DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Penghasilan tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan hak keuangan dan administrative pimpinan dan anggota DPRD, Ketentuan lain-lain, Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU Dan WALIKOTA BAUBAU MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Baubau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3.Walikota adalah Walikota Baubau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Baubau yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Baubau yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Baubau.
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Baubau.
6.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Baubau.
7.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
8.Tunjangan Keluarga dan tunjangan beras adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
9.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas. 10.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD. 11.Tunjangan Alat Kelengkapan dan alat kelengkapan lain adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain. 12.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk peningkatan kinerja. 13.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. 14.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, belanja rumah tangga, dan tunjangan transportasi. 15.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD bila meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya. 16.Peraturan Walikota, yang selanjutnya disebut Perwali adalah Peraturan Walikota Baubau. 17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Baubau sebagai rencana keuangan tahunan daerah Kota Baubau yang ditetapkan dengan Perda. 18.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Baubau yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan beras;
4. d.uang paket;
5. e.tunjangan jabatan;
6. f.tunjangan alat kelengkapan;
7. g.tunjangan alat kelengkapan lain;
8. h.tunjangan komunikasi intensif; dan
9. i.tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibebankan pada APBD.
(3)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dibebankan pada Anggota DPRD yang bersangkutan.
(4)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota.
(3)Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan pengelompokan kemampuan keuangan daerah.
(4)Pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tingkatan kelompok kemampuan keuangan daerah.
(5)Penentuan tingkatan pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Besarnya jumlah uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, serta tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Perwali.

Pasal 10

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.

Pasal 11

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…