DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH BAB IV BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH BAB V HASIL USAHA BAB VI PELAPORAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PEMERIKSAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah p}ada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Suilawesi Tenggara dan Kota Baubau; Pasal 12;3 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Unda.ng—[.[lndang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia' Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Re:publik Indonesia Nomor 4120); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas | (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 lenor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); sebagaimana telah diubah beberapal kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ketja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan . Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2[;)22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lemba.ra:.n Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repubh'k; Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137); Peraturar!l Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloldan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2023 Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU dan WALI KOTA BAUBAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN | DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH FADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA DAN KOTA BAUBAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Baubau. 3.
4.Penyertaan Modal Daeralr adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah Daerah adalah Kota Baubau. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau. yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. 1 . Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Bank Sultra adalah Perseroan Daerah yang didirikan pada tanggal 2 Maret 1968 yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara. . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Baubau. . Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan unang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah. . Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang- undang dan/atau anggaran dasar pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan Kota Baubau. . Saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal Perseroan Terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. 1

(1)@) (1 2) | | ' BABII MA;KSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah bada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan Kota Baubau dimaksudkan untuk melakukan investasi Daerah yang mensejahterakan masyarakat. Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat {1) bertujuan untuk :

a.mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;
b.meningkatkan pendapatan daerah;dan
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada Bank Sultra dalam bentuk barang dan/atau uéng. Nilai Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), .dinilai dan dihitung dalam bentuk uang.

BAB IV

BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Sultra yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan uraian sebagai berikut: a. b. @) Tahun 2024 sebesar Rp13.731.063.000 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam puluil tiga ribu rupiah); Tahun 2025 sebesar Rp36.268.937.000 (tiga puluh enam milyar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus figa puluh tujuh ribu rupiahy); Tahun 2026 sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah); Tahun 2027 sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah);dan Tahun 2028 sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerahidalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan Modal Daerahj dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) d;.ia.nggarkan dalam APBD setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang—unda.lnga.n.

Pasal 6

Dalam hal Penyertaan Modal Daerah tidak mencapai nilai perincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Penyertaan Modal Daerah tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dengan terpenuhinya penambahan modal yang d.ite”capkan. BABV HASIL USAHA

Pasal 7

(1)Pembagian keuntungan dari hasil usaha Penyertaan Modal Daerah dihitung secara proporsional antara Daerah dengan Bank Sultra.
(2)Besarnya keuntungan bersih dari hasil usaha Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham.
(3)Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku Bank Sultra disetorkan ke kas daerah, selanjutnya dialokasikan dalam APBD.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

Direksi Bank Sultra wajib melaporkan realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada Wali Kota setiap tahun.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Sultra.
(2)Pembinaan sebagaimana: dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan badan usaha milik Daerah.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
(4)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Wali Kota.
(5)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMERIKSAAN

Pasal 10

(1)Wali Kota melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban Bank, Sultra;
(2)Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Inspektorat.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau. Ditetapkan di Baubau MUH. RASMAN MANAFI Diundangkan di Baubau pada tanggal,.A Wel 2024 ) N Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU, PARAF KOORDINASI g NO. | INSTANSUUNIT KERJA { P 7 EZT) 2 | dgg@ey U

5.| Fa Gpea j
4.| kAgss. BRI SAIDO BONSAI = Y LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ##NOMOR Q. NOMOR REGISTER PERATqRAN DAERAH KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGRA NOMOR : ( 2 /%F / 2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR .. TAHUN 2024 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA UMUM Bank Sultra merupakan badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham. Bank Sultra didirikan pada tanggal 02 Maret 1968 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 34 Tahun 1968 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan mendapatkan izin operasional dari Menteri Keuangan No.D.15.6.1.18 tanggal 27 Januari 1970, yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1988 tanggal 8 April 1988 dan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1993 tanggal 13 Februari 1993. Permasalahan utama yang dialami oleh Bank Sultra saat ini yaitu adanya ketentuan yang mengubah modal minimal yang harus dipenuhi Bank Sultra. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum, bahwa bank wajib memenuhi modal inti minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Bagi bank milik pemerintah daerah kewajiban pemenuhan modal inti minimum tersebut wajib dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Modal inti yang ada pada Bank Sultra per 31 Desember 2021 mencapai Rpl.375.588.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sehingga dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum terkait pemenuhan modal inti sebesar Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) maka Bank Sultra membutuhkan tambahan modal inti sebesar Rp1.624.412.000.000,00 (satu triliun enam ratus dua puluh empat miliar empat ratus dua belas juta rupiah). Modal inti ini harus dipenuhi segera mengingat adanya limitasi yang diberikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum paling lambat 31 Desember 2024. Untuk memenuhi k’ewajiban modal inti, Bank Sultra kemudian menyusun rencana pemenuhan modal sebagaimana yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2020. Dalam rencana pemenuhan modal tersebut Bank Sultra kemudian membuat plafon setoran modal 18 (delapan belas) pemegang saham salah satunya yaitu Kota Baubau. Dalam plafon tersebut, tambahan setoran modal untuk Kota Baubau diproyeksi sebesar Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah). Berdasarkan analisa kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kota Baubau akan melakukan penyertaan modal sebesar Rp100.000.000.000 (serdtus milyar rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…