DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bau-Bau

regulasi_utama

Ringkasan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2023.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1 Mengingat Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubemur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang ctijabarkan dalam kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal dua puluh satu bulan November Tahun 2022; PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR : 05 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BAUBAU, 2 Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
1. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Hannonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. 8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); I 0. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Bad.an Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 4 Menetapkan: RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2023. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABAUBAU Dan WALIKOTABAUBAU MEMUTUSKAN:
15. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Adrninistrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
16. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah ten tang Peru bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
18. 24.Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kata Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3);
19. 25.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 11);
20. 26.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2). 5

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.135.309.387.604,-(Seratus tiga pulu.h lima milyar tiga ratus Sernbilan juta tiga ratus delapari puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah), yang terdiri atas: a.Pajak daerah; b.Retribusi daerah; c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.050.668.330.960,-(Satu Triliun Lima Puluh. Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer;
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerinta.h Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerinta.han yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4.Kepala Daerah adalah adalah Wall Kota Baubau;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur peneyelanggara Pemerintahan Daerah;
6.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan ta.hunan daerah yang distetapkan dengan Peraturan Daerah. 6

Pasal 6

{l}Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.13.454.027.923 (Tiga belas milyar empat raius Zima puluh empat dua puluh tujuh ribu. Sembilan ratus dua puluh tiqa rupiah), yang terdiri atas: a.Pendapatan hibah; b.Dana darurat; dan

c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2} Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak direncanakan sebesar Rp. 0-(nol rupiah);

(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak direncanakan sebesar Rp. 0-(nol rupiah);

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.804.767.275.883,-(Delapan ratus empai mil.yar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh iima ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp.764.127.383.000,- (1ujuh ratus enam puluh empat milyar seraius dua puluh tujuh ju.ta tiga ratus delapan puluh tiga ribii rupiah);
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.639.892.883,- (Empat Puluh mz1yarenam ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh dua riba delapan raius delapan. pulu.h tiga rupiah).
1. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.800.000.000,- (Empat puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiahu- (3} Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.883.748.000,00 (Sepuluh milyar delapan ratus delapanpuluh tiqa juta tujuh raws empat puluh. delapan ribu rupiah);
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.511.847.727,-(Delapan milyar lima ratus sebelas ju.ta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah}.
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf c direncanakan sebesar Rp.72.113.791.877,-(Tujuh puluh dua milyar seratus tiga belas ju.ta tujuh ratus Sembi1an puluh satu ribu delapan ratus tujuh pu1uh tujuh rupiah). 7

Pasal 8

( 1} Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.770.521.059.413,-(Tujuh ratus tujuh puluh. milyarl ima ratus dua puluh satu juta Zima puluh Sembilan ribu. empat ratus tigabelas rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja pegawai;
b.Belanja barang dan jasa;
c.Belanja bunga;
d.Belanja subsidi;
e.Belanja hibah; dan
f.Belanja bantuan sosial.

(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.452.680.045.942,- (Empat ratus lima puluh dua milyar enam ratus delapan puluh ju.ta empat puluh Zima ribu Sembilan ratue empat puluh dua rupi.arq;
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.271.524.649.942,- (Dua ratus tuju.h puluh satu milyar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.618.767 .132.-(Sepuluh milyar enam ratus delapan belas juia tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua rupiahs;
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d tidak direncanakan sebesar Rp. 0-(nol rupiah);
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.35.015.635.625,- (Tiga puluh Zima milyar Lima belas ju.ta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh Zimarupiahs;
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.681.961.500,- (Enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiahs.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 987.706.067.700,- (Sembilan ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus enam juia enam puluh tuju.h ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas: aBelanja operasional; b.Belanja modal;

c.Belanja tidak terduga; dan d.Belanja transfer.

(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} huruf c direncanakan sebesar Rp13.454.027.923 (Tiga belas milyarempat raius lima puluh. empat duapuluh tujuh ribu Sembilan raius dua puluh tiga rupiahs. 8

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d tidak direncanakan sebesar Rp. 0-(nol rupiah), yang terdiri atas: a.Belanja bagi hasil;dan b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak direncanakan sebesar Rp. 0-(nol rupiah};

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.8.828.153.435,-(Delapan milyar delapari ratus dua puluh delapan ribu juta seratus Zima puluh tiga ribu ribu empat ratu.s tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1 Mengingat Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubemur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang ctijabarkan dalam kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal dua puluh satu bulan November Tahun 2022; PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR : 05 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BAUBAU, 2 Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
1. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Hannonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. 8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); I 0. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Bad.an Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 4 Menetapkan: RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2023. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABAUBAU Dan WALIKOTABAUBAU MEMUTUSKAN:
15. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Adrninistrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
16. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah ten tang Peru bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
18. 24.Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kata Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3);
19. 25.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 11);
20. 26.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2). 5

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.135.309.387.604,-(Seratus tiga pulu.h lima milyar tiga ratus Sernbilan juta tiga ratus delapari puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah), yang terdiri atas: a.Pajak daerah; b.Retribusi daerah; c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

Pasal 3

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer;
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerinta.h Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerinta.han yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4.Kepala Daerah adalah adalah Wall Kota Baubau;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur peneyelanggara Pemerintahan Daerah;
6.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan ta.hunan daerah yang distetapkan dengan Peraturan Daerah. 6

Pasal 6

c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2} Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak direncanakan sebesar Rp. 0-(nol rupiah);

(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak direncanakan sebesar Rp. 0-(nol rupiah);

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.804.767.275.883,-(Delapan ratus empai mil.yar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh iima ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp.764.127.383.000,- (1ujuh ratus enam puluh empat milyar seraius dua puluh tujuh ju.ta tiga ratus delapan puluh tiga ribii rupiah);
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.639.892.883,- (Empat Puluh mz1yarenam ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh dua riba delapan raius delapan. pulu.h tiga rupiah).
1. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.800.000.000,- (Empat puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiahu- (3} Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.883.748.000,00 (Sepuluh milyar delapan ratus delapanpuluh tiqa juta tujuh raws empat puluh. delapan ribu rupiah);
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.511.847.727,-(Delapan milyar lima ratus sebelas ju.ta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah}.
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf c direncanakan sebesar Rp.72.113.791.877,-(Tujuh puluh dua milyar seratus tiga belas ju.ta tujuh ratus Sembi1an puluh satu ribu delapan ratus tujuh pu1uh tujuh rupiah). 7

Pasal 8

a.Belanja pegawai;
b.Belanja barang dan jasa;
c.Belanja bunga;
d.Belanja subsidi;
e.Belanja hibah; dan
f.Belanja bantuan sosial.

(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.452.680.045.942,- (Empat ratus lima puluh dua milyar enam ratus delapan puluh ju.ta empat puluh Zima ribu Sembilan ratue empat puluh dua rupi.arq;
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.271.524.649.942,- (Dua ratus tuju.h puluh satu milyar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.618.767 .132.-(Sepuluh milyar enam ratus delapan belas juia tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua rupiahs;
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d tidak direncanakan sebesar Rp. 0-(nol rupiah);
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.35.015.635.625,- (Tiga puluh Zima milyar Lima belas ju.ta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh Zimarupiahs;
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.681.961.500,- (Enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiahs.

Pasal 7

c.Belanja tidak terduga; dan d.Belanja transfer.

(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} huruf c direncanakan sebesar Rp13.454.027.923 (Tiga belas milyarempat raius lima puluh. empat duapuluh tujuh ribu Sembilan raius dua puluh tiga rupiahs. 8

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d tidak direncanakan sebesar Rp. 0-(nol rupiah), yang terdiri atas: a.Belanja bagi hasil;dan b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak direncanakan sebesar Rp. 0-(nol rupiah};