DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pelaksanaan Transportasi Jemaah Haji, Petugas Haji Daerah, Pembiayaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan, serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji di Kota Baubau; tentang Republik Lembaran Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentuk:an Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); : 1.Mengingat
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 1 1. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3;
12.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU dan WAL! KOTA BAUBAU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Baubau. 2 Menetapkan
2.Pemerintah Daerah adalah Wall kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wall Kota adalah Wall Kota Baubau.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wall Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di Daerah.
5.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Baubau.
6.Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
7.Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Reguler Kota Baubau.
8.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah Petugas Haji yang memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada Jemaah Haji selama masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
10.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum dan bimbingan ibadah. 1 1. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan Kesehatan bagi Jemaah Haji.
12.Petugas Haji Daerah adalah Petugas Haji yang ditetapkan oleh Wall Kota untuk membantu pelayanan Jemaah Haji dalam kelompok terbang, yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah yang membantu tugas PPIHD selama masa operasional penyelanggaraan lbadah Haji.
13.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah haji dari Daerah ke Embarkasi dan/ atau dari Debarkasi ke Daerah.
14.Embarkasi adalah tempat keberangkatan Jemaah haji ke Arab Saudi.
15.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah haji dari Arab Saudi.
16.Biaya transportasi Jemaah Haji adalah biaya transportasi dari Daerah ke Embarkasi dan /atau dari Debarkasi ke Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam penyediaan transportasi jemaah haji.
(2)Tujuan penyediaan transportasi adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji di Daerah agar berjalan aman, tertib dan lancar. 3 I r i

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.Penyelenggaraan transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah; dan
2. b.Penyediaan akomodasi dan konsumsi jemaah haji dari Daerah sebelum masuk Embarkasi dan sesudah dari Debarkasi ke Daerah.
(2)Penyelenggaraan transportasi jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya.

Pasal 4

(1)Besaran biaya transportasi jemaah haji sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada:
1. a.Kemampuan keuangan daerah;
2. b.Jumlahjemaah haji tahun berjalan.
(2)Komponen biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PELAKSANAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 5

(1). Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurufb menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
(2). Pelaksanaan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi.

Pasal 6

(1). Pelayanan transportasi Jemaah Haji di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana transportasi Jemaah Haji yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.
(2). Pelayanan transportasi Jemaah Haji di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa moda transportasi Laut dan atau Udara. 4 BABV PETUGASHAJIDAERAH

Pasal 7

(1)Untuk kelancaran, kenyamanan dan kemudahan jemaah haji dalam pelaksanaan lbadah Haji, Wali Kota Mengangkat Petugas Haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji.
(2)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.TPHD; dan
2. b.TKHD.
(3)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk memperoleh kuota keberangkatan.
(4)Jumlah Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kuota Jemaah Haji.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

(1). Biaya penyediaan transportasi Jemaah Haji di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan persetuan DPRD;
(2)Biaya penyediaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1). Biaya transportasi Jemaah Haji di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:
1. a.biaya sewa moda transportasi Laut dan atau Udara;
2. b.biaya akomodasi Jemaah haji;
3. c.biaya penyediaan konsumsi;
4. d.biaya petugas pengawalan dan pengamanan perjalanan;
5. e.biaya pengangkutan barang dan upah buruh; dan
6. f.biaya Operasional petugas haji daerah.
(2). Standar Satuan Harga untuk masing-masing biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

Pasal 10

(1)Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Transportasi Ibadah Haji di Daerah. 5
(2)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laporkan kepada DPRD Kota Baubau.
(1)Petugas Haji Daerah melakukan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Transportasijamaah haji kepada Wali Kota.
(2)Evaluasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Jadwal keberangkatan dan kepulanganjemaah haji
2. b.Jumlah jemaah haji yang batal berangkat.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…