DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bekasi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa akses masyarakat terhadap air minum dan makanan siap saji yang berkualitas yang memenuhi persyaratan kesehatan memberi kontribusi terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit bawaan air dan bawaan pangan sekaligus memberi dampak terhadap peningkatan kesehatan masyarakat;
c.bahwa untuk memelihara dan meningkatkan kualitas air minum dan makanan siap saji yang dikonsumsi masyarakat perlu dilakukan pengawasan yang efektif dan efesien secara berkesinambungan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang pengawasan kualitas air minum dan pengawasan tempat pengelolaan makanan siap saji. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 2
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Permen/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum; 3
12.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Permen/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
13.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Permen/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
15.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM DAN TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN SIAP SAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
5.Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6.Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum. 4
7.Air minum dengan sistem jaringan perpipaan adalah air minum yang didistribusikan melalui jaringan perpipaan kepada masyarakat/pelanggan.
8.Air minum bukan jaringan perpipaan adalah air minum berasal dari sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, atau bangunan perlindungan mata air.
9.Depot air minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung pada konsumen.
10.Makanan siap saji adalah pangan yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi standar baku mutu dan persyaratan kesehatan yang dapat langsung dikonsumsi.
11.Penyelenggara makanan siap saji adalah badan usaha, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan makanan siap saji.
12.Pengelolaan makanan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan bahan mentah atau makanan terolah, pembuatan, pengubahan bentuk, pengemasan, pewadahan, pengangkutan dan penyajian.
13.Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dn minuman untuk umum di tempat usahanya.
14.Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang pemanen di lengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
15.Jasa Boga adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar usaa atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha.
16.Bahan makanan adalah semua bahan baik terolah maupun tidak yang digunakan dalam pengolahan makanan, termasuk bahan tambahan makanan.
17.Tempat pengelolaan makanan siap saji adalah tempat usaha jasa pangan komersial yang mengelola makanan dan minuman siap saji untuk umum.
18.Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan dan tempat pengelolaan makanan siap saji untuk tujuan komersial dan bukan komersial oleh Dinas Kesehatan.
19.Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan dan tempat pengelolaan makanan siap saji untuk tujuan komersial oleh penyelenggara air minum.
20.Inspeksi Kesehatan Lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung teradap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat.
21.Sampel adalah bahan yang diambil sebagai contoh yang dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium. 5
22.Spesimen adalah bagian yang diambil dari satu bagian atau lebih bahan yang diambil dari sesuatu untuk pemeriksaan laboratorium.
23.Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan.
24.Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.
25.Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap makanan dan air minum agar aman dikonsumsi.
26.Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang menerangkan bahwa DAM dan tempat pengelolaan makanan siap saji telah memenuhi persyaratan higiene sanitasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM

Pasal 2

Untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal.

Pasal 3

(1)Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
(2)Pengawasan internal sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan oleh penyelenggara air minum.

Pasal 4

(1)Pengawasan eksternal untuk air minum dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan di titik terjauh pada unit distribusi.
(2)Pengawasan eksternal untuk DAM dilakukan di unit pengisian galon/ wadah air minum.
(3)Pengawasan eksternal untuk air minum bukan jaringan perpipaan dilakukan pada setiap sarana air minum. 6

Pasal 5

(1)Kegiatan pengawasan eksternal terhadap kualitas air minum, meliputi :
1. a.inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor risikonya;
2. b.pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan;
3. c.pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium;
4. d.analisis hasil pengujian laboratorium;
5. e.rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut; dan
6. f.pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.
(2)Pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan melalui :
1. a.penetapan lokasi titik dan frekuensi inspeksi;
2. b.pengamatan dan penilaian terhadap sarana air minum dengan menggunakan formulir inspeksi kesehatan lingkungan sarana air minum; dan
3. c.menetapkan tingkat risiko pencemaran berdasarkan hasil penilaian.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksaanaan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

(1)Setiap orang dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha pengelolaan air minum, wajib melaksanakan pengawasan internal.
(2)Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berkala, untuk air minum dengan sistem jaringan perpipaan, DAM, bukan jaringan perpipaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kegiatan pengawasan internal terhadap kualitas air minum, meliputi :
1. a.inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor risikonya;
2. b.pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan;
3. c.pengujian kualitas air minum dilakukan dilaboratorium;
4. d.pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.
(2)Penyelenggara air minum dalam melaksanakan pengawasan internal wajib mencatat dan melaporkan hasil pengawasan internal ke Dinas Kesehatan. 7
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksaanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

(1)Pengambilan sampel air minum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.penetapan lokasi titik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan;
2. b.titik titik sampel menyebar dan mewakili kualitas air dari sistem penyediaan air minum;
3. c.sampel diambil, disimpan, dan dikirim dalam wadah yang steril dan bebas dari kontaminasi;
4. d.pengiriman sampel dilakukan dengan segera; dan
5. e.sampel yang diambil dilengkapi dengan data rinci sampel dan label.
(2)Dalam hal pengiriman sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membutuhkan waktu yang lama, sampel harus diawetkan terlebih dahulu guna mencegah terjadinya perubahan komposisi sampel.
(3)Penepatan jumlah dan frekuensi pengambilan sampel air minum pada pengawasan eksternal dan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pengujian sampel air minum dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi atau dilakukan pengujian dilapangan dengan menggunakan peralatan pengujian lapangan yang terkalibrasi.
(2)Metode pengujian sampel air minum mengacu kepada standar Nasional Indonesia atau metode yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional, atau metode lainnya berdasarkan referensi yang dapat dipertanggung jawabkan keakuratan hasil pengujiannya.
(3)Dalam hal Kota Bekasi tidak memiliki laboratorium terakreditasi, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan laboratorium sebagai laboratorium penguji kualitas air.
(4)Tata cara penetapan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Analisis hasil pengujian laboratorium dilakukan dengan cara :

a.membandingkan hasil pengujian laboratorium dengan parameter kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8
b.identifikasi dengan sumber kontaminasi; dan
c.identifikasi langkah-langkah perbaikan.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa akses masyarakat terhadap air minum dan makanan siap saji yang berkualitas yang memenuhi persyaratan kesehatan memberi kontribusi terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit bawaan air dan bawaan pangan sekaligus memberi dampak terhadap peningkatan kesehatan masyarakat;
c.bahwa untuk memelihara dan meningkatkan kualitas air minum dan makanan siap saji yang dikonsumsi masyarakat perlu dilakukan pengawasan yang efektif dan efesien secara berkesinambungan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 2
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Permen/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum; 3
12.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Permen/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
13.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Permen/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
15.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM DAN TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN SIAP SAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
5.Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6.Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum. 4
7.Air minum dengan sistem jaringan perpipaan adalah air minum yang didistribusikan melalui jaringan perpipaan kepada masyarakat/pelanggan.
8.Air minum bukan jaringan perpipaan adalah air minum berasal dari sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, atau bangunan perlindungan mata air.
9.Depot air minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung pada konsumen.
10.Makanan siap saji adalah pangan yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi standar baku mutu dan persyaratan kesehatan yang dapat langsung dikonsumsi.
11.Penyelenggara makanan siap saji adalah badan usaha, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan makanan siap saji.
12.Pengelolaan makanan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan bahan mentah atau makanan terolah, pembuatan, pengubahan bentuk, pengemasan, pewadahan, pengangkutan dan penyajian.
13.Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dn minuman untuk umum di tempat usahanya.
14.Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang pemanen di lengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
15.Jasa Boga adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar usaa atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha.
16.Bahan makanan adalah semua bahan baik terolah maupun tidak yang digunakan dalam pengolahan makanan, termasuk bahan tambahan makanan.
17.Tempat pengelolaan makanan siap saji adalah tempat usaha jasa pangan komersial yang mengelola makanan dan minuman siap saji untuk umum.
18.Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan dan tempat pengelolaan makanan siap saji untuk tujuan komersial dan bukan komersial oleh Dinas Kesehatan.
19.Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan dan tempat pengelolaan makanan siap saji untuk tujuan komersial oleh penyelenggara air minum.
20.Inspeksi Kesehatan Lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung teradap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat.
21.Sampel adalah bahan yang diambil sebagai contoh yang dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium. 5
22.Spesimen adalah bagian yang diambil dari satu bagian atau lebih bahan yang diambil dari sesuatu untuk pemeriksaan laboratorium.
23.Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan.
24.Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.
25.Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap makanan dan air minum agar aman dikonsumsi.
26.Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang menerangkan bahwa DAM dan tempat pengelolaan makanan siap saji telah memenuhi persyaratan higiene sanitasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM

Pasal 2

Untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal.

Pasal 3

(1)Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
(2)Pengawasan internal sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan oleh penyelenggara air minum.

Pasal 4

(1)Pengawasan eksternal untuk air minum dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan di titik terjauh pada unit distribusi.
(2)Pengawasan eksternal untuk DAM dilakukan di unit pengisian galon/ wadah air minum.
(3)Pengawasan eksternal untuk air minum bukan jaringan perpipaan dilakukan pada setiap sarana air minum. 6

Pasal 5

(1)Kegiatan pengawasan eksternal terhadap kualitas air minum, meliputi :
1. a.inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor risikonya;
2. b.pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan;
3. c.pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium;
4. d.analisis hasil pengujian laboratorium;
5. e.rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut; dan
6. f.pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.
(2)Pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan melalui :
1. a.penetapan lokasi titik dan frekuensi inspeksi;
2. b.pengamatan dan penilaian terhadap sarana air minum dengan menggunakan formulir inspeksi kesehatan lingkungan sarana air minum; dan
3. c.menetapkan tingkat risiko pencemaran berdasarkan hasil penilaian.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksaanaan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

(1)Setiap orang dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha pengelolaan air minum, wajib melaksanakan pengawasan internal.
(2)Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berkala, untuk air minum dengan sistem jaringan perpipaan, DAM, bukan jaringan perpipaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kegiatan pengawasan internal terhadap kualitas air minum, meliputi :
1. a.inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor risikonya;
2. b.pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan;
3. c.pengujian kualitas air minum dilakukan dilaboratorium;
4. d.pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.
(2)Penyelenggara air minum dalam melaksanakan pengawasan internal wajib mencatat dan melaporkan hasil pengawasan internal ke Dinas Kesehatan. 7
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksaanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

(1)Pengambilan sampel air minum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.penetapan lokasi titik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan;
2. b.titik titik sampel menyebar dan mewakili kualitas air dari sistem penyediaan air minum;
3. c.sampel diambil, disimpan, dan dikirim dalam wadah yang steril dan bebas dari kontaminasi;
4. d.pengiriman sampel dilakukan dengan segera; dan
5. e.sampel yang diambil dilengkapi dengan data rinci sampel dan label.
(2)Dalam hal pengiriman sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membutuhkan waktu yang lama, sampel harus diawetkan terlebih dahulu guna mencegah terjadinya perubahan komposisi sampel.
(3)Penepatan jumlah dan frekuensi pengambilan sampel air minum pada pengawasan eksternal dan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pengujian sampel air minum dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi atau dilakukan pengujian dilapangan dengan menggunakan peralatan pengujian lapangan yang terkalibrasi.
(2)Metode pengujian sampel air minum mengacu kepada standar Nasional Indonesia atau metode yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional, atau metode lainnya berdasarkan referensi yang dapat dipertanggung jawabkan keakuratan hasil pengujiannya.
(3)Dalam hal Kota Bekasi tidak memiliki laboratorium terakreditasi, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan laboratorium sebagai laboratorium penguji kualitas air.
(4)Tata cara penetapan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Analisis hasil pengujian laboratorium dilakukan dengan cara :

a.membandingkan hasil pengujian laboratorium dengan parameter kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8
b.identifikasi dengan sumber kontaminasi; dan
c.identifikasi langkah-langkah perbaikan.