DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemberian insentif da kemudahan penanaman modal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kriteria; bentuk; jenis usaha; tata cara; jangka waktu dan frekuensi; evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan pemberian kemudahan;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9.Peraturan Menteri Dalam Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
6.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.
7.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dan untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.
8.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
9.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
11.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
12.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
13.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
14.Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
15.Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah penanaman modal dalam negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang penanaman modal
16.Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
17.Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 2

Maksud Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal adalah untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal secara berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi Daerah guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi Daerah yang lebih pesat dan merata.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilakukan dengan tujuan:

a.menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Penanam Modal maupun calon Penanam Modal;
b.memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Penanaman Modal;
c.meningkatkan dan mengembangkan kawasan peruntukan industri;
d.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
e.menciptakan lapangan kerja;
f.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
g.mendorong meningkatnya Penanaman Modal;
h.terjadinya alih teknologi; dan
i.meningkatkan kemitraan usaha.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal meliputi:

a.kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
b.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
c.jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
d.tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
e.jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan Penanaman Modal; dan
f.evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah Kota memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah sesuai dengan kemampuan dan kebijakan Daerah.
(2)Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal.

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi kriteria:
1. a.memberikan dukungan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah;
2. b.menyerap banyak tenaga kerja lokal;
3. c.menggunakan sebagian besar sumber daya dan potensi di Daerah;
4. d.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
5. e.menjadi prioritas pembangunan Daerah;
6. f.bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
7. g.menjalin kemitraan PMDN dengan PMA;
8. h.industri kecil menengah yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
9. i.berorientasi pada ekspor;
10. j.menjaga kearifan lokal; atau
11. k.mewujudkan program pengembangan ekonomi hijau (green economy).
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL YANG DIBERIKAN

Pasal 7

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan pajak Daerah;
2. b.pengurangan retribusi Daerah;
3. c.pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
4. d.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
5. e.bunga pinjaman rendah untuk usaha mikro usaha kecil, dan/atau koperasi di Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

(1)Pemberian kemudahan Penanaman Modal dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Dinas;
5. e.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
6. f.kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
7. g.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
8. h.kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
10. j.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
11. k.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(2)Selain kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penguatan modal kepada Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a melalui:

a.rencana tata ruang wilayah;
b.rencana strategis dan skala prioritas Daerah;
c.rencana umum Penanaman Modal Daerah; dan/atau
d.dokumen kajian potensi Penanaman Modal Daerah.

Pasal 10

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.pemanfaatan jalan kota;
b.penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi; dan/atau
c.pengelolaan persampahan dan limbah.

Pasal 11

Fasilitasi perolehan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diberikan terhadap lahan atau lokasi yang pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…