. -2. Klub malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, peralatan musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman. :3. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup dan pramuria, disertai dengan pertunjukan lampu-lampu diskotik serta dapat dilengkapi dengan penyediaanjasa pelayanan makanan dan minuman.

Pasal 4

(1)Jenis usaha Tempat Hiburan Malam dapat diberikan izin setelah mendapatkan/ memiliki rekomendasi dari instansi teknis. {2) Izin dimaksud pada ayat { l} dikeluarkan setelah mendapat persetujuan tetangga dan/ atau warga sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat dan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Izin Usaha dapat diselenggarakan dalam suatu lokasi dan/atau pada zona tertentu yang pengaturannya ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota dan berpedoman pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Baubau. 2) Tempat, lokasi dan/ atau zona tertentu yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan usaha hiburan malam harus jauh dari rumah ibadah, tempat pendidikan, perkantoran dan tempat pemukiman penduduk. 3) Jenis-jenis tempat hiburan malam yang dimaksud, antara lain:

a.Karaoke, Rumah bemyayi;
b.Diskotik;
c.Pub, Cafe;
d.Club malam.

BAB II

IZIN PENYELENGGARAAN USAHATEMPAT HIBURANMALAM

Pasal 2

Penyelenggaraan usaha Tempat Hiburan Malam harus mendapatkan izin dari Walikota. Permohonan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} di atas dibuat secara tertulis dan dilampiri dengan persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan. . TRW adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Baubau. aoke, Rumah bemyanyi adalah suatu usaha yang menyediakan pat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik -·'-":...£U..U.,an, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa anan makanan dan minuman. -· , Cafe adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya - nghidangkan makanan dan minuman bagi pengunjung di tempat zsahanya dan menyelenggarakan musik hidup dan dilengkapi dengan ramuria,

a.persyaratan umum:
l.lokasi;
1. 2.luas dan penataan ruangan;
2. 3.luas dan penataan areal;
3. 4.bangunan;
4. 5.pintu gerbang;
5. 6.areal parkir;
6. 7.plang tanda izin dari Pemerintah Kota Baubau.
b.fasilitas yang harus tersedia adalah jasa pelayanan umum terdiri dari kantor, toilet, fasilitas kebersihan, P3K, fasilitas pemadam kebakaran, tempat pembayaran dan pos jaga yang dilengkapi dengan petugas keamanan.
c.instalasi teknis :
1. 1.tenaga listrik;
2. 2.air bersih;
3. 3.sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
4. 4.sistem tata suara;
5. 5.Lampu penerangan di sekitar lokasi.
d.administrasi dan pengelolaan:
1. 1.waktu operasional;
2. 2.tenaga kerja;
3. 3.jam kerja karyawan ·

BAB III

KRITERIADANPERSYARATAN FASILITASUSAHA TEMPATHIBURAN MALAM

Pasal 6

·· iteria dan persyaratan fasilitas usaha tempat hiburan malam sebagai oerikut:

Pasal 5

etiap usaha tempat hiburan malam harus mempunyai kantor atau tempat penatakelolaan usaha yang berdomisili di Kota Baubau dan pimpinan usahanya bertanggung jawab atas penyelenggaraan setiap usaha yang dilaksanakan. Segala bentuk usaha tempat hiburan tidak diperkenankan untuk menjadi sarana perjudian. Dalam hal penyediaan pelayanan minuman beralkohol harus memiliki izin penjualan minuman beralkohol (SITU MB dan SIUP MB) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol. BABY KEWAJIBANPEMEGANGIZINUSAHATEMPATHIBURANMALAM

Pasal 8

( 1) Pengusaha atau pimpinan usaha tempat hiburan malam wajib untuk :

a.memasang tanda dan nomor registrasi izin usaha dari Pemerintah Kota Baubau untuk diketahui khalayak umum;
b.mengadakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c.bertanggung jawab atas sanitasi, kesehatan dan kebersihan lingkungan usaha tempat hiburan malam.

(2)Pengusaha atau pimpinan usaha tempat hiburan malam harus dan wajib mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial karyawannya.
(3)Tempat usaha hiburan yang dipindahtangankan kepada orang lain atau pihak lain maka pengusaha atau pimpinan usaha yang bersangkutan wajib melaporkan serta mendapat izin dari Walikota.
(4)Pengusaha dan pimpinan usaha hiburan wajib memberikan laporan statistik tingkat kunjungar atau pemakaian fasilitas dan pelayanan pada setiap 3 (tiga) bulan Se ze ~lilu~to rl~- ...1-1 BABIV LOKASIPENYELENGGARAANUSAHAHIBURANMALAM

Pasal 7

I] Dalam wilayah Kota Baubau, dapat diadakan penyelenggaraan usaha tempat hiburan malam dengan syarat wajib mendapatkan izin Walikota sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. 2) Usaha tempat hiburan malam dapat diselenggarakan dalam suatu lokasi dan/ atau pada zona tertentu yang sesuai dengan RUTRWKota Baubau, jauh dari Rumah Ibadah, tempat pendidikan, rumah sakit, dan perkantoran dengan jarak minimal radius 200 meter. 3) Rekomendasi dan/ a tau izin tempat hiburan malam diberikan setelah mendapat persetujuan warga di sekitar lokasi usaha tempat hiburan malam.

(4)Setiap penyelenggaraan usaha tempat hiburan malam yang tidak sesuai dengan ketentuan jarak minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan teguran dan diberikan kesempatan untuk memindahkan tempat usaha ke zonasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kota Baubau sampai dengan batas waktu berlakunya izin usaha.

4.laporan keuangan;

o.laporan kehadiran pengunjung;
1. 6.laporan kasus.

Pasal 10

BABVI PENYELENGGARAANUSAHAHIBURANMALAM

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…