DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas;
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :
1. a.pendapatan Rp5.767.654.700.558,00
2. b.belanja Rp5.704.885.462.982,00 -------------------------------- (-) jumlah Rp62.769.237.576,00
3. c.transfer bantuan keuangan Rp0,00 -------------------------------- (-) surplus / (defisit) Rp62.769.237.576,00 8
4. d.pembiayaan
  1. 1.penerimaan pembiayaan Rp776.521.944.741,00
  2. 2.pengeluaran pembiayaan Rp12.600.000.000,00 -------------------------------- (-) Pembiayaan Netto Rp763.921.944.741,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp826.691.182.317,00

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.saldo Anggaran Lebih Awal Rp776.523.219.854,00
b.penggunaan SAL sebagai sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp776.523.219.854,00 -------------------------------- (-) Sub Total (1-2) Rp0,00
c.sisa lebih/kurang pembiayaan Rp826.691.182.317,00 ------------------------------- (+) Sub Total (3+4) Rp826.692.457.430,00
d.koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp1.275.113,00
e.lain lain Rp0,00 -------------------------------- (-)
f.saldo anggaran lebih akhir Rp 826.691.182.317,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.jumlah aset Rp15.153.838.224.882,60
b.jumlah kewajiban Rp104.733.347.230,10 ---------------------------------- (-)
c.jumlah ekuitas (a-b) Rp15.049.104.877.652,50

Pasal 5

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.pendapatan LO Rp6.728.731.891.869,15
b.beban Rp5.793.601.463.936,40
c.pos luar biasa Rp1.574.377.166,00 ---------------------------------- (-)
d.surplus/ defisit – dari LO Rp933.556.050.766,75 9

Pasal 6

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

1.arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp1.251.954.270.661,00
2.arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan Rp(1.201.785.033.085,00)
3.arus kas bersih dari aktivitas pendanaan/ pembiayaan Rp0,00
4.arus kas bersih dari aktivitas transitoris non anggaran Rp(36.955.726,00) ----------------------------------- (+) Kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode Rp50.132.281.850,00 Saldo awal kas Rp776.558.900.467,00 ------------------------------------ (+) Saldo akhir Rp826.691.182.317,00 Terdiri dari :

a.kas di kasda Rp579.963.440.166,00
b.setara kas (deposito) Rp0,00
c.kas di bendahara pengeluaran Rp0,00
d.kas di bendahara penerimaan Rp6.550.000,00
e.kas di BLUD Rp243.067.165.931,00
f.kas di bendahara BOS Rp3.654.026.220,00 ------------------------------------(+) Saldo akhir kas Rp826.691.182.317,00

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :
1. a.ekuitas awal Rp14.352.069.585.871,10
2. b.surplus/defisit –lo Rp933.556.050.766,75
3. c.dampak komulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar :
  1. 1.koreksi nilai persediaan Rp146.376.408,37
  2. 2.selisih revaluasi Rp0,00
  3. 3.koreksi ekuitas lainnya Rp(236.667.135.392,79) -------------------------------- (+)
4. d.ekuitas akhir Rp15.049.104.877.653,50 10

Pasal 8

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran terdiri atas : Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang; 11
s.Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; Lampiran XX.1 : Ikhitsar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 10

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 23 September 2022 Oktober 2019 Plt. WALI KOTA BEKASI, Ttd/Cap TRI ADHIANTO TJAHYONO Diundangkan di Bekasi pada tanggal 23 September 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd/Cap RENY HENDRAWATI LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT : 13/155/2022 )

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…