DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 372

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB III APBD BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBD BAB V PENETAPAN APBD BAB VI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BAB VII LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB VIII AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BAB IX PENYUSUNAN RPP APBD BAB X KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH BAB XI BLUD BAB XII PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH BAB XIII INFORMASI KEUANGAN DAERAH BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Perda tent g APBD, ranc · gan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan erda tentang pci tanggungjawaban pelaksanaan I . APBD yang telah menda at persetujuan bl sama DPRD;

d.menetapkan kebijakan t rkait Pengelolaan . euangan Daerah;
e.mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang s . gat dibutuhkan oleh Daerah dan/ atau masyarakat; menetapkan kebijakan p ngelolaan APBD; ( 1) W ali Kata selaku pemegan mewakili Pemerintah Daer dipisahkan. .

(2)Pemegang kekuasaan Peng olaan Keuangan I aerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berwenang:
1. a.menyusun dan mengajjkan rancangan � rda tentang APBD, rancangan Perda tentang perub an APBD, d • rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pe aksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas .
2. g.menetapkan KPA;
3. h.menetapkan Bendahara enerimaan dan B ridahara Pengeluaran;
4. i.menetapkan pejabat y g bertugas melakl kan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; I .
5. j.menetapkan pejabat g bertugas mela. kan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; 1 ·
6. k.menetapkan pejabat yan bertugas melak I an pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembay an; I , I. menetapkan pejabat I · nya dalam rangk · Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perund g-undangan; dd' 9 dengan ketentuan peraturanm. melaksanakan kewen perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan keku saan sebagaim 1 • dimaksud pada ayat (1), Wali Kota melimpahkan seba · atau seluru , kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggar , pelaksanaan, I enatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keu gan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah. I .
(4)Pejabat Perangkat Daerah s bagaimana dimak ud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah selak koordinator Pen' elolaan Keuangan Daerah;
2. b.Kepala SKPKD selaku P KD; dan
3. c.Kepala SKPD selaku PA.
(5)Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pad prinsip pemis I an kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, menerima, ata: , mengeluarkan uang.
(6)Pelimpahan kekuasaan s agaimana dima sud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Ko

Pasal 5

(1)Wali Kota selaku wakil P merintah Daeral( dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan ebagaimana dim 1 ksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai pe ilik modal pada P 'rusahaan Umum Daerah atau pemegang saham pada Pers roan Daerah. I :
(2)Ketentuan mengenai Wali Kota selaku wa 'l Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daer yang dipisah 11;1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan se uai dengan ke ntuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Sekretaris Daerah koordinator Pi rigelclaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dal Pasal 4 ayat (4) huruf a bertugas :
1. a.Melakukan koordinasid lam Pengelolaan i uangan Daerah;
2. b.Melakukan koordinasi d bidang penyusun rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, d rancangan pe� · nggungjawaban pelaksanaan APBD; I•
3. c.Melakukan koordinasi p nyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
4. d.Memberikan persetuju pengesahan DPd KPD;
5. e.Melakukan koordinasi elaksanaan tugas 'lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah uai dengan kei ntuan peraturan perundang- undangan; dan
6. f.Memimpin TAPD.
(2)Dalam melaksanakan tu asnya sebagaim 1 • a dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan K uangan Daerah ertanggung jawab kepada Wali Kota. 10

Pasal 7

( 1) Kepala SKPKD selaku PPKD bertugas: i akan kebijakan f :ngelolaan Keuangan Daerah; erda tentang A BD, rancangan perda tentang rancangan perd , tentang pertanggungjawaban

a.menyusun dan melaks
b.menyusun rancangan perubahan APBD, d pelaksanaan APBD;
c.melaksanakan pemun tan Pendapatan aerah yang telah diatur dalam fungsinya selak BUD sebagaimana dimaksud ang: I: pedoman pelaks ' aan APBD; I : pelaksanaan AP D; I ' teknis pelaksan , an sistem penenmaan dan ketentuan peraturandengansesuailainnya
c.melakukan pengendali
d.memberikan petunjuk pengeluaran kas daerah
e.melaksanakan pemungutan pajak daerah; Perda;
d.melaksanakan fungsi B
e.melaksanakan tugas perundang-undangan.

(2)PPKD dalam melaksanak pada ayat ( 1) huruf d berwe
1. a.menyusun kebijakan d
2. b.mengesahkan DPA SKP emberian jaminan atas namapinjaman
3. f.menetapkan SPD;
4. g.menyiapkan pelaksana Pemerintah Daerah;
5. h.melaksanakan sistem untansi dan pelap ran Keuangan Daerah;
6. i.menyajikan informasi ke angan daerah; di ' I
7. j.melakukan pencatatan dan pengesah , dalam hal penerimaan dan I Pengeluaran Daerah esuai Peraturaf: perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Reke ing Kas Umum D erah.
(3)Selain kewenangan seba aimana dimakd .d pada ayat (2), terdapat kewenangan lain, yaitu:
1. a.mengelola investasi;
2. b.menetapkan anggaran k
3. c.melakukan pembayaran elalui penerbitan SP2D;
4. d.membuka rekening kas
5. e.membuka rekening pene imaan;
6. f.membuka rekening peng luaran; dan
7. g.menyusun laporan ke angan yang m rupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. I ,
(4)Dalam pengelolaan investa i sebagaimana ct· aksud pada ayat (3) huruf a, PPKD harus memperhatik perolehan m faat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya sebagai aki at langsung dari nvestasi tersebut.
(5)Dalam hal kewenangan pemungutan p 'ak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan Y: 'tentuan peraturan perundang- undangan dapat melaksan an pemungutan I ajak daerah. 11
(6)Dalam hal kewenangan me
(3)huruf a dipisahkan d peraturan perundang-und

Pasal 8

, agaimana dimaksud pada ayat I ' KD, SKPD sesuai ketentuan I akan pengelolaan investasi. I 'I

(1)PPKD selaku BUD mengus lkan pejabat di l ngkungan SKPKD kepada Wali Kota untuk ditetapkan seba ai Kuasa BUD. I ,
(2)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada]' ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. I !
(3)Kuasa BUD sebagaimana di aksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menyiapkan Anggaran
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D;
4. d.memantau pelaksana penerimaan dan . pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keu gan lainnya yan� elah ditunjuk;
5. e.mengusahakan dan me .gatur dana yan11 cl: iperlukan dalam pelaksanaan APBD;
6. f.menyimpan uang daer , 1
7. g.melaksanakanpenempa uang daerah an mengelola/menatausahakan investasi; l :
8. h.melakukan pembayar berdasarkan p :mintaan PA/KPA atas Behan APBD; I:
9. i.melaksanakan Pembe ian Pinjaman D erah atas nama Pemerintah Daerah; I I
10. j.melakukan pengelolaan tang dan Piutan Daerah; dan
11. k.melakukan penagihan P utang Daerah. I :
(4)Dalam pengelolaan kas, Ku sa BUD bertugasj
1. a.menyiapkan anggaran s dilakukan deii : an menghimpun dan menguji anggaran kas yang disus n Kepala SKPD � :tuk ditetapkan oleh BUD;
2. b.melakukan penyisihan iutang tidak te I agih dalam mengelola piutang menatausahakan penyi ihan dana ber lir yang tidak tertagih atas investasi; dan I ,
3. c.menyiapkan dokumen pengesahan dan ; pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak elalui RKUD.
(5)Kuasa BUD sebagaimana d maksud pada ay : (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 9

(1)Wali Kota atas usul BUD d pat menetapkan bih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan ertimbangan be � I an jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/ a u rentang kendali.
(2)Pertimbangan atas besar jumlah uang yd g dikelola, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali y ng kriterianya diJ tapkan Wali Kota. I

Pasal 10

(1)Kepala SKPD selaku PA b rtugas:
1. a.menyusun RKA SKPD; 12 atas beban f. anggaran belanja;
2. d.melaksanakan anggar SKPD yang dip[ · pinnya;
3. e.melakukan pengujian tas tagihan dan emerintahkan pembayaran; melaksanakan pemun tan retribusi dal ah;
4. g.mengadakan ikatan/ erjanjian kerja J a dengan pihak lain dalam batas anggaran yang t lah ditetapkan;
5. b.menyusun DPA SKPD;
6. c.melakukan tindakan yang mengakib an pengeluaran I
7. h.menandatangani SPM 1. j. mengelola Utang dan Piutang Daerah SKPD yang dipimpinn a; menyusun dan m yampaikan la� dipimpinnya; _I
8. k.mengawasi pelaksana anggaran SKPDI I. menetapkan PPTK d�PPK SKPD;
9. m.menetapkan pejabat lainnya dalam S rangka Pengelolaan Ke angan Daerah; yang menjadi tanggung jawab ran keuangan SKPD yang PD yang dipimpinnya dalam
10. n.melaksanakan tugas lainnya sesuai 'dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain tugas sebagaiman dimaksud pada yat (1), kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya
1. a.menyusun anggaran k
2. b.melaksanakan pemun utan lain-lain pen. apatan asli daerah; I
3. c.menyusun dokumen n skah perjanjian ibah daerah;
4. d.menyusun dokumen p mberian bantu311- sosial;
5. e.menyusun dokumen ermintaan penge ahan pendapatan dan belanja atas penerimaan d pengeluaran ctJ rah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ndangan tidak I ilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, B D melakukan I j::>encatatan dan pengesahan Penerimaan dan Peng uaran Daerah tej ebut; dan
6. f.menyusun dan m yampaikan lap ran keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada P KD selaku BUD.l
(3)Kepala SKPD selaku PA b rwenang:
1. a.menandatangani dok men permintaa pengesahan pendapatan dan belanja atas penerim an dan pengeIJ an daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- ndangan. I
2. b.menandatangani doku en naskah perj rlian hibah daerah;
3. c.menandatangani doku en pemberian b tuan sosial; I .
4. d.menetapkan pejabat lainnya dalam PD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan ke angan daerah; d n
5. e.menetapkan Pembant Bendahara Pen rimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pe bantu Bendaharf , Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undan .. 13 g menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan n sampai deng selesainya kewajiban tersebut I peraturan perq dang-undangan. mengelola piuf g daerah yang menjadi hak Dalam hal dibentuk S D tersendiri ng melaksanakan wewenang melaksanakan pemungu pajak daerah I ;A melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai deng ketentuan perattran perundang-undangan. Kepala SKPD selaku PA engelola utang d I piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpin 1 ya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksan an DPA SKPD. I Kepala SKPD selaku PA engelola utang rg menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat: '
6. a.pekerjaan yang telah s lesai pada tahun rggaran sebelumnya;
7. b.hasil pekerjaan aki at pemberian �esempatan kepada penyedia barang/jasa menyele aikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai deng ketentuan perat ran perundang-undangan;
8. c.akibat putusan peng dilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
(4)
1. d.kewajiban lainnya y pada APBD setiap tah sesuai dengan ketentu Kepala SKPD selaku KP daerah sebagai akibat:
2. a.perjanjian atau pe · tan;
3. b.berdasarkan ketentu peraturan peru dang-undangan;
4. c.akibat putusan pen adilan yang tel, 1 mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
5. d.piutang lainnya yan menjadi hak SrD sesuai dengan ketentuan undangan.
(8)PA bertanggung jawab a s pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) k1 1 pada Wali Kota rriilalui Sekretaris Daerah.
(9)Dalam hal mengadakan ikatan untuk pJpgadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabjt pembuat komi 1 ' en sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un angan.
(10)pegawai yang memiliki ompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen ata agen pengada! 1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11)Berdasarkan pertimban an beban kerj , Sekretaris Daerah dapat • I melimpahkan pada kepal bagian selaku KRI untuk melakukan pengelolaan keuangan.
(12)PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud ada ayat (1) kep1tla Wali Kota melalui Sekretaris
(7)
(6)
(5)Daerah. 14

Pasal 11

(1)PA dapat melimpahkan sebagian kewen hgannya kepada kepala Unit SKPDselaku KPA. I :
(2)Pelimpahan kewenangan ebagaimana dim ,sud pada ayat (1) berdasarkan I pertimbangan besaran an aran kegiatan, Jo asi, dan/atau rentang kendali.
(3)Pelimpahan kewenangan ebagaimana diJ ksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota atas usu! k ala SKPD. I :
(4)Pelimpahan kewenangan s bagaimana dim4 ud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakiba kan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggar Unit SKPD yang lipimpinnya:
3. c.melakukan pengujian as tagihan dan J merintahkan pembayaran;
4. d.mengadakan ikatan/pe [anjian kerja sam · dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah di etapkan; I
5. e.melaksanakan pemun tan retribusi dae ah;
6. f.mengawasi pelaksana , anggaran yang enjadi tanggung jawabnya; dan
7. g.melaksanakan tugas A lainnya sesJ · dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. I :
(5)Dalam melaksanakan kew nangan sebagaim na dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggungjawab kepada PA.

Pasal 12

(1)PA/KPA dalam melaksan an Kegiatan men tapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
(2)PPTK sebagaimana dimak ud pada ayat (1 'bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. ,
(3)Dalam melaksanakan tug dan wewenang 1 1 bagaimana dimaksud pada ayat
(2), PPTK bertanggungjaw b kepada PA/KPA,

Pasal 13

(1)Penetapan PPTK sebagaim a dimaksud dal Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi [abatan, besaran mggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, an/ atau pertim angan objektif Jainnya yang kriterianya ditetapkan W Kota. I
(2)PPTK sebagaimana dimak ud pada ayat (�) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan strukt ral sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Dalam ha! tidak terdapat egawai ASN yanl ; menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapk pejabat fungsio I al selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Wali Kota. 15 -SKPD sebagaimana dimaksud elaksanakan fungsi tata usaha

Pasal 14

(1)Kepala SKPD selaku P menetapkan P dalam Pasal 10 ayat (1) huruf I untuk keuangan pada SKPD.
(2)PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada yat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.melakukan verifikasi PP-UP, SPP-GU, PP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang iajukan oleh Ben ahara Pengeluaran;
2. b.menyiapkan SPM; I
3. c.melakukan verifikasi I poran pertanggu gjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengel aran;
4. d.melaksanakan fungsi untansi pada S D; dan
5. e.menyusun laporan ke angan SKPD.
(3)PPK-SKPD sebagaimana imaksud pada a at (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melaku� pemungutan pajak daerah dan I retribusi daerah, Bendah a Penerimaan, B ndahara Pengeluaran, dan/ atau PPTK. I

Pasal 15

(1)Dalam hal PA melimpah an sebagian kew nangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaim a dimaksud I alam Pasal 11 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk rri laksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKP 1• I
(2)PPK Unit SKPD sebagaim na dimaksud pa ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan verifikasi PP-TU dan SPP beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Be dahara Pengelu an pembantu;
2. b.menyiapkan SPM-TU an SPM-LS, berdi sarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendah a Pengeluaran pl mbantu; dan
3. c.melakukan verifikasi I poran pertanggu I gjawaban Bendahara Penerimaan I ' pembantu dan Bend ara Pengeluaran mbantu. I Bagian Kesembif, : erimaan dan Ben ahara Pengeluaran

Isi peraturan

Teks372PDFHirarki

Memuat teks peraturan…