DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bekasi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tarif Pajak Hiburan untuk jenis tontonan film sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 tanggal 18 Juli 2012, jenis hiburan golf yang ditetapkan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tidak lagi sebagai objek Pajak Hiburan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
14.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2011 tetang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 7 Seri B). 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 7 Seri B) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Setiap penyelenggara hiburan untuk jenis hiburan insidentil diwajibkan membayar uang jaminan pajak hiburan.
(2)Kewajiban membayar uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), baru dapat dilakukan apabila izin penyelenggara hiburan telah dikeluarkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)Tata cara pembayaran dan pengembalian uang jaminan ditetapkan oleh Wali Kota.

2.Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Objek Pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(2)Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
6. f.sirkus, akrobat dan sulap;
7. g.pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
8. h.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness center); dan
9. i.pertandingan olah raga. 5
  1. 3.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Besarnya Tarif Pajak untuk setiap hiburan adalah :

a.tontonan film :
1. 1.film impor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
2. 2.film nasional ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
b.penyelenggaraan hiburan kesenian meliputi :
1. 1.pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
2. 2.pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas nasional 5 % (lima persen);
3. 3.pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas internasional sebesar 10% (sepuluh persen).
c.penyelenggaraan pagelaran musik meliputi :
1. 1.pagelaran musik yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
2. 2.pagelaran musik yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
3. 3.pagelaran musik yang berkelas internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen).
d.penyelenggaraan kontes kecantikan meliputi :
1. 1.kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
2. 2.kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen);
3. 3.kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen).
e.penyelenggaraan pameran, sirkus, akrobat dan sulap meliputi :
1. 1.pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);
2. 2.pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen);
3. 3.sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);
4. 4.sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen).
f.diskotik, klab malam, pub dan sejenisnya sebesar 40 % (empat puluh persen);
g.arena bernyanyi antara lain, karaoke, rumah bernyanyi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan arena bernyanyi berupa studio musik sebesar 5% (lima persen). 6
h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, meliputi : ATV, Road Race, permainan ketangkasan meliputi : gelanggang permainan anak, outbond dan sejenisnya ditetapkan 10% (sepuluh persen);
i.panti pijat modern ditetapkan 25% (dua puluh lima persen);
j.panti pijat tradisional dan refleksi ditetapkan 10% (sepuluh persen);
k.mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) dan sejenisnya ditetapkan 25% (dua puluh lima persen);
l.pertandingan olahraga ditetapkan 10% (sepuluh persen). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 25 Oktober 2017 WALI KOTA BEKASI, Ttd/Cap RAHMAT EFFENDI Diundangkan di Bekasi pada tanggal 25 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd/Cap RAYENDRA SUKARMADJI LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 10 SERI B NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT : (10/215/2017) 7

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tarif Pajak Hiburan untuk jenis tontonan film sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 tanggal 18 Juli 2012, jenis hiburan golf yang ditetapkan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tidak lagi sebagai objek Pajak Hiburan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
14.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2011 tetang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 7 Seri B). 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Setiap penyelenggara hiburan untuk jenis hiburan insidentil diwajibkan membayar uang jaminan pajak hiburan.
(2)Kewajiban membayar uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), baru dapat dilakukan apabila izin penyelenggara hiburan telah dikeluarkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)Tata cara pembayaran dan pengembalian uang jaminan ditetapkan oleh Wali Kota.

2.Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Objek Pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(2)Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
6. f.sirkus, akrobat dan sulap;
7. g.pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
8. h.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness center); dan
9. i.pertandingan olah raga. 5
  1. 3.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Besarnya Tarif Pajak untuk setiap hiburan adalah :

a.tontonan film :
1. 1.film impor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
2. 2.film nasional ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
b.penyelenggaraan hiburan kesenian meliputi :
1. 1.pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
2. 2.pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas nasional 5 % (lima persen);
3. 3.pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas internasional sebesar 10% (sepuluh persen).
c.penyelenggaraan pagelaran musik meliputi :
1. 1.pagelaran musik yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
2. 2.pagelaran musik yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
3. 3.pagelaran musik yang berkelas internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen).
d.penyelenggaraan kontes kecantikan meliputi :
1. 1.kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
2. 2.kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen);
3. 3.kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen).
e.penyelenggaraan pameran, sirkus, akrobat dan sulap meliputi :
1. 1.pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);
2. 2.pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen);
3. 3.sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);
4. 4.sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen).
f.diskotik, klab malam, pub dan sejenisnya sebesar 40 % (empat puluh persen);
g.arena bernyanyi antara lain, karaoke, rumah bernyanyi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan arena bernyanyi berupa studio musik sebesar 5% (lima persen). 6
h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, meliputi : ATV, Road Race, permainan ketangkasan meliputi : gelanggang permainan anak, outbond dan sejenisnya ditetapkan 10% (sepuluh persen);
i.panti pijat modern ditetapkan 25% (dua puluh lima persen);
j.panti pijat tradisional dan refleksi ditetapkan 10% (sepuluh persen);
k.mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) dan sejenisnya ditetapkan 25% (dua puluh lima persen);
l.pertandingan olahraga ditetapkan 10% (sepuluh persen). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 25 Oktober 2017 WALI KOTA BEKASI, Ttd/Cap RAHMAT EFFENDI Diundangkan di Bekasi pada tanggal 25 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd/Cap RAYENDRA SUKARMADJI LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 10 SERI B NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT : (10/215/2017) 7