DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

prinsip operasional perusahaan, penganggaran, bentuk penyertaan modal, jumlah dana penyertaan modal, tata cara pencairan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Investasi Daerah menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila modal yang disertakan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
c.bahwa penyertaan modal diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Baubau dalam upaya pencapaian target pelayanan air minum kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Program Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yang sumber dananya berasal dari Program Hibah Air Minum Australia/ Australian Agency for International Develompment (AusAID);
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Baubau Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Baubau. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
20.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3);
21.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor ).

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BAUBAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 4

1.Daerah adalah Kota Baubau;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Walikota adalah Walikota Baubau;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau;
5.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Baubau yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah serta bergerak di bidang pelayanan air minum;
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Baubau;
7.Direksi adalah Direksi PDAM Kota Baubau;
8.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau;
9.Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam PDAM;
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan, selanjutnya disingkat APBP adalah rencana keuangan tahunan PDAM yang dibahas bersama Badan Pengawas dan disetujui oleh Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
12.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah;
13.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai PDAM, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
14.Project Implementation Unit yang selanjutnya disingkat PIU adalah Pejabat pengelola keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dan bertugas untuk membantu Kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan program hibah air minum;
15.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang semula tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari hibah Pemerintah Pusat melalui Program Hibah Air Minum AusAID;
16.Program Hibah Air Minum adalah penyaluran hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang sumber dananya berasal dari Program Hibah Air Minum Australia/Australian Agency for International Develompment (AusAID) melalui penambahan jumlah Sambungan Rumah (SR) baru melalui penerapan yang berbasis hasil (output based) atau berdasarkan kinerja yang terukur; 5
17.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan kriteria minimal mempunyai daya listrik terpasang pada rumah tangga kurang atau sama dengan 900 VA sampai dengan 1300 VA.

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah:

a.Untuk terealisasinya hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah melalui program hibah air minum APBN dan AusAID;
b.Meningkatkan Sambungan Rumah (SR) dengan prioritas kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sulit untuk mendapatkan akses air minum;
c.Meningkatkan kinerja PDAM Kota Baubau dalam cakupan pelayanan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.

BAB II

PRINSIP OPERASIONAL PERUSAHAAN

Pasal 3

Dalam menjalankan operasional perusahaan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja perusahaan, maka PDAM Kota Baubau harus menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi adanya transparansi, keadilan, efektif dan efisien, responsibilitas, dan akuntabilitas.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 4

Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah dialokasikan dalam kelompok Anggaran Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa modal Pemerintah Daerah yang diberikan kepada PDAM Kota Baubau dan merupakan kekayaan yang dipisahkan;
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berupa dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 6

BAB V

JUMLAH DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kota Baubau diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 9.578.000.000,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah);
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp 9.578.000.000,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahap Tahun Anggaran dan dianggarkan mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;
(3)Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dirinci sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 578.000.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 7

Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu penyertaan modal pemerintah daerah yang telah diberikan kepada PDAM Kota Baubau terdiri dari Penyertaan Modal dalam bentuk uang bersumber dari APBD.

BAB VI

TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 8

(1)Penyertaan modal dilakukan dengan cara pencairan dari kas umum daerah ke kas PDAM Kota Baubau;
(2)Pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1)Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan program hibah air minum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2)Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PIU, yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam 7 melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk pelaksanaan program hibah air minum;
(3)Kegiatan program hibah yang berkaitan dengan penentuan atau kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, pengawasan, evaluasi dan monitoring, mekanisme dan biaya sambungan langganan serta ketentuan-ketentuan lainnya diatur dengan Peraturan Walikota;
(4)PDAM Kota Baubau sebagai penerima penyertaan modal pemerintah daerah, diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada Walikota mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan teknis pemasangan jaringan sambungan perpipaan setelah dievaluasi dan diverifikasi oleh Provincial Project Management Unit (PPMU) yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Cipta karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011