DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 17 Tahun 2015

Nomor: 17
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi kepada BUMD adalah: meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih atau air minum; memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya; memperoleh laba dan/atau keuntungan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah Kota Bekasi melakukan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Bhagasasi, PDAM Tirta Patriot dan PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. Modal tersebut merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan bersumber dari investasi Pemerintah Daerah dan Hibah Pemerintah. Jumlah Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Bekasi kepada BUMD sd 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: PDAM Tirta Bhagasasi Rp 50.546.228.843; PDAM Tirta Patriot Rp 58.224.082.418; PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Rp. 14.924.256.000. Penyertaan Modal pada TA 2015 adalah sebagai berikut: PDAM Tirta Bhagasasi Rp 5.000.000.000,00; PDAM Tirta Patriot Rp 18.957.000.000. Penyertaan Modal pada TA 2016-2018 direncanakan sebagai berikut: PDAM Tirta Bhagasasi Rp 25.000.000.000; PDAM Tirta Patriot Rp 60.000.000.000; PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Rp 25.075.744.000. Realisasi penambahan penyertaan modal dengan tetap mempertimbangkan: kemampuan keuangan Daerah; hasil kinerja dan perkembangan usaha Perusahaan Daerah tersebut; khusus untuk PDAM Tirta Patriot penyertaan modal termasuk dalam rangka pelaksanaan program Hibah Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) dari Pemerintah; untuk PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk besaran penyertaan modal dan pelaksanaannya disesuaikan dengan hasil RUPS. Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (7) Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah. 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
6.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
7.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);
8.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BEKASI KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi.
6.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perusahaan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
8.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Patriot adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi.
9.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Bhagasasi adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang dimiliki bersama oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi. 4
10.PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat (Jabar) dan Banten Tbk yang selanjutnya disebut PT. BPD Jabar dan Banten Tbk adalah bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten bersama- sama dengan pemerintah kota/kabupaten se-Jawa Barat dan Banten.
11.Auditor independen atau akuntan publik adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi kepada Badan Usaha Milik Daerah adalah :

a.meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih atau air minum;
b.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Kota Bekasi melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot dan PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.
(2)Modal yang diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
1. a.pengakuan atas penyertaan modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 yang belum ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal;
2. b.penyertaan modal tahun 2015 untuk PDAM Tirta Patriot dan PDAM Tirta Bhagasasi;
3. c.penyertaan modal tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. 5
(4)Sumber dana atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari investasi Pemerintah Daerah dan Hibah Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 4

(1)Jumlah Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Bekasi kepada Badan Usaha Milik Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :
1. a.PDAM Tirta Bhagasasi sebesar Rp 50.546.228.843,20 (lima puluh milyar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);
2. b.PDAM Tirta Patriot sebesar Rp 58.224.082.418,00 (Lima Puluh Delapan milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Belas rupiah);
3. c.PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp. 14.924.256.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
(2)Modal awal PDAM Tirta Patriot sebesar Rp.28.508.472.012,03 (dua puluh delapan milyar lima ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua belas rupiah tiga sen).

Pasal 5

Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Bekasi kepada Badan Usaha Milik Daerah pada tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

a.PDAM Tirta Bhagasasi sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
b.PDAM Tirta Patriot sebesar Rp 18.957.000.000,00 (delapan belas milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 6

Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Bekasi kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebagai berikut :

a.PDAM Tirta Bhagasasi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); 6
2. 2.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
3. 3.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
b.PDAM Tirta Patriot sebesar Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh enam milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah));
2. 2.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
3. 3.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
c.PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp. 25.075.744.000,00 (dua puluh lima milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 7

Realisasi penambahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan tetap mempertimbangkan :

a.kemampuan keuangan Daerah;
b.hasil kinerja dan perkembangan usaha Perusahaan Daerah tersebut;
c.khusus untuk PDAM Tirta Patriot penyertaan modal termasuk dalam rangka pelaksanaan program Hibah Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) dari Pemerintah;
d.untuk PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk besaran penyertaan modal dan pelaksanaannya disesuaikan dengan hasil RUPS.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
(2)Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota. 7

Pasal 9

(1)BUMD penerima modal wajib melaporkan kinerja dan laporan keuangan kepada Walikota dan DPRD Kota Bekasi.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen.

BAB V

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 30 Desember 2015 WALIKOTA BEKASI, Ttd/Cap RAHMAT EFFENDI Diundangkan di Bekasi pada tanggal 30 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd/Cap RAYENDRA SUKARMADJI LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 17 SERI E NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT : (350/2015)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…