DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Bentuk, Penambahan Penyertaan Modal, Tata Cara Pencairan, Pengawasan, serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung upaya dari Perusahaan Daerah Air minum dalam meningkatkan penyediaan air bersih yang merata bagi seluruh masyarakat dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, diperlukan penambahan penyertaan modal daerah pada PDAM ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Baubau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembetukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 1
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 2
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 310);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07 /2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1183);
22.Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pendirian PDAM Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 9);
23.Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3);
24.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Baubau Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2017 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU dan WALI KOTA BAUBAU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BAUBAU. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Baubau.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sebagai daerah otonom.
3.Wall Kota adalah Wall Kota Baubau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
5.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
6.Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7.Perusahaan Daerah Air Minum Kota Baubau yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Baubau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Bau-Bau Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.
8.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wall Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Baubau.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja PDAM.

Pasal 3

(1)Penambahan penyertaan modal bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat. 4
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , penambahan penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

BENTUK

Pasal 4

(1)Bentuk penyertaan modal, berupa modal Pemerintah Daerah yang ditambahkan pada PDAM Kota Baubau dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundan undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penyertaan modal daerah kepada PDAM diberikan dalam bentuk uang sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp. 9.578.000.000,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah).

Pasal 6

(1)Jumlah penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kota Baubau diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Milyar Rupiah);
(2)Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kota Baubau sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Milyar Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 6 (Enam) Tahap Tahun Anggaran dan dianggarkan mulai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2025;
(3)Dengan adanya penambahan peryertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kota Baubau sampai dengan Tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 39. 578.000.000,00 ( Tiga Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah). B AB V TATA CARA PENCAlRAN

Pasal 7

(1)Penambahan penyertaan modal dilakukan dengan cara pencairan dari kas umum daerah ke kas PDAM Kota Baubau.
(2)Pencairan Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. 5

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Direksi menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha dan laporan keuangan triwulan dan semester serta laporan keuangan tahunan kepada Wali Kota sesuai ketentuan perundang-undangan;
(2)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diaudit oleh akuntan publik terlebih dahulu;
(3)Wali Kota menyampaikan laporan kegiatan usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada DPRD.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Pengawas dan Direktur PDAM dapat melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dengan mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau. Ditetapkan di Baubau pada tanggal, 9 Merely 2020 .S. TAMRIN I MUHTAR 'AERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR a 2020 OTA BAUBAU, Diundangkan di Ba pada tanggal, NOMOR EGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU PROVINS! SULAWESI TENGGARA NOMOR (2/4/2020). 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR : TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BAUBAU I. UMUM Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Baubau, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memproduksi dan menyediakan sumber-sumber air bersih bagi warga Kota Baubau, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau. Disamping itu untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan agar proses penambahan penyertaan modal berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kota Baubau ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…