DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan ketentuan Pasal 6 huruf f, huruf g, dan huruf n, serta perubahan ketentuan Pasal 19 dan pasal 33. Diatur juga tentang penambahan Pasal 34A dan Pasal 34B, perubahan ketentuan Pasal 41, ketentuan Pasal 42 dan ketentuan Pasal 49, serta penambahan ketentuan Pasal 49A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5.Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU dan WALIKOTA BAUBAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BAU-BAU. Pasal I : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau, diubah sebagai berikut : A. Ketentuan Pasal 6 huruf f, huruf gdan huruf n diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Dinas Daerah terdiri dari :

a.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
b.Dinas Kesehatan;
c.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
d.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
e.Dinas Perhubungan;
f.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan ; 3
g.Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
h.Dinas Pendapatan;
i.Dinas Pertanian dan Kehutanan;
j.Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran ;
k.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
l.Dinas Kelautan dan Perikanan;
m.Dinas Tata Kota dan Bangunan;
n.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ;
o.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. B. Ketentuan Pasal 19 diubah Nomenklaturnya, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (19), Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis operasional dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
b.pelaksanaan kebijakan pengembangan perindustrian dan perdagangan;
c.pelaksanaan pembinaan bidang perindustrian dan perdagangan sesuai peraturan yang berlaku ;
d.pengkoordinasian pemberdayaan bidang perindustrian dan perdagangan ;
e.pelaksanaan fasilitasi pengelolaan manajemen perindustrian dan perdagangan melalui pengembangan sistem informasi bidang perindustrian dan perdagangan ;
f.pembinaan terhadap UPTD dan kelompok janbatan fungsional ;
g.pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
h.pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
i.pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi bidang perindustrian dan perdagangan ;
j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4 C. Ketentuan Pasal 33 diubah Nomenklaturnya, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (33), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis operasional dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
b.pelaksanaan kebijakan pengembangan Energi dan SumberDaya Mineral ;
c.pelaksanaan pembinaan bidang energi dan sumber daya mineral sesuai peraturan yang berlaku ;
d.pengkoordinasian pemberdayaan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ;
e.pelaksanaan fasilitasi pengelolaan manajemen energi dan sumber daya mineral melalui pengembangan sistem informasi bidangEnergi dan Sumber Daya Mineral;
f.pembinaan terhadap UPTD dan kelompok janbatan fungsional ;
g.pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
h.pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
i.pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ;
j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. D. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 34A, dan Pasal 34B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34A

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai perundang-undanganyang berlaku. 5

Pasal 34B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan kebijakan teknis operasional dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
b.pelaksanaan kebijakan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
c.pelaksanaan pembinaan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuaiperaturan yang berlaku
d.pengkoordinasian dan memfasilitasi pengembangan pembiayaan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
e.pelaksanaan fasilitasi pengelolaan manajemen koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah melalui pengembangan sistem informasi bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
f.pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
g.pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
h.pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
i.pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. E. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

(1)Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas ;
2. b.Sekretariat ;
3. c.Bidang Perumahan;
4. d.Bidang Cipta Karya;
5. e.Bidang Bina Program ;
6. f.Bidang Bina Marga
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional ; 6
(2)Sekretariat membawahi :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian PerencanaanKeuangan ;
3. c.Sub Bagian Keuangan.
(3)BidangPerumahanmembawahi :
1. a.Seksi Perumahan Swadaya dan Pembiayaan Perumahan ;
2. b.Seksi Perumahan dan Kawasan ;
(4)Bidang Cipta Karyamembawahi :
1. a.Seksi Bangunan, Sarana dan Prasarana Lingkungan/Pemukiman, Detail dan Teknik Arsitektur ;
2. b.Seksi Air Bersih, Irigasi dan Bangunan Air ;
(5)Bidang Bina Program membawahi :
1. a.Seksi Program dan Pendataan;
2. b.Seksi Evaluasi dan Pengendalian ;
(6)Bidang Bina Marga membawahi :
1. a.Seksi Pemeliharaan, Penelitian dan Pengawasan Jalan dan Jembatan ;
2. b.Seksi PembangunanJalan danJembatan. F. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1)Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas ;
2. b.Sekretariat ;
3. c.Bidang Industri ;
4. d.Bidang Perdagangan ;
5. e.Bidang Pengawasan ;
6. f.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional ;
(2)Sekretariat membawahi :
1. a.Sub Bagian Perencanaan ;
2. b.Sub Bagian Keuangan ;
3. c.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 7
(3)Bidang Industri membawahi :
1. a.Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
2. b.Seksi Industri Logam, Alat Angkut, Perekayasaan dan Aneka ;
(4)Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri membawahi :
1. a.Seksi Pengembangan Pasar Promosi, Investasi dan Ekspor Impor ;
2. b.Seksi Usaha dan Pendaftaran Perusahaan ;
(5)Bidang Pengawasan membawahi :
1. a.Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen ;
2. b.Seksi Metrologi dan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) ; G. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…