DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bau-Bau Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMANFAATAN BAB III KEPENGHUNIAN BAB IV ADMINISTRASI KEUANGAN BAB V KELEMBAGAAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII SANKSI ADMINISTRASI BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap orang ber! batin, bertempat lingkungan hidup yang baik dan sehat, merupakan kebutuh: hidup sejahtera lahir dan inggal, dan mendapatkan yang dasar manusia, dalam pembentukan watak serta kepribadian masyarakat sebagai salah satu upaya membangun manusia yang berjati diri, mandiri, dan/ produktif;
b.bahwa tempat tinggal Ierupakan kebutuhan dasar manusia yang berfung: dan mendukung keluarga sebagai s manusia Indonesia seu dan produktif;
c.bahwa dalam rangka perumahan bagi masy: terselenggaranya i sebagai tempat berlindung pendidikan satu upaya membangun uhnya, berjati diri, mandiri. memenuhi kebutuhan akat berpenghasilan rendah, maka Rumah Susun Sederhana Sewa yang dibangun oleh Pemerintah pEI‘l{.l dioperasionalkan secara guna,
d.bahwa berdasarkan ditetapkan dengan dimaksud dalam huruf IE, huruf b dan huruf e perlu. pengaturan agar dapat berdaya guna dan berhasil pertimbangan sebagaimana eraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) UrJdang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahy 2, Undang-Undang Nomo Pembentukan Kota B an 1945; r 13 Tahun 2001 tentang au-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahiin 2001 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Repuh lik Indonesia Nomor 4120); Peraturan Daerah yang dimaksud dengan;
1.Daerah adalah Kota Baubau; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lemb; Negara Republik Indonesja Tahun 2011 Nomor 108,| Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubplik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang|Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengeglolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547). Dengan Persetujuan Ber: a DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Dan WALI KOTA BAUBAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN; PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERAHANA SEWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau;
3.Wali Kota adalah Wali Kota Baubau; 10. 11. 12. 13. 14. 15. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutn] yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Kawasan permukiman; Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanj Unsur pelaksana Teknis OPD yang me] operasional dan/atau kegiatan teknis penunj a disingkat OPD adalah OPD di bidang perumahan dan utnya disingkat UPTD adalah laksanakan kegiatan teknis ang tertentu; Rumah Susun Sederhana Sewa yang selal.njumya disebut RUSUNAWA adalah bangunan Gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-hagian distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan- satuan yang masing-masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama; Sewa adalah kewajiban yang harus| dipenuhi oleh penghuni RUSUNAWAyang besarannya ditetapkan berdasarkan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa adalah OPD atau UPTD yang ditetapkan berdasarkan prosedur dan ktentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pengelolaan RUSUNAWA Kota Baubau; Satuan RUSUNAWA adalah unit hunian lada RUSUNAWA yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung kejalan umum; Pengelolaan Rusunawa adalah Kegiatan| yang meliputi pengelolaan administrasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan pembinaan; Pemanfaatanadalahpendayagunaanbarangmilikdaerahyang berupa Rusunawauntukdipergunakansesuaidexl'xgantugaspokok danfungsi perangkatdaerah,dalam bentukseadenganbaikmengubahstatus kepemilikanyangdilakukanoleh pengelolauntukmenfungsikanRusunawa sesuaidenganaturanyangtelahditetapkan; Benda bersama adalah benda yang bukan melainkan bagian yang dimiliki bersama pemakaian bersama; merupakan bagian Rusunawa secara tidak terpisah untuk Penghuni adalahWargaNegaraIndonesiayang termasuk dalam kelompok masyarakatberpenghasilanrendahsesuaitzperaturanyangberlakuyang melakukanperjanjiansewamenyewaRusunawa dengan Lembaga pengelolaRUSUNAWA; TarifSewaadalah jumlahnilaitertentudalam bentuk sejumiah nominal uangsebagaipembayaranatassewa Rusunawadan/atau sewa bukan hunian Rusunawa untuk jangkatertentu; Anggaran Pendapatan danBelanja Daerahyangselanjutnya disingkat APBDadalah Anggaran Pendapatan danBelanjaDaerah Kota Baubau;
16.Tanah bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah, yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin bangunan;
17.Bagian bersama adalah bagian bangun: rumah susun yang tidak terpisah, yang dimiliki atau tidak dimiliki secara bersama untuk pemakaian bersama dalam ksatuan fungsi dengan satuan rumah susun;
18.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang b‘ kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain; :
19.Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli schingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh Rusunawa.
20.Perhimpunan penghuni adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri atas para penghuni Rusunawa.

Pasal 2

(1)Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa merupakan kegiatan pemanfaatan ruang hunian maupun bukan hunian;
(2)Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan pemeliharaan, perawatan serta peningkatan fungsi bangunan, prasarana, sarana, dan utilitas .

Pasal 3

Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a.pemindahan dan pengubahanperletakanataubentuk elemenRusunawa hanyadapat dilakukanolehpengelola; b.elemen sebagaimana dimaksud padahu{ufaadalahkomponen dan kelengkapanrincibangunan yangmembentukfungsidangayaarsitektur bangunantermasukdiantaranya; atap, langit-langit.kolom, balok, dinding, pintu, jendela,lantai,tangga,balustra.lde,komponenpencahayaan, komponen penghawaan dan komponenmekz;nik; c.penataandanpengaturan barang dalam |Rusunawatidakmenghalangi jendelayang dapatmenghambatsirkulasi uc}aradancahaya: d.penempatansekatpemisah antarruangtidakmenganggustruktur bangunan; dan e.pemanfaatan dapur, ruang jemur dan mandicucikakus {MCK)serta fungsi ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian dilakukan oleh penghuni.

Pasal 4

Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimanal dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. a.satuan bukan hunian yang ada pada bangunan nusunawa hanya dipergunakan untuk kegiatan ekonomi d sosial serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialih fungsi untuk kegiatan lain:
2. b.pelaksanaan kegiatan ekonomi pada satuan bukan hunian hanya diperuntukkan bagi usaha kecil;
3. c.satuan bukan hunian difungsikan untuk Rusunawa;
4. d.pemanfaatan ruang pada satuan bukan hunian tidak melebihi batas satuan tersebut;
5. e.pemanfaatan ruang lantai dasar untuk tempat usaha dan sarana social sesuai ketetapan pengelola; dan
6. f.pemanfaatan dapur, ruang jemur, mandi cuci kakus, mushola dan ruang serbaguna dilakukan secara bersama. elayani kebutuhan penghuni

Pasal 5

Pemanfaatan bangunan Rusunawa oleh penghuni dalam rangka terpeliharanya dan terawatnya bangunan Rusunawa wajib mperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.pemanfaatan bagian atap (roof) harus dise: struktur bangunan Rusunawa; uaikan dengan daya dukung
b.pemanfaatan bagian bangunan balkon atau digunakan untuk tanaman dalam pot/gantu: ruang bawah tangga tidak dapat dimanfaatk: inding bangunan hanya dapat g untuk kepentingan pribadi;
d.dinding bagian dalam bangunan dapat papan informasi. faatkan untuk menempatkan
e.Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan prasarana dan sarana|dapat dimanfaatkan bersama oleh penghuni dan pengelola.
f.Pemanfaatan bangunan prasarana dan sarana yang dilakukan oleh penghuni tidak boleh mengganggu penghuni lainnya.
g.Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengelola dengan penghuni sesuai dengan perjanjian sewa menyewa.

Pasal 6

(1)Pemeliharaan bangunan Rusunawa merupakar kegiatan menjaga keandalan bangunan Rusunawa beserta prasarana dan sarananya agar bangunan Rusunawa tetap laik fungsi,
(2)Pemeliharaan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola yang meliputi prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa;
(3)sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.jalan, tangga, selasar, drainase, sistem lifnbah, persampahan dan air bersih; |
2. b.sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan olahraga, dan
3. c.jaringan listrik, dan perlengkapan pemadam kebakaran.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan bangunan, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Perawatan bangunan Rusunawa merupaTka.n kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan Rusunawa dan/atau komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan Rusunawa tetap laik fungsi;
(2)Kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.perawatan rutin; s perawatan berkala; perawatan mendesak dan a9perawatan darurat. @ Pengelola wajib melakukan perawatan bangunan Rusunawa; ac)Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tingkat kerusakan terhadap bangunan Rusunawa;
2. g.Hasil perawatan yang telah dilakukan oleh Pengelola dilaporkan kepada Wali Kota melalui Dinas;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

(1)Pengelola wajib melakukan peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas yang tersedia di kawasan Rusunawa dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik, nyaman dan aman sesuai dengan kebutuhan;
(2)Ketentuan mengenai peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dalam Rusunawa diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEPENGHUNIAN

Pasal 9

(1)Sasaran penghuni Rusunawa adalah Warga Negara Indonesia yang dikategorikan sebagai MBR;
(2)Syarat menjadi penghuni Rusunawasebagi berikut: a. €. f. mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota melalui pengelola untuk menjadi calon penghuni Rusunawa, penduduk Daerah atau penduduk musi yang bekerja di wilayah Daerah dibuktikan dengan surat keterangan tinggal sementara; lurah setempat; bersedia mentaati dan memenuhi tata‘. tertib dan/atau ketentuan penghunian serta sanksi yang diberikan oleh pengelola; mampu membayar harga sewa yang ditetapkan oleh Wali Kota; . belum memiliki tempat tinggal dibukfika.n‘| dengan surat keterangan dari memiliki kegiatan yang dekat dengan lokasi Rusunawa.
(3)Penghuni yang merupakan penduduk musiman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b harus memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa Rusunawa antara penyewa dengan pengelola;
(4)Dalam rangka mengurangi luasan dan mercegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh, Pemerintah Daer;h wajib mengutamakan calon penghuni yang berasal dari kawasan perumalhan dan pemukiman kumuh.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016