DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan ketentuan Pasal 6 huruf i dan huruf j, Pasal 24A, Pasal 25, Pasal 26, dan Penambahan Pasal 26A, Pasal 26B, Pasal 26C, dan Pasal 26D. Diatur juga tentang perubahan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35A, Pasal 36, Pasal 46, serta penambahan Pasal 36B dan Pasal 62A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5.Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis DaerahKota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Nomor 3) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU dan WALIKOTA BAUBAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BAU-BAU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau, diubah sebagai berikut : A. Ketentuan Pasal 6 huruf i dan huruf j diubah Nomenklaturnya, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

a.Inspektorat;
b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c.Badan Kesatuan Bangsa danPolitik;
d.Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ; 3
e.Badan Pemberdayaan Masyarakat;
f.Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
g.Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah ;
h.Badan Komunikasi, Informasi, Arsip dan Pengelolaan Data;
i.Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
j.BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) ;
k.Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; dan
l.Kantor Penghubung. A. Ketentuan Pasal 24A diubah Nomenklaturnya, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mempunyai tugas membantu Walikota dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan kepastian.

Pasal 24B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24A, Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyelenggarakan fungsi :

a.Penyusunan program penanaman modal daerah dan PTSP :
b.Penyusunan kebijakan teknis dibidang penanaman modal ;
c.Pengkoordinasian dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dibidang penanaman modal ;
d.Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penanaman modal yang meliputi pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama serta data dan sistem informasi penanaman modal ;
e.Pelaksanaan pelayanan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ;
f.Pelaksanaan pelayanan administrasi Perizinan dan Sistem Informasi Perizinan ;
g.Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan penanganan pengaduan ; 4
h.Pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan;
i.Pemantauan, Pengawasan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan ;
j.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24C

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama dan dengan pendelegasian dari Walikota sesuai dengan kewenangannya. B. Ketentuan Pasal 25 diubah Nomenklaturnya, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

BLUD Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. C. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi :

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.Penyelenggaraan pelayanan medis dan rehabilitasi medis ;
b.Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
c.Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
d.Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
e.Penyelenggaraan pelayanan teknis administrative ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan BLUD RSUD Kota Baubau ;
f.Menetapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD Kota Baubau ;
g.Melaksanakan pengawasan dan pembinaan umum, pembinaan teknis dan operasional penyelenggaraan rencana dan program kegiatan BLUD RSUD Kota Baubau ; 5
h.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota ;
i.Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota. D. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 26A, Pasal 26B, Pasal 26C dan Pasal 26D yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Pasal 26B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ;
b.penyiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
c.pelaksanaan sistem informasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka sistematika pengelolaan keuangan daerah ;
d.pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah ;
e.pelaksanaan kebijakan akuntansi pemerintah daerah ;
f.pelaksanaan pengelolaan aset daerah ;
g.evaluasi dan pelaporan keuangan daerah ;
h.pelaksanaan sebagai Bendahara Umum Daerah ;
i.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…