DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Hak Dan Kewajiban, Intansi Pelaksana, Jenis Layanan Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Secara Daring, Pemanfaatan Data Kependudukan Pada Inovasi Pelayanan Publik, Penatausahaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pengawasan, Pendaftaran Penduduk Daerah Dan Pencatatan Sipil Saat Daerah Dalam Keadaan Darurat Luar Biasa, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kota Bekasi yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5.Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.
7.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
8.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
10.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
13.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Dinas sebagai satu kesatuan.
14.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah diwilayah kerjanya sebagai mitra Lurah dalam rangka pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah. 4
15.Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat sebagai mitra Lurah dalam rangka pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
16.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17.Orang Asing adalah orang bukan WNI.
18.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
19.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20.Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
21.Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22.Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan ciip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
23.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
24.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
26.Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
27.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, dan kerusuhan sosial.
28.Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara adalah surat keterangan tertulis atau kartu yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas (KITAS) yang masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku KITAS. 5
29.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
30.Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
31.Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
32.Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tuanya.
33.KTP-el untuk Keperluan khusus adalah KTP-el yang diberikan kepada petugas atau aparat yang akan melaksanakan tugas dengan identitas disamarkan.
34.Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.
35.Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
36.Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat SE adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
37.Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
38.Petugas registrasi adalah Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di titik layanan.
39.Elektronik Online Pelayanan Penduduk yang selanjutnya disingkat e-OPEN adalah aplikasi pendaftaran Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara daring.
40.Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring yang selanjutnya disebut Satgas Pamor adalah aparatur non ASN Kecamatan yang mempunyai tugas tambahan untuk melakukan pelayanan publik, pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektifitas program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. 6

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk Daerah mempunyai hak untuk memperoleh :

a.dokumen kependudukan;
b.pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
c.perlindungan atas Data Pribadi;
d.kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e.informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan keluarganya;
f.ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

(1)Setiap penduduk Daerah wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Walikota dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2)Wali Kota dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil dengan kewenangan meliputi :

a.koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b.pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
c.pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
f.penugasan kepada Lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
g.penyajian data kependudukan berskala kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 7

BAB III

INTANSI PELAKSANA

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan instansi pelaksana melaksanakan tugas :

a.pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
b.pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c.mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
d.pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
f.verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 6

Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Instansi Pelaksana memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan dalam rangka :

a.memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
b.memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
c.memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
d.mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

Pasal 7

(1)Pejabat Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dari PNS yang memenuhi persyaratan dan atau karena jabatannya berdasarkan usulan kepala Dinas.
(2)Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meliputi :
1. a.melakukan verifikasi kebenaran data;
2. b.melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
3. c.mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil;
4. d.menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
5. e.membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan Wali Kota. 8

Pasal 8

(1)Operator SIAK diangkat dan diberhentikan dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Operator SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan surat keterangan kependudukan, dan penyusunan laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
(3)Jenjang Jabatan Fungsional Operator SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas :
1. a.operator SIAK Terampil;
2. b.operator SIAK Mahir; dan
3. c.operator SIAK Penyelia.

BAB IV

JENIS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 9

(1)Layanan Administrasi Kependudukan terdiri atas:
1. a.pelayanan pendaftaran Penduduk;
2. b.pelayanan pencatatan sipil.
(2)Pelayanan pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.pencatatan biodata Penduduk;
2. b.penerbitan KK;
3. c.penerbitan KTP-el;
4. d.penerbitan KIA;
5. e.penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
6. f.pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
(3)Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.kelahiran;
2. b.lahir mati;
3. c.perkawinan;
4. d.pembatalan perkawinan;
5. e.perceraian;
6. f.pembatalan perceraian;
7. g.kematian;
8. h.pengangkatan anak;
9. i.pengakuan anak;
10. j.pengesahan anak; 9
11. k.perubahan nama;
12. l.perubahan status kewarganegaraan;
13. m.peritiwa penting lainnya;
14. n.pembetulan akta; dan
15. o.pembatalan akta.

Pasal 10

Tata cara dan persyaratan penerbitan administrasi kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…