DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 182

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Dan Tempat Kedudukan, Maksud Dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal, Organ Dan Pegawai Perumda Tirta Patriot, Satuan Pengawas Intern, Perencanaan, Operasional, Anak Perusahaan, Penugasan Pemerintah Kepada Perumda Tirta Patriot, Penetapan Penggunaan Laba, Pelaporan, Pembubaran, Pembinaan Pengawasan Dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, maka dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot;
c.bahwa untuk meningkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum sesuai ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6405);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIOT. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang di maksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD Kota Bekasi adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang keusaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Patriot adalah salah satu BUMD Kota Bekasi yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak dalam bidang penyediaan pelayanan air minum di Daerah Kota.
9.Dewan Pengawas adalah Organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda;
10.Direksi adalah Organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
11.Pegawai adalah Pegawai Perumda Tirta Patriot.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Patriot yang selanjutnya disingkat RKA Perumda Tirta Patriot adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda Tirta Patriot. 4
13.Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
14.Air Minum adalah air minum yang diproduksi oleh Perumda Tirta Patriot.
15.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
16.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD berbentuk perusahaan umum daerah dengan nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Patriot.
(2)Perumda Tirta Patriot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2006 Nomor 4).

Pasal 3

Perumda Tirta Patriot berkedudukan di Kota Bekasi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Pendirian Perumda Tirta Patriot dimaksudkan untuk membentuk BUMD yang bergerak dalam bidang pelayanan air bersih di Daerah.
(2)Pendirian Perumda Tirta Patriot bertujuan untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih atau air minum; dan
3. c.meningkatkan keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah. 5

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Perumda Tirta Patriot melakukan kegiatan usaha di bidang :

a.pengelolaan dan pendistribusian air bersih dan air minum kepada masyarakat serta pelaksanaan pemungutan tarif air bersih dan air minum;
b.pengelolaan sanitasi dan air limbah; dan
c.usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perumda Tirta Patriot.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perumda Tirta Patriot didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

(1)Modal Perumda Tirta Patriot dapat berupa uang dan/atau barang.
(2)Sumber modal Perumda Tirta Patriot terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman Perumda;
3. c.hibah;
4. d.kerja sama investasi;
5. e.hasil usaha Perumda; dan/atau
6. f.sumber modal lainnya.
(3)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hutuf f meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.

Pasal 8

Modal Perumda yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda. 6

Pasal 9

(1)Penyertaan modal Daerah dapat bersumber dari:
1. a.APBD Kota Bekasi; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman Daerah.
(2)Penyertaan modal Daerah pada Perumda dapat dilakukan untuk:
1. a.penambahan modal Perumda;
2. b.pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
(3)Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
(4)Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
(5)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

(1)Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan;
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(2)Penambahan modal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya Rencana Bisnis Perumda.

Isi peraturan

Teks182PDFHirarki

Memuat teks peraturan…