( 1 ) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
9
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
c.terjadi perubahan yang mendasar.
( 2 ) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilaksanakan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. ( 3 ) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, Goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangungan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. ( 4 ) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pasal 1 1 Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB IX KAIDAH PELAKSANAAN