DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Juli 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penanaman modal dengan penetapan batasan pada pengaturannya. Diatur tentang tujuan dan arah kebijakan, perencanaan dan pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan dan perizinan di bidang penanaman modal, kerja sama, hak, kewajiban dan tanggung jawab, insentif dan kemudahan, peran serta masyrakat dan dunia usaha, pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal, penyebarluasan, pendidika dan pelatihan penanaman modal, penyelesaian sengketa, pengendalian, sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masyarakat dan dunia usaha yang terus berkembang menjadikan Kota Bekasi menjadi tujuan penanaman modal yang potensial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3
11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
18.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal; 4
19.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
20.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 113);
22.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
23.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
24.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Bekasi.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi penanaman modal.
5.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
7.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
8.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
10.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
11.Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
12.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13.Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha. 6
14.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial.
16.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
17.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan :

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
h.meningkatkan kesejahteraan rakyat. 7

Pasal 3

(1)Arah kebijakan penanaman modal mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif untuk penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal Daerah.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
1. a.pemberian perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perencanaan penanaman modal, pelaksanaan, sampai dengan berakhirnya kegiatan usaha penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan penanaman modal kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah dalam pengembangan penanaman modal.
(2)Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Strategis Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan:
1. a.Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;
2. b.Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat;
3. c.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
4. d.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
5. e.program pembangunan Daerah.
(3)Rencana Kerja Tahunan bidang penanaman modal di Daerah mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 8
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan penanaman modal partisipatif.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyusun peta penanaman modal Daerah dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung untuk pengembangan penanaman modal di Daerah, meliputi :
1. a.sumberdaya alam;
2. b.sarana dan prasarana pendukung;
3. c.kelembagaan;
4. d.sumber daya manusia;
5. e.Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; dan
6. f.usaha lainnya.
(2)Penyusunan peta penanaman modal dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di bidang penanaman modal.
(3)Peta penanaman modal dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi penanaman modal melalui sistem pemasaran dan komunikasi kepada penanam modal potensial di dalam negeri dan luar negeri.
(2)Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
1. a.pengkajian;
2. b.bimbingan dan konsultasi;
3. c.analisis minat penanaman modal;
4. d.pameran;
5. e.temu usaha; 9
6. f.seminar investasi;
7. g.fasilitasi misi investasi; dan
8. h.penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
(3)Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan peluang potensi Daerah dan perkembangan ekonomi Daerah, Nasional dan Internasional.
(4)Dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana.

Pasal 7

Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan SKPD yang membidangi penanaman modal, secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non pemerintah.

BAB V

PELAYANAN DAN PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 8

(1)Semua bidang usaha atau jenis usaha, terbuka bagi penanaman modal Daerah, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pemerintah Daerah mengusulkan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)kepada Pemerintah, sesuai dengan kriteria dan persyaratan bidang usaha serta prioritas dan kepentingan Daerah.
(3)Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.memberikan perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan;
2. b.mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Koperasi;
3. c.mengawasi produksi dan distribusi; 10
4. d.meningkatkan kapasitas teknologi; dan
5. e.memprioritaskan partisipasi modal dalam negeri dan kerja sama dengan badan usaha.

Pasal 9

(1)Badan Usaha yang dapat melakukan penanaman modal dalam negeri di Daerah berbentuk:
1. a.Perseroan Terbatas (PT);
2. b.Commanditaire Venotschap (CV);
3. c.Firma (Fa);
4. d.Koperasi;
5. e.Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
6. f.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
7. g.penanam modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
(2)Badan Usaha yang dapat melakukan penanaman modal asing dilakukan:
1. a.warga negara asing dan/atau badan hukum asing; dan/atau
2. b.penanam modal asing yang patungan dengan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
(3)Penanaman modal di bidang pendidikan harus dilakukan dalam bentuk badan hukum yayasan atau badan hukum milik Negara bagi lembaga pendidikan milik Pemerintah.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar