Peraturan Daerah (Perda) Kota Bau-Bau Nomor 6 Tahun 2020
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Ringkasan
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
menetapkanPeraturan DaerahtentangPerubahan Anggaran Pendapatandan BelanjaDaerahKotaBaubauTahun Anggaran2020; Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945; Undang-UndangNomor12Tahun1985tentangPajak BumidanBangunan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1985Nomor68,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor3312);sebagaimana telahdiubah denganUndang-UndangNomor12Tahun 1994 tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor 12Tahun1985 tentangPajakBumidanBangunan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1994 Nomor62,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor3569); Undang-UndangNomor28Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih danBebasdari Korupsi, Kolusi danNepotisme (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1999Nomor75,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor3851); Undang-Undang Nomor13Tahun2001 tentang Pembentukan DaerahKotaBau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor93,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4120); 1 10. 1l. 12. 13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ' Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahum 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 2 14, 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225}; 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Beberapa kali, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310}; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3); Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 11); Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU Menetapkan dan WALI KOTA BAUBAU MEMUTUSKAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
1).Semula Rp. 66.882.181.267,00 2}.Bertambah /(berkurang) Rp. 24.538.265.789,33 Jumlah Penerimaan Setelah Rp. 91.420.447.056,33 Perubahan
1).Semula Rp. 54.199.000,00 2).Bertambah/(berkurang) Rp. 4.175.801.000,00 Jumlah Pengeluaran Setelah Rp. 4,230.000.000,00 Perubahan Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Rp 87.190.447.056,33 Perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 0,00 tahun berkenaan Setelah Perubahan
1).Semula Rp. 112.000.000.000,00 2).Bertambah/(berkurang) Rp. _(9.181.958.730,00) Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Rp. 102.818.041.270,00 Perubahan
1).Semula Rp. 714.621.826.000,00 2).Bertambah/(berkurang) Rp. (53.057.617.776,00) Jumlah Dana Perimbangan Setelah Rp. 661.564.208.224,00 Perubahan
1).Semula Rp. 95.391.186.448,00 2}).Bertambah/(berkurang) Rp. 4.580.388.289,00 Jumleh Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Rp. 99.971.574.737,00 Sah Setelah Perubahan.
1).Semula Rp. 28.753.718.045,00 2).Bertambah/(berkurang) Rp. (578.718.045,00) Jumlah Pajak Daerah Setelah Rp. 28.175.000.000,00 Perubahan
1).Semula Rp. 8.788.604.000,00 2).Bertambah/{berkurang) Rp. _(3.820.976.000,00) Jumlah Retribusi Daerah Setelah Rp. 4.967.628.000,00 Perubahan
1).Semula Rp. 9.441.478.744,00 2).Bertambah/(berkurang) Rp. (929.631.017.00) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. 8.511.847.727,00 Yang Dipisahkan Setelah Perubahan
1).8emula Rp. 65.016.199.211,00 2).Bertambah /({berkurang) Rp. (3.852.633.668,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp. 61.163.565.543,00 Yang Sah Setelah Perubahan
1).Semula 2).Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan.
1).Semula 2).Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan
1).Semula 2).Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp. 15.655.171.000,00 Rp. 13.120.081.224,00 Rp. 28.775.252.224,00 Rp. 548.073.574.000,00 Rp. (50.319.542.000,00) Rp. 497.754.032.000,00 Rp. 150.893.081.000,00 Rp. (15.858.157.000,00) Rp. 135.034.924.000,00
2).Bertambah /(berkurang) Jumlah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Setelah Perubahan Rp. 22.610.000.000,00 Rp. 6.665.100.000,00 Rp. 29.275.100.000,00
1).Semula 2).Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp. 52.766.258.448,00 Rp. (27.025,504.711,00) Rp. 25.740.753.737,00
1).Semula 2).Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp. 19.914.928.000,00 Rp. _24.940.793.000,00 Rp. 44.855.721.000,00
1).Semula Rp. 394.457.068.381,00 2).Bertambah/(berkurang) Rp. 49.937.926.337,33 Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Rp. 444.394.994.718,33 Perubahan
1).Semula Rp. 594.383.926.334,00 2).Bertambah/(berkurang) Rp. (87.234.649.765.00 Jumlah Belanja Langsung Setelah Rp. 507.149.276.569,00 Perubahan
1).Semula Rp. 380.187.663.186,25 2).Bertambah/(berkurang) Rp. (10.342.204.414.25) Jumlah Belanja Pegawai Setelah Rp. 369.845.458.772,00 Perubahan
1).Semula Rp. 8.269.067.735,00 2).Bertambah/(berkurang) Rp. (284.641.019,00) Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 7.984.426.716,00
1).Semula Rp. 20.000.000,00 2).Bertambah/(berkurang) Rp. - 00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Rp. 20.000.000,00 Perubahan d.BelanjaBantuan Keuangankepada Propinsi/Kab./Kotadan Pemerintah Desa 1).Semula Rp. 100.000.000,00 2).Bertambah/(berkurang) Rp. == ,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Rp. 100.000.000,00 Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan
1).Semula Rp. 5.880.337.459,75 2).Bertambah/{berkurang) Rp. _60.564.771.770,58 Jumlah Belanja Perubahan 3 Tidak Terduga Setelah Rp. 66.445.109.230,33 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1).Semula Rp. 51.077.624.756,00 2).Bertambah/(berkurang) Rp. {5.270.892.605,00} Jumlah Belanja Pegawai Setelah Rp. 45.806.732.151,00 Perubahan
2).Bertambah/(berkurang) Rp. (49.061.800.943,00) Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp. 286.558.275.774,00 Setelah Perubahan c¢. Belanja Modal 1).Semula Rp. 207.686.224.861,00 2).Bertambah/(berkurang) Rp. (32.901.956.217.00) Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 174.784.268.644,00
1).Semula Rp. 66.882.181.267,00 2).Bertambah /{berkurang) Rp. 24.538.265.789.33 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 91.420.447.056,33 Setelah Perubahan
1).Semula Rp. 54.199.000,00 2).Bertambah/(berkurang) Rp. 4.175.801.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp. 4.230.000.000,00 Daerah Setelah Perubahan
1).Semula Rp. 66.882.181.267,00 2).Bertambah/(berkurang) Rp. 24.538.265.789,33 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp. 91.420.447.056,33 Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan 3 Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1).Semula Rp. - 00 2).Bertambah/(berkurang) Rp. 4.230.000.000,00 Jumlah Penyertaan Modal Rp. 4.230.000.000,00 (Investasi) Setelah Perubahan
1).Semula Rp. 54.199.000,00 2).Bertambah/(berkurang) Rp. (54.199.000,00) Jumlah Pembayaran Utang Rp. -,00,- Pemerintah Setelah Perubahan
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 10 10. 11. 12. 13. Lampiran VI Lampiran VI Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Lampiran XIII Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar dana cadangan daerah; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran dengan kriteria sebagai berikut :
Tidak diharapkan terjadi secara berulang; Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan Memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
Wali Kota Baubau menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan. 11
PeraturanDaerahinimulai berlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturan DaerahinidenganpenempatannyadalamLembaranDaerahKotaBaubau. Ditetapkan di Baubau pada tanggal, 20 Qktober 2020 WALI KOTA BAUBAU, Diundangkan di Baubau pada tanggal, 20 Oktuber 9020 SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU, RONI MUHTAR LEMBARAN DAERAHKOTABAUBAU TAHUN2020NOMORG. NOMORREGISTERPERATURAN DAERAHKOTABAUBAUPROVINSI SULAWESITENGGARANOMOR:(9/13/2020) 12
Membuka PDF…