DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Syariah Pemerintah Kota Bekasi menjadi Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Syariah Patriot Kota Bekasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana beberapa kali diubah, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PEMERINTAH KOTA BEKASI MENJADI PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PATRIOT BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang di maksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Syariah yang dalam Kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7.Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi yang selanjutnya disebut PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi yang bergerak di bidang Perbankan Syariah.
8.Organ Perseroan Daerah adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 4
10.Direksi adalah Organ BUMD yang bertanggung jawab atau pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
12.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah seorang ahli dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.
13.Pegawai adalah Pegawai PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda).
14.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda).
15.Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) yang memberikan hak atas deviden dan lain-lainnya.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum BUMD Kota Bekasi, yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pemerintah Kota Bekasi berubah bentuk menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).
(2)Pelaksanaan Perubahan Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku semua ketentuan hukum menyangkut Perseroda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroda.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bernama PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda).
(2)PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah Kota dan dapat berusaha di luar wilayah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Maksud didirikannya PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan usahanya di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip Syari’ah. 5
(2)Tujuan didirikannya PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) adalah :
1. a.melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip Syari’ah guna melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan/atau investasi serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
2. b.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
3. c.memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber PAD Pemerintah Kota Bekasi.

BAB V

RUANG LINGKUP USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) mempunyai ruang lingkup usaha :

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :
1. 1.tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah;
2. 2.deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah;
3. 3.bentuk lain yang menggunakan prinsip wadi'ah atau mudharabah dan/atau prinsip akad lainnya.
b.memberikan bantuan pembiayaan dan melakukan pembinaan khususnya terhadap para pengusaha mikro atau kecil.
c.melakukan penyaluran dana melalui :
1. 1.transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
a.murabahah;
b.istishna;
c.ijarah;
d.salam;
e.jual beli lainnya.
1. 2.pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
a.mudharabah;
b.musyarakah;
c.bagi hasil lainnya.
1. 3.pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
a.rahn;
b.qardh;
d.melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) sepanjang disetujui oleh Dewan Syari’ah Nasional;
e.memberikan jasa lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
f.mengelola kegiatan dana sosial berupa :
1. 1.zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS);
2. 2.wakaf tunai. 6

Pasal 6

Dalam melaksanakan usahanya, PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) dapat :

a.melakukan kerja sama dengan lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya; dan
b.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

(1)Modal PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) dapat terdiri dari :
1. a.kekayaan daerah yang dipisahkan;
2. b.bantuan permodalan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Badan/Lembaga lainnya yang sah;
3. c.hibah dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Modal PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak.

Pasal 8

(1)Modal Dasar Perseroda BPRS Patriot Bekasi ditetapkan sebesar Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah).
(2)Modal ditempatkan dan modal disetor PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal Dasar.
(3)Modal PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota.
(4)Modal disetor PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) sebesar Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah) terdiri dari :
1. a.Pemerintah Daerah Kota sebesar Rp. 34.550.000.000 (tiga puluh empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
2. b.Koperasi Syariah sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

BAB VII

PENGGUNAAN LABA

Pasal 9

Penggunaan laba bersih PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh /RUPS meliputi :

a.bagian laba untuk Daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
b.cadangan 20% (dua puluh persen);
c.tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility 3% (tiga persen); 7
d.tantiem 4% (empat persen);
e.jasa produksi 8% (delapan persen); dan
f.dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

BAB VIII

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1)Untuk menjalankan kegiatan usaha PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) didukung dengan organ dan kepegawaian.
(2)Organ PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
1. a.RUPS;
2. b.Komisaris;
3. c.Dewan Pengawas Syariah; dan
4. d.Direksi.

Pasal 11

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana beberapa kali diubah, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PEMERINTAH KOTA BEKASI MENJADI PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PATRIOT BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang di maksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Syariah yang dalam Kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7.Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi yang selanjutnya disebut PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi yang bergerak di bidang Perbankan Syariah.
8.Organ Perseroan Daerah adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 4
10.Direksi adalah Organ BUMD yang bertanggung jawab atau pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
12.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah seorang ahli dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.
13.Pegawai adalah Pegawai PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda).
14.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda).
15.Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) yang memberikan hak atas deviden dan lain-lainnya.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum BUMD Kota Bekasi, yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pemerintah Kota Bekasi berubah bentuk menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).
(2)Pelaksanaan Perubahan Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku semua ketentuan hukum menyangkut Perseroda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroda.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bernama PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda).
(2)PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah Kota dan dapat berusaha di luar wilayah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Maksud didirikannya PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan usahanya di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip Syari’ah. 5
(2)Tujuan didirikannya PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) adalah :
1. a.melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip Syari’ah guna melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan/atau investasi serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
2. b.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
3. c.memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber PAD Pemerintah Kota Bekasi.

BAB V

RUANG LINGKUP USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) mempunyai ruang lingkup usaha :

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :
1. 1.tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah;
2. 2.deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah;
3. 3.bentuk lain yang menggunakan prinsip wadi'ah atau mudharabah dan/atau prinsip akad lainnya.
b.memberikan bantuan pembiayaan dan melakukan pembinaan khususnya terhadap para pengusaha mikro atau kecil.
c.melakukan penyaluran dana melalui :
1. 1.transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
a.murabahah;
b.istishna;
c.ijarah;
d.salam;
e.jual beli lainnya.
1. 2.pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
a.mudharabah;
b.musyarakah;
c.bagi hasil lainnya.
1. 3.pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
a.rahn;
b.qardh;
d.melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) sepanjang disetujui oleh Dewan Syari’ah Nasional;
e.memberikan jasa lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
f.mengelola kegiatan dana sosial berupa :
1. 1.zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS);
2. 2.wakaf tunai. 6

Pasal 6

Dalam melaksanakan usahanya, PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) dapat :

a.melakukan kerja sama dengan lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya; dan
b.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

(1)Modal PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) dapat terdiri dari :
1. a.kekayaan daerah yang dipisahkan;
2. b.bantuan permodalan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Badan/Lembaga lainnya yang sah;
3. c.hibah dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Modal PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak.

Pasal 8

(1)Modal Dasar Perseroda BPRS Patriot Bekasi ditetapkan sebesar Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah).
(2)Modal ditempatkan dan modal disetor PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal Dasar.
(3)Modal PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota.
(4)Modal disetor PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) sebesar Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah) terdiri dari :
1. a.Pemerintah Daerah Kota sebesar Rp. 34.550.000.000 (tiga puluh empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
2. b.Koperasi Syariah sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

BAB VII

PENGGUNAAN LABA

Pasal 9

Penggunaan laba bersih PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh /RUPS meliputi :

a.bagian laba untuk Daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
b.cadangan 20% (dua puluh persen);
c.tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility 3% (tiga persen); 7
d.tantiem 4% (empat persen);
e.jasa produksi 8% (delapan persen); dan
f.dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

BAB VIII

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1)Untuk menjalankan kegiatan usaha PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) didukung dengan organ dan kepegawaian.
(2)Organ PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
1. a.RUPS;
2. b.Komisaris;
3. c.Dewan Pengawas Syariah; dan
4. d.Direksi.