DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 128

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang bangunan gedung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung yang terdiri dari syarat administrasi dan syarat teknis, penyelenggaraan bangunan gedung, perizinan bangunan, retribusi dan ketentuan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar Bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknik bangunan gedung ;
c.bahwa agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 ) ;
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksasanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532. 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU dan WALIKOTA BAUBAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kota Baubau ;
2.Pemerintah adalah Pemerintah Kota Baubau ;
3.Walikota adalah Walikota Baubau ;
4.Instansi terkait adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Kota Baubau ;
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Baubau;
6.Pemilik Bangunan gedung adalah Orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung ;
7.Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan /atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/ atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan ;
8.Pengkaji Teknis adalah Orang Perorangan atau badan Hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian Teknis atau kelayakan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundang –undangan yang berlaku;
9.Masyarakat adalah Perorangan, Kelompok, badan hukum atau usaha atau Lembaga atau organisasi yang kegiatannya dibidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum dan masyarakat ahli yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan Gedung ;
10.Bangunan adalah :

a.Setiap susunan yang berdiri terletak pada tanah atau bertumpu pada batuan batu landasan, diatas air dengan susunan mana terbentuk sesuatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebahagiannya ;
b.Suatu peralasan ;
c.Suatu serambi, tangga rumah atau trotoar ;
d.Suatu peralatan persediaan air bersih dan atau gas, tidak termasuk suatu sambungan pada jaringan saluran air minum dan atau jaringan gas ;
e.Suatu turap, penahan tanah, jembatan, urung-urung, pasangan dinding dari sesuatu saluran atau sesuatu konstruksi lain semacam itu;
f.Suatu pemasangan pompa dan atau dengan suatu peletakan ;
g.Suatu pagar atau pemisah dari suatu persil atau sebidang tanah ;
h.Suatu turap, penahan tanah, jembatan, urung-urung, pasangan dinding dari sesuatu macam dinding lainnya ; 3
i.Suatu benda yang terdiri atau bergantung sendiri, seperti kolom, lefelnya lebih dari 1 m², yang dipasang diluar garis sempadan muka rumah atau diatas sesuatu tempat yang dikunjungi oleh khalayak ramai ; dan
j.Papan-papan reklame, alat-alat reklame, bangunan menara (tower) tiang- tiang antena dan tiang-tiang bendera.
1. 11.Bangunan Gedung adalah Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan manusia usaha, Kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus ;
2. 12.Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan mampu bertahan lebih dari 15 tahun ;
3. 13.Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi Konstruksi dan umur bangunan dinyatakan mampu bertahan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun ;
4. 14.Bangunan sementara /darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi Konstruksi dan umum bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun ;
5. 15.Kavling / Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah Kota Bau- Bau dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan ;
6. 16.Mendirikan bangunan adalah Pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut ;
7. 17.Merobohkan bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau Konstruksi ;
8. 18.Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kavling / pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan ;
9. 19.Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas /Kavling Pekarangan ;
10. 20.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atau perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kavling / pekarangan ;
11. 21.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah bilangan pokok atau perbandingan antara luas daerah hijau dengan luas kavling / pekarangan;
12. 22.Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut di dirikan sampai dengan titik puncak dari bangunan ;
13. 23.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin yang diberikan dalam mendirikan / mengubah bangunan ;
14. 24.Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin yang diberikan untuk menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB ; 4
15. 25.Izin Merobohkan Bangunan yang selanjutnya disingkat IHB adalah izin yang diberikan untuk menghapuskan/merobohkan bangunan secara total baik secara fisik maupun secara fungsi sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB ;
16. 26.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan bangunan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku ;
17. 27.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah ;
18. 28.Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat (RDTRK) adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan;
19. 29.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung yang terdiri dari syarat administrasi dan syarat teknis, penyelenggaraan bangunan gedung, perizinan bangunan, retribusi dan ketentuan lainnya.

Pasal 3

(1)Fungsi Bangunan gedung diwilayah Daerah, digolongkan dalam fungsi hunian, keagamaan, usaha, Sosial dan budaya serta fungsi Khusus;
(2)Dalam satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penetapan Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 4

(1)Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia meliputi:
1. a.Rumah tinggal tunggal atau rumah tinggal biasa;
2. b.Rumah tinggal deret;
3. c.Rumah tinggal biasa atau rumah susun (flat) dan atau condominium;
4. d.Rumah tinggal villa;
5. e.Rumah tinggal asrama; dan
6. f.Rumah tinggal campuran. 5
(2)Bangunan gedung Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk mushola, gereja, pura ,wihara dan Kelenteng;
(3)Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha meliputi:
1. a.Bangunan gedung perkantoran (perkantoran pemerintah, perkantoran niaga dan sejenisnya );
2. b.Bangunan perdagangan (pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall dan sejenisnya) ;
3. c.Bangunan industri (industri kecil, industri sedang, industri besar/berat ) ;
4. d.Bangunan perhotelan/penginapan (Hotel, Motel, Hostel, Penginapan dan sejenisnya) ;
5. e.Bangunan wisata dan rekreasi (Gedung pertemuan, Anjungan, Bioskop, Gedung pertunjukan dan sejenisnya );
6. f.bangunan terminal
7. g.(terminal bus, terminal udara, halte bus, pelabuhan laut dan stasiun kereta) ;
8. h.bangunan gedung tempat penyimpanan ( Gudang, Tempat pendinginan dan gedung parkir ).
(4)Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya meliputi :
1. a.Bangunan gedung untuk pendidikan ( sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan, perguruan tinggi dan pendidikan luar sekolah) ;
2. b.Bangunan kebudayaan ( museum, gedung kesenian dan sejenisnya );
3. c.Bangunan pelayanan kesehatan ( puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit Kelas a,b,c dan sejenisnya );
4. d.Hall gedung bangunan pelayanan umum ( gedung pertemuan, gedung perpustakaan, gedung museum dan pameran seni, gedung konser, gedung pameran, gedung olah raga dan balai umum)
(5)Bangunan Gedung fungsi Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat
(1)mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan atau mempunyai resiko bahaya tinggi yang meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.

Pasal 5

(1)Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bau-Bau;
(2)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan;
(3)Perubahan fungsi Bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh Walikota Baubau. 6

Pasal 6

(1)Klasifikasi bangunan atau bagian dari bangunan ditentukan berdasarkan fungsi, umur, ketinggian dan status yang dimaksudkan dalam perencanaan, pelaksanaan atau perubahan yang diperlukan pada bangunan.
(2)Menurut Fungsinya, bangunan diwilayah Daerah diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.Kelas 1 (satu) merupakan bangunan hunian biasa yang terdiri dari satu atau lebih bangunan yang merupakan :
  1. 1.Kelas 1a merupakan hunian tunggal yang berupa :
2. a.satu rumah tunggal;
3. b.satu atau lebih bangunan hunian gandeng yang masing-masing bangunan dipisahkan dengan suatu dinding tahan api, termasuk rumah deret, rumah taman, villa.
  1. 2.Kelas I b merupakan rumah asrama/kost, rumah tamu, hostel atau sejenisnya dengan luas total lantai kurang dari 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan tidak ditinggali lebih dari 12 (dua belas) orang secara tetap dan tidak terletak diatas atau dibawah bangunan hunian lain atau bangunan Kelas lain selain tempat garasi pribadi.
4. b.Kelas 2 (dua) merupakan bangunan hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unit hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah termasuk rumah susun (flat) ;
5. c.Kelas 3 (tiga) merupakan bangunan hunian diluar bangunan Kelas 1(satu) dan 2 (dua), yang umum digunakan sebagai tempat tinggal lama atau sementara oleh sejumlah orang yang tidak berhubungan termasuk:
  1. 1.Rumah Asrama, rumah tamu, losmen;
  2. 2.Bagian tempat tinggal dari suatu hotel atau mostel;
  3. 3.Bangunan untuk tempat tinggal dari suatu sekolah;
  4. 4.Panti untuk orang berumur, cacat atau anak yatim piatu/terlantar;
  5. 5.Bangunan untuk tempat tinggal dari suatu bangunan perawatan kesehatan yang menampung karyawan-karyawannya.
6. d.Kelas 4 (empat) merupakan bangunan hunian campuran termasuk tempat tinggal yang berada didalam atau bergabung dengan suatu bangunan Kelas 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) ;
7. e.Kelas 5 (lima) bangunan kantor merupakan bangunan gedung yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan usaha profesional, pengurusan administrasi atau usaha komersial diluar bangunan Kelas 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 9 (sembilan);
8. f.Kelas 6 (enam) bangunan perdagangan merupakan bangunan bangunan toko atau bangunan lain yang dipergunakan untuk tempat penjualan barang-barang secara eceran atau pelayanan kebutuhan langsung kepada masyarakat termasuk :
  1. 1.Ruang makan, kafe, restoran;
  2. 2.Ruang makan malam, bar, toko atau kios sebagai bagian dari suatu hotel atau motel;
  3. 3.Tempat potong rambut/salon, tempat cuci umum, tempat mandi umum;
  4. 4.Pasar, ruang penjualan, ruang pamer atau bengkel. 7
9. g.Kelas 7 (tujuh) bangunan penyimpanan/gudang merupakan bangunan gedung yang dipergunakan penyimpanan termasuk:
  1. 1.Tempat parkir umum;
  2. 2.Gudang atau tempat pamer barang-barang produksi untuk dijual atau cuci gudang
10. h.Kelas 8 (delapan) bangunan Laboratorium/Industri/Pabrik merupakan bangunan gedung laboratorium dan bangunan yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing atau pembersihan barang-barang produksi dalam rangka perdagangan atau penjualan;
11. i.Kelas 9 (sembilan) Bangunan umum merupakan bangunan gedung yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat umum, yaitu ;
  1. 1.Kelas 9a Bangunan pelayanan kesehatan, termasuk bagian-bagian dari bangunan tersebut yang berupa laboratorium;
  2. 2.Kelas 9b Bangunan pendidikan pertemuan, termasuk bengkel kerja, laboratorium atau sejenisnya di sekolah dasar atau sekolah lanjutan, hall, bangunan peribadatan, bangunan Kebudayaan atau sejenis, tetapi tidak termasuk setiap bagian dan bangunan yang merupakan Kelas lain;
12. j.Kelas 10 (sepuluh) merupakan bangunan atau struktur yang bukan hunian;
  1. 1.Kelas 10a bangunan bukan hunian yang merupakan garasi pribadi, carport atau sejenisnya;
  2. 2.Kelas 10b struktur yang berupa pagar, tonggak, antena, dinding penyangga atau dinding yang berdiri bebas, kolam renang atau sejenisnya;
13. k.Bangunan-bangunan yang tidak diKlasifikasikan khusus merupakan bangunan atau bagian dari bangunan yang tidak termasuk dalam Klasifikasi bangunan 1 s/d 10 tersebut dalam peraturan daerah ini dimaksudkan dengan Klasifikasi yang mendekati sesuai peruntukannya;
14. l.Bangunan yang penggunaannya insidentil merupakan bagian bangunan yang penggunannya insidentil dan sepanjang tidak mengakibatkan gangguan pada bagian bangunan lainnya dianggap memiliki Klasifikasi yang sama dengan bangunan utamanya;
15. m.Klasifikasi Jamak bangunan apabila beberapa bagian dari bangunan harus di Klasifikasikan secara terpisah:
  1. 1.Bila bagian bangunan yang memiliki fungsi berbeda tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lantai dari suatu tingkat bangunan dan bukan laboratorium, Klasifikasinya disamakan dengan Klasifikasi bangunan utamanya;
  2. 2.Kelas-Kelas 1a, 1b, 9a, 9b, 10a da 10 b adalah Klasifikasi yang terpisah;
  3. 3.Ruang-ruang pengolah, ruang mesin, ruang mesin lift, ruang boiler atau sejenisnya diklasifikasikan sama dengan bagian bangunan dimana ruang tersebut terletak.
(3)Menurut Umurnya, Bangunan diwilayah Daerah diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.Bangunan Permanen;
2. b.Bangunan semi Permanen;
3. c.Bangunan sementara. 8
(4)Menurut Lokasinya, bangunan diwilayah Daerah di klasifikasikan sebagai berikut:
1. a.Bangunan ditepi jalan arteri;
2. b.Bangunan ditepi jalan kolektor;
3. c.Bangunan ditepi jalan lokal;
4. d.Bangunan ditepi jalan lingkungan;
5. e.Bangunan ditepi jalan setapak.
(5)Menurut Ketinggiannya, bangunan di Wilayah Kota dimaksud di Klasifikasikan sebagai berikut:
1. a.Bangunan bertingkat rendah (satu s/d dua lantai);
2. b.Bangunan bertingkat sedang(tiga s/d lima lantai);
3. c.Bangunan bertingkat tinggi(enam lantai keatas).
(6)Menurut Statusnya, Bangunan di wilayah Kota Bau- Bau di Klasifikasikan sebagai berikut :
1. a.Bangunan Pemerintah;
2. b.Bangunan Swasta.

Pasal 7

Pengklarifikasian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk kepentingan penerapan persyaratan administrasi dan atau teknis Bangunan Gedung yang harus dipenuhi dan dapat dikaitkan dengan besaran retribusi yang harus dibayar.

Pasal 8

Dalam pedoman mendirikan Bangunan Gedung, bangunan-bangunan dibedakan dalam tipe-tipe konstruksi yang berdasarkan daya tahan terhadap api (kebakaran), ditetapkan sebagai berikut :

1.Tipe 1 – Konstruksi Rangka Tahan Api;
2.Tipe II - Konstruksi Dinding Pemikul yang Terlindung;
3.Tipe III – Konstruksi Biasa/Sederhana;
4.Tipe IV – Konstruksi Baja/Besi tak Terlindung;
5.Tipe V – Konstruksi Kayu;
6.Bangunan dengan Konstruksi Campuran;
7.Konstruksi-konstruksi dari suatu bangunan harus berbentuk sehingga konstruksi-konstruksi itu menurut sifat dan ukuran-ukurannya layak memenuhi syarat-syarat peruntukannya;
8.Sepanjang tidak diatur dalam pasal ini, Kepala Daerah dapat menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut guna kepentingan kesehatan dan keamanan umum terutama mengenai pencegahan pemberantasan penyakit-penyakit menular dan kecelakaan.

Pasal 9

Bentuk Bangunan Rumah ditetapkan sebagai berikut : 9

a.Rumah Besar/Mewah adalah bentuk rumah besar, gedung dalam susunan terbuka dengan halaman muka dipergunakan untuk kediaman dan atau kantor;
b.Rumah Sedang/Menengah adalah bentuk kediaman sedang, gedung dalam susunan terbuka dengan halaman muka dipergunakan untuk kediaman dan atau kantor;
c.Rumah Kecil/Rumah Sederhana (RS) adalah bentuk rumah kecil, gedung dalam susunan terbuka dengan halaman muka dipergunakan untuk kediaman dan atau usaha rumah tangga;
d.Rumah Kampung/Rumah Sangat Sederhana (RSS) adalah bentuk kampung tertutup, gedung dalam susunan tertutup dengan atau tanpa halaman muka dipergunakan untuk kediaman atau hunian.

Pasal 10

(1)Luas dan Pembatasan tanah untuk lingkungan permukiman ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Bentuk Rumah Besar/Mewah 500 m² s/d 2000 m² ;
2. b.Bentuk Rumah Sedang/Menengah 200 m² s/d 500 m² ;
3. c.Bentuk Rumah Kecil/Rumah Sederhana (RS) 80 m² s/d 200 m² ;
4. d.Bentuk Rumah Kampung/Rumah Sangat Sederhana antara 50 m² s/d 200 m²;
5. e.Luas tanah kurang dari 50 m² digolongkan pada huruf d dengan tetap memperhatikan keserasian lingkungan ;
6. f.Pada huruf a pasal ini apabila luas tanah lebih besar dari 2000 m² dan pada huruf b,c dan d pasal ini apabila luas tanahnya melebihi/kurang dari ketentuan tersebut harus ada ijin dari Kepala Daerah ;
(2)Untuk menetapkan bentuk bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini setidak-tidaknya memenuhi 2 (dua) persyaratan dari ketentuan yang meliputi luas tanah, kapling/persil, garis sempadan bangunan.

Isi peraturan

Teks128PDFHirarki

Memuat teks peraturan…