DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II Umum BAB III Fungsi Bahasa, Sastra, dan Aksara Wolio BAB IV Pengembangan BAB V Pembinaan BAB VI Perlindungan BAB VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penutur bahasa, sastra dan aksara Wolio di Kota Baubau semakin menurun dan ranah penggunaannya semakin sempit serta terancam punah sehingga perlu penguatan kebijakan pengembangan, pembinaan dan pelindungannya;
c.bahwa untuk memberikan arah landasan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Wolio diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Wolio. PERATURANDAERAHKOTABAUBAU NOMOR . t.. TAHUN2022 TENTANG PEMELIHARAANDANPENGEMBANGANBAHASA,SASTRA,DANAKSARAWOLIO DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTABAUBAU, WALi KOTA BAUBAU PROVINSISULAWESITENGGARA 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
4.Daerah adalah Kota Baubau
5.Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Wolio adalah kegiatan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa, Sastra dan Aksara Wolio.
6.Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Wolio adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Wolio, Sastra dan Aksara Wolio sebagai salah satu bentuk budaya Buton.
7.Pembinaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Wolio adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Wolio melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan Bahasa, Sastra dan Aksara Wolioke berbagai lapisan masyarakat.
8.Pelindungan Bahasa, Sastra dan Aksara Wolio adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.
9.Bahasa Wolio adalah bahasa yang digunakan turun termurun sebagai bahasa Ibu oleh Suku Buton etnik Wolio yang merupakan salah satu penduduk asli Kota Baubau dan pernah ditetapkan menjadi bahasa Resmi Kesultanan Buton.
10.Sastra Wolio adalah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam bahasa Wolio,tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa Wolio, atau tinjauan kritis atas karya sastra Wolio.
11.Aksara Wolioyang dikenal juga dengan Buri Wolio adalah sistem aksara baku yang melambangkan Bahasa Wolio yang diadopsi dari aksara Arab dan aksara Jawi yang telah digunakan sejak zaman Kesultanan Buton.
12.Media Massa adalah sarana informasi dan komunikasi untuk umum dalam bentuk cetak, elektronik, atau bentuk lain.

Pasal 1

Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTABAUBAU dan WALIKOTABAUBAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGANBAHASA, SASTRADAN AKSARAWOLIO. 3 Bahasa Wolioberfungsi sebagai:

a.pembentuk kepribadian suku Buton;
b.peneguh jati diri kebutonan;
c.sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat Daerah;
d.bahasa media massa lokal; dan
e.sarana pendukung serta sumber pengembangan Bahasa Indonesia.

Pasal 5

BAB III FUNGSIBAHASA,SASTRADANAKSARAWOLIO

BAB III

FUNGSIBAHASA,SASTRADANAKSARAWOLIO

Pasal 4

( 1) Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Wolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kebudayaan dan urusan pendidikan.

(2)Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Woliojuga dapat diselenggarakan oleh perangkat daerah lainnya sesuai dengan keterkaitan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Wolio berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemeliharaaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berkoordinasi dan dapat bekerja sama dengan instansi vertikal yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra daerah.
(3)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemeliharaaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bekerjasama dengan pakar Bahasa, Sastra dan Aksara Wolio.
(4)Pemerintah Daerah bersinergi dan mendorong serta memfasilitasi peran serta masyarakat, swasta dan dunia usaha serta perguruan tinggi dalam melaksanakan Pemeliharaaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Wolio.

Pasal 2

Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Wolio dilakukan sesuai dengan:

a.perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
b.kondisi politik, ekonomi, dan sosial; dan
c.keberagaman budaya bangsa. UMUM 4

Pasal 8

(1)Pengembangan Bahasa Wolio dilakukan untuk memantapkan dan meningkatkan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Pengembangan Bahasa Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penelitian kebahasaan;
2. b.pengayaan kosakata;
3. c.pembakuan dan kodifikasi kaidah Bahasa Wolio;
4. d.penyusunan bahan ajar pengajaran Bahasa Woliopada pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan program kesetaraan;
5. e.penerjemahan; dan
6. f.publikasi hasil pengembangan Bahasa Wolio.
(3)Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa tata bahasa, kamus, ensiklopedia, glosarium, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang sejenis.
(4)Bahan ajar bahasa Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa kurikulum muatan lokal yang disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kurikulum pendidikan.
1. a.sarana pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal;
2. b.sistem aksara yang melambangkan Bahasa Wolio;
3. c.sarana pendukung serta sumber pengembangan Bahasa Wolio.
4. d.sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Buton dalam bingkai ke-Indonesiaan; dan
5. e.bentuk komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah dalam bentuk tertulis.

BAB IV

PENGEMBANGAN Aksara Wolioberfungsi sebagai:

Pasal 7

'sastra Wolio berfungsi sebagai:

a.pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kedaerahan;
b.penyadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
c.pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal;
d.peneguhan jati diri daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan
e.pengungkapan wawasan kedaerahan.

Pasal 6

Pasal 10

(1)Pengembangan Aksara Wolio dilakukan untuk memantapkan dan meningkatkan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Pengembangan Aksara Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penelitian kebahasaan;
2. b.pembakuan dan kodifikasi kaidah Aksara Wolio;
3. c.penyusunan bahan ajar pengajaran Aksara Wolio pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan program kesetaraan;
4. d.penerjemahan; dan
5. e.publikasi hasil pengembangan Aksara Wolio.
(3)Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa bentuk dan tata aksara, penempatan tanda baca atau bentuk lain yang sejenis.
(4)Bahan ajar Aksara Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa kurikulum muatan lokal yang disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kurikulum pendidikan.

Pasal 9

(1)Pengembangan Sastra Wolio dilakukan untuk mendukung dan memperkukuh kepribadian suku Buton, meneguhkan jati diri kedaerahan, dan mengungkapkan serta mengembangkan budaya Buton dengan Bahasa Wolio dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Pengembangan Sastra Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sastra yang bermutu dan bernilai luhur.
(3)Pengembangan Sastra Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penelitian kesastraan Wolio;
2. b.peningkatan jumlah dan mutu karya Sastra Wolio dan kritik Sastra Wolio;
3. c.kodifikasi Sastra Wolio;
4. d.penerjemahan; dan
5. e.publikasi hasil pengembangan Sastra Wolio.
(4)Pengembangan Sastra Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…