DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Besaran Dan Rincian Dana Cadangan, Bentuk Dana Cadangan, Penggunaan Dana Cadangan, Program Dan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Cadangan, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban, Sumber Dana, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan melihat kemampuan keuangan daerah agar tidak terlalu membebani keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan yang dapat mempengaruhi pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Bekasi Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotise (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 3
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKI WALI KOTA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5.Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Bekasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung yang dilaksanakan pada Tahun 2024.
6.Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024 yang selanjutnya disebut Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan dari beberapa tahun anggaran untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Tahun Anggaran Berkenaan adalah tahun anggaran pada waktu diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi, yaitu Tahun Anggaran 2024.
9.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
(2)Kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan.
(3)Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BESARAN DAN RINCIAN DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Dana Cadangan untuk penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp113.474.973.000,- (Seratus Tiga Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah). 5
(2)Jadwal pemenuhan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya terbagi atas :
1. a.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah);
2. b.APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah); dan
3. c.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp53.474.973.000,- (Lima Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Rupiah).

BAB IV

BENTUK DANA CADANGAN

Pasal 4

(1)Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.
(2)Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai peruntukannya, maka Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

Pasal 5

(1)Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam APBD Tahun Anggaran Berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.
(2)Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.
(3)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah Kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB V

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

(1)Dana Cadangan dipergunakan sesuai dengan tujuan pembentukan Dana Cadangan, yaitu untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
(2)Dalam hal Dana Cadangan ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah, maka untuk penggunaannya dipindahbukukan ke dalam Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. 6

BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 7

Program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Cadangan adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019