DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang RPJMD 2025 - 2029; Sistematika, pengendalian dan evaluasi.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perencanaan pembangunan daerah perlu disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya secara partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta selaras dengan arah dan cita- cita pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
c.bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih diperlukan pengaturan mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024- 2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 4);
7.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.1.1 ASPEK GEOGRAFI A. Posisi dan Peran Strategis Daerah Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang menjadi bagian dari Megapolitan Jabodetabek. Bahkan Kota Bekasi juga menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Sebagai kota yang berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban, Kota Bekasi yang juga sering dijuluki sebagai Kota Patriot atau Kota Pejuang, merupakan bagian dari perlintasan atau poros Sumatera - Jakarta - Jawa Tengah - Jawa Timur maupun poros Jakarta - Bandung.

Pasal 2

(1)RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
1. a.Visi dan Misi, Program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih; dan
2. b.Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan pembangunan dan Program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KOTA BEKASI 3.1.1 RPJPD KOTA BEKASI TAHUN 2025-2045 Rangkaian kinerja visi yang dimungkinkan tercapai hingga tahun 2029 disusun dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan daerah, isu strategis, Sasaran Visi dan Sasaran Pokok RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045. Sasaran Visi dan Sasaran Pokok RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 tersebut, seperti pada gambar di bawah ini.

Pasal 3

(1)RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum Daerah;
3. c.Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. e.penutup.
(2)Ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH 4.1.1 PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Program prioritas Kota Bekasi beserta pagu indikatif (merupakan sigma pagu subkegiatan yang paling dominan berkontribusi terhadap program prioritas) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Pasal 4

(1)Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi hasil RPJMD Tahun 2025-2029.
(2)Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup kebijakan perumusan Visi dan Misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja Daerah.
(3)Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
(4)Evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan, dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi.
(5)Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi hasil RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi hasil RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 20 Agustus 2025 WALI KOTA BEKASI, Ttd TRI ADHIANTO TJAHYONO Diundangkan di Bekasi pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd JUNAEDI Paraf Hierarki Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kepala Bagian Hukum Penyuluh Hukum Ahli Muda LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT : (10/139/2025) 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, Daerah menyusun rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun dokumen perencanaan jangka panjang berupa RPJPD, jangka menengah berupa RPJMD serta jangka pendek berupa RKPD. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Kota dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045. Sesuai dengan tahapannya, tahap pertama RPJPD Tahun 2025-2045 difokuskan pada penguatan fondasi yaitu penguatan modalitas atau sumber daya yang dimiliki oleh Daerah. Selain memedomani RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMD Tahun 2025- 2029 juga harus selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Penyelarasan kinerja diutamakan untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian Asta Cita serta pencapaian Jabar Istimewa. Dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah diperlukan sinergitas dengan Visi, Misi, dan Program Wali Kota yang diwujudkan dalam strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Kemajuan Pembangunan Daerah perlu didukung dengan pemberian pelayanan bermutu dan berkualitas serta mempunyai daya saing tinggi. Di sisi lain diperlukan peran serta dunia usaha dan swasta dalam turut serta mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Visi Daerah berupa “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera” merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, Visi, dan Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang akan diarahkan 9 ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang meliputi:

1.meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai;
2.meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan;
3.membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
4.mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat; dan
5.mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan yang mendorong Daerah bertaraf internasional yang keren. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 10 10 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 (Nama Lampiran)  Permohonan pengharmonisasian yang disampaikan pemrakrsa dalam kelengkapan permohonan tidak dilengkapi dengan dokumen RPJMD yang menjadi lampiran suatu Raperda RPJMD, sehingga pengharmonisasian oleh Kantor Wilayah hanya dibatasi pada Raperda tanpa dokumen RPJMD.  Perhatikan konsistensi perumusan baik jenis dan ukuran huruf, akronim, singkatan, penggunaan awalan huruf, tanda baca, maupun terhadap meteri muatan yang sudah dirumuskan sebelumnya dalam ketentuan umum;  Jangan ada perumusan materi muatan dengan cetak tebal;  Perhatikan rumusan dalam bahasa asing, gunakan padanan kata dalam bahasa Indonesia;  Untuk rumusan materi muatan berupa angka sebaiknya dirumuskan juga uraian terhadap bilangan dari angka dimaksud;  Rumuskan uraian RPJMD sebagai lampiran Raperda yang dirumuskan dengan memenuhi teknik penyusunan lampiran peraturan perudang- undangan, bukan hanya berupa dokumen atau laporan akhir penyusunan RPJMD;  Uraian dokumen RPJMD perlu memperhatikan kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan RPJPD, termasuk program pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sehingga antara dokumen RPJMD serasi dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun provinsi. Sesuaikan kembali perumusan RPJMD dalam lampiran Raperda ini sesuai hasil analisis konsepsi yang disertai dengan keserasian dan keselarasan baik dari sisi sistematika maupun uraian muatan RPJMD sesuai ketentuan PUU terkait; WALI KOTA BEKASI, Ttd TRI ADHIANTO TJAHYONO Diundangkan di Bekasi pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd JUNAEDI Paraf Hierarki Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kepala Bagian Hukum Penyuluh Hukum Ahli Muda LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 10 RPJMD KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029 ii KATA PENGANTAR Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wataala yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan. Penyusunan RPJMD merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selanjutnya, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan pembangunan Kota Bekasi untuk 5 (lima) tahun ke depan dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Billahittaufik wal hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu Bekasi, 20 Agustus 2025 Tim Penyusun iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................... ii DAFTAR ISI ............................................................................................................................ iii DAFTAR TABEL ..................................................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................ x BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... I - 1 1.1 LATAR BELAKANG .............................................................................................................. I - 1 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN .................................................................................... I - 4 1.3 HUBUNGAN ANTARDOKUMEN PERENCANAAN................................................... I - 8 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN.................................................................................................... I - 9 1.5 SISTEMATIKA ........................................................................................................................ I - 10 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH...........................................................................II - 1 2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..................................................................... II - 1 2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI ............................................................... II - 1 2.1.1.1 ASPEK GEOGRAFI...................................................................................... II - 1 2.1.1.2 ASPEK DEMOGRAFI ................................................................................. II - 17 2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT .......................................................... II - 21 2.1.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI ................................................................. II - 21 2.1.2.2 KESEHATAN UNTUK SEMUA ............................................................... II - 26 2.1.2.3 PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA ................................. II - 28 2.1.2.4 PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF....................................... II - 31 2.1.2.5 BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU .......... II - 33 2.1.2.6 KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF ........................................................................ II - 35 2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH ............................................................................. II - 40 2.1.3.1 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA ......................................... II - 40 2.1.3.2 IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI ..................... II - 42 2.1.3.3 TRANSFORMASI DIGITAL...................................................................... II - 51 2.1.3.4 INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL ......................... II - 51 2.1.3.5 PERKOTAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI ..... II - 54 2.1.3.6 STABILITAS EKONOMI MAKRO .......................................................... II - 58 2.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM ................................................................................. II - 60 iv 2.1.4.1 REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF ....................................................................................................... II - 60 2.1.4.2 HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL ............................... II - 65 2.1.4.3 KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN ............................................................ II - 66 2.1.5 KINERJA PER URUSAN ........................................................................... II - 67 2.1.5.1 URUSAN PENDIDIKAN ........................................................................... II - 67 2.1.5.2 URUSAN KESEHATAN............................................................................. II - 68 2.1.5.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG .......... II - 70 2.1.5.4 URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ......... II - 71 2.1.5.5 URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT........................................... II - 72 2.1.5.6 URUSAN SOSIAL....................................................................................... II - 73 2.1.5.7 URUSAN TENAGA KERJA ...................................................................... II - 74 2.1.5.8 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ......................................................................... II - 74 2.1.5.9 URUSAN PANGAN................................................................................... II - 75 2.1.5.10 URUSAN PERTANAHAN ..................................................................... II - 75 2.1.5.11 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP ....................................................... II - 76 2.1.5.12 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL .............................................................................. II - 77 2.1.5.13 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA..................................................................... II - 77 2.1.5.14 URUSAN PERHUBUNGAN.................................................................. II - 78 2.1.5.15 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.............................. II - 79 2.1.5.16 URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ........... II - 80 2.1.5.17 URUSAN PENANAMAN MODAL ..................................................... II - 80 2.1.5.18 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA................................ II - 81 2.1.5.19 URUSAN STATISTIK .............................................................................. II - 81 2.1.5.20 URUSAN PERSANDIAN ....................................................................... II - 82 2.1.5.21 URUSAN KEBUDAYAAN...................................................................... II - 82 2.1.5.22 URUSAN PERPUSTAKAAN ................................................................. II - 83 2.1.5.23 URUSAN KEARSIPAN ........................................................................... II - 83 2.1.5.24 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ........................................ II - 84 2.1.5.25 URUSAN PARIWISATA......................................................................... II - 85 v 2.1.5.26 URUSAN PERTANIAN .......................................................................... II - 85 2.1.5.27 URUSAN PERDAGANGAN ................................................................. II - 86 2.1.5.28 URUSAN PERINDUSTRIAN................................................................. II - 87 2.1.5.29 UNSUR SEKRETARIAT DAERAH ....................................................... II - 88 2.1.5.30 UNSUR SEKRETARIAT DPRD ............................................................. II - 89 2.1.5.31 UNSUR PERENCANAAN ..................................................................... II - 90 2.1.5.32 UNSUR KEUANGAN ............................................................................. II - 91 2.1.5.33 UNSUR KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN....... II - 92 2.1.5.34 UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ............................. II - 93 2.1.5.35 UNSUR PENGAWASAN ....................................................................... II - 94 2.1.5.36 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM .................................................... II - 94 2.1.5.37 UNSUR KEWILAYAHAN....................................................................... II - 95 2.1.6 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ........................................ II - 96 2.1.7 PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ................ II -104 2.1.8 BADAN USAHA MILIK DAERAH.......................................................................... II -108 2.1.9 KERJA SAMA DAERAH ........................................................................................... II -113 2.1.10 KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK........ II -114 2.1.10.1 RUMAH ..................................................................................................... II -114 2.1.10.2 AIR BERSIH............................................................................................... II -115 2.1.10.3 AIR LIMBAH..............................................................................................II -115 2.1.10.4 LISTRIK........................................................................................................II -116 2.1.10.5 PERSAMPAHAN......................................................................................II -117 2.1.10.6 SARANA PENDIDIKAN..........................................................................II -118 2.1.10.7 SARANA KESEHATAN...........................................................................II -119 2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH .............................................................................. II -120 2.2.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU .................................................................... II -120 2.2.1.1 KINERJA PELAKSANAAN APBD ........................................................ II -120 2.2.1.2 NERACA DAERAH...................................................................................II -128 2.2.1.2 PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN ...................................... II -132 2.2.1.3 ANALISIS PEMBIAYAAN...................................................................... II -134 2.2.2 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH ........................................................................ II -135 2.2.3 PENDANAAN NON APBD......................................................................................II -139 2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH ................................................... II -142 2.3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN .................................................................. II -142 2.3.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI............................................. II -143 2.3.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ....................................... II -144 vi 2.3.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH .......................................................... II -146 2.3.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM .............................................................. II -149 2.3.2 ISU SESUAI KONTEKS ............................................................................................. II -150 2.3.2.1 ISU GLOBAL ............................................................................................. II -150 2.3.2.2 ISU NASIONAL ....................................................................................... II -152 2.3.2.3 ISU REGIONAL JAWA BARAT ............................................................ II -155 2.3.3 ISU STRATEGIS KOTA BEKASI .............................................................................. II -157 BAB III VISI, MIS, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .............. III - 1 3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029.......... III - 1 3.1.1 RPJPD KOTA BEKASI TAHUN 2025-2045 ........................................................ III - 1 3.1.2 VISI KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029 ............................................................. III - 4 3.1.3 MISI KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029............................................................ III - 5 3.1.4 TUJUAN DAN SASARAN KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029 .................... III - 7 3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029 ............................................................................................. III - 17 3.2.1 STRATEGI .................................................................................................................... III - 17 3.2.2 ARAH KEBIJAKAN KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029 ................................. III - 23 3.2.3 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029 .................................................................................................................. III – 24 3.2.4 PROGRAM UNGGULAN PROVINSI JAWA BARAT DI KOTA BEKASI.......III – 40 3.2.5 PROGRAM/PROYEK PROVINSI DKI DI KOTA BEKASI..................................III - 40 3.2.6 PROGRAM/PROYEK NASIONAL DI KOTA BEKASI........................................III – 41 3.2.7 KETERKAITAN SAPTA PROGRAM DENGAN ASTA CITA.............................III – 41 3.2.8 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BEKASI..................................III - 42 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ........................................................................................ IV-1 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH ................................................................................ IV - 1 4.1.1 PROGRAM PRIORITAS ........................................................................................... IV - 1 4.1.2 PROGRAM DUKUNGAN TERHADAP PENCAPAIAN JABAR ISTIMEWA ................................................................................................................... IV - 5 4.1.3 PROGRAM DUKUNGAN TERHADAP PENCAPAIAN ASTA CITA ............. IV – 9 4.1.4 PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..................................................................... IV - 15 4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ....................................... IV - 89 vii 4.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA .............................................................................. IV - 89 4.2.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH ............................................................................ IV - 92 BAB V PENUTUP ........................................................................................................... V - 1 viii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Distribusi PDRB ADHK Kota Bekasi Tahun 2020-2024.......................................II – 43 Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Bekasi Tahun 2020-2024.....................II - 44 Tabel 2.3 Kinerja Urusan Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2020-2024.............................. II – 68 Tabel 2.4 Kinerja Urusan Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ............................... II – 69 Tabel 2.5 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi Tahun 2020-2024 .......................................................................................................................... II – 70 Tabel 2.6 Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Tahun 2020-2024 .......................................................................................................................... II – 72 Tabel 2.7 Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ............................... II – 72 Tabel 2.8 Kinerja Urusan Sosial Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ........................................ II – 73 Tabel 2.9 Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2020-2024......................... II – 74 Tabel 2.10 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2020-2024 .............................................................................................. II – 75 Tabel 2.11 Kinerja Urusan Pangan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..................................... II – 75 Tabel 2.12 Kinerja Urusan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ............................. II – 76 Tabel 2.13 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ............... II – 77 Tabel 2.14 Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2020-2024 .............................................................................................. II – 77 Tabel 2.15 Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2020-2024 .............................................................................................. II – 78 Tabel 2.16 Kinerja Urusan Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2020-2024......................... II – 79 Tabel 2.17 Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Bekasi Tahun 2020-2024 .......................................................................................................................... II – 79 Tabel 2.18 Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah Kota Bekasi Tahun 2020-2024 .......................................................................................................................... II – 80 Tabel 2.19 Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Bekasi Tahun 2020-2024 .............. II – 80 Tabel 2.20 Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Bekasi Tahun 2020-2024 .......................................................................................................................... II – 81 Tabel 2.21 Kinerja Urusan Statistik Kota Bekasi Tahun 2020-2024 .................................... II – 82 Tabel 2.22 Kinerja Urusan Persandian Kota Bekasi Tahun 2020-2024 .............................. II – 82 Tabel 2.23 Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ........................... II – 83 Tabel 2.24 Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2020-2024......................... II – 83 ix Tabel 2.25 Kinerja Urusan Kearsipan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ................................ II – 84 Tabel 2.26 Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2020-2024..... II – 84 Tabel 2.27 Kinerja Urusan Pariwisata Kota Bekasi Tahun 2020-2024................................ II – 85 Tabel 2.28 Kinerja Urusan Pertanian Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ................................. II – 86 Tabel 2.29 Kinerja Urusan Perdagangan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ......................... II – 86 Tabel 2.30 Kinerja Urusan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ......................... II – 87 Tabel 2.31 Kinerja Unsur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ................. II – 88 Tabel 2.32 Kinerja Unsur Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2020-2024.................... II – 90 Tabel 2.33 Kinerja Unsur Perencanaan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ............................ II – 90 Tabel 2.34 Kinerja Unsur Keuangan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 .................................. II – 92 Tabel 2.35 Kinerja Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ............................................................................................................ II – 93 Tabel 2.36 Kinerja Unsur Penelitian dan Pengembangan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 .......................................................................................................................... II – 93 Tabel 2.37 Kinerja Unsur Pengawasan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ............................. II – 94 Tabel 2.38 Kinerja Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Umum) Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ...................................... II – 95 Tabel 2.39 Kinerja Unsur Kewilayahan (Kecamatan) Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ... II – 95 Tabel 2.40 Pencapaian Pelaksanaan SPM Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ....................... II – 97 Tabel 2.41 Target dan Realisasi Pendapatan Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah) .................................................................................................................. II- 121 Tabel 2.42 Target dan Realisasi Belanja Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah) .................................................................................................................. II- 124 Tabel 2.43 Target dan Realisasi Pembiayaan Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah) .................................................................................................................. II- 127 Tabel 2.44 Neraca Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2024......................................................II – 128 Tabel 2.45 Analisis Rasio Neraca Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2024.........................II - 130 Tabel 2.46 Proporsi Belanja Aparatur Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah) II- 133 Tabel 2.47 Proporsi Belanja Rutin (Operasi) Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah) .................................................................................................................. II- 133 Tabel 2.48 Proporsi Belanja Modal Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah) ..... II- 134 Tabel 2.49 Defisit Riil Anggaran Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)........... II- 134 Tabel 2.50 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah) ........................................................................................... II- 135 Tabel 2.51 Proyeksi APBD Kota Bekasi Tahun 2025-2030 (Miliar Rupiah) ...................... II- 136 Tabel 2.52 Pendanaan PKBL dan TJSL Bank Jabar Tahun 2021-2024.................................II -139 x Tabel 2.53 Pemetaan Isu Strategis Kota Bekasi ......................................................................... II- 163 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ........................................... III - 13 Tabel 3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2026-2030...................... III - 23 Tabel 3.3 Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ................. III - 28 Tabel 4.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2030 . IV - 1 Tabel 4.2 Program Dukungan Kota Bekasi Terhadap Pencapaian Jabar Istimewa .... IV - 6 Tabel 4.3 Program Dukungan Kota Bekasi Terhadap Pencapaian Asta Cita ................ IV - 10 Tabel 4.4 Program Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2030............................ IV - 16 Tabel 4.5 IKU Kota Bekasi Tahun 2025-2030 ........................................................................... IV - 90 Tabel 4.6 IKD Kota Bekasi Tahun 2025-2030 ........................................................................... IV - 93 xi DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan ............................................................ I – 8 Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Bekasi .................................................................................... II – 2 Gambar 2.2 Kebutuhan dan Ketersediaan Air Bersih Kota Bekasi Tahun 2022 ................ II – 6 Gambar 2.3 Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kota Bekasi Tahun 2022 .................... II – 7 Gambar 2.4 IKP Kota Bekasi Tahun 2022-2024 ............................................................................ II – 9 Gambar 2.5 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Bekasi Tahun 2020 - 2023 ....................................................................................................................... II – 9 Gambar 2.6 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak Kota Bekasi Tahun 2020-2024........................................................ II – 10 Gambar 2.7 IKLH Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ......................................................................... II – 11 Gambar 2.8 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Layanan Sanitasi yang Dikelola Secara Aman Tahun 2020-2024 ............................................................... II – 12 Gambar 2.9 Persentase Sampah Terangkut ke TPA Tahun 2020-2024................................II – 13 Gambar 2.10 Iklim Kota Bekasi ............................................................................................................. II – 14 Gambar 2.11 IRB Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ............................................................................ II – 15 Gambar 2.12 Indeks Penanggulangan Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2021-2024............ II – 15 Gambar 2.13 Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2021-2023 ....................................................... II – 16 Gambar 2.14 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kota Bekasi II – 17 Gambar 2.15 Komposisi Penduduk Kota Bekasi............................................................................. II – 18 Gambar 2.16 Penduduk Komuter Tahun 2023................................................................................ II – 19 Gambar 2.17 Jumlah dan Struktur Penduduk Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030.............II – 20 Gambar 2.18 LPE Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ........................................................................... II – 21 Gambar 2.19 Angka Kemiskinan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ............................................. II – 22 Gambar 2.20 TPT Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ........................................................................... II – 23 Gambar 2.21 IPM Kota Bekasi Tahun 2020-2024........................................................................... II – 24 Gambar 2.22 Rasio Gini Kota Bekasi Tahun 2020-2024 .............................................................. II – 25 Gambar 2.23 Indeks Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ............................................... II – 26 Gambar 2.24 UHH Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ......................................................................... II – 27 Gambar 2.25 Stunting Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ................................................................. II – 28 Gambar 2.26 Indeks Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2020-2024.............................................. II – 29 Gambar 2.27 HLS/RLS Kota Bekasi Tahun 2020-2024.................................................................. II – 29 Gambar 2.28 Skor Literasi/Numerasi Kota Bekasi Tahun 2023-2024 ..................................... II – 31 xii Gambar 2.29 IPLM Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ........................................................................ II – 31 Gambar 2.30 Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi Peserta Jaminan Kesehatan ......................................................................................................... II – 32 Gambar 2.31 Indeks Kota Toleran Kota Bekasi Tahun 2020-2023........................................... II – 33 Gambar 2.32 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Bekasi Tahun 2020-2024 .......................................................................................................................... II – 34 Gambar 2.33 Pemenuhan Kluster Kota Layak Anak Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ......... II – 36 Gambar 2.34 iBangga Kota Bekasi Tahun 2021-2024 .................................................................. II – 37 Gambar 2.35 IPG Kota Bekasi Tahun 2020-2024............................................................................ II – 38 Gambar 2.36 Peran Komunitas Kreatif Kota Bekasi Tahun 2019-2023 .................................. II – 39 Gambar 2.37 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2020-2024... II – 40 Gambar 2.38 Rasio Ketergantungan Kota Bekasi Tahun 2019-2023 ...................................... II – 41 Gambar 2.39 Pengeluaran Per Kapita Kota Bekasi Tahun 2020-2024.................................... II – 42 Gambar 2.40 PDRB Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ....................................................................... II – 42 Gambar 2.41 Sektor Unggulan Kota Bekasi Berdasarkan PDRB Tahun 2024 ...................... II – 44 Gambar 2.42 Kontribusi PDRB ADHB Kota Bekasi Terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ........................................................................................................................ II – 45 Gambar 2.43 PDRB Per Kapita Kota Bekasi Tahun 2020-2024.................................................. II – 46 Gambar 2.44 TPAK Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ........................................................................ II – 47 Gambar 2.45 Indeks Kota Kreatif Kota Bekasi Tahun 2022-2023............................................. II – 48 Gambar 2.46 Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ...................................... II – 50 Gambar 2.47 IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 .......................................................................................................................... II – 50 Gambar 2.48 Adopsi TIK Kota Bekasi Tahun 2022-2024 ............................................................. II – 51 Gambar 2.49 Investasi dan PMTB Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ........................................... II – 52 Gambar 2.50 Nilai Ekspor Kota Bekasi Tahun 2024 ...................................................................... II – 53 Gambar 2.51 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024 .......................................................................................................................... II – 54 Gambar 2.52 Indeks Infrastruktur Ke-PU-an Kota Bekasi Tahun 2020-2023....................... II – 55 Gambar 2.53 Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2021-2024 .......................................................................................................................... II – 56 Gambar 2.54 Indeks Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2021-2023 .......................................................................................................................... II – 57 Gambar 2.55 Indeks Penataan Ruang Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ................................... II – 58 Gambar 2.56 Inflasi Kota Bekasi Tahun 2020-2024....................................................................... II – 59 Gambar 2.57 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ............................. II – 60 xiii Gambar 2.58 Indeks SPBE Kota Bekasi Tahun 2020-2024 .......................................................... II – 61 Gambar 2.59 Perkembangan Nilai Smart City Kota Bekasi Tahun 2020-2024.................... II – 62 Gambar 2.60 MCP Kota Bekasi Tahun 2021-2024 ......................................................................... II – 62 Gambar 2.61 Nilai SPI Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021-2024...........................................II – 63 Gambar 2.62 IKM Terhadap Layanan Publik Kota Bekasi Tahun 2021-2024 ....................... II – 64 Gambar 2.63 Penurunan Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Tahun 2019-2024 ..... II – 65 Gambar 2.64 Indeks Daya Saing Daerah Kota Bekasi Tahun 2023-2024 .............................. II – 66 Gambar 2.65 Jumlah Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi Berakhir di Tahun 2024-2027 .......................................................................................................................... II–113 Gambar 2.66 Jumlah Kebutuhan Rumah Kota Bekasi Tahun 2025-2030.............................. II–114 Gambar 2.67 Jumlah Kebutuhan Air Bersih Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030 ................ II–115 Gambar 2.68 Jumlah Timbulan Air Limbah Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030 ................. II–116 Gambar 2.69 Jumlah Kebutuhan Listrik Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030 ........................ II–117 Gambar 2.70 Jumlah Timbulan Sampah Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030 ...................... II–118 Gambar 2.71 Jumlah Kebutuhan Sekolah Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030 .................... II–118 Gambar 2.72 Jumlah Kebutuhan Sarana Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030...................................................................................................................................... II–119 Gambar 2.73 Capaian Kinerja Pendapatan Kota Bekasi Tahun 2019-2024 .......................... II–121 Gambar 2.74 Pertumbuhan Pendapatan Kota Bekasi Tahun 2019-2024.............................. II–122 Gambar 2.75 Capaian Kinerja Belanja Kota Bekasi Tahun 2019-2024 ................................... II–123 Gambar 2.76 Pertumbuhan Belanja Kota Bekasi Tahun 2019-2024 ....................................... II–125 Gambar 2.77 Capaian Kinerja Pembiayaan Kota Bekasi Tahun 2019-2024 ......................... II–126 Gambar 2.78 Pertumbuhan Pembiayaan Kota Bekasi Tahun 2019-2024 ............................. II–128 Gambar 2.79 Proporsi Penggunaan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2019-2024 .................. II–132 Gambar 2.80 Permasalahan Pembangunan Kota Bekasi ............................................................ II–142 Gambar 2.81 Isu Global ........................................................................................................................... II–150 Gambar 2.82 Isu Nasional ....................................................................................................................... II–153 Gambar 2.83 Isu Regional Jawa Barat ................................................................................................ II–156 Gambar 2.84 Isu Strategis Kota Bekasi .............................................................................................. II–158 Gambar 2.85 Keterkaitan Isu Strategis Kota Bekasi dengan Rekomendasi KLHS RPJMD II–162 Gambar 3.1 Sasaran Visi RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045............................................. III - 1 Gambar 3.2 Sasaran Pokok RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 ....................................... III - 2 Gambar 3.3 Arah Kebijakan Tahap Pertama RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045....... III - 3 Gambar 3.4 Indikasi Intervensi dalam RPJMN Tahun 2025-2045 ......................................... III - 3 Gambar 3.5 Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ........................................................................... III - 4 Gambar 3.6 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 .......................................................................... III - 5 xiv Gambar 3.7 Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ........................................... III – 12 Gambar 3.8 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi dengan Provinsi.......................III - 16 Gambar 3.9 Penahapan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2026-2030 ............................. III - 17 Gambar 3.10 Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ................. III – 39 Gambar 3.11 Keterkaitan Gerakan Kobe dengan Asta Cita dan Jabar Istimewa ................ III – 42 Capaian-capaian tersebut, merupakan bagian kecil dari kontribusi pembangunan Kota Bekasi terhadap Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, Kota Bekasi sesuai kewenangannya diharuskan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa pemerintah daerah harus menyusun dokumen perencanaan jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta jangka pendek berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045 dimaksud sejalan dengan cita-cita Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu Kota Bekasi Maju, Berdaya I - 2 BAB I Pendahuluan Saing, Berkelanjutan, dan Ihsan. Cita-cita tersebut juga sejalan dengan tujuan pembangunan daerah, yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dilantiknya Dr. H. Tri Adhianto T, SE, MM dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2030 pada tanggal 20 Februari 2025 maka Kota Bekasi harus menyusun RPJMD Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD ini merupakan amanat dari Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama DPRD. Penyusunan RPJMD ini juga harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Adapun pedoman teknis penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045. Sesuai dengan tahapannya, tahap pertama RPJPD Kota Bekasi difokuskan pada penguatan fondasi yaitu penguatan modalitas atau sumber daya yang dimiliki oleh Kota Bekasi. Selain memedomani RPJPD, RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 juga harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Penyelarasan kinerja diutamakan untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian Asta Cita serta pencapaian Jabar Istimewa. Aspek strategis dan politis RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, antara lain:

1.Media untuk melaksanakan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi pada saat kampanye sesuai dengan kaidah perencanaan;
2.Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan dioperasionalkan dalam RKPD;
3.Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Perangkat Daerah yang menangani bidang urusan perencanaan; I - 3 BAB I Pendahuluan
4.Pedoman penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
5.Instrumen untuk mengukur ketercapaian kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan pelaksanaan otonomi daerah. Penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 juga dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, adalah pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Tahapan penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 diawali dengan persiapan penyusunan RPJMD. Selanjutnya, dilakukan pembahasan visi dan misi secara teknokratik, penyusunan rancangan awal RPJMD, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) rancangan awal RPJMD, pengajuan rancangan awal RPJMD kepada DPRD, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJMD dengan DPRD, konsultasi rancangan awal RPJMD kepada Gubernur Jawa Barat, penyusunan rancangan RPJMD, musrenbang RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD, reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD, pembahasan rancangan peraturan daerah dengan DPRD, evaluasi rancangan peraturan daerah RPJMD dan penetapan. Dengan demikian, RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi panduan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan. I - 4 BAB I Pendahuluan 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, antara lain:
1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
7.Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866); I - 5 BAB I Pendahuluan
8.Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
9.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
17.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); I - 6 BAB I Pendahuluan
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
26.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; I - 7 BAB I Pendahuluan
28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
29.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor xx, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor xx);
31.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
32.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
33.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7); dan
34.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12). 1.3 HUBUNGAN ANTARDOKUMEN PERENCANAAN Rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Artinya bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun dengan memedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dokumen perencanaan lainnya dapat berupa dokumen perencanaan pada jenjang di atasnya ataupun dokumen sektoral lainnya yang setara dengan dokumen yang disusun dalam konteks kota. I - 8 BAB I Pendahuluan Pedoman utama dalam penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045. Muatan RPJPD yang dipedomani yaitu arah kebijakan dan sasaran pokok tahap pertama. Dokumen lainnya yang dipedomani yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2024-2044. Tujuan memedomani RTRW ini yaitu untuk menyelaraskan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana strategis kota ke dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Dokumen perencanaan jangka menengah yang juga harus dipedomani yaitu RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Kedua dokumen tersebut perlu diakomodasi dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 terutama berkaitan dengan isu strategis, tujuan dan sasaran, program prioritas, strategi, dan arah kebijakan pembangunan dari masing-masing dokumen tersebut. Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 (diolah) Selain dokumen di atas, penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 juga harus memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2020-2024 sebagai bagian masukan dalam perumusan Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berisi tentang daya dukung dan daya tampung I - 9 BAB I Pendahuluan lingkungan, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan rekomendasi isu strategis juga perlu diakomodasi dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini. RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 juga memiliki keterkaitan dengan Renstra PD dan RKPD. RPJMD akan memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD Tahun 2025-2029. Selain itu, RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahun hingga tahun 2030. 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan pedoman perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah:
1.Memberikan gambaran umum Kota Bekasi dalam mengoptimalkan potensi dan peluang sebagai modalitas pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2029;
2.Mengoperasionalkan visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi sesuai dengan kaidah perencanaan sehingga tersusun tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
3.Menjamin keselarasan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025- 2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
4.Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
5.Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun hingga tahun 2030. I - 10 BAB I Pendahuluan 1.5 SISTEMATIKA RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ditulis dengan sistematika sebagai berikut: Kota Bekasi menjadi salah satu kota yang memiliki perkembangan yang sangat pesat. Daerah yang dulunya hanya berupa sawah, saat ini telah disulap menjadi kota dengan berbagai infrastruktur yang sangat memadai. Kota Bekasi sudah dilintasi berbagai transportasi publik seperti kereta Commuter Line, LRT serta berbagai transportasi umum lainnya. Selain itu, keberadaan jalan tol juga makin menunjang mobilitas masyarakat. Mobilitas masyarakat yang tinggi di Kota Bekasi tercermin dari kegiatan komuter di Metropolitan Jakarta. Pada tahun 2023, terdapat 258.759 kegiatan komuter yang memasuki Kota Bekasi dari daerah-daerah lainnya di Metropolitan Jakarta. Kegiatan komuter tersebut terutama berasal dari Kabupaten Bekasi (55,2 persen) dan Kota Administrasi Jakarta Timur (20,3 persen). Tingginya komuter yang masuk di Kota Bekasi menunjukkan bahwa Kota Bekasi saat ini sudah menjadi kota tujuan bekerja/pendidikan bagi daerah-daerah di sekitarnya. Secara geografis Kota Bekasi merupakan daerah perbatasan di Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi DKI Jakarta yang berada pada 106º48’28= - 107º27’29= Bujur Timur dan 6º10’6= - 6º30’6= Lintang Selatan. Kota Bekasi terdiri atas 12 kecamatan dan 56 kelurahan, II - 2 BAB II Gambaran Umum Daerah memiliki luas wilayah sekitar 213,1174 km² atau 21.311,74 ha, dengan batas administrasi sebagai berikut: ▪ Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi; ▪ Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok; ▪ Sebelah Barat : Provinsi Daerah Khusus Jakarta; dan ▪ Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi. Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Bekasi Sumber: Analisis GIS, 2021 Secara fisik geografis, ketinggian wilayah di Kota Bekasi menunjukkan variasi yang cukup signifikan, berkisar antara 28 hingga 110 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kota Bekasi dialiri 3 sungai utama yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter, beserta anak- anak sungainya. Sungai Bekasi mempunyai hulu di Sungai Cikeas yang berasal dari gunung pada ketinggian kurang lebih 1.500 meter dari permukaan air. Limpasan air permukaan di setiap kecamatan di Kota Bekasi rata-rata sekitar 33,92 juta m³/tahun. Penggunaan lahan Kota Bekasi didominasi oleh permukiman teratur (perumahan) dan permukiman tidak teratur yang dibangun secara individu. Permukiman teratur yang dikembangkan developer banyak dikembangkan di Kota Bekasi dengan tingkat kepadatan cukup tinggi yang memanfaatkan potensi aksesibilitas jalan arteri dan kolektor primer yang II - 3 BAB II Gambaran Umum Daerah strategis untuk menampung limpahan penduduk yang bekerja di Jakarta dan di kota-kota sekitar Kota Bekasi. Penggunaan lahan terbangun lainnya diperuntukkan untuk kawasan komersial, industri, fasilitas pelayanan umum, kawasan campuran, pemerintahan, perkantoran dan infrastruktur pendukung kegiatan perkotaan. B. Potensi Pengembangan Wilayah Dalam konteks Nasional, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Bekasi merupakan bagian Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat). Kota Bekasi juga merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yang dalam peraturan tersebut dijelaskan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan berskala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Dan Cianjur, kedudukan Kota Bekasi dalam konteks Jabodetabekpunjur, Kawasan Perkotaan Bekasi memiliki fungsi utama sebagai: a) pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan; b) pusat perdagangan dan jasa skala regional; c) pusat pelayanan kesehatan; d) pusat pelayanan pendidikan tinggi; e) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan f) pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara. Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 – 2042, Kota Bekasi diarahkan sebagai PKN yang memiliki peran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala interNasional, Nasional atau beberapa provinsi yaitu Kawasan Perkotaan Bodebek. Selain itu, Kota Bekasi juga diarahkan untuk menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor perdagangan, jasa dan industri padat tenaga kerja. Adapun berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW Kota Bekasi Tahun 2024-2044, Kota Bekasi diarahkan sebagai tempat hunian dan usaha kreatif yang II - 4 BAB II Gambaran Umum Daerah nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam rencana struktur ruang, sistem pelayanan perkotaan Kota Bekasi yaitu:

(1)Penetapan PPK, yang berada di koridor Jalan Sudirman-Juanda-Cut Meutia-Ahmad Yani, koridor Jalan Siliwangi-Jalan Pekayon Jaya-Jalan Perjuangan-Jalan Noer Ali-Jalan Muchtar Thabrani dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pusat perdagangan dan jasa, pusat hiburan dan rekreasi dinamakan Central Business District (CBD) Kota Bekasi.
(2)Penetapan SPPK meliputi:
1. a.SPPK Pondokgede berada di sekitar Kelurahan Jatiwaringin mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, Jatibening Baru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur dengan fungsi pusat pemerintahan skala kecamatan, perdagangan skala grosir dan retail berkelompok, pusat jasa dan pusat pendidikan;
2. b.SPPK Bekasi Utara berada di sekitar di Kelurahan Perwira mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Kaliabang Tengah, Harapanjaya, Perwira, Teluk Pucung, Harapanbaru, Margamulya dengan fungsi pusat pemerintahan skala kecamatan, pusat permukiman, pusat perdagangan dan jasa;
3. c.SPPK Jatisampurna berada di sekitar Kelurahan Jatikarya mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jatisampurna, Jatirangga, Jatiraden, Jatikarya, Jatiranggon dengan fungsi pelayanan utama sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan, pusat permukiman skala besar, pusat perdagangan dan jasa;
4. d.SPPK Mustikajaya berada di sekitar Kelurahan Pedurenan mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Mustikajaya, Mustikasari, Pedurenan, Cimuning dengan fungsi pusat pemerintahan skala kecamatan, pusat industri dan jasa pergudangan, pusat permukiman skala besar, pusat prasarana persampahan (TPST DKI Bantargebang).
(3)Penetapan PPL yang merupakan pusat pelayanan pemerintahan dan perdagangan dengan skala pelayanan kelurahan dan/atau lingkungan perumahan tersebar di seluruh kecamatan. Berdasarkan uraian di atas, lokasi Kota Bekasi yang strategis kemudian menyebabkan tingkat persaingan penggunaan lahan menjadi sangat tinggi. Dampak langsung dari tingginya penggunaan lahan adalah semakin langkanya ketersediaan lahan untuk pengembangan kota. Kerapatan bangunan pada tingkat sedang dan tinggi di Kota Bekasi berubah dari sekitar 54 persen pada tahun 2001 menjadi 73 persen pada tahun 2021 (Dewi, Taryana dan Astuti, 2023). II - 5 BAB II Gambaran Umum Daerah Hal ini mengindikasikan bahwa kawasan terbangun di Kota Bekasi berkembang dengan sangat tinggi. Penggunaan lahan yang tinggi juga berdampak pada meningkatnya harga lahan di Kota Bekasi. Keterbatasan lahan disertai dengan tingginya harga lahan menjadi tantangan utama dalam hal penyediaan lahan untuk kebutuhan pelayanan publik. C. Potensi Sumber Daya Alam Dengan karakter perkotaan yang dominan, potensi sumber daya alam yang ada di Kota Bekasi sangat terbatas. Potensi sumber daya alam tersebut seperti pertambangan gas dengan luas kurang lebih 3,44 ha yang terletak di Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna. Sumber daya air di Bekasi sangat vital, terutama untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat dan sektor pertanian. Kota Bekasi terletak pada zona Cekungan Air Bawah Tanah Bekasi Karawang dan pada 3 Daerah aliran Sungai (DAS) utama, yaitu DAS Bekasi, DAS Sunter, dan DAS Cakung. Potensi imbuhan air tanah bebas pada Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Bekasi Karawang adalah sebesar 47,0256 m3/detik. Potensi air permukaan (Sungai Bekasi) yang dapat diandalkan di Kota Bekasi saat ini adalah 9.16 m3/detik namun dengan adanya tambahan pasokan dari Jatiluhur melalui Saluran Induk Tarum Barat debit yang diandalkan dapat mencapai 44,62 m3/detik. Di sisi lain, tanah di Kota Bekasi sebagian besar merupakan tanah aluvial yang terbentuk dari endapan sungai seperti Sungai Bekasi dan Sungai Cikarang. Tanah aluvial cenderung subur, gembur, dan kaya bahan organik, sangat cocok untuk tanaman pangan, terutama padi. Namun, konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, seperti perumahan dan kawasan industri, menyebabkan penurunan kualitas tanah dan berdampak negatif bagi ketahanan pangan. Pemerintah Kota Bekasi telah menerapkan kebijakan zonasi untuk melindungi lahan pertanian yang masih ada. Sebagian lahan di pinggiran (terutama Bekasi Timur dan Selatan) masih bisa dikembangkan untuk pertanian. Kondisi ini perlu didukung dengan kebijakan pertanian perkotaan (urban farming) untuk mendukung ketahanan pangan kota seiring dengan alih fungsi lahan yang tidak bisa dihindari. D. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daya dukung air merupakan kemampuan sumber daya air untuk memenuhi suatu kebutuhan dengan meninjau besarnya ketersediaan air. Hasil analisis potensi ketersediaan air II - 6 BAB II Gambaran Umum Daerah di Kota Bekasi dengan menggunakan data ketersediaan berdasarkan data SK.147/2023, luasan tata guna lahan eksisting dan luasan guna lahan pola ruang RDTR Kota Bekasi, ketersediaan air tahun 2022 sebesar 130.844.849,84 m³/tahun. Gambar 2.2 Kebutuhan dan Ketersediaan Air Bersih Kota Bekasi Tahun 2022 Sumber: Laporan KLHS RPJMD, 2024 (diolah) Dengan kebutuhan air Kota Bekasi sebesar 301.284.051,97 m³/tahun, maka terdapat selisih yang cukup besar yaitu mencapai 170.456.164,16 m³/tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa daya dukung air/ketersediaan air pada tahun 2022 secara keseluruhan sudah melampaui ambang batas. Jika dilihat dari luasannya, luas wilayah yang belum melampaui ambang batas yaitu sebesar 1.560,61 ha sedangkan luas wilayah yang sudah melampaui sebesar 19.742,98 ha. II - 7 BAB II Gambaran Umum Daerah Gambar 2.3 Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kota Bekasi Tahun 2022 Sumber: Laporan KLHS RPJMD, 2024 (diolah) Luas sawah eksisting di Kota Bekasi yaitu seluas 276,78 ha. Dengan asumsi 1 kg = 1300 kkal, maka ketersediaan pangannya sebesar 2.610.799.620,01 kkal/tahun. Dari hasil perhitungan, kebutuhan pangan Kota Bekasi terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk. Selisih ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan di Kota Bekasi tahun 2022 dengan sebesar 2.030.095.735.379,97 kkal. Hal ini mengindikasikan bahwa status daya dukung pangan Kota Bekasi sudah terlampaui. E. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Sumber daya energi, air dan pangan terus menjadi hal krusial dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, mengatasi permasalahan global terkait kelaparan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi serta untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Ketiga elemen tersebut yaitu energi, air dan pangan membentuk suatu hubungan yang saling berkaitan, kemandirian pangan sangat bergantung dengan ketersediaan sumber daya air dan ketersediaan air digunakan untuk menghasilkan sebagian besar bentuk energi. Permintaan ketiganya meningkat pesat pada kondisi sekarang sehingga perlu dipastikan bahwa pengelolaan energi, air dan pangan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk menyeimbangkan kebutuhan hidup manusia dan alam. Khususnya di Kota Bekasi, terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam upaya dukungan terhadap ketahanan energi, air dan kemandirian pangan, seperti Indeks Ketahanan Pangan, prevalensi II - 8 BAB II Gambaran Umum Daerah ketidakcukupan konsumsi pangan, akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum dan beberapa indikator lainnya. Ketahanan energi merupakan kemampuan ekonomi untuk menjamin ketersediaan pasokan sumber daya energi pada tingkat yang tidak akan mempengaruhi kinerja ekonomi (World Economi Forum, 2006). Dapat disimpulkan bahwa aspek pasokan/supply dan harga menjadi aspek utama dalam ketahanan energi. Pada konteks Kota Bekasi, ketahanan energi berkaitan dengan kemampuan pasokan energi dalam mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Bekasi. Pasokan energi di Kota Bekasi, khususnya energi listrik, dipasok dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Tawar milik PLN Nusantara Power yang terletak di wilayah Kabupaten Bekasi. Dengan kapasitas terpasang mencapai 2.290 megawatt (MW), PLTGU ini menjadi salah satu tulang punggung pasokan listrik nasional. Di Kota Bekasi sendiri, seluruh rumah tangga yang ada sudah menerima aliran listrik sehingga rasio elektrifikasinya sudah 100 persen. Selain kuantitas, kualitas pasokan energi di Kota Bekasi juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dengan konsep ramah lingkungan yang menitikberatkan pada pemanfaatan energi terbarukan. PLTGU Muara Tawar sendiri terus bertransformasi menjadi salah satu pionir dalam memproduksi hidrogen hijau. Produksi ini dengan menggunakan sumber dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terdapat di area pembangkit. Pemerintah Kota Bekasi juga terus berkomitmen untuk mendukung pemanfaatan energi terbarukan. Hal ini ditandai dengan akan dimulainya kembali proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Bantargebang. PLTSa ini diharapkan akan menjadi solusi jangka panjang untuk mengolah 1.800 ton sampah harian yang dihasilkan. Selain untuk mengurangi volume sampah, keberadaan PLTSa akan memperkuat pasokan listrik di Kota Bekasi dan tentu akan berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Mengingat tumpukan sampah berkontribusi dalam pelepasan gas metana yang berpengaruh pada perubahan iklim. Dari sisi ketahanan pangan, meskipun status daya dukung pangan Kota Bekasi sudah terlampaui, namun kinerja Kota Bekasi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya menunjukkan peningkatan. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang diterbitkan Badan Pangan Nasional, IKP Kota Bekasi tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2022. IKP Kota Bekasi ini bahkan berada pada peringkat kedua secara Nasional setelah Kota Denpasar. Capaian ini mencerminkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota II - 9 BAB II Gambaran Umum Daerah Bekasi melalui program-program untuk meningkatkan produksi pangan lokal, diversifikasi pangan, dan aksesibilitas terhadap pangan yang berkualitas menunjukkan keberhasilan. Selain itu, upaya dalam memperkuat infrastruktur dan sistem distribusi pangan juga memainkan peran penting dalam meningkatnya IKP. Gambar 2.4 IKP Kota Bekasi Tahun 2022-2024 Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025 (diolah) Meskipun IKP Kota Bekasi sudah tinggi, namun capaian tersebut perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan. Hal ini sebagai antisipasi mengingat penyediaan pangan di masa depan akan semakin kompleks di tengah ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim yang makin nyata. Gambar 2.5 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025 (diolah) II - 10 BAB II Gambaran Umum Daerah Meskipun IKP Kota Bekasi sudah tinggi, namun masih ada prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, yaitu proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Angka Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir masuk dalam kategori rendah, bahkan di tahun 2024, angkanya hanya 2,04 persen, lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat yang mencapai 6 persen. Angka 2,04 persen tersebut maknanya adalah hanya sekitar 2 dari setiap 100 orang yang tidak mendapatkan cukup kalori dari makanan setiap harinya untuk menjalankan aktivitas normal dan hidup sehat. Sementara dari sisi ketahanan air, Asian Development Bank (2016) mendefinisikan ketahanan air yaitu keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air. Kondisi sumber daya air di Kota Bekasi dapat dilihat berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Secara akses terhadap sumber air minum layak, Kota Bekasi memiliki nilai persentase lebih tinggi dibandingkan akumulasi persentase Provinsi Jawa Barat. Gambar 2.6 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah) Berdasarkan data dari PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi, pada tahun 2024 tercatat volume air yang disalurkan sebanyak 4.174.121 m³ dengan nilai nominal sebesar 38,2 juta rupiah. Sumber air baku yang digunakan selama ini berasal dari Kali Bekasi. Namun karena kondisi air baku dari Kali Bekasi sudah tidak lagi memadai, Pemerintah Kota Bekasi berupaya II - 11 BAB II Gambaran Umum Daerah memanfaatkan air Kalimalang untuk menjamin pasokan air bersih yang lebih berkualitas bagi warga. Pembangunan Intake Siltrap dengan memanfaatkan air Kalimalang ini ditargetkan dapat memanfaatkan air sebesar 650 meter kubik per detik, dengan alokasi awal 400 meter kubik per detik. Upaya yang dilakukan ini berkat kerja sama dengan Perum Jasa Tirta (PJT) II. Infrastruktur ini juga dirancang untuk melayani sekitar 42.000 pelanggan di wilayah Bekasi Utara, Medan Satria, dan Bekasi Barat. F. Lingkungan Hidup Berkualitas Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu isu yang sangat penting di tengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah lingkungan baik sebagai dampak pembangunan maupun pertambahan jumlah penduduk. Ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kualitas lingkungan hidup yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH ini merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Mencermati kinerja IKLH Kota Bekasi dalam kurun 5 tahun terakhir terlihat bahwa hanya pada tahun 2020 yang memiliki kinerja baik dengan realisasi melebihi target. Untuk tahun 2023, nilai IKLH Kota Bekasi menurun jika dibandingkan tahun 2022 dan masuk dalam kategori <waspada=. kemudian, tahun 2024 nilai IKLH meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021, 2022 dan 2023. Akan tetapi, tahun 2024 realisasi IKLH masih di bawah target. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian mengingat jika dicermati per komponen, nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kota Bekasi yang paling rendah dibanding nilai Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air. Gambar 2.7 IKLH Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah) II - 12 BAB II Gambaran Umum Daerah Mencermati nilai komponen IKLH diatas, hal-hal yang diperlukan untuk perbaikan ke depan antara lain memperluas dan melindungi ruang terbuka hijau (RTH), menerapkan zona rendah emisi (Low Emission Zone) di kawasan padat kendaraan, mendorong penggunaan transportasi publik dan kendaraan listrik, membangun dan memperluas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di permukiman, memperketat pengawasan dan sanksi terhadap pembuangan limbah cair ke sungai dan saluran umum, merevitalisasi sungai dan sempadan dengan pendekatan ekologi, mengembangkan kota secara vertikal, bukan horizontal untuk mengurangi tekanan lahan, dan menginisiasi program insentif konservasi, seperti pajak rendah untuk lahan yang dipertahankan sebagai RTH atau lahan pertanian. Gambar 2.8 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Layanan Sanitasi yang Dikelola Secara Aman Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah) Akses sanitasi aman merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Akses sanitasi layak dan aman menjadi prioritas dalam kebijakan infrastruktur dasar di kota-kota berpenduduk masif, salah satunya seperti Kota Bekasi. Dibandingkan kota sekitar Jakarta lainnya yang berada di Jawa Barat, Kota Bekasi memiliki penurunan persentase akses sanitasi aman dengan gap yang cukup tinggi. Untuk dapat meningkatkan kembali persentase rumah tangga menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, Pemerintah Kota Bekasi perlu untuk melakukan beberapa langkah penting, seperti membangun dan memperluas infrastruktur sanitasi layak, seperti jamban sehat, septic tank kedap, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, meningkatkan kampanye kesadaran tentang pentingnya sanitasi aman dan II - 13 BAB II Gambaran Umum Daerah dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dalam penyediaan layanan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan sebagainya. Gambar 2.9 Persentase Sampah Terangkut ke TPA Tahun 2020-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah) Seiring dengan pertambahan penduduk dan aktivitas perkotaan yang makin tinggi, timbulan sampah yang dihasilkan di Kota Bekasi cenderung makin besar. Sementara kapasitas tampung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) makin terbatas. Berdasarkan analisis dalam RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, timbulan sampah di Kota Bekasi mencapai 6.568.075 m³/hari di tahun 2023. Dengan jumlah timbulan sampah yang besar tersebut, tidak seluruhnya terangkut ke TPA. Hanya 64,96 persen sampah yang dapat diangkut ke TPA Sumur Batu. Upaya penanganan sampah di Kota Bekasi memerlukan pendekatan yang terpadu. Maksudnya adalah, diperlukan penggunaan teknologi yang mampu mengolah sampah menjadi energi, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah memperkuat layanan persampahan, dan penguatan melalui regulasi beserta penegakan yang lebih tegas akan regulasi tersebut. G. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. II - 14 BAB II Gambaran Umum Daerah Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrem dan gelombang panas. Gambar 2.10 Iklim Kota Bekasi Sumber: https://id.weatherspark.com (diakses 1 Februari 2025) Berdasarkan klasifikasinya, Kota Bekasi didominasi jasa ekosistem sangat rendah sebesar 15.912,33 ha atau 74,69 persen, untuk jasa ekosistem pengaturan iklim rendah sebesar 4.787,67 ha atau 22,47 persen, jasa ekosistem pengaturan iklim sedang sebesar 475,24 ha atau 2,23 persen dan jasa ekosistem pengaturan iklim tinggi sebesar 128,35 ha atau 0,60 persen. Terkait dengan penanganan perubahan iklim, Pemerintah Kota Bekasi aktif mengembangkan Program Kampung Iklim sejak tahun 2023. Masyarakat di 29 RW terlibat dalam aksi adaptasi (penghijauan, pengelolaan sampah/plastik, komposting) dan mitigasi (pengurangan emisi karbon). Kota Bekasi juga menempatkan pembangunan sistem drainase ekologis berupa sumur resapan, kolam retensi, ruang terbuka hijau, dan konsep sponge city. Selain itu, pendekatan seperti Ekosistem–Berdasarkan Pengurangan Risiko Bencana (Eco‑DRR) dan solusi alamiah (Nature-Based Solutions) akan lebih diperkuat dengan grey infrastructure agar efektif. Komitmen Kota Bekasi ini juga tercermin dari mulai diterapkannya indikator Penurunan Emisi GRK sebagai tolak ukur aksi penanganan perubahan iklim. Hingga tahun 2024, data Penurunan Emisi GRK belum tersedia. Namun demikian, upaya-upaya yang telah dilakukan diharapkan dapat diukur sehingga intervensi ke depan agar lebih tepat. II - 15 BAB II Gambaran Umum Daerah Berkaitan dengan bencana, identifikasi risiko bencana merupakan langkah penting dalam upaya untuk merencanakan daerah. Hal ini dapat menjadi acuan dalam menjalankan manajemen risiko selanjutnya baik terkait perencanaan maupun perumusan kebijakan dan aksi. Untuk melihat gambaran dan kondisi risiko bencana itu dapat menggunakan Indeks Risiko Bencana (IRB) yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Gambar 2.11 IRB Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: BNPB dan Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah) Tren IRB Kota Bekasi dalam kurun 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan dan pada tahun 2024 masuk dalam kategori <sedang=. Meski demikian, di antara kota di sekitar Jakarta, IRB Kota Bekasi termasuk paling tinggi. Jika dicermati per bencana, risiko bencana yang cukup besar yaitu terkait bencana banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Gambar 2.12 Indeks Penanggulangan Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2021-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah) II - 16 BAB II Gambaran Umum Daerah Sebagai salah satu kota di sekitar Jakarta, penurunan IRB Kota Bekasi memiliki dampak yang penting dalam konteks mitigasi risiko bencana regional. Dengan menurunnya IRB, Kota Bekasi dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi berbagai bencana alam yang mungkin terjadi. Meskipun demikian, Kota Bekasi masih memerlukan upaya-upaya lanjutan dalam memperkuat infrastruktur, meningkatkan sistem peringatan dini, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip mitigasi risiko bencana dalam perencanaan pembangunan. Wilayah perkotaan yang cukup padat, menjadikan Kota Bekasi mempunyai risiko kebakaran yang cukup tinggi. Risiko itu dapat diminimalkan yang tercermin dari Indeks Penanggulangan Kebakaran yang cenderung meningkat per tahunnya. Tahun 2024 bahkan realisasi lebih tinggi dibandingkan dengan target. Berbagai kegiatan guna pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran perlu terus ditingkatkan agar nilai Indeks Penanggulangan Kebakaran makin meningkat. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi terkait dengan penanganan kebakaran terletak pada kapasitas SDM dan kualitas sarana prasarana yang dimiliki. Gambar 2.13 Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2021-2023 Sumber: Data.go.id, Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah) Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Secara garis besar pembagian kelas tingkat ketahanan daerah: Indeks <=0,4 adalah rendah; Indeks 0,4 – 0,8 adalah sedang; serta indeks 0,8 – 1 adalah tinggi. Kota Bekasi berhasil meningkatkan 0,14 poin IKD dalam kurun waktu 3 tahun, meskipun tetap berada dalam kategori sedang. Terlebih Kota Bekasi masih berada jauh di bawah Kota II - 17 BAB II Gambaran Umum Daerah Bogor. Untuk dapat meningkatkan indeks ketahanan daerah, pemerintah kota perlu untuk melibatkan kolaborasi multisektor, mengingat penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan sendiri. Selain itu, penting untuk dapat mengembangkan infrastruktur sistem drainase yang baik, mendorong penggunaan material bangunan tahan gempa serta ramah lingkungan, atau menerapkan kebijakan pengelolaan limbah dan sampah yang lebih baik untuk mengurangi polusi dan dampak lingkungan lainnya. 2.1.1.2 ASPEK DEMOGRAFI A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Pada tahun 2024 penduduk Kota Bekasi berdasarkan hasil proyeksi dari SP2020 diperkirakan sebanyak 2,64 juta jiwa. Populasi penduduk terbesar berada di Kecamatan Bekasi Utara yang dihuni sekitar 13,24 persen penduduk, diikuti Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Jatiasih, masing-masing 10,83 persen dan 10,22 persen. Sedangkan Kecamatan dengan populasi terkecil adalah Kecamatan Bantargebang dengan jumlah penduduk sekitar 4,25 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kota Bekasi periode 2020-2024 rata-rata sebesar 1,04 persen dengan laju pertumbuhan penduduk per kecamatan yang bervariasi. Terkait dengan kepadatan penduduk, sebagian besar wilayah Kecamatan di Kota Bekasi memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Dari 12 kecamatan, 9 diantaranya memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih dari 10.000 jiwa/km². Kecamatan Bekasi Barat menjadi daerah terpadat dengan tingkat kepadatan mencapai 19 ribu jiwa/km². Gambar 2.14 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kota Bekasi Sumber: BPS Kota Bekasi dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah) II - 18 BAB II Gambaran Umum Daerah Kepadatan penduduk tidak selalu berkorelasi langsung dengan jumlah penduduk, karena faktor luas wilayah juga mempengaruhi. Berdasarkan analisis kepadatan penduduk, terlihat bahwa beberapa kecamatan seperti Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Utara dan Pondok Gede memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, yaitu masing-masing sebesar 19,21; 17,88; 16,81 dan 14,56 ribu jiwa/km². Hal ini dimungkinkan karena perkembangan infrastruktur dan kegiatan ekonomi yang cukup pesat di wilayah-wilayah tersebut. B. Komposisi Penduduk Komposisi penduduk Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki selalu lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk laki-laki sebesar 1,32 juta jiwa dan perempuan 1,31 juta jiwa. Dengan demikian, angka sex ratio Kota Bekasi di tahun tersebut sebesar 100,9 yang artinya terdapat 101 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Gambar 2.15 Komposisi Penduduk Kota Bekasi Sumber: BPS Kota Bekasi, 2025 (diolah) Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur Kota Bekasi cenderung muda, dengan mayoritas penduduk berada dalam rentang usia produktif. Kelompok usia 25-39 tahun memiliki jumlah penduduk tertinggi, dengan jumlah total 658.169 jiwa, atau sekitar 24,9 persen dari total penduduk. Selanjutnya, data menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk seiring bertambahnya kelompok usia. Ini mencerminkan tren global dalam proses penuaan penduduk juga terjadi di Kota Bekasi. II - 19 BAB II Gambaran Umum Daerah C. Penduduk Komuter Kedekatan dengan Jakarta mengakibatkan banyak penduduk Kota Bekasi yang bekerja di Jakarta. Pada tahun 2023, terdapat 466.260 penduduk Kota Bekasi (19,2 persen) yang melakukan komuter ke daerah lain di Metropolitan Jakarta. Dari angka tersebut, sebagian besar yaitu 68,24 persen penduduk komuter beraktivitas di Jakarta. Di antara komuter ini, 68,3 persen adalah laki-laki, sedangkan 31,7 persen adalah perempuan. Tujuan utama dari kegiatan komuter adalah untuk bekerja yaitu sebesar 87,2 persen, sedangkan yang lainya yaitu 12,8 persen untuk menempuh pendidikan (sekolah/kuliah/kursus). Dibandingkan dengan kota lainnya di sekitar Jakarta, persentase penduduk komuter Kota Bekasi adalah tertinggi kedua setelah Kota Depok. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi menjadi salah satu tujuan utama lokasi tempat tinggal bagi penduduk komuter di Metropolitan Jakarta. Gambar 2.16 Penduduk Komuter Tahun 2023 Sumber: BPS, 2025 (diolah) Selain sebagai tempat tinggal, Kota Bekasi juga menjadi salah satu tujuan utama kegiatan komuter di Metropolitan Jakarta. Pada tahun 2023, terdapat 258.759 kegiatan komuter yang memasuki Kota Bekasi dari daerah-daerah lainnya di Metropolitan Jakarta. Kegiatan komuter tersebut terutama berasal dari Kabupaten Bekasi (55,2 persen) dan Kota Administrasi Jakarta Timur (20,3 persen). Angka komuter yang masuk ke Kota Bekasi merupakan tertinggi kedua setelah Kota Tangerang di antara kota-kota di sekitar Jakarta. Tingginya komuter masuk di Kota Bekasi menunjukkan bahwa Kota Bekasi saat ini sudah menjadi tujuan bekerja/pendidikan bagi daerah-daerah di sekitarnya. II - 20 BAB II Gambaran Umum Daerah D. Tren Demografi Proyeksi penduduk tahun 2025 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Bekasi akan berjumlah sekitar 2.648.270 jiwa dan akan bertambah menjadi sekitar 2.677.000 di tahun 2030. Dari jumlah penduduk tahun 2030 tersebut, distribusi terbesar akan berada di Kecamatan Bekasi Utara (13,3 persen), Bekasi Barat (11,9 persen), dan Bekasi Timur (11,4 persen). Kepadatan penduduk Kota Bekasi tahun 2025 diperkirakan mencapai 12,58 ribu jiwa/km² dan 12,72 ribu jiwa/km² di tahun 2030. Dari 12 kecamatan yang ada, 2 kecamatan akan memiliki kepadatan penduduk di atas 20 ribu jiwa/km². Kecamatan itu yaitu Kecamatan Bekasi Timur dan Kecamatan Bekasi Barat. Gambar 2.17 Jumlah dan Struktur Penduduk Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030 Sumber: RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, 2024 (diolah) Tren penduduk usia produktif (15-64 tahun) tahun 2025-2030 menunjukkan penurunan namun masih yang dominan dibanding penduduk usia nonproduktif. Dengan mayoritas penduduk berada dalam kelompok usia produktif, penting untuk dipastikan bahwa ketersediaan lapangan kerja serta pendidikan dan kesehatan yang berkualitas agar bonus demografi dapat memberikan dampak yang signifikan. Sementara itu, dengan adanya jumlah penduduk usia lanjut yang cenderung meningkat, perlu kiranya ada peningkatan pemenuhan kebutuhan kelompok umur tersebut dalam hal layanan kesehatan, sosial, dan fasilitas publik lainnya. II - 21 BAB II Gambaran Umum Daerah 2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.1.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI A. Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bekasi selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, Kota Bekasi menghadapi tantangan ekonomi yang serius dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif, yakni sebesar - 2,58 persen. Hal ini sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang melanda global dan mengganggu aktivitas ekonomi secara luas termasuk Kota Bekasi. Gambar 2.18 LPE Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi; BPS Provinsi Jawa Barat; BPS Provinsi Banten, 2025 (diolah) Setelah terkontraksi cukup dalam, LPE Kota Bekasi di tahun-tahun berikutnya selalu menunjukkan peningkatan bahkan pada tahun 2024 mencatat pertumbuhan sebesar 5,19 persen. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni dengan capaian sebesar 5,43 persen, namun pada tahun 2024, capaian ini juga melebihi LPE Kota Bogor (5,15 persen) serta Provinsi Jawa Barat (4,95 persen) dan Nasional (5,03 persen). Namun jika dibandingkan dengan kota lain di sekitar Jakarta, LPE Kota Bekasi telah berhasil melampaui LPE Kota Tangerang (5,04 persen) dan Kota Tangerang Selatan (5,02 persen). Secara keseluruhan, meskipun LPE Kota Bekasi mengalami fluktuasi namun kota ini berada dalam posisi yang cukup kompetitif dibandingkan dengan kota lainnya di sekitar Jakarta. Perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi antarkota menunjukkan pentingnya faktor- faktor lokal dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi juga sejalan dengan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi dan Nasional. Ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan sinergi antara kebijakan pemerintah II - 22 BAB II Gambaran Umum Daerah di tingkat lokal, provinsi, dan Nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. B. Pengentasan Kemiskinan Upaya pengentasan kemiskinan di Kota Bekasi cenderung berkorelasi positif dengan kinerja LPE yang dicapai. Maksudnya yaitu, jika LPE Kota Bekasi menunjukkan peningkatan maka angka kemiskinan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa salah satu upaya menurunkan angka kemiskinan yaitu dengan meningkatkan LPE melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dan potensial. Gambar 2.19 Angka Kemiskinan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi; BPS Provinsi Jawa Barat; BPS Provinsi Banten, 2025 (diolah) Pada tahun 2020, angka kemiskinan Kota Bekasi mengalami kenaikan yaitu mencapai 4,38 persen. Penyebab utama kenaikan ini terkait dengan dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu banyak sektor ekonomi dan menyebabkan hilangnya pekerjaan serta pendapatan masyarakat. Pada tahun-tahun berikutnya, upaya-upaya untuk menurunkan angka kemiskinan terus dilakukan. Realisasi pada tahun 2021-2022 dan tahun 2024 mampu mencapai target penurunan yang telah ditetapkan. Hanya pada tahun 2023, target belum tercapai. Hal ini dimungkinkan oleh pengaruh dari sektor-sektor lain seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, peningkatan jumlah pengangguran, sektor pendidikan yang belum optimal, dan sebagainya. Untuk ke depannya, upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah lanjutan dengan melakukan pemetaan per kecamatan bahkan hingga ke level terendah agar intervensi penanganan kemiskinan lebih tepat sasaran. Selain itu, penanganan lintas urusan juga perlu dikedepankan agar penanganan kemiskinan lebih komprehensif. II - 23 BAB II Gambaran Umum Daerah C. Pengurangan Pengangguran Terbuka Upaya pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pada akhirnya menunjukkan kinerja yang positif di tahun 2024. Realisasi pada tahun 2024 terus melampaui target yang ditetapkan semenjak tahun 2023 dan TPT Kota Bekasi berada pada angka terendah yaitu 7,82 persen. TPT Kota Bekasi masih relatif lebih tinggi di antara kota-kota di sekitar Jakarta–meskipun lebih rendah dari TPT Kota Bogor–namun penurunan angka TPT masih tergolong stagnan dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Gambar 2.20 TPT Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi; BPS Provinsi Jawa Barat; BPS Provinsi Banten, 2025 (diolah) Jika dikorelasikan dengan LPE, pada tahun 2024 LPE Kota Bekasi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Meskipun LPE menurun, namun TPT Kota Bekasi juga mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan LPE tidak serta meningkatkan TPT. Sementara jika dikaitkan dengan tingkat kemiskinan, TPT Kota Bekasi menunjukkan korelasi yang positif. Artinya ketika tingkat kemiskinan berkurang, angka TPT pun juga menurun. Capaian penurunan TPT Kota Bekasi ini perlu untuk ditingkatkan, mengingat tren penurunannya sudah terjadi sejak tahun 2022. Hal ini dapat dimungkinkan karena berbagai faktor, seperti sudah adanya kesesuaian tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, meningkatnya daya saing tenaga kerja, meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan, dan lain sebagainya. Langkah-langkah lanjutan perlu ditingkatkan seperti: a) peningkatan keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri dan bersertifikasi; b) penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan UMKM untuk mendorong penyerapan tenaga kerja mandiri dan mengurangi ketergantungan pada sektor formal tertentu; c) perluasan investasi dan II - 24 BAB II Gambaran Umum Daerah penciptaan lapangan kerja baru melalui kemudahan perizinan dan insentif fiskal; dan d) optimalisasi penempatan tenaga kerja melalui layanan informasi pasar kerja melalui job fair. D. Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan dan pembangunan suatu daerah yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran masyarakat. IPM Kota Bekasi sejak tahun 2020 hingga 2024 terus menunjukkan kenaikan yang signifikan. Dalam konteks kota di sekitar Jakarta, capaian ini hanya dibawah capaian IPM Kota Tangerang Selatan. Gambar 2.21 IPM Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah) Peningkatan IPM Kota Bekasi dari tahun ke tahun menunjukkan adanya komitmen dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pembangunan manusia yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bekasi dan pihak terkait, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan yang lebih baik, serta peluang ekonomi yang lebih luas, kemungkinan besar telah berkontribusi dalam pencapaian ini. Meskipun demikian, perbandingan dengan kota di sekitar Jakarta menunjukkan bahwa setiap kota memiliki tantangan dan potensi pembangunan manusia yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antarwilayah dan pembelajaran bersama untuk terus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di seluruh wilayah sekitar Jakarta. II - 25 BAB II Gambaran Umum Daerah E. Pengurangan Ketimpangan Pendapatan Upaya pengurangan ketimpangan pendapatan di Kota Bekasi menunjukkan tren yang menarik. Hal ini terlihat dari nilai Rasio Gini Kota Bekasi selama periode 2020 hingga 2024 yang fluktuatif. Rasio Gini di Kota Bekasi cenderung mengalami kenaikan yang signifikan hingga tahun 2022 dan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan struktur ekonomi, ketidakseimbangan dalam distribusi lapangan kerja, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendapatan masyarakat. Pada tahun 2023, terlihat adanya penurunan sedikit dalam realisasi Rasio Gini menjadi 0,414, namun masih di atas target yang ditetapkan, Di tahun 2024, Rasio Gini Kota Bekasi meningkat menjadi 0,435. Angka peningkatan ini dapat dianggap sebagai sinyal negatif bahwa upaya-upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Kota Bekasi perlu untuk ditingkatkan. Gini Rasio Kota Bekasi ini juga tidak berpengaruh signifikan dengan LPE. Maksudnya adalah, pada saat LPE Kota Bekasi mengalami peningkatan, Rasio Gini juga meningkat. Namun pada tahun 2023, LPE mengalami peningkatan tetapi Rasio Gini mengalami penurunan. Bahkan di tahun 2024, LPE Kota Bekasi yang mengalami penurunan, Rasio Gini mengalami peningkatan. Gambar 2.22 Rasio Gini Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi; BPS Provinsi Jawa Barat; BPS Provinsi Banten, 2025 (diolah) Untuk itu, langkah-langkah lanjutan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan semakin perlu diperkuat untuk mengembalikan kestabilan dalam distribusi pendapatan. Hal ini penting mengingat pengurangan ketimpangan pendapatan merupakan tujuan penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik. II - 26 BAB II Gambaran Umum Daerah 2.1.2.2 KESEHATAN UNTUK SEMUA A. Kualitas Kesehatan Salah satu cerminan hasil pembangunan bidang kesehatan yaitu dengan melihat Indeks Kesehatan. Indeks ini dibentuk dari Indikator Usia Harapan Hidup (UHH) yang mencerminkan harapan hidup rata-rata individu dalam suatu wilayah. Angka UHH sendiri minimal 20 tahun dan maksimal 85 tahun. Gambar 2.23 Indeks Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah) Indeks Kesehatan Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat dan cenderung melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan Indeks Kesehatan yang terjadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, selain karena adanya peningkatan UHH, di sisi lain adanya program-program pemerintah di bidang kesehatan juga dapat membantu meningkatkan indeks tersebut. Faktor-faktor lain seperti pola hidup sehat, serta kondisi lingkungan berkontribusi terhadap peningkatan angka tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam memenuhi aspek kesehatan warganya telah berlangsung dengan cukup baik. UHH Kota Bekasi dibandingkan dengan kota di sekitar Jakarta seperti Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, terlihat bahwa Kota Bekasi relatif memiliki UHH yang lebih tinggi. Sejak tahun 2023 hingga tahun 2024, Kota Bekasi memiliki UHH tertinggi dengan 76,14 tahun, diikuti oleh Kota Tangerang Selatan dengan 75,80 tahun. II - 27 BAB II Gambaran Umum Daerah Gambar 2.24 UHH Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah) Perbandingan UHH ini memberikan gambaran bahwa Kota Bekasi menunjukkan kualitas kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan kota lainnya di sekitar Jakarta. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik, infrastruktur kesehatan yang lebih berkembang, dan efektifnya program-program kesehatan yang dijalankan di Kota Bekasi. Namun demikian tantangan ke depan yaitu terkait dengan kolaborasi antara Pemerintah Kota Bekasi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain untuk bersama-sama berkontribusi pada perbaikan kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan. B. Penanganan Stunting Stunting merupakan salah satu isu Nasional dan juga Kota Bekasi yang mendapat perhatian serius dalam 5 tahun terakhir. Angka persentase stunting yang tinggi menunjukkan adanya masalah serius dalam pemenuhan gizi pada anak-anak. Stunting pada dasarnya terjadi diakibatkan berbagai macam faktor tidak hanya persoalan gizi semata. Faktor lainnya disebabkan oleh usia dini pernikahan, lingkungan yang tidak sehat hingga pola asuh terhadap anak. Selama periode tahun 2020-2024, Kota Bekasi berhasil menurunkan angka stunting cukup signifikan yaitu 7,46 persen. Penurunan angka stunting tersebut mencerminkan perbaikan kondisi gizi dan kesehatan anak-anak yang dilakukan secara konsisten di Kota Bekasi. Namun, tetap diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa tren penurunan ini terus berlanjut hingga mencapai zero stunting sehingga anak-anak di Kota Bekasi dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan optimal. II - 28 BAB II Gambaran Umum Daerah Gambar 2.25 Stunting Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah) Upaya pencapaian target zero stunting di Kota Bekasi tentunya memerlukan kesadaran kolektif, saling kolaborasi dari semua pihak, penyusunan strategi yang tepat komprehensif, dan bergerak dengan cepat turun ke wilayah berisiko. Beberapa hal yang menjadi tantangan penanganan stunting di Kota Bekasi seperti balita (bayi di bawah usia lima tahun) dan baduta (bayi di bawah usia dua tahun) tumbuh di dalam keluarga perokok aktif, sanitasi yang tidak layak, lingkungan rumah yang kumuh dengan ventilasi dan cahaya matahari buruk, serta pola makan yang belum dapat dikategorikan sebagai makanan sehat dan bergizi berimbang. 2.1.2.3 PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA A. Akses Pendidikan Hasil pembangunan bidang pendidikan di Kota Bekasi salah satunya tercermin dari Indeks Pendidikan yang dicapai. Indeks ini pada dasarnya dibentuk dari harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Jika di lihat tren 5 tahun terakhir, Indeks Pendidikan Kota Bekasi selalu meningkat dan melebihi target yang ditetapkan. Terjadi peningkatan realisasi sebesar 2,49 persen selama kurun waktu tahun 2020-2024 tersebut. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dari sisi partisipasi siswa. II - 29 BAB II Gambaran Umum Daerah Gambar 2.26 Indeks Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah) Gambar 2.27 HLS/RLS Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah) Meningkatnya Indeks Pendidikan Kota Bekasi berkorelasi positif dengan HLS dan RLS yang dicapainya. Maksudnya adalah kedua indikator pembentuk Indeks Pendidikan juga menunjukkan kenaikan per tahunnya. Dalam konteks kota di sekitar Jakarta, HLS dan RLS Kota Bekasi berada di peringkat ke-2 di bawah Kota Tangerang Selatan. Hal ini tentunya merupakan capaian yang baik mengingat jumlah penduduk Kota Bekasi yang terbanyak di antara kota- kota tersebut. B. Kualitas Pendidikan Kemajuan pendidikan dari sisi kualitas siswa diukur dari skor literasi dan numerasi. Kemampuan literasi merupakan kemampuan memahami dan menggunakan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Kemampuan numerasi merupakan kemampuan menggunakan prinsip matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Kemampuan literasi dan numerasi penting bagi murid di lingkungan sekolah dan masyarakat sebagai dasar II - 30 BAB II Gambaran Umum Daerah pengetahuan, pengembangan keterampilan berpikir logis dan analitis, serta bekal daya saing pada era globalisasi dan teknologi. Gambar 2.28 Skor Literasi/Numerasi Kota Bekasi Tahun 2023-2024 Sumber: Rapor Pendidikan Kota Bekasi, 2025 (diolah) Berdasarkan data di atas, kemampuan literasi dan numerasi siswa SD di Kota Bekasi sudah berada pada kategori <Baik= di tahun 2024. Sementara untuk skor literasi dan numerasi siswa SMP keduanya juga beada pada kategori <Baik= di tahun 2024. Kondisi ini memerlukan upaya berkesinambungan untuk lebih meningkatkan kualitas literasi dan numerasi siswa mengingat kemampuan ini sebagai dasar pengetahuan, pengembangan keterampilan berpikir logis dan analitis, serta bekal daya saing pada era globalisasi dan teknologi. C. Sekolah Rakyat Dalam mewujudkan prioritas nasional terkait Sekolah Rakyat, Kota Bekasi berkomitmen untuk mendukung hal itu. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat bertujuan untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, serta memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan. Adapun target pemenuhan siswa Sekolah Rakyat Menengah di Kota Bekasi yaitu sejumlah 136. Semua siswa telah siap mengikuti proses belajar di STPL Kota Bekasi. II - 31 BAB II Gambaran Umum Daerah D. Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Bekasi yang mengukur sejauh mana usaha yang dilaksanakan dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2024, skor IPLM Kota Bekasi sebesar 59,36 poin, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya meskipun masih termasuk dalam kategori yang sama yaitu <sedang=. Skor ini terendah dibandingkan dengan kota-kota di sekitar Jakarta dan nilainya hanya sedikit di atas kategori rendah (< 50). Gambar 2.29 IPLM Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah) Jika dicermati lebih dalam per unsur yang membentuk IPLM, unsur tingkat kunjungan masyarakat (UPLM 4) memiliki nilai terendah jika dibandingkan unsur lainnya. Hal ini dimungkinkan mengingat perkembangan teknologi informasi telah mengubah perilaku membaca sehingga masyarakat lebih banyak menggunakan bacaan digital dibandingkan dengan berkunjung ke perpustakaan. Untuk lebih meningkatkan angka IPLM diperlukan pendekatan lintas sektor dan partisipatif. Langkah tersebut bukan hanya membangun gedung perpustakaan, tapi juga menggerakkan warga, guru, keluarga, dan komunitas dalam budaya baca, tulis, dan berpikir kritis. Selain itu, kemajuan teknologi informasi juga memerlukan adaptasi dalam penyediaan materi bacaan yang tentu juga sudah harus diperbanyak dengan berbasis digital. 2.1.2.4 PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF Perlindungan sosial di Kota Bekasi menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang tangguh dan inklusif, memastikan setiap individu memiliki akses yang sama untuk hidup lebih II - 32 BAB II Gambaran Umum Daerah baik. Indikator untuk mengukur kinerja ini seperti cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, yang mencerminkan seberapa luas perlindungan bagi pekerja formal dan informal. Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun. Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota, jumlah kepesertaan Universal Coverange Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) Kota Bekasi tahun 2024 sebesar 433.079 peserta (33.5 persen) dari total angkatan kerja. Masih ada sekitar 858.582 tenaga kerja lagi yang belum terlindungi. Sedangkan untuk pembayaran klaim, selama periode tahun 2022- 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan Klaim Jaminan sebanyak 182.359 kasus dengan nilai jaminan sebesar Rp2.2 Triliun. Pemerintah Kota Bekasi sendiri berupaya untuk terus memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat terutama fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) Jaminan Kesehatan ini berturut-turut terus mencapai target. Jumlah penerima bantuan ini sebanyak 347.567 jiwa di tahun 2023, meningkat menjadi 383.216 jiwa di tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk melindungi warganya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Gambar 2.30 Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah) II - 33 BAB II Gambaran Umum Daerah Berdasarkan data di atas, Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan, yang menggambarkan proporsi peserta jaminan kesehatan yang memiliki akses terhadap layanan kesehatan tingkat lanjut (rujukan) seperti rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKRTL) dibandingkan dengan seluruh peserta jaminan kesehatan sudah mencapai angka 100 persen. Hal ini mengindikasikan adanya ketersediaan fasilitas kesehatan rujukan (jumlah dan sebaran rumah sakit), kualitas fasilitas kesehatan primer, kepatuhan terhadap sistem rujukan berjenjang, serta infrastruktur dan transportasi yang mempengaruhi akses fisik ke FKRTL. 2.1.2.5 BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU A. Kualitas Kerukunan Umat Beragama Kualitas kerukunan umat beragama dapat direfleksikan dari capaian indikator Indeks Kota Toleran (IKT). IKT ini pada dasarnya merupakan studi pengukuran kinerja kota, meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi dan inklusi sosial. Pengukuran IKT mengombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan konstitusi, hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM internasional dan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Gambar 2.31 Indeks Kota Toleran Kota Bekasi Tahun 2020-2023 Sumber: Setara Institute, 2024 (diolah) Kota Bekasi yang pada tahun 2023 berada pada peringkat kedua secara Nasional benar- benar hadir sebagai pelopor dan contoh sukses bahwa tata kelola pemerintahan inklusif dan ekosistem kota yang toleran dapat dikelola pada kota-kota yang memiliki luas wilayah dengan populasi penduduk yang padat. Kota Bekasi yang di tahun 2015 berada di posisi ke-93 dari 94 II - 34 BAB II Gambaran Umum Daerah kota berhasil masuk 10 besar di tahun 2020. Capaian ini menunjukkan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga toleransi beragama mengingat Kota Bekasi termasuk kota metropolitan yang masyarakatnya heterogen. Meskipun capaian IKT Kota Bekasi sudah tinggi, namun masih terdapat beberapa kejadian terkait suku, agama dan ras yang bahkan menjadi sorotan luas. Kejadian tersebut seperti bentrokan antarkelompok suku tertentu dan intoleransi dalam beragama. Karena itu, upaya untuk menjaga toleransi di Kota Bekasi masih harus ditingkatkan. Upaya itu dapat dilakukan melalui perencanaan pembangunan yang inklusif, membangun kebijakan yang promotif, mengalokasi anggaran bagi pemajuan toleransi dan inklusi, mencegah peristiwa intoleransi dan memperkuat kolaborasi dalam mengelola keberagaman, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial. B. Pembangunan Kebudayaan Kota Bekasi merupakan kota urban dan wilayah aglomerasi Jabodetabek, ia menjadi tempat tinggal bagi banyak suku bangsa lain. Hal ini membuat Bekasi memiliki budaya yang multikultural, terutama dalam hal kuliner, musik, dan ekspresi seni lainnya. Meskipun secara administratif berbeda dari Jakarta, Kota Bekasi memiliki akar budaya yang kuat dalam budaya Betawi, terutama Betawi Pinggiran (Betawi Ora). Gambar 2.32 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah) Upaya pelestarian budaya Kota Bekasi di antaranya dilakukan dengan penyelenggaraan festival budaya, lomba kesenian tradisional, dan pelatihan seni bagi generasi muda. Selain itu, II - 35 BAB II Gambaran Umum Daerah dilakukan juga pencatatan dan pelestarian warisan budaya takbenda (WBTb) seperti pencak silat tradisi Bekasi. Penyelenggaraan festival seni dan budaya memiliki keterkaitan yang erat dengan kualitas budaya suatu wilayah. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk mempromosikan, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya lokal. Keberagaman festival juga mencerminkan kekayaan dan keragaman budaya, sementara partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut mencerminkan kesadaran dan kebanggaan akan budaya mereka serta sejauh mana budaya tersebut dihargai dan dilestarikan. Jika dilihat trennya, penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Bekasi selalu melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan antusiasme dan komitmen Pemerintah Kota Bekasi dan masyarakat dalam menggelar festival seni dan budaya untuk mempromosikan dan merayakan kekayaan budaya lokal. Namun demikian, tantangan terbesar yang harus dihadapi dalam pengembangan seni dan budaya yaitu arus informasi dan pengaruh budaya luar yang masif serta gaya hidup urban dapat menggerus upaya-upaya pelestarian tersebut. Karena itu, penggalian potensi seni dan budaya serta pengembangan ekosistem yang memadai mutlak diperlukan agar seni dan budaya Kota Bekasi tetap lestari di tengah arus modernisasi. 2.1.2.6 KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF A. Perlindungan Anak Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Terdapat 5 kluster dalam KLA yaitu kluster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan dan kluster perlindungan khusus. KLA Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selalu masuk dalam kategori <nindya=. Nilai KLA berada pada angka 742,34 di tahun 2024. Capaian ini masih bisa ditingkatkan dengan meningkatkan kolaborasi pemangku kepentingan dan menerapkan pendekatan yang berbeda sehingga dapat meraih predikat <utama bahkan KLA=. II - 36 BAB II Gambaran Umum Daerah Jika dicermati lebih mendalam, pemenuhan kluster KLA Kota Bekasi cenderung menurun dan penurunan terdalam pada periode tahun 2020-2023 yaitu sebesar 25,31 persen, sebelum kemudian mulai meningkat kembali pada tahun 2024. Pada 5 tahun terakhir, pemenuhan kluster KLA Kota Bekasi menurun sebesar 19,56 persen. Hal ini mengindikasi adanya persoalan serius dan juga perlunya penanganan yang lebih tepat. Salah satu persoalan tersebut yaitu berkaitan dengan meningkatnya kasus kekerasan pada anak yang terjadi. Gambar 2.33 Pemenuhan Kluster Kota Layak Anak Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah) Penurunan Pemenuhan Kluster KLA berkorelasi dengan Indeks Perlindungan Anak Kota Bekasi yang juga menurun dari 75,54 di tahun 2021 (peringkat 1 Nasional) menjadi 73,98 di tahun 2022 (peringkat 2 Nasional). Untuk itu, diperlukan pelaksanaan strategi yang dibarengi pelaksanaan program/kegiatan yang lebih disesuaikan dengan karakteristik wilayah (level kecamatan). Kebutuhan akan pemenuhan dan perlindungan anak antara satu wilayah dengan wilayah lain tentunya akan berbeda. Karena itu, intervensi yang berbeda-beda sesuai karakteristik wilayah diharapkan lebih tepat sasaran dalam memenuhi dan melindungi anak. B. Pembangunan Kualitas Keluarga Pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dapat tercermin dari iBangga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan. II - 37 BAB II Gambaran Umum Daerah Selama kurun waktu tahun 2021 hingga 2024, pembangunan keluarga di Kota Bekasi mengalami peningkatan signifikan yaitu sebesar 12,78 poin. Dengan iBangga sebesar 64,96 di tahun 2024 menandakan bahwa pembangunan kualitas keluarga di Kota Bekasi masuk dalam klasifikasi <berkembang=. Ke depannya, Kota Bekasi diharapkan dapat terus melanjutkan upaya-upaya pembangunan yang berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga yang lebih baik sehingga dapat mencapai klasifikasi <tangguh=. Gambar 2.34 iBangga Kota Bekasi Tahun 2021-2024 Sumber: siperindu.online, 2025 (diolah) Untuk meningkatkan capaian iBangga Kota Bekasi, perlu dilakukan perkuatan dan perluasan intervensi program/kegiatan, misalnya melalui Kampung Keluarga Berkualitas. Konvergensi program/kegiatan tersebut dapat berupa peningkatan cakupan pemenuhan administrasi kependudukan, advokasi dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat, meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan termasuk keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pendampingan dan pelayanan pada keluarga yang rentan risiko kejadian stunting, meningkatkan cakupan layanan dan akses pendidikan, meningkatkan cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan, dan lainnya. C. Kualitas Gender Gender adalah perbedaan peran fungsi dan tanggung jawab tata perempuan dan laki- laki yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Untuk melihat kemajuan pembangunan gender di suatu wilayah salah satunya dapat II - 38 BAB II Gambaran Umum Daerah menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Berdasarkan gambar di bawah ini, diketahui bahwa IPG Kota Bekasi cenderung meningkat dan mencapai 94,28 pada tahun 2024. IPG semakin kecil jaraknya dengan angka 100, akan menunjukkan semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Artinya, Kota Bekasi telah berhasil meningkatkan kesetaraan pembangunan pada tahun 2024. Gambar 2.35 IPG Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah) Pencapaian IPG ini tidak serta berkorelasi positif dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG merupakan gambaran tentang sejauh mana kesetaraan gender telah tercapai dalam suatu masyarakat. Di Kota Bekasi, IKG-nya ternyata masih berada di angka 0,273 di tahun 2024. Artinya, masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan, peluang ekonomi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Upaya untuk meningkatkan kualitas gender di Kota Bekasi perlu melibatkan berbagai pihak terkait, seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Dukungan berbagai pihak tersebut untuk memastikan bahwa pengaturan komitmen, penguatan kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan sumber daya manusia dan anggaran, penguatan data terpilah, penguatan instrumen perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dan penguatan partisipasi masyarakat dapat berjalan maksimal. II - 39 BAB II Gambaran Umum Daerah D. Kualitas Pemuda dan Prestasi Olahraga Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukan strategis dalam pembangunan. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda dalam semua dimensi pembangunan perlu ditingkatkan. Sebagai kota yang mayoritas penduduknya berada pada usia produktif dan karakternya urban maka kreativitas pemuda Kota Bekasi dalam pembangunan tentunya tidak dapat diabaikan begitu saja. Gambar 2.36 Peran Komunitas Kreatif Kota Bekasi Tahun 2019-2023 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2024 (diolah) Peran komunitas kreatif di Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang signifikan sebagaimana tercermin dalam target dan realisasi yang dicapai. Target tersebut menunjukkan harapan pemerintah terhadap tingkat partisipasi dan kontribusi komunitas kreatif dalam proses pembangunan kota. Sementara realisasinya di tahun 2022 dan 2023 bahkan melebihi target. Pengembangan olahraga di Kota Bekasi menunjukkan kemajuan dengan banyaknya jumlah atlet/pelatih yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional yaitu mencapai 722 atlet/pelatih di tahun 2024. Kota Bekasi untuk ke depannya juga akan menyelenggarakan Pekan Olah Raga Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 426/Kep.36-Kesra/2025 tentang Penunjukan Tuan Rumah Bersama Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat lebih mendorong dan meningkatkan prestasi atlet/pelatih Kota Bekasi II - 40 BAB II Gambaran Umum Daerah 2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH 2.1.3.1 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA A. Kualitas Tenaga Kerja Kualitas tenaga kerja di suatu daerah dapat dilihat dari produktivitasnya yang diukur dengan persentase peningkatannya. Hal ini penting untuk diketahui karena tenaga kerja yang berkualitas akan menjadi salah satu pengungkit daya saing daerah. Gambar 2.37 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah) Peningkatan produktivitas tenaga kerja di Kota Bekasi hampir selalu mencapai target yang ditetapkan. Hanya di tahun 2020, realisasinya hanya 75 persen. Hal ini dimungkinkan karena pandemi COVID-19 berdampak pada pengurangan aktivitas tenaga kerja bahkan pengurangan tenaga kerja. B. Kualitas Beban Tanggungan Masyarakat Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Rasio ketergantungan ini bisa digunakan untuk mencari tahu tingkat beban ketergantungan penduduk di suatu wilayah. Apabila angkanya tinggi, beban ketergantungan penduduk yang belum produktif dan tidak produktif terhadap usia produktif akan semakin tinggi. II - 41 BAB II Gambaran Umum Daerah Jika dicermati Rasio Ketergantungan Kota Bekasi realisasinya relatif lebih rendah dari yang ditargetkan. Hal ini makin baik, karena beban tanggungan penduduk usia produktif menjadi tidak tinggi. Namun jika dilihat trennya, Rasio Ketergantungan Kota Bekasi cenderung meningkat. Artinya beban tanggungan penduduk usia produktif juga makin meningkat. Untuk menjaga agar Rasio Ketergantungan Kota Bekasi tetap rendah diperlukan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kualitas SDM, mendukung program antinatalitas, dan memperluas lapangan pekerjaan. Gambar 2.38 Rasio Ketergantungan Kota Bekasi Tahun 2019-2023 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan dan BPS Kota Bekasi, 2024 (diolah) C. Pengeluaran Masyarakat Pengeluaran per kapita merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat konsumsi dan kemampuan belanja masyarakat di suatu wilayah. Pengeluaran per kapita ini juga dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai dampak makin membaiknya ekonomi. Membaiknya kondisi ekonomi tersebut tentunya dipengaruhi berbagai faktor yang menyebabkan wilayah tersebut makin kompetitif dan produktif. Pengeluaran per kapita Kota Bekasi dalam kurun 5 tahun terakhir cenderung meningkat dan sangat dipengaruhi berbagai faktor. Meskipun pengeluaran per kapita Kota Bekasi berada pada peringkat kedua tertinggi setelah Kota Tangerang Selatan, upaya untuk meningkatkan kinerja itu tetap diperlukan. Penciptaan lapangan kerja baru dengan meningkatkan investasi akan mendorong penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi masyarakat. II - 42 BAB II Gambaran Umum Daerah Gambar 2.39 Pengeluaran Per Kapita Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah) 2.1.3.2 IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI A. Sektor Unggulan dan Potensial Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan PDRB maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangannya semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan PDRB maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Gambar 2.40 PDRB Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kota Bekasi, 2025 (diolah) Tren pertumbuhan PDRB Kota Bekasi menunjukkan bahwa ekonomi kota tersebut terus berkembang seiring waktu. Terdapat fluktuasi tahunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi Nasional dan global, kebijakan pemerintah, serta dinamika industri II - 43 BAB II Gambaran Umum Daerah lokal. Untuk itu, perkuatan sektor-sektor ekonomi potensial dapat menjadi strategi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Bekasi. Tabel 2.1 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Bekasi Tahun 2020-2024 LAPANGAN USAHA 2020 2021 2022 2023 2024 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,59 0,57 0,57 0,57 0,55
1. a.Pertambangan dan Penggalian - - - - - Industri Pengolahan 33,74 34,00 33,89 33,67 33,05
2. a.Pengadaan Listrik dan Gas 1,42 1,40 1,43 1,36 1,32
3. b.Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, & Daur Ulang 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 Konstruksi 11,18 11,03 10,61 10,84 10,84 Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi 22,08 21,87 21,47 20,87 20,70
4. a.Transportasi dan Pergudangan 10,09 10,05 11,11 12,12 13,00
5. b.Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 4,05 3,99 4,16 4,21 4,21
6. c.Informasi & Komunikasi 2,79 2,85 2,69 2,66 2,64
7. d.Jasa Keuangan dan Asuransi 3,13 3,22 3,19 2,97 2,98
8. e.Real Estate 1,65 1,77 1,70 1,62 1,58
9. f.Jasa Perusahaan 0,44 0,43 0,45 0,46 0,47
10. g.Administrasi Pemerintahan 1,77 1,77 1,63 1,51 1,47
11. h.Jasa Pendidikan 2,80 2,78 2,70 2,68 2,68
12. i.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,16 1,26 1,18 1,13 1,12
13. j.Jasa Lainnya 3,00 2,91 3,12 3,21 3,31 PDRB 100 100 100 100 100 Sektor yang berkontribusi besar di Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir didominasi oleh industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan. Pada tahun 2024, kontribusi masing-masing sektor itu yaitu industri pengolahan (33,05 persen), perdagangan besar dan eceran (20,70 persen), dan transportasi dan pergudangan (13,00 persen). Terdapat satu sektor yang kontribusinya tidak jauh berbeda dan berada di peringkat ke-4, yaitu konstruksi (10,84 persen). Sementara sektor lainnya kontribusinya di bawah 5 persen. Sumber: BPS Kota Bekasi, 2025 II - 44 BAB II Gambaran Umum Daerah Gambar 2.41 Sektor Unggulan Kota Bekasi Berdasarkan PDRB Tahun 2024 Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah) Dalam konteks kota di sekitar Jakarta, terdapat satu kesamaan sektor yang berkontribusi di masing-masing kota yaitu sektor perdagangan besar dan eceran. Sementara 3 sektor dominan di Kota Bekasi sangat identik dengan Kota Bogor dan Kota Tangerang. Selain sektor unggulan di Kota Bekasi seperti yang dijelaskan di atas, terdapat sektor yang memiliki laju pertumbuhan tinggi di tahun 2024 dan potensial untuk dikembangkan sebagai penopang perekonomian ke depannya. Sektor itu yaitu, jasa lainnya (8,17 persen), pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (6,97 persen), informasi dan komunikasi (6,81 persen), penyediaan akomodasi makan dan minum (6,63 persen), dan jasa pendidikan (6,26 persen). Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Bekasi Tahun 2020-2024 LAPANGAN USAHA 2020 2021 2022 2023 2024 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,35 1,44 1,63 5,52 3,70
14. b.Pertambangan dan Penggalian - - - - - Industri Pengolahan -1,19 3,13 5,00 4,58 2,96
15. c.Pengadaan Listrik dan Gas -12,88 3,37 6,83 1,10 4,79
16. d.Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, & Daur Ulang 10,48 9,43 5,00 5,23 6,97 Konstruksi -8,72 2,65 1,05 7,24 8,02 II - 45 BAB II Gambaran Umum Daerah LAPANGAN USAHA 2020 2021 2022 2023 2024 Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi -5,72 2,81 2,97 3,01 2,95
17. k.Transportasi dan Pergudangan -1,98 1,76 15,55 11,33 11,35
18. l.Penyediaan Akomodasi & Makan Minum -5,06 0,86 7,94 7,35 6,63
19. m.Informasi & Komunikasi 33,57 8,08 3,27 7,19 6,81
20. n.Jasa Keuangan dan Asuransi 0,57 3,67 -0,27 0,44 4,36
21. o.Real Estate 0,55 12,90 0,80 3,12 5,71
22. p.Jasa Perusahaan -14,21 2,20 10,13 8,64 6,05
23. q.Administrasi Pemerintahan -6,18 2,93 -0,01 0,01 5,06
24. r.Jasa Pendidikan 2,31 2,53 4,01 7,36 6,26
25. s.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial -4,87 11,54 1,79 3,99 5,77
26. t.Jasa Lainnya -2,94 1,74 11,26 9,18 8,17 KOTA BEKASI -2,58 3,22 4,96 5,43 5,19 Jika dicermati kontribusi PDRB ADHB Kota Bekasi terhadap Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung stabil diangka 4,5 persen. Pada tahun 2024 terlihat bahwa kontribusi Kota Bekasi berada di peringkat ke-6, jauh di bawah Kabupaten Bekasi (14,89 persen), Kota Bandung (13,00 persen), Kabupaten Bogor (10,92 persen), dan Kabupaten Karawang (10,85 persen). Namun masih relatif tidak jauh dari Kabupaten Bandung (5,92 persen). Kondisi ini mencerminkan bahwa Kota Bekasi masih penting dalam mendukung perekonomian Provinsi Jawa Barat. Gambar 2.42 Kontribusi PDRB ADHB Kota Bekasi Terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah) Sumber: BPS Kota Bekasi, 2025 II - 46 BAB II Gambaran Umum Daerah B. Produktivitas Ekonomi Penduduk Salah satu indikator produktivitas ekonomi penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per Kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per Kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Gambar 2.43 PDRB Per Kapita Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat dan BPS Provinsi Banten, 2025 (diolah) PDRB per Kapita Kota Bekasi cenderung menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Dalam konteks kota di sekitar Jakarta, PDRB per Kapita Kota Bekasi hanya di atas Kota Depok meskipun PDRB-nya tertinggi ke-2. Hal ini disebabkan jumlah penduduk Kota Bekasi merupakan yang terbanyak mencapai 2,6 juta jiwa di tahun 2024. Tantangan dalam upaya meningkatkan PDRB per Kapita Kota Bekasi ini yaitu mengoptimalkan sektor-sektor potensial dan menjaga laju pertumbuhan penduduk. C. Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK merupakan indikator penting dalam mengukur keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi, baik pekerja maupun pencari kerja. II - 47 BAB II Gambaran Umum Daerah TPAK Kota Bekasi tahun 2024 menunjukkan angka 65,58 persen dan berada di peringkat ke-3 di antara kota-kota di sekitar Jakarta. TPAK Kota Bekasi jika disandingkan dengan TPT menunjukkan hal yang menarik. Artinya bahwa tidak serta bahwa jika ada kenaikan TPAK akan menurunkan TPT. Gambar 2.44 TPAK Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kota Bekasi; Provinsi Jawa Barat; dan Provinsi Banten, 2025 (diolah) Kondisi TPAK Kota Bekasi di tahun 2024 merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun apabila dibandingkan dengan kota-kota di sekitar Jakarta lainnya, Kota Bekasi berada di bawah peringkat Kota Tangerang. Hal ini dapat menandakan bahwa kesempatan kerja yang tersedia di Kota Bekasi tidak sebanyak yang tersedia di Kota Tangerang, atau terdapat banyak pekerja informal yang tidak terdokumentasi dalam survei tenaga kerja. Menyikapi hal ini, Pemerintah Kota Bekasi perlu meningkatkan peluang kerja yang luas untuk dapat menyerap tenaga kerja lokal di Kota Bekasi, serta menyediakan beragam program pengembangan tenaga kerja untuk dapat menciptakan tenaga kerja berkualitas serta relevan dengan kebutuhan industri yang ada. Untuk ke depannya, kualitas tenaga kerja di Kota Bekasi perlu untuk terus ditingkatkan. Hal ini juga didasarkan pada perubahan peran Jakarta yang diarahkan sebagai kota global tentunya akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih berkualitas. Tenaga-tenaga kerja yang berkualitas ini dapat dipenuhi salah satunya dari Kota Bekasi. D. Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bekasi tidak memiliki sumber daya alam. Modal utama yang dapat diandalkan untuk meningkatkan perekonomian kota yaitu SDM. Selain sebagai modal, SDM yang besar sekaligus juga sebagai pasar yang potensial. Kondisi demikian tentunya perlu ekosistem kreatif II - 48 BAB II Gambaran Umum Daerah agar SDM yang besar dapat berperan dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bekasi. Perkembangan ekonomi kreatif Kota Bekasi dapat dilihat dari perkembangan Indeks Kota Kreatif yang dicapainya. Tahun 2023, Indeks Kota Kreatif Kota Bekasi mengalami peningkatan yang signifikan dan menduduki peringkat ke-4 diantara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Jika tahun 2021 Kota Bekasi berada di peringkat ke-15, kemudian meningkat menjadi peringkat ke-6 di tahun 2022. Sejumlah faktor pembentuk Indeks Kota Kreatif Kota Bekasi mengalami peningkatan yang signifikan. Pertama, peningkatan dalam sektor Budaya, Rekreasi & Pariwisata, menunjukkan upaya yang lebih besar dalam mempromosikan warisan budaya lokal dan destinasi pariwisata di Kota Bekasi. Selain itu, terlihat juga peningkatan dalam sektor Luaran & Pekerjaan Kreatif, Modal & Partisipasi Budaya, Tempat, Sumber Daya & Fasilitas, Pemerintah & Regulasi, Kewirausahaan, Digitalisasi & TIK, serta Aktivitas Bisnis & Ekonomi, mencerminkan komitmen yang kuat dalam memajukan sektor kreatif dan inovatif di Kota Bekasi. Gambar 2.45 Indeks Kota Kreatif Kota Bekasi Tahun 2022-2023 Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2024 Meski demikian, terdapat dua faktor yang mengalami penurunan. Pertama yaitu Transportasi & Aksesibilitas, yang menunjukkan adanya tantangan dalam memperbaiki infrastruktur transportasi dan meningkatkan aksesibilitas di Kota Bekasi. Selain itu, penurunan II - 49 BAB II Gambaran Umum Daerah juga terjadi pada sektor SDM, Talenta & Pendidikan, menandakan perlunya peningkatan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan sistem pendidikan untuk mendukung pertumbuhan sektor kreatif di masa mendatang. E. Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia didorong untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yang menekankan keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara keuntungan dan keberkahan, serta menghindari praktik yang merugikan atau eksploitatif. Untuk mendukung tujuan besar tersebut, Pemerintah Kota Bekasi sendiri telah berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada bidang perbankan syariah. Sementara dari sisi masyarakat, telah terdapat wadah organisasi (Masyarakat Ekonomi Syariah) yang juga berupaya untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder terkait untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah di Kota Bekasi. Dengan jumlah penduduk yang besar, potensi pengembangan ekonomi syariah di Kota Bekasi masih cukup besar. Hal ini juga diindikasikan dengan indikator Indeks Zakat yang pada tahun 2024 mencapai angka 0,35. Artinya pengelolaan zakat di Kota Bekasi masih dalam kategori berkembang. F. Pengembangan Inovasi Daerah Inovasi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Inovasi tersebut dapat berbentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaharuan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi dalam kurun 5 tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun 2024, Kota Bekasi berada di peringkat ke-5 Nasional di bawah Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Palembang, dan Kota Padang Panjang. Pencapaian peringkat ini menurun 2 posisi dibandingkan tahun 2023. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian agar dapat lebih II - 50 BAB II Gambaran Umum Daerah ditingkatkan terkait ekosistem inovasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan menguatkan inovasi tematik. Gambar 2.46 Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Kemendagri, 2025 (diolah) G. Kualitas Perizinan Untuk meningkatkan daya saing daerah dalam memberikan kemudahan berusaha diperlukan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat. Hal ini penting agar penanaman modal yang difasilitasi dalam bentuk kemudahan pelayanan perizinan tersebut dapat meningkatkan perekonomian. Gambar 2.47 IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah) Kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kota Bekasi cenderung semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan capaian realisasinya yang melebihi target pada tahun 2024. Namun pada tahun 2020-2023 realisasi masih di bawah target. Kondisi demikian perlu menjadi II - 51 BAB II Gambaran Umum Daerah perhatian agar birokrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan ditingkatkan sehingga lebih mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel. Selain itu, pengembangan inovasi yang berkelanjutan mutlak diperlukan agar masyarakat dapat menerima pelayanan prima. 2.1.3.3 TRANSFORMASI DIGITAL Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencerminkan ukuran tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dari suatu daerah. TIK dapat mengurangi biaya transaksi serta mempercepat pertukaran informasi dan ide pada suatu daerah sehingga meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi. Daerah yang masyarakatnya mampu memaksimalkan penggunaan TIK berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi lebih produktif. Gambar 2.48 Adopsi TIK Kota Bekasi Tahun 2022-2024 Sumber: BRIN, 2025 (diolah) Adopsi TIK ini lebih menekankan pada penggunaan telepon seluler dan internet. Skor adopsi TIK Kota Bekasi dan kota lain di sekitar Jakarta menunjukkan kesetaraan dan mendekati sempurna (nilai maksimal 5). Meskipun demikian, terdapat tantangan yang harus menjadi perhatian yaitu berkaitan dengan literasi digital masyarakat. Hal ini lebih penting mengingat literasi digital lebih cenderung pada hal-hal yang terkait dengan keterampilan teknis dan berfokus pada aspek kognitif dan sosial emosional dalam dunia dan lingkungan digital. 2.1.3.4 INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL A. Peningkatan Investasi Investasi merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi suatu wilayah. Realisasi investasi di Kota II - 52 BAB II Gambaran Umum Daerah Bekasi dalam kurun 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakpastian ekonomi atau regulasi yang kompleks. Tahun 2020, realisasi investasi di Kota Bekasi mengalami penurunan signifikan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda. Setelah meningkat di tahun 2021 dan 2022, realisasi investasi menurun kembali di tahun 2023, meskipun pada tahun 2024 realisasi investasi naik kembali dan sudah di atas target investasi. Kondisi yang fluktuatif perlu menjadi perhatian mengingat Kota Bekasi memiliki beberapa keunggulan dalam hal investasi, mulai dari potensi pasar hingga aksesibilitas yang memadai. Namun, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi investasi, yakni kawasan yang relatif sudah padat sehingga ketersediaan lahan pun semakin menipis untuk penanaman investasi baru. Gambar 2.49 Investasi dan PMTB Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan dan BPS Kota Bekasi, 2025 (diolah) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan ukuran investasi dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas produksi di suatu wilayah dalam satu tahun. PMTB di Kota Bekasi cenderung meningkat setelah pandemi Covid-19 melanda. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk menumbuhkan perekonomian melalui pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Tantangan ke depan yaitu, kondisi global yang masih bergejolak karena peperangan dapat menyebabkan aliran modal masuk terhambat. Selain itu, kebijakan yang II - 53 BAB II Gambaran Umum Daerah dapat menjamin keberlangsungan investasi sangat diperlukan agar investor yakin dengan investasinya. B. Ekspor Barang dan Jasa Kota Bekasi memainkan peran penting dalam integrasi ekonomi domestik dan global, khususnya dalam ekspor barang dan jasa. Dengan ketersediaan infrastruktur logistik dan manufaktur yang mendukung serta sektor jasa yang kompetitif, Kota Bekasi terus berupaya memperkuat daya saingnya dalam rantai pasok global serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Gambar 2.50 Nilai Ekspor Kota Bekasi Tahun 2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah) Pada tahun 2023, terjadi penurunan nilai ekspor yang terus menjauhi target. Pemerintah Kota Bekasi perlu untuk tetap berupaya meningkatkan nilai ekspor agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Penurunan nilai ekspor dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, di antaranya adalah adanya penurunan permintaan global, fluktuasi harga komoditas, nilai tukar mata uang yang kurang kompetitif, penurunan kapasitas produksi, dan lainnya. II - 54 BAB II Gambaran Umum Daerah 2.1.3.5 PERKOTAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI A. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Akses terhadap hunian layak menjadi salah satu indikator penting di suatu daerah. Rumah tangga dengan akses hunian layak, memiliki tempat tinggal yang memenuhi standar keselamatan serta kenyamanan, seperti ketersediaan air bersih, kondisi sanitasi yang baik, struktur atau kualitas bangunan yang layak, serta lingkungan yang mendukung kehidupan yang sehat. Akses terhadap hunian layak merupakan salah satu fokus program yang menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk Kota Bekasi. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Kota Bekasi rata-rata capaiannya melampaui Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun terakhir. Hanya di tahun 2021 yang capaiannya dibawah Provinsi Jawa Barat. Meski begitu, Pemerintah Kota Bekasi tetap harus mewaspadai potensi pertumbuhan permukiman kumuh yang diakibatkan dari tingginya urbanisasi yang cepat. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk terus memastikan agar ketersediaan akses infrastruktur dasar seperti sumber air minum bersih serta sanitasi tetap terpenuhi. Gambar 2.51 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah) B. Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Bekasi secara berkesinambungan berupaya untuk meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar II - 55 BAB II Gambaran Umum Daerah pelayanan prima yang ramah gender, kreatif dan mudah diakses. Dalam konteks Ke-PU-an, upaya yang dilakukan yaitu dengan terus meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang mencakup jaringan jalan, jembatan, trotoar, drainase/saluran pembuangan, polder, dan penerangan jalan umum. Berdasarkan Indeks Infrastruktur Ke-PU-an Kota Bekasi, nilai indeksnya cenderung meningkat terutama setelah pandemi Covid-19 di tahun 2021. Meskipun pada tahun itu, nilainya hanya sedikit di atas target karena adanya refocusing anggaran, namun setelahnya nilainya melonjak drastis. Pemerintah Kota Bekasi perlu tetap melakukan upaya-upaya yang konsisten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur Ke-PU-an. Upaya yang diprioritaskan terutama berkaitan dengan infrastruktur polder mengingat salah satu fungsinya dapat untuk mengendalikan banjir yang merupakan salah satu bencana yang sering melanda Kota Bekasi. Selain itu, peningkatan kerja sama dengan pemerintah wilayah perbatasan seperti Jakarta, Bogor, Depok, dan Kabupaten Bekasi maupun pihak swasta perlu dilakukan. Gambar 2.52 Indeks Infrastruktur Ke-PU-an Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah) C. Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sarana dan perhubungan untuk mendukung mobilitas penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup. Sarana dan prasarana perhubungan tersebut mencakup ruas jalan yang memenuhi II - 56 BAB II Gambaran Umum Daerah kelancaran jalan, lalu lintas, fasilitas penunjang transportasi, layanan angkutan umum massal, dan kelaikan kendaraan bermotor. Gambar 2.53 Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2021-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah) Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi yang terukur dari Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam kurun 4 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Meskipun nilai indeksnya selalu meningkat dan melebihi target, namun upaya yang berkesinambungan untuk perbaikan tetap diperlukan. Secara khusus, upaya yang perlu ditingkatkan yaitu pemasangan fasilitas lalu lintas, penempatan petugas pengatur lalu lintas, penataan median, pelebaran simpang, dan perbaikan radius serta manajemen rekayasa lalu lintas sistem satu arah (SSA). D. Kualitas Perumahan dan Permukiman Kualitas perumahan dan permukiman dipengaruhi banyak faktor yang meliputi kondisi fisik bangunan serta fasilitas dan pelayanan lain yang membuat hunian di suatu kawasan menjadi nyaman dan kondusif. Fasilitas tersebut seperti sistem penyediaan air minum, sistem penyediaan air limbah domestik, dan PSU. Sementara itu, kondisi fisik meliputi kondisi perumahan, permukiman, penataan bangunan gedung, dan kawasan perumahan serta permukiman kumuh. II - 57 BAB II Gambaran Umum Daerah Gambar 2.54 Indeks Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2021-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah) Jika dicermati gambar di atas, kualitas perumahan dan permukiman di Kota Bekasi yang direfleksikan dengan Indeks Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan menunjukkan kinerja yang belum optimal. Hal ini terlihat dari realisasi dalam kurun 4 tahun terakhir yang tidak pernah mencapai target dan bahkan mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2024. Upaya yang diperlukan Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkat kinerja ini di antaranya meningkatkan pengelolaan air bersih, menyediakan lahan untuk pembangunan PSU, dan penyusunan database ketersediaan serta kebutuhan pemenuhan PSU. E. Kualitas Penataan Ruang Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk meningkatkan penataan ruang yang teratur dan efisien, yang merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang nyaman, berkelanjutan dan berkualitas bagi masyarakat. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan harus selaras dan sesuai dengan tata ruang kota, peningkatan penataan kawasan strategis kota, peningkatan ketersediaan lahan untuk pembangunan, dan peningkatan penataan serta pemeliharaan reklame untuk menjaga estetika kota. II - 58 BAB II Gambaran Umum Daerah Gambar 2.55 Indeks Penataan Ruang Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah) Komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam penataan ruang yang tercermin dari Indeks Penataan Ruang menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2020 sampai 2023 dan melebihi target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada tahun 2023-2024 menunjukkan tren penurunan target dan realisasi. Kondisi tersebut tetap memerlukan upaya peningkatan yang berkelanjutan terutama berkaitan dengan pemenuhan RTH sebesar 30 persen dari luas wilayah dengan 20 persen merupakan RTH publik dan 10 persen merupakan RTH privat. Tantangan utama pemenuhan itu yaitu kondisi eksisting sudah merupakan area-area terbangun perkotaan dan ketersediaan lahan untuk RTH yang makin sulit untuk diupayakan. 2.1.3.6 STABILITAS EKONOMI MAKRO A. Pengendalian Inflasi Laju inflasi Kota Bekasi dari tahun 2020 hingga 2024 memberikan gambaran tentang stabilitas ekonomi dan kinerja kebijakan moneter. Target pengendalian laju inflasi ditetapkan setiap tahun untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi tertinggi di Kota Bekasi terjadi pada tahun 2022, di mana laju inflasi Kota Bekasi melonjak menjadi 5,37 persen melebihi rata-rata kota di sekitar Jakarta. Ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor- faktor seperti kenaikan harga energi atau tekanan inflasi dari sektor-sektor tertentu dalam ekonomi. Pengendalian inflasi di Kota Bekasi menunjukkan dinamika yang kompleks. Meskipun terjadi fluktuasi, upaya untuk menjaga stabilitas harga terus dilakukan dengan hasil yang bervariasi setiap tahunnya tergantung pada kondisi ekonomi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi inflasi. Kolaborasi antar perangkat daerah dalam mengendalikan inflasi sangat II - 59 BAB II Gambaran Umum Daerah diperlukan, seperti dengan meningkatkan monitoring dan evaluasi harga-harga barang pokok dan penting secara rutin, meningkatkan ketersediaan pangan, melancarkan distribusi barang, dan lainnya. Gambar 2.56 Inflasi Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah) B. Kesehatan Fiskal Daerah Derajat Otonomi Fiskal (DOF) atau Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) adalah ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah, berdasarkan ukuran tersebut dapat diketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri. DOF diformulasikan sebagai Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), yang menunjukkan kemandirian fiskal suatu daerah. Hasil analisis DOF dalam 6 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi masuk kategori <Menuju Mandiri= dengan pola hubungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat bersifat <Konstruktif=. Untuk Derajat Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Bekasi pada tahun 2020 yaitu sebesar 55,85 persen, merupakan tahun dengan rasio tertinggi pada 3 (tiga) tahun terakhir dan rasio terendah yaitu pada tahun 2023 yaitu sebesar 51,77 persen. Rata-rata Derajat Ketergantungan Keuangan Daerah dikategorikan Sangat Tinggi karena mencapai 53,97 persen (>50%). Pemerintah Daerah Kota Bekasi dapat dikatakan harus meningkatkan realisasi penerimaan PAD agar kemandirian keuangan dapat bertambah dengan tidak tergantung penerimaan daerah dari pemerintah pusat. Sementara, Derajat Kemandirian (DK) atau Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah II - 60 BAB II Gambaran Umum Daerah pusat dan pinjaman. derajat kemandirian daerah kota Bekasi bergerak relatif konstan berfluktuatif tipis dalam 6 (enam) tahun terakhir dari 40,02 persen pada tahun 2018 kemudian naik menjadi 43,86 persen di tahun 2019 kemudian turun menjadi 42,80 persen di tahun 2020, dan naik lagi menjadi 44,47 persen di tahun 2021 kemudian naik lagi menjadi 45,47 persen di tahun 2022 dan di tahun 2023 turun lagi menjadi 42,58 persen. Kriteria dari derajat kemandirian kota Bekasi ini masuk kategori <Rendah= dengan pola hubungan <Konstruktif= dalam periode ini, sedangkan derajat kemandirian provinsi Jawa Barat memiliki kriteria <Sedang= dengan pola hubungan <Partisipatif=. 2.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM 2.1.4.1 REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF A. Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi (RB) pada dasarnya merupakan strategi pelaksanaan RB dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Pada perkembangannya, RB diarahkan juga pada penanganan di hilir (RB Tematik) yang menjadi permasalahan di masyarakat. Capaian RB di Kota Bekasi dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Namun pada tahun 2022, capaiannya sebesar 66,32 dan masuk kategori <Baik=. Capaian tersebut kemudian meningkat signifikan di tahun 2023 dan 2024. Gambar 2.57 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Provinsi Jawa Barat, 2025 II - 61 BAB II Gambaran Umum Daerah Dalam rangka meningkatkan kualitas RB di Kota Bekasi pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara Roadmap RB Kota Bekasi dengan RB Jawa Barat dan RB Nasional. Sedangkan untuk peningkatan kualitas RB pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga mampu memastikan pelaksanaan RB tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih dari itu harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. B. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Pada tahun 2024, Indeks SPBE Kota Bekasi pada tahun ini memiliki indeks yang tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun pencapaiannya. Jika dibandingkan dengan kota-kota di sekitar Jakarta, Indeks SPBE Kota Bekasi hanya lebih baik dari Kota Tangerang Selatan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian mengingat tuntutan digitalisasi pelayanan publik semakin meningkat seiring gaya hidup perkotaan yang menjadi ciri khas kota metropolitan. Selain itu, perlunya sinergi pengembangan SPBE dengan smart city yang menjadi salah satu tujuan Kota Bekasi. Gambar 2.58 Indeks SPBE Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Kemenpan, 2025 (diolah) Terkait dengan kota cerdas, Kota Bekasi berhasil meraih posisi membanggakan dalam evaluasi Kota Cerdas oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Capaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai skor 3,60 pada (skala 1-4) pada II - 62 BAB II Gambaran Umum Daerah tahun 2024. Capaian ini juga menempatkan Kota Bekasi di urutan ketiga tingkat kabupaten/kota se-Jawa Barat dan peringkat ketujuh secara Nasional dalam kategori kabupaten/kota reguler. Gambar 2.59 Perkembangan Nilai Smart City Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Kemenkomdigi, 2025 (diolah) C. Pencegahan Korupsi Penilaian pencegahan korupsi di Kota Bekasi dapat dilihat melalui Indeks Pencegahan Korupsi atau Monitoring Center for Prevention (MCP). Penilaian ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya untuk memantau dan mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah sehingga dapat memperkuat tata kelola pemerintahan. Gambar 2.60 MCP Kota Bekasi Tahun 2020-2024 II - 63 BAB II Gambaran Umum Daerah Sumber: jaga.id, 2025 (diolah) Berdasarkan gambar di atas, skor MCP Kota Bekasi cenderung fluktuatif namun selalu dalam kategori baik dan sangat baik. Dengan skor 90,23 di tahun 2024, Kota Bekasi telah menunjukkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan minim risiko korupsi melalui pencegahan korupsi secara sistemik dan terdokumentasi dengan baik. Meskipun demikian, upaya peningkatan tetap diperlukan terutama pada area penerimaan daerah, area perencanaan, area penganggaran dan area pengadaan barang dan jasa. D. Integritas Kota Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah perangkat diagnostik KPK yang dapat digunakan sebagai alat ukur obyektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). Adapun kategori Indeks Integritas dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: <Rentan= untuk Indeks Integritas kurang dari 72,9; <Waspada= untuk Indeks Integritas rentang 73,0 – 77,9 dan <Terjaga= untuk Indeks Integritas lebih dari 78,0. Gambar 2.61 Nilai SPI Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021-2024 Sumber: Survei Penilaian Integritas, 2025 (diolah) Indeks Integritas Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan tren yang menurun hingga mendapatkan nilai 63,26 poin di tahun 2024. Nilai tersebut turun sebanyak 5.00 poin dari tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Bekasi saat ini berada dalam kategori <Rentan=, karena itu penting untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas Kota Bekasi, sehingga diperlukan kebijakan strategis yang mampu meningkatkan skor SPI pada tahun berikutnya. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menguatkan tata II - 64 BAB II Gambaran Umum Daerah kelola pemerintahan seperti meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan layanan publik, dan lain sebagainya. E. Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bekasi berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik bersama- sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan pelayanan publik telah mampu memberikan harapan masyarakat, salah satunya dengan melakukan survei kepuasan masyarakat. Gambar 2.62 IKM Terhadap Layanan Publik Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik di Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir realisasinya selalu memenuhi/melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini tetap perlu ditingkatkan mengingat Kota Bekasi memiliki jumlah penduduk yang besar, kebutuhan layanan publik tinggi, kompleksitas permasalahan perkotaan dan tuntutan warga tinggi terhadap kecepatan, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Upaya peningkatan yang dapat dilakukan antara lain penguatan layanan berbasis digital, pelatihan pelayanan prima dan etika kerja aparatur secara berkala, modernisasi sarana fisik pelayanan, perluasan II - 65 BAB II Gambaran Umum Daerah jaringan pelayanan, tindak lanjut cepat dan transparan atas pengaduan, dan kolaborasi dalam pemberian pelayanan. 2.1.4.2 HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL Kota Bekasi mendapatkan Penghargaan Kriteria Kota Peduli HAM pada tahun 2022 yang menjadi bentuk apresiasi yang membanggakan dikarenakan Kota Bekasi secara konsisten meraih predikat tersebut setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan komitmen Kota Bekasi dalam menjaga dan melindungi hak-hak kebebasan masyarakatnya. Kualitas keamanan dan ketertiban di suatu wilayah sangat penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelaku usaha dan masyarakat luas. Kondisi demikian tentunya dapat menunjang masyarakat untuk beraktivitas tanpa ada kekhawatiran sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitasnya. Gambar 2.63 Penurunan Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Kota Bekasi Tahun 2020-2024 Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah) Di Kota Bekasi, persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban yang menunjukkan persentase dari nilai menurunnya jumlah kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban dari tahun ke tahun konsisten membaik. Hal ini dapat dilihat dari realisasinya yang selalu melebihi target yang ditetapkan. Keberhasilan ini juga didukung dengan adanya jaminan regulasi sebagai dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban, II - 66 BAB II Gambaran Umum Daerah ketenteraman, dan perlindungan masyarakat di Kota Bekasi secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun tantangan peningkatan keamanan dan ketertiban di Kota Bekasi yaitu perlunya peningkatan langkah preventif guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif serta peningkatan kolaborasi antara penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. 2.1.4.3 KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN Penciptaan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat penting. Dalam konteks ini, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dapat dijadikan alat untuk memahami kondisi daya saing suatu daerah, yaitu kondisi lingkungan pendukung, sumber daya manusia, tingkat efisiensi pasar, dan ekosistem inovasi. Gambar 2.64 Indeks Daya Saing Daerah Kota Bekasi Tahun 2023-2024 Sumber: BRIN, 2025 (diolah) IDSD Kota Bekasi tahun 2024 mencapai skor 4,18 yang meningkat 0,31 poin dibanding tahun 2023 yang sebesar 3,87. Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, IDSD Kota Bekasi ini tertinggi keempat setelah Kota Bandung, Kota Depok dan Kota Bogor. Sedangkan dalam konteks kota di sekitar Jakarta, IDSD Kota Bekasi pada tahun 2024 merupakan yang terendah. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi perlu meningkatkan kembali aspek daya saingnya, II - 67 BAB II Gambaran Umum Daerah terutama pada kondisi ekonomi yang dinamis, infrastruktur yang memadai, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan investasi. Persaingan antara kota-kota di sekitar Jakarta dalam menarik investasi dan mengembangkan ekonomi dapat dikatakan cukup seimbang, dilihat dari skor pencapaiannya yang tidak terlampau jauh. Masing-masing kota memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri dalam memperkuat daya saingnya. Tantangan dalam peningkatan daya saing daerah Kota Bekasi yaitu terkait dengan dinamisme bisnis. Dinamisme bisnis menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (market) di suatu wilayah. Hal ini penting karena capaian nilai dinamisme bisnis di Kota Bekasi paling rendah dibandingkan dengan pilar-pilar lain yang membentuk IDSD. 2.1.5 KINERJA PER URUSAN Kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) outcome yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain IKK, indikator lainnya juga digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi serta konteks daerah masing-masing. 2.1.5.1 URUSAN PENDIDIKAN Kinerja urusan pendidikan di Kota Bekasi, terdapat 2 indikator yang menunjukkan tren penurunan pada periode waktu 2020-2024 dan 2 indikator menunjukkan tren meningkat. Partisipasi warga dalam pendidikan menunjukkan tren beragam. Partisipasi PAUD sempat meningkat, namun kemudian menurun, mencerminkan tantangan dalam akses dan kesadaran orang tua. Partisipasi pendidikan dasar sedikit menurun, sementara pendidikan menengah pertama terus meningkat, menunjukkan keberhasilan program inklusif. Sebaliknya, partisipasi dalam pendidikan kesetaraan menurun, mengindikasikan perlunya peningkatan akses, fasilitas, dan kesadaran tentang pentingnya pendidikan. II - 68 BAB II Gambaran Umum Daerah Tabel 2.3 Kinerja Urusan Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Persen - - - 54,56 - 81,50 100 68,62 100 77.15 2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persen - - 100 99,52 100 99,97 100 99,80 100 99,68 3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Persen - - 100 98,06 100 97,79 100 98,11 100 99,43 4 Tingkat partisipasI warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Persen - - - 100 100 94,19 100 52,95 100 25.67 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi, 2025 2.1.5.2 URUSAN KESEHATAN Dari 14 indikator kinerja urusan kesehatan, sebanyak 11 indikator menunjukkan tren realisasi yang meningkat pada periode waktu 2020-2024. Sementara itu, 3 indikator mengalami penurunan antara lain indikator persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2020 capaian sekitar 100 dan menurun menjadi 99 persen pada tahun 2024. Indikator Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 capaian sekitar 92,52 persen menurun pada tahun 2024 menjadi 91,00 persen dan Indikator Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 capaian sekitar 130,3 persen dan menurun pada tahun 2024 menjadi 88,00 persen. II - 69 BAB II Gambaran Umum Daerah Tabel 2.4 Kinerja Urusan Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Angka 1 1,92 1 1,93 1 2,25 1 2,22 1 2,22 2 Persentase RS rujukan tingkat kab/kota yang terakreditasi Persen 100 91,3 100 83,36 100 91,3 100 97,92 100 100 3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persen 100 81,1 100 97,27 100 96,82 100 100 100 96,95 4 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persen 100 100 100 97,76 100 97,15 100 92,91 100 99,00 5 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persen 100 84,2 100 97,93 100 97,26 100 100 100 97,47 6 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persen 100 69,5 100 74,10 100 95,72 100 84,97 100 96,60 7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 100 92,52 100 63,08 100 74,67 100 88,27 100 91,00 8 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persen 100 16,1 100 28,10 100 28,66 100 27,97 100 51,00 9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persen 100 75,94 100 69,39 100 74,90 100 91,30 100 91,00 10 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 100 13,2 100 11,70 100 23,22 100 70,15 100 76,00 11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 100 130,3 100 91,00 100 92,99 100 99,97 100 88,00 12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persen 100 63,6 100 65,20 100 52,80 100 84,21 100 97,00 13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persen 100 88,37 100 43,13 100 107,85 100 100,9 100 99,00 14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan Persen 100 88 100 62,50 100 83,60 100 101,86 100 100 II - 70 BAB II Gambaran Umum Daerah NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2025 Tahun 2024 hanya 1 Indikator yang realisasinya sudah mencapai 100 persen terutama berkaitan dengan Persentase RS rujukan tingkat kab/kota yang terakreditasi dan 13 Indikator lainnya masih di bawah 100 persen. Capaian urusan kesehatan di bawah 100 persen dapat disebabkan oleh keterbatasan anggaran, fasilitas, dan tenaga medis, serta kurangnya aksesibilitas layanan di daerah tertentu. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat, hambatan sosial, dan dampak pandemi juga mempengaruhi pencapaian tersebut. Efektivitas program pemerintah dan koordinasi antarinstansi yang kurang juga turut berperan. 2.1.5.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dari 9 indikator kinerja kunci dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, 2 di antaranya tidak dihitung karena Kota Bekasi tidak memiliki pantai maupun prasarana irigasi. Sementara itu, dari 7 indikator yang dihitung, terdapat beberapa yang realisasinya belum mencapai 100 persen pada tahun 2024, meskipun menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tabel 2.5 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota Persen - - - 99,22 - 73,96 - 92,32 - 92,32 II - 71 BAB II Gambaran Umum Daerah NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 3 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Persen - - - - 99.73 99.73 100 82.13 100 82,13 4 Rasio kepatuhan IMB kab/kota Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5 Tingkat kemantapan jalan kab/kota Persen - - 95,5 95,5 95,5 94,94 97,4 97,4 97,724 97,724 6 Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompeten Persen - - 65,85 65,85 64,45 41,03 51,85 43,73 52,35 52,35 7 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air dan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, 2025 Dari indikator di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat permasalahan berkaitan dengan akses rumah tangga terhadap SPAM, akses rumah tangga terhadap pengolahan air limbah domestik, kemantapan jalan kota yang belum sepenuhnya mencapai pelayanan 100 persen, dan rasio tenaga kerja yang belum memiliki sertifikat kompetensi. 2.1.5.4 URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Saat ini, data termutakhir indikator pada kinerja urusan perumahan belum tersedia. Jika melihat tren pada tahun sebelumnya, urusan perumahan dan kawasan permukiman ini masih menghadapi permasalahan berkaitan dengan permukiman kumuh, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), dan PSU. Hal ini didasarkan pada realisasi capaian untuk masing-masing indikator yang belum sepenuhnya mencapai 100 persen. Sementara itu, terdapat 2 indikator yang tidak dihitung realisasinya karena di Kota Bekasi tidak terjadi bencana yang mengharuskan untuk rehabilitasi rumah warga terdampak dan tidak terdapat program pemerintah yang mengharuskan untuk melakukan relokasi rumah warga. II - 72 BAB II Gambaran Umum Daerah Tabel 2.6 Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani Persen - - - 68,32 - 73,37 - 71,51 - 71,51 2 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Persen - - - - 0,12 0,29 100 0,09 100 0,09 3 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Persen - - - 0,32 100 100 100 75,28 100 75,28 Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2025 2.1.5.5 URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Capaian kinerja urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat rata-rata sudah berada pada kategori sangat tinggi (91-100). Namun terdapat beberapa yang perlu ditingkatkan seperti pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang realisasinya belum 100 persen. Di samping itu, waktu tanggap terhadap kebakaran juga memerlukan peningkatan meskipun secara target dan realisasi sudah sesuai akan tetapi belum mencapai 100. Hal tersebut mengingat Kota Bekasi merupakan kota yang padat serta memiliki risiko bencana kebakaran yang relatif tinggi. Tabel 2.7 Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3 Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Persen - - 100 99,94 100 95,39 100 99,41 100 100,92 4 Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persen 100 100 100 250 100 100 100 100 100 100 II - 73 BAB II Gambaran Umum Daerah NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 5 Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persen 100 100 100 148,07 100 100 100 100 100 100 6 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persen - - 100 96,42 100 100 100 90,75 100 94,49 7 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Menit - - 79 100 80 100 9.88 9,88 7,63 7,63 Sumber: Satpol PP, BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, 2025 2.1.5.6 URUSAN SOSIAL Kinerja urusan sosial Kota Bekasi telah menunjukkan hasil yang sangat optimal, dengan realisasi mencapai 100 persen selama lima tahun terakhir. Untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut ke depannya, perlu dioptimalkan upaya mitigasi terhadap potensi-potensi yang dapat menimbulkan permasalahan sosial. Tabel 2.8 Kinerja Urusan Sosial Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Persen - - 100 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota Persen - - 100 100 100 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi, 2025 II - 74 BAB II Gambaran Umum Daerah 2.1.5.7 URUSAN TENAGA KERJA Saat ini, data termutakhir untuk indikator pada urusan tenaga kerja Kota Bekasi masih belum update. Merujuk pada tahun sebelumnya, kinerja urusan tenaga kerja Kota Bekasi yang masih memerlukan peningkatan yaitu terkait dengan peningkatan kompetensi dan penempatan tenaga kerja. Jika kedua indikator ini meningkat, tentunya akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja. Upaya untuk meningkatkan kinerja tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pendataan tenaga kerja hingga level terendah misalnya kelurahan. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan akan lebih tepat sasaran. Tabel 2.9 Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Persen - - - 100 - 100 - 100 - 100 2 Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi Persen - - - 0,117 - 1,002 - 2 - 2 3 Tingkat produktivitas tenaga kerja Persen - - - 5,015 - 75,66 - 53,6 - 53,6 4 Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Persen - - - 53,65 - 73,69 - 100 - 100 5 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah kab/kota Persen 60,83 60,83 61,15 76,17 61,78 76,28 76,40 76,40 76,40 76,40 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, 2025 2.1.5.8 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kinerja dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dalam aspek perlindungan anak yang telah mencapai 100 persen. Namun, pemberdayaan perempuan masih memerlukan penguatan, mengingat rasio kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi serta belanja APBD responsif gender yang baru mencapai sekitar 53 persen pada tahun 2024. II - 75 BAB II Gambaran Umum Daerah Tabel 2.10 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASI TARGET REALISASII TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persen - - 19,38 19,38 22,36 22,36 52,56 52,56 53,05 53,05 2 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab/kota Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Angka - - 23,25 23,25 30,25 30,25 41,80 41,80 46,48 46,48 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, 2025 2.1.5.9 URUSAN PANGAN Saat ini ketersediaan data pada indikator urusan pangan belum tersedia. Jika melihat tren pada tahun sebelumnya, kinerja ketahanan pangan Kota Bekasi tahun 2023 berada pada kondisi yang tahan dengan capaian Indeks Ketahanan Pangan mencapai 91,55 persen. Namun jika diukur dari persentase ketersediaan pangan (beras/jagung) memang menunjukkan angka yang kecil yaitu hanya 0,38 persen. Kondisi ini dapat disebabkan karena luas lahan pertanian yang menghasilkan kedua komoditas tersebut sangat terbatas. Untuk mengatasi ketersediaan pangan (beras/jagung) tersebut dapat dilakukan upaya kerja sama dengan daerah penghasil ataupun membuka lahan pertanian di daerah lainnya. Tabel 2.11 Kinerja Urusan Pangan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) Persen - - - 4,71 - 0,86 - 0,38 - 0,38 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, 2025 2.1.5.10 URUSAN PERTANAHAN Saat ini, ketersediaan data termutakhir indikator pada urusan pertanahan Kota Bekasi belum tersedia, akan tetapi jika melihat data pada tahun sebelumnya, dari 3 indikator kinerja II - 76 BAB II Gambaran Umum Daerah urusan pertanahan Kota Bekasi yang diukur sudah menunjukkan capaian yang tinggi dan sangat tinggi. Pada indikator persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum capaiannya tinggi meskipun dalam konteks Kota Bekasi pembebasan tanah cukup kompleks karena intensitas penggunaan dan harga tanah yang tinggi. Tabel 2.12 Kinerja Urusan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Persen - - - 100 - 100 - 100 - 100 2 Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Persen - - - 24,42 - 76,27 - 88,83 - 88,83 3 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal Persen - - - 100 - 100 - 100 - 100 Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2025 2.1.5.11 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Kinerja urusan lingkungan hidup di Kota Bekasi menghadapi tantangan yang kompleks, terbukti dari menurunnya realisasi IKLH. Selain itu, pengelolaan persampahan juga memerlukan perhatian khusus. Sebagai kota metropolitan yang terhubung dengan wilayah sekitarnya, upaya peningkatan kualitas lingkungan tidak dapat dilakukan secara mandiri. Diperlukan kolaborasi yang terintegrasi untuk menanganinya secara efektif. Dalam hal pengelolaan sampah, diperlukan perubahan paradigma yang mencakup pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Pendekatan ini diharapkan mampu menekan volume sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. II - 77 BAB II Gambaran Umum Daerah Tabel 2.13 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGETREALISASI 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kab/kota Poin 52 60,42 61,02 44,6 61,93 46,25 62,85 45,81 60 50,70 2 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota Persen - - 74 63 73 64,26 72 77,44 65 80,50 3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Persen 100 100 100 23,88 100 54,94 100 100 100 100 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, 2025 2.1.5.12 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kinerja administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Bekasi, terutama dalam perekaman KTP elektronik dan kepemilikan akta kelahiran, telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan memperluas akses serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah juga perlu ditingkatkan. Tabel 2.14 Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Perekaman KTP elektronik Persen - - 94,51 97,38 99,3 97,17 95,23 99,5 94,51 99,99 2 Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Persen - - 65 35,92 40 37,10 50 44,19 65,00 73,65 3 Kepemilikan akta kelahiran Persen 66,96 93,7 67,29 97,74 67,62 97,53 67,96 98,33 67,29 98,69 4 Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan Persen 100 75,00 100 100 100 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, 2025 2.1.5.13 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur Kota Bekasi cenderung muda, dengan mayoritas penduduk berada dalam rentang usia produktif. Dengan kondisi demikian, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi sangat penting agar II - 78 BAB II Gambaran Umum Daerah komposisi penduduk tetap terjaga sehingga dapat menunjang produktivitas daerah. Dari indikator kinerja yang ada, berkaitan dengan pemakaian kontrasepsi modern pada tahun 2024 realisasi mengalami penurunan yang cukup signifikan, bahkan mencatat angka negatif. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam program keluarga berencana, baik dari segi sosialisasi, aksesibilitas, maupun kesadaran masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi. Kemudian, kebutuhan KB juga perlu menjadi perhatian mengingat merupakan hal penting yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Tabel 2.15 Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 TFR (Angka Kelahiran Total) Angka - - 1,87 1,87 1,87 1,87 1,85 1,85 1,85 -1,85 2 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persen - - 47,31 79,83 47,31 47,31 56,83 56,82 56,83 -56,83 3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Persen - - 34,97 34,97 34,97 34,97 19,86 19,86 19,86 19,86 Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, 2025 2.1.5.14 URUSAN PERHUBUNGAN Pada saat ini, data tahun 2024 untuk indikator urusan perhubungan Kota Bekasi belum tersedia, akan tetapi jika melihat kinerja sektor perhubungan di Kota Bekasi tahun sebelumnya, yang diukur melalui rasio konektivitas, menunjukkan bahwa seluruh wilayah telah terhubung dengan baik. Namun, dalam tiga tahun terakhir, derajat kejenuhan (v/c ratio) mengalami penurunan, menandakan adanya perbaikan dalam kelancaran lalu lintas. Meskipun demikian, beberapa titik masih tergolong rawan kemacetan dan memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi transportasi di Kota Bekasi. II - 79 BAB II Gambaran Umum Daerah Tabel 2.16 Kinerja Urusan Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Rasio konektivitas kab/kota Angka - - - 1 - 1 - 0,98 - 0,98 2 V/C Ratio di Jalan kab/kota Angka - - - 1,155 - 0,73 - 0,701 - 0,701 Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, 2025 2.1.5.15 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kinerja urusan komunikasi dan informatika Kota Bekasi yang diukur dari 3 indikator sebagaimana pada tebel di bawah sudah menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Namun jika dilihat Indeks SPBE, Kota Bekasi menempati urutan ke-16 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada penerapan teknologi dalam pelayanan pemerintahan, masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam hal digitalisasi birokrasi, integrasi sistem, serta kualitas layanan berbasis elektronik. hal tersebut tentunya masih perlu mendapat perhatian mengingat seiring perubahan gaya hidup perkotaan yang menjadi ciri khas kota metropolitan. Tabel 2.17 Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persen - - 100 94,12 100 94,12 100 100 100 100 3 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kab/kota Persen - - 100 94,15 100 99,24 100 100 100 100 Sumber: Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kota Bekasi, 2025 II - 80 BAB II Gambaran Umum Daerah 2.1.5.16 URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Pada saat ini data tahun 2024 kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bekasi masih belum tersedia, akan tetapi jika merujuk pada data tahun sebelumnya, kinerja sektor koperasi serta usaha kecil dan menengah (UKM) di Kota Bekasi menunjukkan tren positif. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas koperasi agar lebih profesional dan berkelanjutan. Selain itu, jumlah wirausaha juga perlu ditingkatkan hingga mencapai minimal 4 persen guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing Kota Bekasi. Tabel 2.18 Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Meningkatnya koperasi yang berkualitas Persen - - 10 12,08 10 13,65 10 14,13 10 14,13 2 Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirasausaha Persen - - 20 21,21 20 25,6 20 36,07 20 36,07 Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, 2025 2.1.5.17 URUSAN PENANAMAN MODAL Kinerja urusan penanaman modal Kota Bekasi mengalami kondisi yang fluktuatif dari tahun 2020-2024. bahkan pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan, karena realisasi bernilai negatif. Kondisi demikian memerlukan upaya terutama berkaitan dengan pemetaan potensi investasi dan promosi investasi yang masif serta meningkatkan dinamisme bisnis (kemudahan berinvestasi). Tabel 2.19 Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Persentase peningkatan investasi di kab/kota Persen 10 -14,83 4 22,6 4 63,27 4 -7,17 7 10,7 Sumber: Dinas Penananman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, 2025 II - 81 BAB II Gambaran Umum Daerah 2.1.5.18 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Pada saat ini, data termutakhir indikator urusan kepemudaan dan olah raga belum tersedia, akan tetapi jika melihat data tren tahun sebelumnya, kinerja sektor kepemudaan dan olahraga di Kota Bekasi masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri serta keterlibatan mereka dalam organisasi kepemudaan menjadi tantangan utama. Mengingat besarnya potensi ekonomi kreatif di Kota Bekasi, diperlukan upaya pemberdayaan pemuda dalam ekosistem kreatif agar mereka dapat berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Tabel 2.20 Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Persen - - - 0,19 - 0,37 - 0,57 - 0,57 2 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Persen - - - 18,37 - 26,19 - 26,24 - 26,24 3 Peningkatan prestasi olahraga Jenis - - - 178 - 32 - 82 - 82 Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bekasi, 2025 2.1.5.19 URUSAN STATISTIK Kinerja sektor statistik di Kota Bekasi telah mencapai tingkat yang sangat baik dibuktikan dengan realisasi sudah mencapai 100 persen pada tahun 2024. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam pelayanan bagi pengguna eksternal di luar perangkat daerah. Hal ini penting mengingat data statistik merupakan sumber informasi yang relevan dan perlu diakses oleh berbagai pihak untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan yang lebih baik. II - 82 BAB II Gambaran Umum Daerah Tabel 2.21 Kinerja Urusan Statistik Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kota Bekasi, 2025 2.1.5.20 URUSAN PERSANDIAN Kinerja sektor persandian di Kota Bekasi telah mencapai kategori yang sangat tinggi, sebagaimana dibuktikan dengan realisasi yang terus meningkat dari tahun 2021 hingga 2024. Bahkan, pada tahun 2024, capaian tersebut telah mencapai 100 persen. Meskipun demikian, penguatan sistem keamanan siber tetap perlu ditingkatkan, mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat dan potensi ancaman siber yang semakin kompleks. Langkah- langkah seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi enkripsi yang lebih canggih, serta pemantauan dan respons yang lebih proaktif terhadap ancaman siber menjadi hal yang krusial untuk memastikan keamanan data dan informasi di Kota Bekasi. Tabel 2.22 Kinerja Urusan Persandian Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Tingkat keamanan informasi pemerintah Persen - - 100 77,52 100 88,99 89,92 91,32 100 100 Sumber: Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kota Bekasi, 2025 2.1.5.21 URUSAN KEBUDAYAAN Kinerja sektor kebudayaan di Kota Bekasi, yang diukur melalui indikator pelestarian cagar budaya, menunjukkan tren positif dari tahun 2020 hingga 2024. Bahkan, pada tahun 2024, realisasi pelestarian telah mencapai 100 persen. Meskipun demikian, upaya pelestarian perlu terus ditingkatkan agar kualitas perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya semakin optimal di masa mendatang. Pelestarian ini tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap warisan II - 83 BAB II Gambaran Umum Daerah budaya yang membentuk identitas dan sejarah Kota Bekasi, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat karakter lokal di tengah pesatnya arus modernisasi. Selain itu, pengelolaan cagar budaya yang lebih baik dapat mendukung pengembangan wisata budaya, menciptakan peluang ekonomi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan menghormati warisan leluhur. Tabel 2.23 Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Terlestarikannya Cagar Budaya Persen 100 33.33 - 36 - 10,44 - 7,14 100 100 Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, 2025 2.1.5.22 URUSAN PERPUSTAKAAN Saat ini data termutakhir indikator pada urusan perpustakaan belum tersedia, akan tetapi jika merujuk pada data tahun sebelumnya, kinerja sektor perpustakaan di Kota Bekasi menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang serba digital dan lebih berorientasi pada konten visual. Oleh karena itu, diperlukan upaya ekstra untuk meningkatkan literasi masyarakat dengan menyesuaikan layanan perpustakaan agar lebih adaptif terhadap perubahan perilaku dan kebiasaan membaca di era digital, baik saat ini maupun di masa mendatang. Tabel 2.24 Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUA N TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGE T REALISASI TARGE T REALISASI TARGE T REALISASI TARGET REALISASI 1 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Nilai - - - 39,18 - 40,01 - 68,49 - 68,49 2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks - - - 6,31 - 52,14 - 51,79 - 59,36 Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, 2025 2.1.5.23 URUSAN KEARSIPAN Saat ini data pada tiap indikator urusan kearsipan belum tersedia, akan tetapi jika merujuk pada data tahun sebelumnya, kinerja sektor kearsipan di Kota Bekasi masih memerlukan perbaikan, mengingat capaian saat ini masih di bawah 80 persen. Seiring dengan perkembangan transformasi digital yang akan berdampak pada sistem kearsipan di masa depan, diperlukan upaya untuk menerapkan arsip digital. Digitalisasi arsip tidak hanya akan II - 84 BAB II Gambaran Umum Daerah membuat pengelolaan data lebih sistematis dan efisien, tetapi juga menghemat ruang penyimpanan serta meningkatkan aksesibilitas dan keamanan dokumen. Tabel 2.25 Kinerja Urusan Kearsipan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban Nasional Persen - - - 75 - 75 - 78 - 78 2 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban tiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Persen - - - 32 - 18,66 - 50 - 50 Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, 2025 2.1.5.24 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Saat ini data pada indikator urusan kelautan dan perikanan belum tersedia, akan tetapi merujuk pada data tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa Kota Bekasi tidak memiliki garis pantai, produksi perikanan di Kota Bekasi lebih bertumpu pada sektor perikanan budidaya. Mengingat karakteristik wilayah yang didominasi kawasan perkotaan, diperlukan upaya intensifikasi budidaya perikanan agar produksi terus meningkat secara optimal dan berkelanjutan. Tabel 2.26 Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota Persen - - - - - 100,03 - 106,64 - 106,64 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, 2025 II - 85 BAB II Gambaran Umum Daerah 2.1.5.25 URUSAN PARIWISATA Kinerja sektor pariwisata di Kota Bekasi mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, namun pada tahun 2024 menunjukkan tren positif. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan, mengingat potensi wisata yang belum sepenuhnya dioptimalkan serta besarnya peluang dari sektor industri kreatif. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan perlu terus didorong agar dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, melengkapi sektor industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tabel 2.27 Kinerja Urusan Pariwisata Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Persen - - 100 -39,07 100 1.831 100 169,7 100 100 2 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota Persen - - 100 58,75 100 47,85 100 60,57 100 100 3 Tingkat hunian akomodasi Hari - - 100 74,75 100 56,14 100 49,90 100 100 4 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Persen - - 100 6,90 100 7,27 100 0 100 100 5 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Persen - - 100 12,28 100 17,01 100 18,48 100 100 Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, 2025 2.1.5.26 URUSAN PERTANIAN Pada saat ini data pada indikator urusan pertanian belum tersedia, akan tetapi jika merujuk tahun sebelumnya dengan lahan pertanian yang terbatas, produktivitas sektor pertanian di Kota Bekasi cenderung stabil di kisaran 7,5 persen. Seiring dengan pesatnya perkembangan perkotaan, alih fungsi lahan pertanian menjadi tantangan yang sulit dihindari. Oleh karena itu, diperlukan strategi alternatif untuk menjaga produktivitas pertanian, salah satunya melalui penerapan sistem urban farming, yang dapat mengoptimalkan lahan terbatas dan mendukung ketahanan pangan perkotaan. II - 86 BAB II Gambaran Umum Daerah Tabel 2.28 Kinerja Urusan Pertanian Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Produktivitas pertanian per hektar per tahun Persen - - - 7,51 - 7,71 - 7,67 - 7,67 2 Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persen - - - 0 - 0 - -10,27 - -10,27 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, 2025 2.1.5.27 URUSAN PERDAGANGAN Kinerja sektor perdagangan di Kota Bekasi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, terutama pada indikator jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan serta persentase alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang bertanda tera sah. Pada tahun 2024, capaian realisasi untuk indikator tersebut telah mencapai 100 persen. Namun, indikator persentase realisasi pupuk masih relatif rendah, hanya mencapai 18,27 persen. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Kota Bekasi bukanlah daerah yang bergantung pada sektor pertanian sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan keterbatasan lahan pertanian yang tersedia. Tabel 2.29 Kinerja Urusan Perdagangan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Persen - - - 100 - 100 - 100 - 100 2 Persentase kinerja realisasi pupuk Persen - - - 16,98 - 22,80 - 18,27 - 18,27 3 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Persen - - - 100 - 100 - 100 - 100 Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2025 II - 87 BAB II Gambaran Umum Daerah 2.1.5.28 URUSAN PERINDUSTRIAN Pada saat ini, beberapa data pada tiap indikator urusan perindustrian belum tersedia, akan tetapi jika merujuk pada data tahun sebelumnya perkembangan kinerja sektor perindustrian di Kota Bekasi menunjukkan tren positif, terutama pada indikator pertambahan jumlah industri kecil dan menengah. Pada tahun 2023, peningkatan jumlah industri kecil dan menengah cukup signifikan, meskipun kembali mengalami penurunan pada tahun 2024. Kondisi ini perlu mendapat perhatian agar pertumbuhan industri kecil dan menengah dapat terus meningkat di masa mendatang. Mengingat Kota Bekasi sudah tidak lagi memungkinkan menjadi lokasi bagi industri skala besar, pengembangan industri kecil dan menengah menjadi langkah strategis untuk mendukung perekonomian kota. Selain itu, arah pengembangannya perlu difokuskan pada sektor industri kreatif guna meningkatkan daya saing serta mendorong inovasi di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Tabel 2.30 Kinerja Urusan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota Persen - - - 5,6 - -8,92 - 139 - 7,38 2 Persentase realisasi sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP Persen - - - 120 - 100 - 0 100 100 3 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Persen - - - 0 - 100 - 100 - 100 4 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Persen - - - 0 - 100 - 0 - 0 5 Tersedianya informasi industri Persen - - - 100 - 100 - 100 - 100 II - 88 BAB II Gambaran Umum Daerah NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI secara lengkap dan terkini Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2025 2.1.5.29 UNSUR SEKRETARIAT DAERAH Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah berada dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi. Namun, masih terdapat indikator yang perlu ditingkatkan, salah satunya adalah rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan, yang pada tahun 2024 baru mencapai 45,10 persen. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi dalam proses pengadaan. Selain itu, persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur masih berada di bawah target, sehingga perlu adanya peningkatan dalam penyediaan fasilitas guna mendukung kelancaran birokrasi di Kota Bekasi. Penyempurnaan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Tabel 2.31 Kinerja Unsur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama Persen - - - 0 - 0 - 0 - 0 2 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Persen - - - 13,36 - 5,62 84,03 84,03 56,52 56,52 3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Persen - - - 22,90 - 24,12 - 31,56 45,10 45,10 4 Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemda - - - - - 49,34 - 87,76 - 87,76 5 Persentase peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah yang diundangkan Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 II - 89 BAB II Gambaran Umum Daerah NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 6 Persentase peningkatan pemahaman SAKIP PD Persen - - 50 93,18 60 61,36 75 90,91 75 100 7 Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan kesejahteraan sosial Persen 40 40 100 100 100 100 100 100 100 100 8 Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan kerjasama pemerintah daerah Persen 40 35 100 100 100 100 100 125,5 8 100 172,73 9 Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pembangunan Persen 70 90 100 100 100 100 100 100 100 100 10 Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan ekonomi Persen 10 10 100 100 100 100 100 100 100 100 11 Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 12 Cakupan informasi pemerintah daerah yang dipublikasikan Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 13 Persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 14 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan Persen 100 83,33 100 100 100 100 100 100 100 51 15 Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik Persen 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 Sumber: Sekretariat Daerah Kota Bekasi, 2025 2.1.5.30 UNSUR SEKRETARIAT DPRD Kinerja Sekretariat DPRD sudah pada kategori sangat tinggi. Namun, indikator persentase terfasilitasinya proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah masih perlu ditingkatkan, karena realisasinya pada tahun 2024 masih berada di bawah target yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih matang dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah agar proses legislasi dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kota Bekasi. II - 90 BAB II Gambaran Umum Daerah Tabel 2.32 Kinerja Unsur Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Persentase terpenuhinya proses penyusunan dan penetapan APBD dan LAPBD Persen 100 100 100 100 100 100 75,2 100 100 100 2 Persentase terfasilitasinya proses penyusunan dan penetapan Perda Persen 100 100 100 100 100 75 100 80 100 97,77 3 Persentase terfasilitasinya kegiatan DPRD Persen 100 100 100 82 100 100 100 100 100 100 4 Persentase terfasilitasinya informasi DPRD Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 Sumber: Sekretariat DPRD Kota Bekasi, 2025 2.1.5.31 UNSUR PERENCANAAN Hingga saat ini kinerja unsur perencanaan Kota Bekasi belum tersedia, akan tetapi jika merujuk tahun sebelumnya, kinerja perencanaan Kota Bekasi sudah sangat tinggi dan hanya pada indikator persentase kesesuaian antara realisasi pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama yang realisasinya masih berada di angka 50 persen pada tahun 2023. Kondisi ini memerlukan upaya perbaikan dalam perumusan program prioritas sehingga kinerja utama dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Tabel 2.33 Kinerja Unsur Perencanaan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Persentase kesesuaian antara realisasi pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan Persen 100 67 100 62 100 48 100 50 0 0 2 Persentase kesesuaian antara realisasi target pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persen 100 100 100 99 100 100 100 100 0 0 3 Persentase kesesuaian antara realisasi target Persen 100 100 100 99 100 100 100 100 0 0 II - 91 BAB II Gambaran Umum Daerah NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 4 Persentase kesesuaian antara realisasi target pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persen 100 100 100 99 100 100 100 100 0 0 Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025 2.1.5.32 UNSUR KEUANGAN Hingga saat ini data tiap Indikator-indikator pada Kinerja Unsur Keuangan Kota Bekasi Tahun 2024 belum tersedia. Akan tetapi, jika dilihat data sebelumnya, Kinerja keuangan Kota Bekasi masih memerlukan peningkatan yang signifikan, terutama terkait dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, yang pada tahun 2023 masih berpredikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini ini mengindikasikan bahwa, secara umum, laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua aspek material, termasuk posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Namun, terdapat beberapa pengecualian yang perlu diperbaiki agar transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah dapat semakin meningkat. Secara umum, berbagai indikator menunjukkan peningkatan target dalam kinerja keuangan Kota Bekasi. Namun, terdapat beberapa indikator yang justru mengalami penurunan realisasi, seperti deviasi realisasi belanja terhadap total belanja dalam APBD serta rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam perencanaan dan eksekusi anggaran, sehingga diperlukan evaluasi lebih mendalam untuk memastikan alokasi dan penyerapan anggaran berjalan optimal. Optimalisasi pengelolaan belanja daerah sangat penting agar kebijakan fiskal yang diterapkan dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. II - 92 BAB II Gambaran Umum Daerah Tabel 2.34 Kinerja Unsur Keuangan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Opini WTP WTP WTP WTP WTP WDP WTP WDP WTP - 2 Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan Persen - - - 15,76 - 22,11 - 19,58 - 19,58 3 Rasio PAD Persen - - - 37,91 - 44,32 - 44,45 - 44,45 4 Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures) Persen - - - 62,95 - 79,55 - 92,13 - 92,13 5 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Persen - - 0 11,55 0 14,31 0 7,2 - 7,2 6 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Persen - - 0 2,51 0 4,17 0 12 - 12 7 Manajemen aset Persen - - - 100 - 100 - 100 - 100 8 Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya Persen - - 0 17,27 0 15,67 0 9,16 - 9,16 9 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah Persen - - - 100 - 100 - 100 - 100 10 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan Persen - - - 113,5 - 85,7 - 88,83 - 88,83 Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 2.1.5.33 UNSUR KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Realisasi kinerja unsur kepegawaian Kota Bekasi mengindikasikan perlunya peningkatan kualifikasi pegawai, terutama dalam hal jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta peningkatan jumlah pegawai fungsional. Hal ini sejalan dengan dinamika kebutuhan aparatur yang semakin terspesialisasi dan dituntut untuk lebih adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi dan perencanaan kebutuhan pegawai yang lebih strategis perlu menjadi fokus utama guna memastikan kualitas sumber daya manusia yang mampu mendukung efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Bekasi. II - 93 BAB II Gambaran Umum Daerah Tabel 2.35 Kinerja Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persen - - 66,84 66,84 68,77 66,76 67,56 67,56 69,33 69,33 2 Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persen - - 10,82 10,82 17,55 17,55 19,93 19,93 20,83 20,83 3 Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persen - - 75,77 75,77 52,86 52,86 74,80 74,80 78,12 78,12 Sumber: BKPSDM Kota Bekasi, 2025 2.1.5.34 UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Realisasi kinerja unsur penelitian dan pengembangan secara keseluruhan telah melampaui target yang ditetapkan. Namun, upaya peningkatan pada setiap indikator tetap perlu dilakukan, mengingat penelitian dan pengembangan berperan krusial dalam mendorong inovasi, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan penguatan riset dan pengembangan yang berkelanjutan, diharapkan inovasi yang dihasilkan dapat lebih relevan dan berdampak positif bagi pembangunan serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi. Tabel 2.36 Kinerja Unsur Penelitian dan Pengembangan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan Persen - - 20 29 40 55,45 60 64,29 60 90 2 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Persen - - 20 20 40 50 60 71,43 60 66 3 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi Persen 10 18 20 25 40 50 60 75 60 66 II - 94 BAB II Gambaran Umum Daerah NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 4 Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang mendapatkan predikat Produk 1 2 1 2 1 1 2 6 1 5 Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025 2.1.5.35 UNSUR PENGAWASAN Kinerja unsur pengawasan Kota Bekasi masih memerlukan peningkatan mengingat realisasi level maturitas menurun dari tahun sebelumnya 3 menjadi 2,80 pada tahun 2024 dan kapabilitas APIP masih memiliki capaian 3. Sehingga, perlu dioptimalkan agar memperoleh nilai 5 yang merupakan nilai maksimal untuk Level Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP. Kondisi ini berkorelasi dengan persentase tindak lanjut temuan internal/eksternal yang realisasi belum mencapai 100 persen. Tabel 2.37 Kinerja Unsur Pengawasan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,80 2 Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Persentase tindak lanjut temuan internal Persen 75 80,6 75 79,1 80 80 80 77,8 80 74,49 4 Persentase tindak lanjut temuan eksternal Persen 85 91.01 90 90,52 90 90,4 90 89,01 90 86,50 Sumber: Inspektorat Kota Bekasi, 2025 2.1.5.36 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Kinerja unsur pemerintahan umum, khususnya dalam aspek kesatuan bangsa dan pemerintahan umum, telah mencapai realisasi 100 persen pada setiap indikator di tahun 2024. Capaian ini mencerminkan efektivitas dalam koordinasi pemerintahan, stabilitas Nasional di tingkat daerah, serta implementasi kebijakan yang berjalan sesuai target. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian ini, diperlukan upaya berkelanjutan dalam II - 95 BAB II Gambaran Umum Daerah memperkuat sinergi antar instansi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Tabel 2.38 Kinerja Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Umum) Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Optimalisasi pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persen 10 10 15 10 30 30 50 50 100 100 2 Optimalisasi penanganan potensi konflik daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3 Optimalisasi pembinaan politik daerah Persen 5 5 5 5 5 5 5 5 100 100 4 Optimalisasi pembinaan organisasi kemasyarakatan Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5 Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya Persen 0,15 0,15 0,15 0,15 0,17 0,17 0,18 0,18 100 100 Sumber: Bakesbangpol Kota Bekasi, 2025 2.1.5.37 UNSUR KEWILAYAHAN Kinerja unsur kewilayahan secara keseluruhan telah mencapai kategori sangat tinggi. Namun, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut tetap perlu dilakukan, mengingat kecamatan merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dibandingkan perangkat daerah lainnya. Penguatan kapasitas kecamatan dalam pelayanan publik, koordinasi pemerintahan, serta responsivitas terhadap kebutuhan warga menjadi kunci utama dalam menjaga efektivitas dan kualitas pelayanan di tingkat wilayah. Tabel 2.39 Kinerja Unsur Kewilayahan (Kecamatan) Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Realisasi kepuasan terhadap pelayanan masyarakat Persen 100 100 100 100 100 105 100 104 100 105 2 Persentase jumlah kelembagaan kemasyarakatan aktif Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 II - 96 BAB II Gambaran Umum Daerah NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASITARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 4 Persentase wilayah tertib K3 Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sumber: Kecamatan di Kota Bekasi, 2025 2.1.6 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Sesuai dengan pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2023, penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Konsekuensinya, pemerintah daerah harus menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM ini diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. II - 97 BAB II Gambaran Umum Daerah Tabel 2.40 Pencapaian Pelaksanaan SPM Kota Bekasi Tahun 2020-2024 NO JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI PENDIDIKAN 1 Pendidikan dasar Jumlah warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/Mts) - - 100% 99,52% 100% 99,97% 100% 99,80% 100% 99,68% 2 Pendidikan kesetaraan Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan - - 100% 100% 100% 94,19% 100% 52,95% 100% 25,67% 3 Pendidikan anak usia dini Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD - - 100% 54,56% 100% 81,50% 100% 68,62% 100% 77,15% KESEHATAN 1 Pelayanan kesehatan ibu hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 97,14% 100% 97,00% 100% 96,82% 100% 96,83% 100% 96,95% 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 102,34% 100% 98,00% 100% 97,26% 100% 97,26% 100% 97,47% 3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 93,17% 100% 98,00% 100% 97,15% 100% 97,17% 100% 99,00% 4 Pelayanan kesehatan balita Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 99,42% 100% 74,00% 100% 95,72% 100% 95,72% 100% 96,60% II - 98 BAB II Gambaran Umum Daerah NO JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 56,49% 100% 63,00% 100% 74,67% 100% 88,30% 100% 91,00% 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 38,43% 100% 36,00% 100% 38,10% 100% 36,25% 100% 51,00% 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 61,33% 100% 70,00% 100% 76,91% 100% 173,6% 100% 91,00% 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 13,00% 100% 15,00% 100% 38,00% 100% 70,15% 100% 76,00% 9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 109,04% 100% 91,00% 100% 94,99% 100% 100% 100% 88,00% 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan 100% 100% 100% 65,00% 100% 66,16% 100% 84,21% 100% 97,32% 11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Jumlah warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 30,09% 100% 43,00% 100% 100% 100% 101% 100% 99,00% 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 72,09% 100% 34,00% 100% 83,61% 100% 112% 100% 100% II - 99 BAB II Gambaran Umum Daerah NO JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- sehari Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari - - - - 100% 96,29% 100% 90,91% 100% 120,55% 2 Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik - - - - 100% 98,96% 100% 99,17% 100% 124,44% PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni - - 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni - - 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% II - 100 BAB II Gambaran Umum Daerah NO JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 2 Pelayanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana - - 100% 99,94% 100% 95,39% 100% 99,46% 100% 100,92% 3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - - 100% 250% 100% 100% 100% 97,45% 100% 100% 4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100% 100% 100% 96,42% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SOSIAL 1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti Jumlah warga negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% II - 101 BAB II Gambaran Umum Daerah NO JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 100% 88,02% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Setda Kota Bekasi, 2025 II - 102 BAB II Gambaran Umum Daerah Penerapan SPM di Kota Bekasi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir telah menunjukkan kemajuan. Pada tahun 2024, dari 29 indikator kinerja pelayanan dasar yang harus dipenuhi terdapat 12 indikator yang capaiannya mencapai 100 persen, sebanyak 12 indikator capaiannya antara 80-99 persen, dan sisanya berada di bawah 80 persen. Adapun pada tahun 2023, hanya 12 indikator yang capaiannya 100 persen, 11 indikator capaiannya antara 80-99 persen, dan 4 indikator capaiannya di bawah 80 persen. Jika dicermati, pada tahun 2023 dan 2024 terdapat 2 indikator yang capaiannya 0 persen yaitu indikator pada urusan perumahan rakyat. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut tidak terdapat kejadian bencana dan tidak terdapat program pemerintah yang mengharuskan untuk dilakukannya relokasi. Dari ketercapaian indikator SPM seperti yang dijelaskan di atas, penerapan SPM di Kota Bekasi masih menghadapi tantangan yang perlu untuk ditangani. Tantangan penerapan SPM di Kota Bekasi itu, antara lain:
  1. 1.Pendidikan Dari 3 jenis pelayanan dasar pendidikan hanya layanan pendidikan dasar yang capaiannya hampir mencapai 100 persen di tahun 2024. Untuk pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini belum mencapai target 100 persen. Pada pendidikan dasar masih terdapat kendala terutama pada jenjang pendidikan SMP yang distribusi sekolahnya belum merata. Hal ini berdampak pada adanya siswa yang tidak tertampung di sekolah-sekolah tersebut. Sementara pada pendidikan anak usia dini keberadaan PAUD berstatus negeri hanya 13 sekolah, sedangkan ratusan PAUD yang lain lebih banyak dikelola oleh swasta. Konsekuensinya, tidak semua orang tua mampu menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah- sekolah PAUD swasta.
  2. 2.Kesehatan Terdapat 12 pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi Pemerintah Kota Bekasi. Pada tahun 2024, dari 12 pelayanan tersebut, baru terdapat 1 pelayanan yang sudah mencapai target 100 persen (pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV), 8 pelayanan lainnya berada di rentang 90-99 persen, dan sisanya masih berada di bawah 80 persen. Untuk pelayanan yang belum mencapai target dan berada di bawah skor capaian 80 persen, yaitu: II - 103 BAB II Gambaran Umum Daerah ▪ Pelayanan kesehatan pada usia produktif (capaian 51,00 persen), dikarenakan masih rendahnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya skrining kesehatan secara berkala, wanita usia subur usia 30-50 tahun dan aktif secara seksual masih banyak yang enggan untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara, belum maksimalnya jejaring pelayanan kesehatan dengan RS/Klinik/DPM/BPS di wilayah kerja masing-masing puskesmas, dan proses pelaporan melalui Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) yang belum maksimal. ▪ Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi (capaian 76,00 persen), dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat penderita hipertensi untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan secara rutin dan belum maksimalnya puskesmas dalam penginputan data di aplikasi PTM. ▪ Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus (capaian 88,00 persen) dapat terjadi dikarenakan belum optimalnya program skrining untuk mendeteksi penyakit diabetes melitus sejak dini, sehingga terlambat mendapatkan penanganan medis. Selain itu, faktor lain seperti ketersediaan obat antidiabetes yang mungkin tidak tersedia di sebagian besar fasilitas kesehatan serta belum optimalnya sistem rujukan untuk penanganan komplikasi penyakit diabetes melitus juga dapat mempengaruhi perolehan skoring.
  3. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-sehari serta pengolahan air limbah domestik capaiannya pada tahun 2024 telah mencapai 100 persen. Hal ini perlu untuk tetap dipertahankan pada periode berikutnya. Permasalahan yang sebelumnya terjadi perlu diantisipasi agar tidak terjadi kembali, seperti potensi adanya penolakan warga untuk diberikan akses air minum perpipaan karena sumber air minum dari air tanah dirasa masih layak, potensi adanya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sejalan dengan kegiatan air minum, potensi diperlukannya ketersediaan lahan untuk pembangunan instalasi air minum baru, koordinasi dan integrasi pembangunan air minum antar PD yang perlu dioptimalkan, kapasitas IPLT yang mungkin perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan ke depannya, serta perlunya meningkatkan kesadaran warga untuk pengelolaan air limbah domestik. II - 104 BAB II Gambaran Umum Daerah
  4. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota Bekasi capaiannya masing-masing yaitu 0 persen. Maksudnya yaitu pada tahun 2024 tidak terdapat kejadian bencana yang mengharuskan Pemerintah Kota Bekasi menyediakan dan merehabilitasi rumah bagi korban bencana. Begitu juga tidak terdapat program pemerintah yang mengharuskan dilakukannya relokasi masyarakat.
  5. 5.Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Terdapat 5 pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang harus disediakan Pemerintah Kota Bekasi. Dari 5 pelayanan tersebut, 4 di antaranya sudah mencapai target 100 persen yaitu pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Adapun pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum capaiannya masih belum 100 persen. Belum tercapainya 100 persen pelayanan ini dikarenakan belum optimalnya sinergi antara Satpol PP, Kepolisian, dan dinas terkait dalam menangani masalah ketertiban serta keterbatasan jumlah personel dalam pengawasan di lapangan.
  6. 6.Sosial Dari 5 jenis pelayanan sosial yang harus dilaksanakan Pemerintah Kota Bekasi semuanya sudah mencapai target 100 persen. Namun masih terdapat tantangan yang harus ditangani yaitu berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia teknis yang berkompeten dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. 2.1.7 PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. II - 105 BAB II Gambaran Umum Daerah Data termutakhir terkait dengan capaian indikator TPB yaitu tahun 2022 (Laporan KLHS RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029) dan hanya tersedia beberapa indikator saja. Akan tetapi, jika merujuk pada capaian indikator TPB tahun sebelumnya menunjukkan bahwa dari 199 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kota Bekasi, terdapat 76,88 persen indikator yang diketahui capaiannya, sedangkan 23,12 persen sisanya masih belum dapat diketahui capaiannya karena tidak tersedianya data. Dari data tersebut, terdapat 43,72 persen yang telah mencapai target Nasional, 33,17 persen yang belum mencapai target Nasional dan 23,12 persen tidak tersedia datanya. Berdasarkan identifikasi, pengumpulan, dan analisis data terhadap 199 indikator TPB kewenangan Kota Bekasi yang dibagi ke dalam 4 Pilar Pembangunan yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, berikut hasil capaian target indikator TPB Per Pilar di Kota Bekasi:
  7. 1.Pilar Sosial Sebagian besar indikator TPB Pilar Sosial di Kota Bekasi sudah mencapai target Nasional, yaitu sebanyak 52 indikator atau sebesar 55,32 persen. Namun, masih terdapat 28 indikator atau sebesar 29,79 persen indikator yang belum mencapai target Nasional dan 14 indikator atau sebesar 14,89 persen yang belum ada data. Indikator TPB Pilar Sosial yang belum mencapai target Nasional dan belum ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Bekasi.
  8. 2.Pilar Ekonomi Sebagian besar indikator TPB Pilar Ekonomi di Kota Bekasi sudah mencapai target Nasional, yaitu sebanyak 15 indikator atau sebesar 32,61 persen. Namun, masih terdapat 17 indikator atau sebesar 36,96 persen indikator yang belum mencapai target Nasional dan 14 indikator II - 106 BAB II Gambaran Umum Daerah atau sebesar 30,43 persen yang belum ada data. Indikator TPB Pilar Ekonomi yang belum mencapai target Nasional dan belum ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Bekasi. Selain itu, indikator TPB Pilar Ekonomi yang tidak tersedia data capaiannya perlu diperhatikan karena jumlahnya masih cukup besar sehingga kondisi ini tidak dapat diketahui secara utuh dan menyeluruh.
  9. 3.Pilar Lingkungan Indikator TPB Pilar Lingkungan di Kota Bekasi sudah mencapai target Nasional yaitu sebanyak 14 indikator atau sebesar 36,84 persen. Namun, masih terdapat 13 indikator atau sebesar 34,21 persen indikator yang belum mencapai target Nasional dan 11 indikator atau sebesar 28,95 persen yang belum ada data. Indikator yang belum mencapai target Nasional dan belum ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Bekasi. Selain itu, indikator yang tidak tersedia data capaiannya perlu diperhatikan karena jumlahnya masih cukup besar sehingga kondisi terkait Pilar Lingkungan di Kota Bekasi tidak dapat diketahui secara utuh dan menyeluruh.
  10. 4.Pilar Tata Kelola dan Hukum Indikator TPB Pilar Tata Kelola dan Hukum di Kota Bekasi sudah mencapai target Nasional yaitu sebanyak 6 indikator atau sebesar 28,57 persen. Namun, masih terdapat 8 indikator atau sebesar 38,10 persen indikator yang belum mencapai target Nasional dan 7 indikator atau sebesar 33,33 persen yang belum ada data. Indikator yang belum mencapai target Nasional dan belum ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Bekasi. Selain itu, indikator yang tidak tersedia data capaiannya perlu diperhatikan karena jumlahnya masih cukup besar sehingga kondisi terkait Pilar Tata Kelola dan Hukum di Kota Bekasi tidak dapat diketahui secara utuh dan menyeluruh. II - 107 BAB II Gambaran Umum Daerah Berdasarkan uraian di atas dan analisis capaian TPB yang dilakukan dengan menghitung selisih antara capaian indikator TPB di Kota Bekasi terhadap target capaian Nasional, beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk perumusan isu strategis Kota Bekasi ke depannya, antara lain terkait dengan:
  11. 1.Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (TPB 11) Yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kemacetan, pengembangan pariwisata dengan konsep urban tourism dan kearifan lokal, bencana banjir, terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), dampak keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN), dampak perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), penggunaan transportasi publik, penurunan kualitas udara akibat pencemaran, keberadaan Tempat Pengolahan Sampah (TPA Sumurbatu, TPST Bantargebang, TPA Burangkeng), dan penyediaan sanitasi serta air minum aman
  12. 2.Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (TPB 3) Yang perlu diperhatikan berkaitan dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, permasalahan stunting, ketahanan dan kedaulatan pangan
  13. 3.Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (TPB 6) Yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penyediaan sanitasi dan air minum aman, keberadaan Tempat Pengolahan Sampah (TPA Sumurbatu, TPST Bantargebang, TPA Burangkeng) yang berada di wilayah Kota Bekasi, permasalahan sampah, dan pengelolaan sumber daya air lintas Kabupaten/Kota
  14. 4.Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (TPB 9) Yang perlu diperhatikan berkaitan dengan dampak keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Kota Bekasi, dampak perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap Kota Bekasi, dan penggunaan transportasi publik
  15. 5.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (TPB 8) II - 108 BAB II Gambaran Umum Daerah Yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pengembangan pariwisata Kota Bekasi dengan konsep urban tourism dan kearifan lokal, dampak keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN), dan dampak perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap Kota Bekasi
  16. 6.Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (TPB 13) Yang perlu diperhatikan berkaitan dengan bencana banjir dan penurunan kualitas udara akibat pencemaran
  17. 7.Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (TPB 17) Pengembangan pariwisata Kota Bekasi dengan konsep urban tourism dan kearifan lokal, dampak keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Kota Bekasi, keberadaan Tempat Pengolahan Sampah (TPA Sumurbatu, TPST Bantargebang, TPA Burangkeng) yang berada di wilayah Bekasi, dan pengelolaan sumber daya air lintas kabupaten/kota 2.1.8 BADAN USAHA MILIK DAERAH Kota Bekasi memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Pendirian BUMD tersebut bertujuan untuk: memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian kota; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi kota berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. BUMD Kota Bekasi, antara lain:
  18. 1.Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Patriot BUMD ini usahanya bergerak dalam bidang pengelolaan dan pendistribusian air bersih dan air minum kepada masyarakat serta pelaksanaan pemungutan tarif air bersih dan air minum, pengelolaan sanitasi dan air limbah. Adapun seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi. Dari sisi kinerja keuangan yang diukur berdasarkan perhitungan Rasio Laba terhadap Investasi (ROI/Return on Investmen), tahun 2023 menunjukkan angka 5,59 persen, meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 5,57 persen. Angka ROI sebesar 5,59 persen II - 109 BAB II Gambaran Umum Daerah menunjukkan bahwa investasi yang dinilai menghasilkan keuntungan sebesar 5,59 persen dari total biaya investasi atau sumber dana yang digunakan untuk operasional perusahaan. Dari sisi bisnis proses yang dilakukan, diketahui bahwa kinerja PDAM Tirta Patriot, adalah sebagai berikut:
  19. 1.Tingkat kehilangan air 5 persen (katagori Baik di bawah ketentuan maksimal 20 persen), karena 30 persen produksi air PDAM Tirta Patriot di jual secara curah ke Perumda Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi.
  20. 2.Perumda Tirta Patriot telah menciptakan barang produktif dengan menjual air curah ke Perumda Tirta Bhagasasi, dan kepada masyarakat produsen air minum isi ulang. Untuk menunjang hal ini dibangun Reservoir 4000 M3 lahan di Perumda Tirta Patriot di Offtake Jatibening.
  21. 3.Produk inovatif lainnya yang dilakukan Perumda Tirta Patriot adalah pada tahun 2023 meluncurkan produk air minum dalam kemasan (AMDK). Produk itu dimaksudkan untuk meningkatkan sektor pendapatan badan usaha milik daerah di bidang air tersebut.
  22. 4.Melakukan layanan responsif dengan mengganti meteran Air yang sudah lama dengan usia teknis 5 tahun.
  23. 5.Meningkatkan volume air terdistribusi IPA Teluk Buyung dari 510 lt/detik menjadi 590 lt/detik. Dengan jumlah pelanggan saat ini sebanyak 105.254 pelanggan, maka untuk 5 (lima) tahun ke depan PDAM Tirta Patriot menargetkan cakupan sebesar 55 persen dengan jumlah pelanggan sebanyak 357.000 pelanggan. Target baru pelanggan sebanyak 190.919 pelanggan dan untuk itu dibutuhkan tambahan air baku sebesar 820 lt/detik.
  24. 2.Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) BPRS Patriot Bekasi BPRS Patriot Bekasi dengan bidang usaha perbankan syariah ini memiliki ruang lingkup usaha yaitu: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan; memberikan bantuan pembiayaan dan melakukan pembinaan khususnya terhadap para pengusaha mikro atau kecil; melakukan penyaluran dana; melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPRS Patriot Bekasi; memberikan jasa lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan mengelola kegiatan dana sosial berupa zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS dan wakaf tunai. Di lihat dari salah indikator keuangan yaitu jumlah pembiayaan bermasalah (Non Performing Loan/NPL)), NPL BPRS Patriot pada tahun 2023 mengalami penurunan, dimana pada tahun II - 110 BAB II Gambaran Umum Daerah 2022 jumlah kredit bermasalah sebesar Rp. 8.242.567.147,- dan pada tahun 2023 sebesar Rp.4.431.975.611,-. Dengan demikian terjadi penurunan kredit bermasalah sebesar 46,23 persen. Sedangkan jumlah pembiayaan seluruhnya mengalami peningkatan sebesar 46,73 persen dibandingkan tahun 2022. Beberapa upaya sudah dilakukan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/BPRS Patriot Kota Bekasi dari segi perspektif bisnis proses, di antaranya;
  25. 1.Melakukan pelayanan responsif melalui; a). monitoring ketat dan pembinaan kepada nasabah agar dana pembiayaan digunakan secara produktif. b). Melakukan pemulihan secara cepat kepada nasabah yang mengalami permasalahan usaha atau berpotensi kemungkinan bermasalah
  26. 2.Optimalisasi Jaringan Informasi; dengan pembukaan jaringan kantor kas dan kas keliling di daerah strategis dan sentra-sentra Bisnis, saat ini ada 4 Kantor kas dan 1 Mobil keliling
  27. 3.Meminimalisir kesalahan, seperti mengurangi kredit macet, menerapkan prinsip kehati- hatian.
  28. 4.Menciptakan barang/jasa pelayanan inovatif, belum banyak terlaksana, produk layanan masih produk umum perbankan syariah seperti; Murabahah, Musyarakah, Ijarah, dan Al- Qordh. BPRS Patriot Bekasi juga diberikan tugas menyalurkan Program Dana Bergulir yang dialokasikan untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Pemerintah Kota Bekasi. Tujuan program Dana Bergulir adalah:
  29. 1.Meningkatkan kemampuan usaha koperasi dan pengusaha mikro di Kota Bekasi untuk mengakses sumber pendanaan permodalan
  30. 2.Meningkatkan peran koperasi dan pengusaha mikro di Kota Bekasi dalam membuka lapangan kerja sehingga mampu membantu upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan
  31. 3.Meningkatkan kemampuan koperasi dan pengusaha mikro di Kota Bekasi dalam menciptakan nilai tambah atas barang dan jasa. PT. BPRS Patriot Bekasi berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana dengan pola executing, dan mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir. Manfaat atas Program Dana Bergulir. II - 111 BAB II Gambaran Umum Daerah Berdasarkan laporan keuangan PT. BPRS Patriot Bekasi Periode Desember 2024 jumlah dana bergulir Pemerintah Kota Bekasi adalah Rp.25.094.418.398,- , yang mana dana tersebut telah disalurkan kepada koperasi dan usaha mikro di Kota Bekasi dengan total perguliran sebesar Rp.92.535.500.000,- kepada 1.507 koperasi dan pengusaha mikro. Dengan mempertimbangkan bahwa Program Dana Bergulir secara nyata memberikan dampak yang positif kepada perkembangan koperasi dan pengusaha mikro di Kota Bekasi, diharapkan Pemerintah Kota Bekasi dapat menambahkan portofolio penempatan dana bergulir pada periode 2026-2030 sebesar Rp.100.000.000.000,- dengan alokasi per tahun sebesar Rp.20.000.000.000,-.
  32. 3.Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Mitra Patriot Kegiatan usaha Mitra Patriot yang dijalankan yaitu di bidang perdagangan barang dan jasa, antara lain pengelolaan transportasi, pengolahan limbah padat dan cair, pengelolaan parkir, reklame/periklanan, percetakan, konstruksi, telekomunikasi, perdagangan umum, dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya perusahaan. ROI PT. Mitra Patriot tahun 2023 diketahui bahwa terjadi pertumbuhan negatif sebesar 10,77 persen, atau turun dari -22,97 persen pada tahun 2022 menjadi -33,74 persen pada tahun
  33. 2023.Data tersebut juga berarti bahwa setiap Rp. 1 investasi akan menghasilkan kerugian sebesar Rp. 0,3374,-. Dengan demikian dari sudut Rasio laba terhadap Investasi, PT. Mitra Patriot menunjukkan kinerja yang terus menurun. Dari bisnis proses PT Mitra Patriot, apakah sesuai dengan tujuan utama yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan/RKAP tahun 2023, terutama proses bisnis dari bisnis inti PT Mitra Patriot sendiri. Karena PT Mitra Patriot yang bertindak sebagai penyedia jasa untuk angkutan umum massal dan sudah tidak lagi beroperasi, maka nilai skor BUMD PT Mitra Patriot Kota Bekasi Tahun 2023 tentang Perspektif Bisnis proses sangat kurang = 20 persen x 10 = 2 (dua).
  34. 4.Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Minyak dan Gas Bumi Perseroda Migas melakukan kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi, yaitu melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Dalam melaksanakan usahanya, Perseroda Migas dapat melakukan hubungan kerja sama dengan pihak lain dalam bidang sejenis dan melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari hasil perhitungan persentase II - 112 BAB II Gambaran Umum Daerah pertumbuhan laba terhadap investasi PT. Minyak dan Gas Bumi tahun 2023 gas (Perseroda) menghasilkan ROI sebesar 4.143,62 persen yang artinya bahwa setiap Rp1,00 capital employment yang digunakan mampu menghasilkan laba sebesar Rp 41,4362,-. Hal ini jauh di atas standar ukuran kinerja ROI sebesar 18 persen. Di samping itu juga menunjukkan perbaikan kinerja dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 13,88 persen. Dari bisnis proses, perusahaan membuat Perjanjian Operasi Bersama dengan BUT Foster Oil and Energy Pte. Ltd. (FOE) untuk membantu Perusahaan membiayai kegiatan operasional KSO PD Migas dan memberi dukungan teknis untuk kegiatan operasional lapangan gas Jatinegara. Berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut yang disepakati pembagian keuntungan dengan FOE dan PD Migas masing-masing sebesar 90% :10% sesuai dengan participating interest yang tertuang pada perjanjian tersebut. Untuk 5 (lima) tahun ke depan, program kerja Perseroda Migas ini, antara lain:  Menjaga realisasi penyerapan MMSCFD dan peningkatan ke 15 MMSCFD  Mengajukan perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan PT Minyak dan Gas Bumi Perseroda, agar dapat dinaikkan sesuai kebutuhan bisnis migas  Rencana ekspansi dengan mengikuti proses lelang pengelolaan sumur minyak Pertamina di luar Bekasi  Refocussing Dana Bagi Hasil (DBH) Migas ke Kota Bekasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
  35. 5.Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Sinergi Patriot Bekasi Kegiatan usaha Perseroda Sinergi Patriot Bekasi yaitu minyak dan gas bumi di sektor hilir, sektor energi, energi baru dan terbarukan dan jasa penunjang lainnya. BUMD ini digolongkan sebagai BUMD non-infrastruktur, karena BUMD ini dalam kegiatannya tidak menyediakan barang dan jasa secara langsung untuk kepentingan masyarakat luas. Pada tahun 2023, PT Sinergi Patriot menghasilkan ROI sebesar minus 5,83 persen, meskipun nilai ROI pada tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022 yaitu minus 8,20 persen. Hal itu berarti bahwa setiap Rp 1,00 capital employment yang digunakan pada tahun 2023 ternyata menghasilkan kerugian sebesar Rp 0,0583,-. Dari sisi bisnis proses yang dilakukan, diketahui bahwa kinerja PT Sinergi Patriot Kota Bekasi, adalah sebagai berikut: II - 113 BAB II Gambaran Umum Daerah
  36. 1.Telah dihasilkan CNG (Compressed Natural Gas), tipe gas alam yang disimpan melalui dikompres dengan tekanan tinggi, yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan gas untuk Rumah Makan, Kawasan Kuliner, Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Hotel dan Perkantoran.
  37. 2.Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PT. Sinergi Patriot Bekasi dengan PT Pertamina EP yang disusul dengan kesepakatan pengaliran gas melalui pipa milik PT Pertamina Gas yang dituangkan dalam Gas Transportation Agreement (GTA). Gas bumi dialirkan ke Metering Regulator Station (M/RS) melalui melalui pipa transmisi yang berjarak 12,886 Km dari Tapping Out 04 milik PT. Pertamina untuk kemudian disalurkan ke jaringan gas Kota Bekasi.
  38. 3.PT Sinergi Patriot Kota Bekasi menjual gas kepada PT Pasundan Resources (PR) untuk pemenuhan kebutuhan listrik di wilayah Kota Bekasi. 2.1.9 KERJA SAMA DAERAH Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, Pemerintah Kota Bekasi menjalin berbagai kerja sama daerah baik antara daerah dan daerah lain serta antara daerah dan pihak ketiga, yang didasarkan pada pertimbangan saling menguntungkan. Berbagai kerja sama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi mencakup berbagai bidang antara lain kesehatan, pendidikan, pengelolaan aset, kemitraan dalam pengembangan kapsitas, dan lainnya. Adapun jangka waktu kerja sama yang dilakukan mencakup jangka waktu 1 (satu) hingga 20 (dua puluh) tahun. Gambar 2.65 Jumlah Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi Berakhir di Tahun 2024-2027 Sumber: Bappedalitbang Kota Bekasi, 2025 II - 114 BAB II Gambaran Umum Daerah Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa pada tahun 2024 terdapat 68 kerja sama daerah yang akan berakhir. Dari 68 kerja sama tersebut, sebanyak 48 kerja sama merupakan kerja sama jangka waktu 1 (satu) tahun, sedangkan sisanya merupakan kerja sama dalam jangka waktu 2 (dua) hingga 5 (lima) tahun. Untuk jumlah kerja sama di tahun berikutnya, tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan bertambah. Hal ini dimungkinkan jika di tahun 2025 ini dilakukan penandatanganan kerja sama baru untuk jangka waktu tertentu yang akan berlaku mulai tahun 2026 dan seterusnya. 2.1.10 KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK 2.1.10.1 RUMAH Ketersediaan rumah/stok rumah di Kota Bekasi memiliki karakteristik yang berbeda- beda. Ketersediaan rumah di Kota Bekasi saat ini dapat diklasifikasikan ke dalam rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan (toponimi) tahun 2022, jumlah rumah di Kota Bekasi mencapai 731.107 unit, dengan jumlah rumah terbanyak yaitu di Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 91.076 unit atau sekitar 12,46 persen dari jumlah keseluruhan unit rumah. Gambar 2.66 Jumlah Kebutuhan Rumah Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030 Sumber: RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, 2024 (diolah) Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan rumah di Kota Bekasi juga akan bertambah. Berdasarkan perhitungan, terdapat kebutuhan penyediaan rumah sebanyak 69.040 unit di tahun 2025 dan 61.857 unit di tahun 2030. Dengan keterbatasan lahan yang ada maka penyediaan rumah di Kota Bekasi diarahkan pada rumah vertikal atau rumah susun. II - 115 BAB II Gambaran Umum Daerah 2.1.10.2 AIR BERSIH Pemenuhan kebutuhan air bersih di lingkungan hunian merupakan prioritas utama. Penyediaan air bersih di Kota Bekasi dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan memanfaatkan air baku. Air baku bersumber dari air tanah, air permukaan, air hujan, dan mata air. Pemanfaatan air tanah sebagai suplai air bersih terutama di daerah yang tidak terjangkau oleh pelayanan jaringan induk PDAM Kota. Gambar 2.67 Jumlah Kebutuhan Air Bersih Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030 Sumber: RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, 2024 (diolah) Kebutuhan air bersih di Kota Bekasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan kota. Kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh PDAM. Mengingat kualitas air tanah di Kota Bekasi kurang bagus maka alternatif pemenuhan air bersih di wilayah-wilayah yang tidak dilewati oleh perpipaan PDAM yaitu dengan menyediakan kran umum. 2.1.10.3 AIR LIMBAH Kondisi sanitasi lingkungan di Kota Bekasi salah satu dengan melihat kondisi jaringan air limbah, yang terdiri dari jaringan air limbah domestik dan jaringan air limbah nondomestik (industri). Air limbah domestik ini merupakan salah satu sumber pencemaran badan air tanah. Proyeksi timbulan air limbah domestik di Kota Bekasi tahun 2025-2030 lebih besar dibandingkan dengan timbulan air limbah nondomestik. Untuk itu perlu adanya pengolahan limbah domestik secara baik dan terpadu di lingkungan rumah tangga ataupun di lingkungan masyarakat. II - 116 BAB II Gambaran Umum Daerah Gambar 2.68 Jumlah Timbulan Air Limbah Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030 Sumber: RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, 2024 (diolah) Dalam rangka melakukan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kota Bekasi, kinerja terbesar telah dilakukan di Kecamatan Bantargebang sebesar 88 persen bagi kepala keluarga dengan kepemilikan jamban sendiri, sedangkan kinerja terkecil berada di Kecamatan Bekasi Utara sebesar 61 persen untuk kelompok kepala keluarga dengan kepemilikan jamban sendiri. Persentase tersebut berbeda jauh dengan persentase kelompok masyarakat yang belum memiliki jamban, persentase lebih rendah. Pengelolaan limbah domestik dari kelompok belum memiliki jamban masih terbilang sulit, dikarenakan tidak ada tempat yang dijadikan lubang tanah untuk jamban. 2.1.10.4 LISTRIK Listrik merupakan infrastruktur yang penting untuk mendukung pembangunan wilayah. Penyediaan listrik di Indonesia dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang bertugas untuk menyediakan pasokan Listrik secara Nasional, termasuk di Kota Bekasi. Proyeksi yang berkaitan dengan listrik sangat penting untuk diperhatikan, khususnya dalam perencanaan dan pengembangan wilayah perkotaan seperti di Kota Bekasi. Proyeksi kebutuhan listrik di Kota Bekasi yang terbagi atas kebutuhan Listrik domestik, kebutuhan listrik nondomestik, dan penerangan jalan umum (PJU). Proyeksi terhadap kebutuhan listrik tersebut masing-masing dilakukan terhadap daya listrik sebesar 450 watt, 900 watt, dan 1.300 watt yang tersebar di 12 kecamatan yang berada di Kota Bekasi. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa kebutuhan listrik di Kota Bekasi semakin meningkat dalam 5 tahun mendatang. Peningkatan kebutuhan listrik di Kota Bekasi di masa mendatang perlu II - 117 BAB II Gambaran Umum Daerah diimbangi dengan langkah-langkah strategis untuk mengatasi terbatasnya sumber energi listrik, sehingga peluang terjadinya krisis energi listrik di masa depan dapat diantisipasi dan dicegah secara optimal. Gambar 2.69 Jumlah Kebutuhan Listrik Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030 Sumber: RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, 2024 (diolah) 2.1.10.5 PERSAMPAHAN Kota Bekasi memiliki tempat pembuangan sampah terbesar di Asia Tenggara. Tempat pembuangan sampah ini merupakan tempat pembuangan akhir bukan hanya untuk Kota Bekasi saja tetapi juga daerah tetangga seperti Jakarta. Untuk itu, pengelolaan persampahan yang baik dan terpadu merupakan hal yang fundamental mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangannya. Setiap kegiatan tersebut berkaitan antara satu dengan lainnya dan saling berhubungan timbal baliknya. Perkembangan produksi sampah di Kota Bekasi setiap harinya mengalami peningkatan yang cukup tinggi terutama sampah yang bersumber dari permukiman, perkantoran, perhotelan, dan lain-lain sehingga kebutuhan sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah perlu terpenuhi dengan baik. Pada tahun 2030, penambahan TPA sudah tidak dibolehkan. Untuk itu perlu adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan yaitu dengan mengoptimalkan pengelolaan di hulu sehingga sampah di hilir bisa direduksi. II - 118 BAB II Gambaran Umum Daerah Gambar 2.70 Jumlah Timbulan Sampah Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030 Sumber: RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, 2024 (diolah) 2.1.10.6 SARANA PENDIDIKAN Perencanaan kebutuhan sarana pendidikan dilakukan untuk memenuhi fasilitas dasar yang diperlukan oleh masyarakat. Ketersediaan sarana pendidikan yang mencukupi akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan masyarakat yang akan terbentuk. Gambar 2.71 Jumlah Kebutuhan Sekolah Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030 Sumber: RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, 2024 (diolah) Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2025 kebutuhan sarana pendidikan di Kota Bekasi untuk TK sebanyak 1.893 unit dengan kebutuhan lahan seluas 94,65 ha, SD sebanyak 31 unit dengan kebutuhan lahan seluas 6,13 ha, SMP sebanyak 7 unit dengan kebutuhan lahan seluas 9,20 ha, dan SMA sebanyak 18 unit dengan kebutuhan lahan seluas 22,66 ha. Meskipun terdapat kecenderungan peningkatan kebutuhan sarana pendidikan, perlu II - 119 BAB II Gambaran Umum Daerah dicermati terkait dengan distribusinya. Hal ini didasarkan pada kondisi eksisting yang mana keberadaan sekolah belum terdistribusi merata. Selain itu, penting kiranya kebutuhan sekolah untuk PAUD yang lebih diprioritaskan untuk dipenuhi mengingat ketersediaannya saat ini masih sangat kurang. 2.1.10.7 SARANA KESEHATAN Perencanaan kebutuhan sarana kesehatan dilakukan untuk memenuhi fasilitas dasar yang diperlukan oleh masyarakat. Ketersediaan sarana kesehatan yang mencukupi akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan masyarakat yang akan terbentuk. Jumlah kebutuhan sarana kesehatan di Kota Bekasi terus meningkat mengikuti pola laju pertumbuhan penduduk. Dengan statusnya sebagai kota metropolitan, pemenuhan kebutuhan sarana kesehatan tidak serta merta harus mengikuti hasil proyeksi yang sudah dilakukan. Untuk ke depannya pun akan lebih dibutuhkan rumah sakit dengan skala pelayanan regional yang dilengkapi dengan layanan penyakit yang lebih spesifik. Gambar 2.72 Jumlah Kebutuhan Sarana Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030 Sumber: Rankhir RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, 2024 (diolah) II - 120 BAB II Gambaran Umum Daerah 2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 2.2.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU 2.2.1.1 KINERJA PELAKSANAAN APBD Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. A. Pendapatan Daerah Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Penjelasan untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut:
  39. 1.PAD terdiri atas beberapa jenis pendapatan yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
  40. 2.Pendapatan Transfer terdiri atas transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah.
  41. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau daerah lainnya. Capaian realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi atas target yang ditetapkan pada periode 2019-2024 cenderung fluktuatif. Rata-rata capaiannya dalam kurun waktu itu sebesar 94,96 persen. Kinerja realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi hanya sekali mencapai di atas 100 persen, yaitu pada tahun 2021 sebesar 101,44 persen. Sedangkan kinerja terendahnya terjadi pada tahun 2019, yakni sebesar 85,28 persen. Kinerja realisasi Pendapatan Daerah yang kurang dari 100 persen menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi belum berhasil menghimpun sumber-sumber pendapatannya untuk memenuhi target yang ditetapkannya pada awal tahun rencana. II - 121 BAB II Gambaran Umum Daerah Gambar 2.73 Capaian Kinerja Pendapatan Kota Bekasi Tahun 2019-2024 Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 (diolah) Jika dicermati per komponen pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer selalu lebih tinggi dibandingkan komponen lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi dalam memenuhi kebutuhan pembangunan masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Meskipun demikian, PAD Kota Bekasi yang pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan, secara bertahap meningkat di tahun berikutnya,. Meningkatnya proporsi PAD ini berarti meningkatnya kemandirian daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah Kota Bekasi dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi Pemerintah Kota Bekasi untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah Kota Bekasi. Tabel 2.41 Target dan Realisasi Pendapatan Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah) Komponen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-rata Target Pendapatan 6.993,51 5.287,39 5.685,69 5.924,24 6.467,82 6.989,31 6.224,66  PAD 3.346,02 2.095,14 2.492,95 2.711,75 2.997,68 3.350,24 2.832,30  Pendapatan Transfer 3.454,97 2.992,97 2.982,12 3.212,49 3.470,14 3.639,07 3.291,96  Lain-lain Pendapatan yang sah 192,52 199,28 210,62 0,00 0,00 0,00 100,40 II - 122 BAB II Gambaran Umum Daerah Komponen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-rata Realisasi Pendapatan 5.963,93 5.092,17 5.767,65 5.862,70 6.141,46 6.288,59 5.852,75  PAD 2.442,15 2.048,91 2.536,71 2.598,63 2.729,78 2.671,24 2.504,57  Pendapatan Transfer 3.329,11 2.843,99 3.021,52 3.264,07 3.411,68 3.617,35 3.247,95  Lain-lain Pendapatan yang sah 192,67 199,27 209,43 0,00 0,00 0,00 100,23 Kinerja Pendapatan 85,28% 96,31% 101,44% 98,96% 94,95% 89,97% 94,03% Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 Selama periode 2019-2024, Pendapatan Daerah Kota Bekasi rata-rata tumbuh sebesar 5,13 persen. Untuk masing-masing komponen pendapatan daerah, terlihat bahwa PAD tumbuh paling tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan komponen lainnya. Pertumbuhan rata-rata komponen PAD sebesar 7,19 persen, pendapatan transfer sebesar 6,72 persen, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 4,51 persen. Untuk lebih rincinya, perkembangan pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan masing-masing komponennya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar 2.74 Pertumbuhan Pendapatan Kota Bekasi Tahun 2019-2024 Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 (diolah) Proporsi realisasi komponen pendapatan terhadap total Pendapatan Daerah Kota Bekasi periode 2019-2024 memperlihatkan kecenderungan terjadinya peningkatan pada komponen II - 123 BAB II Gambaran Umum Daerah PAD. Sementara proporsi Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) cenderung fluktuatif. Rata-rata proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah pada periode itu sebesar 42,74 persen, proporsi Pendapatan Transfer sebesar 55,47 , dan proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 1,80 persen. B. Belanja Daerah Belanja Daerah Kota Bekasi terdiri dari komponen Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, yang manfaatnya hanya sampai satu tahun anggaran. Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Transfer terdiri dari transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya dan transfer bantuan keuangan lainnya. Gambar 2.75 Capaian Kinerja Belanja Kota Bekasi Tahun 2019-2024 Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 (diolah) Kinerja realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi pada kurun waktu 2019-2024 menunjukkan bahwa realisasi Belanja Daerah selalu berada di bawah pagu atau targetnya. Kinerja realisasi II - 124 BAB II Gambaran Umum Daerah belanja tertinggi terjadi pada tahun 2021, yakni sebesar 88,45 persen dari pagu/target, sedangkan terendah pada tahun 2019 yakni sebesar minus 79,47 persen dari pagu/target. Realisasi belanja yang lebih kecil dari target/pagu anggarannya ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Tetapi disisi lain, Realisasi belanja yang lebih kecil dari pagu ini bisa jadi karena kelemahan dalam perencanaan anggaran, sehingga kurang tepat dalam mengestimasi belanja, atau adanya program dan kegiatan yang tidak terlaksana. Realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi, yang mengalami penurunan signifikan akibat Pandemi Covid-19 di tahun 2020, mulai meningkat di tahun-tahun berikutnya. Adapun rata- rata komponen Belanja Daerah terbesar masih didominasi Belanja Operasi yaitu mencapai Rp 4.598,81 miliar. Meningkatnya realisasi Belanja Operasi terhadap total belanja daerah Kota Bekasi berarti meningkatnya biaya operasional rutin daerah. Sementara itu, Belanja Modal berfluktuatif dan rata-ratanya sebesar Rp 1.059,01 miliar. Belanja Tak Terduga juga fluktuatif, terutama pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021, yang mengalami lonjakan belanja. Tabel 2.42 Target dan Realisasi Belanja Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah) Komponen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-rata Target Belanja 7.069,40 5.759,34 6.449,62 6.674,93 7.211,55 7.533,14 6,783,00  Belanja Operasi 5.348,41 4.303,60 4.659,35 5.233,70 5.834,76 6.011,19 5.231,83  Belanja Modal 1.362,42 1.113,12 1.377,85 1.266,45 1.285,41 1.400,64 1.300,98  Belanja Tak Terduga 293,26 340,72 412,42 173,78 41,38 15,97 212,92  Belanja Transfer 65,31 1,90 0,00 1,00 50,00 105,34 37,26 Realisasi Belanja 5.567,93 4.787,48 5.704,88 5.719,81 6.411,45 6.475,00 5.777,76  Belanja Operasi 4.461,26 3.777,48 4.204,03 4.623,56 5.204,11 5.322,45 4.598,81  Belanja Modal 1.104,38 790,05 1.189,30 1.073,71 1.153,11 1.043,52 1.059,01  Belanja Tak Terduga 0,74 218,28 311,55 21,54 4,23 3,70 93,34  Belanja Transfer 1,55 1,67 0,00 1,00 50,00 105,34 26,59 Kinerja Belanja 78,76% 83,13% 88,45% 85,69% 88,91% 85,95% 85,18% Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 Pada periode tahun 2019-2024 itu, pertumbuhan tertinggi realisasi Belanja Daerah terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 19,20 persen dan terendah pada tahun 2020 sebesar - II - 125 BAB II Gambaran Umum Daerah 14,02 persen. Sedangkan pertumbuhan rata-rata Belanja Daerah pada periode ini sebesar 4,97 persen per tahun. Pertumbuhan realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi yang cukup tinggi menunjukkan adanya belanja yang meningkat Jika dilihat per komponen, pertumbuhan rata-rata Belanja Operasi sebesar 4,42 persen per tahun dan Belanja Modal sebesar 8,64 persen per tahun. Untuk Belanja Tak Terduga mengalami lonjakan pada saat Pandemi Covid-19 sehingga rata-ratanya menjadi tinggi. Gambar 2.76 Pertumbuhan Belanja Kota Bekasi Tahun 2019-2024 Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2024 (diolah) Untuk proporsi realisasi komponen belanja terhadap total Belanja Daerah Kota Bekasi periode 2019-2024 memperlihatkan kecenderungan terjadinya peningkatan pada proporsi Belanja Operasi serta penurunan proporsi Belanja Modal. Jika dirata-rata pada periode itu, proporsi Belanja Operasi sebesar 79,94 persen dan proporsi Belanja Modal sebesar 18,34 persen. C. Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah Kota Bekasi terdiri dari komponen Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan, berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. Adapun Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari: Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri; Pengeluaran II - 126 BAB II Gambaran Umum Daerah Investasi Non Permanen Lainnya; Pembayaran Hutang Jangka Panjang Lainnya; Pemberian Pinjaman Daerah. Realisasi kinerja Pembiayaan Daerah Kota Bekasi selama kurun waktu 2019-2024 menunjukkan bahwa realisasi kinerjanya hampir selalu berada di bawah pagu atau target yang sudah ditetapkan. Hanya di tahun 2021, kinerja realisasi pembiayaan sebesar 100 persen dari pagu/target. Realisasi capaian yang masih di bawah target terjadi karena kelemahan dalam perencanaan anggaran, sehingga kurang tepat dalam mengestimasi belanja, atau adanya program dan kegiatan yang tidak terlaksana. Gambar 2.77 Capaian Kinerja Pembiayaan Kota Bekasi Tahun 2019-2024 Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 (diolah) Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kota Bekasi tahun 2019-2024 cenderung meningkat setiap tahunnya. Penerimaan Pembiayaan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya Kota Bekasi sebesar Rp 99,36 miliar di tahun 2019, meningkat menjadi Rp 591,84 miliar di tahun 2024. Meningkatnya realisasi SiLPA ini dapat dimaknai terjadinya penurunan penyerapan anggaran daerah. II - 127 BAB II Gambaran Umum Daerah Tabel 2.43 Target dan Realisasi Pembiayaan Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah) Komponen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-rata Target Pembiayaan 122,90 516,94 789,12 902,69 1.043,67 639,84 669,19 Penerimaan Pembiayaan 99,40 494,44 776,52 826,69 893,70 591,84 613,76 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya 99,36 494,34 776,52 826,69 893,70 524,36 613,76 Pencairan Dana Cadangan - - - - - 67,47 - Pengeluaran Pembiayaan 23,50 22,50 12,60 76,00 149,97 48,00 55,43 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 23,50 22,50 10,10 46,00 107,50 48,00 42,93 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - - - - - - - Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya - - 2,50 - - - 1,25 Pembayaran Hutang Jangka Panjang Lainnya - - - 30,00 37,47 - - Pembentukan Dana Cadangan - - - - 37,47 - 11,25 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - 5,00 - - PEMBIAYAAN NETO 75,90 471,94 763,92 750,69 743,73 543,84 558,34 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) - - - - - - - Realisasi Pembiayaan 100,39 516,84 789,12 902,57 993,68 634,84 656,24 Penerimaan Pembiayaan 99,36 494,34 776,52 826,69 893,70 591,84 613,74 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya 99,36 494,34 776,52 826,69 893,70 524,36 613,74 Pencairan Dana Cadangan - - - - - 67,472 - Pengeluaran Pembiayaan 1,03 22,50 12,60 75,88 99,97 43,00 42,50 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 1,03 22,50 10,10 45,88 57,50 43,00 30,00 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - - - - - - - Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya - - 2,50 - - - 1,25 Pembayaran Hutang Jangka Panjang Lainnya - - - 30,00 - - - Pembentukan Dana Cadangan - - - - 37,47 - 11,25 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - 5,00 - - PEMBIAYAAN NETO 98,33 471,84 763,92 750,82 793,73 548,84 571,24 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 494,34 776,52 826,69 893,70 524,36 362,43 646,24 Kinerja Pembiayaan 81,69% 99,98% 100,00% 99,99% 95,21% 99,22% 96,01% Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 II - 128 BAB II Gambaran Umum Daerah Pada periode tahun 2019-2024, pertumbuhan tertinggi realisasi Pembiayaan Daerah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 414,82 persen dan terendah pada tahun 2019 sebesar -71,14 persen. Pertumbuhan rata-rata Pembiayaan Daerah pada periode ini sebesar 64,12 persen per tahun. Sedangkan pertumbuhan rata-rata Penerimaan Pembiayaan sebesar 61,30 persen per tahun dan pertumbuhan rata-rata Pengeluaran Pembiayaan sebesar 402,61 persen per tahun. Gambar 2.78 Pertumbuhan Pembiayaan Kota Bekasi Tahun 2019-2024 Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 (diolah) 2.2.1.2 NERACA DAERAH Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Tabel 2.44 Neraca Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah) Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024* ASET 13.504,84 14.486,41 15.153,84 16.014,27 16.334,58 16.893,35 Aset Lancar 1.106,16 1.452,68 1.576,93 1.552,02 1.249,66 1.106,31 Kas 494,44 776,56 826,69 893,70 429,70 293,72 II - 129 BAB II Gambaran Umum Daerah Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024* Piutang 405,93 458,94 469,65 452,35 451,80 469,49 Piutang lain-lain 81,62 74,83 106,80 95,28 76,89 17,04 Beban dibayar di muka 0,97 1,48 1,18 1,63 2,26 1,87 Persediaan 123,20 140,87 172,62 109,05 120,15 148,16 Penyisihan Piutang - - - - - - INVESTASI JANGKA PANJANG 411,94 439,82 452,63 496,07 554,33 603,40 ASET TETAP 11.864,28 12.349,37 13.000,43 13.759,39 14.264,48 15.013,70 Tanah 6.142,63 6.703,99 7.234,33 7.598,79 8.309,02 8.783,57 Peralatan dan Mesin 1.507,46 1.849,01 2.151,29 2.488,78 2.873,73 3.162,48 Gedung dan Bangunan 2.956,37 3.039,68 3.186,01 3.367,71 3.677,48 3.952,12 Jalan, Jaringan dan Instalasi 5.527,68 5.651,99 6.113,99 6.598,50 6.971,18 7.441,89 Aset Tetap lainnya 68,58 69,95 71,96 73,46 68,75 71,92 Konstruksi dalam pengerjaan 58,65 55,24 143,66 90,79 17,84 118,75 Akumulasi Penyusutan (4.397,10) (5.020,49) (5.900,80) (6.458,65) (7.653,52) (8.517,06 DANA CADANGAN 0,00 (0,06) (0,00) 30,00 68,09 - ASET LAINNYA 122,46 244,60 123,85 176,79 198,02 169,92 KEWAJIBAN 193,14 134,34 104,73 121,67 96,25 106,73 Kewajiban jangka pendek 193,14 134,34 104,73 121,67 96,25 106,73 Kewajiban jangka panjang - - - - - - EKUITAS 13.311,71 14.352,07 15.049,10 15.892,60 16.238,33 16.786,62 KEWAJIBAN & EKUITAS 13.504,84 14.486,41 15.153,84 16.014,27 16.334,59 16.893,35 Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa:
  42. 1.Pertumbuhan Aset: Total aset Pemerintah Kota Bekasi mengalami peningkatan signifikan dari Rp13.504,84 miliar (2019) menjadi Rp16.893,35 miliar (2024), dengan pertambahan sebesar Rp3.388,51 miliar dalam kurun waktu 5 tahun. Pertumbuhan ini didorong terutama oleh: o Aset Tetap: Meningkat dari Rp11.864,28 miliar (2019) menjadi Rp15.013,70 miliar (2024), terutama pada aset tanah, gedung, dan infrastruktur. o Investasi Jangka Panjang: Naik dari Rp411,94 miliar (2019) menjadi Rp603,40 miliar
(2024), menunjukkan komitmen pembangunan berkelanjutan.

2.Penurunan Kewajiban: II - 130 BAB II Gambaran Umum Daerah Total kewajiban (utang) mengalami penurunan dari Rp193,14 miliar di tahun 2029 menjadi Rp106,73 miliar di tahun 2024, atau turun sebesar Rp86,41 miliar. Hal ini mencerminkan: o Kebijakan fiskal yang konservatif dengan minimnya utang jangka panjang. o Kemampuan membayar utang jangka pendek secara tepat waktu.
3.Kinerja Ekuitas: Ekuitas daerah tumbuh stabil dari Rp13.311,71 miliar (2019) menjadi Rp16.786,62 miliar

(2024), menegaskan penguatan modal internal. Hal ini berimplikasi pada struktur keuangan yang sehat dengan rasio utang/aset hanya 0,63% (2024) serta aset tetap dominan (88,9% total aset) perlu diimbangi dengan optimalisasi aset lancar untuk likuiditas. Dengan demikian maka kebijakan Keuangan harus tetap mempertahankan kebijakan utang rendah sambil meningkatkan efisiensi aset serta memantau penurunan kas (Rp293,72 miliar di 2024) untuk antisipasi kebutuhan likuiditas. Analisis rasio keuangan untuk pemerintah daerah memiliki keterbatasan dibandingkan dengan sektor bisnis, akibat tidak adanya sejumlah informasi yang biasa digunakan di sektor bisnis seperti laba. Namun ada beberapa rasio yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah seperti ditampilkan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.45 Analisis Rasio Neraca Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2024 Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rata- Rata Rasio Likuiditas: - Rasio Lancar 5,73 10,81 15,06 12,97 12,98 10,37 11,32 - Rasio Kas 2,56 5,78 7,89 7,6 4,46 2,75 5,17 - Rasio Cepat 5,08 9,75 13,4 12,02 11,71 8,96 10,15 - Rasio Modal kerja terhadap Total Aset 0,08 0,1 0,1 0,1 0,07 0,06 0,08 Rasio Solvabilitas 0,0143 0,0093 0,0069 0,0076 0,0059 0,0063 0,0084 Rasio Utang: - Rasio Utang terhadap Ekuitas 0,0145 0,0094 0,007 0,0077 0,0059 0,0064 0,01 - Rasio Utang terhadap Aset Modal 0,0143 0,0093 0,0069 0,0076 0,0059 0,0063 0,01 Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 II - 131 BAB II Gambaran Umum Daerah Rasio Likuiditas, yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya:

1.Rasio Lancar untuk Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan angka yang sangat baik dalam kurun waktu 2019-2024, dengan rata-rata sebesar 11,32 : 1. Angka ini mengindikasikan bahwa aset lancar Kota Bekasi lebih dari cukup untuk melunasi utang jangka pendeknya, dengan kecenderungan stabil meski sedikit menurun di tahun 2024 (10,37).
2.Rasio Kas menunjukkan rata-rata sebesar 5,17 pada periode ini. Meski terjadi penurunan di tahun 2023-2024 (4,46 dan 2,75), nilai ini tetap positif dan mencerminkan ketersediaan kas yang memadai untuk kewajiban jangka pendek.
3.Rasio Cepat (tanpa persediaan) juga menunjukkan kinerja kuat dengan rata-rata 10,15 : 1. Tren yang stabil hingga 2023 (11,71) dan sedikit penurunan di 2024 (8,96) tetap menunjukkan likuiditas yang sehat.
4.Rasio Modal Kerja terhadap Total Aset rata-rata sebesar 0,08 (8%), mengindikasikan bahwa 8% aset Pemerintah Kota Bekasi bersifat likuid setelah dikurangi utang lancar. Angka ini relatif konsisten dari tahun ke tahun. Rasio Solvabilitas mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka panjang:
1.Rasio Total Utang terhadap Total Aset rata-rata sebesar 0,0084 (0,84%) pada periode 2019-2024. Nilai ini menunjukkan bahwa utang hanya mencakup 0,84% dari total aset, mengindikasikan struktur keuangan yang sangat konservatif dan minim risiko.
2.Tren rasio yang terus menurun (dari 0,0143 di 2019 ke 0,0063 di 2024) mencerminkan kebijakan utang yang semakin ketat. Rasio Utang memberikan gambaran proporsi pendanaan eksternal:
1.Rasio Utang terhadap Ekuitas rata-rata 0,01 (1%), dengan nilai terendah di 2023 (0,0059). Ini menunjukkan ekuitas dominan dalam struktur modal.
2.Rasio Utang terhadap Aset Modal rata-rata 0,01 (1%), konsisten dengan rasio sebelumnya. Keduanya menegaskan bahwa utang tidak membebani pemerintah. II - 132 BAB II Gambaran Umum Daerah 2.2.1.3 PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN Pertumbuhan rata-rata PAD yang lebih tinggi daripada pertumbuhan komponen Pendapatan Daerah lainnya menunjukkan dijalankannya kebijakan pengelolaan keuangan di masa lalu yang berupaya meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah pada bantuan Pemerintah Pusat. Pertumbuhan rata-rata PAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan komponen lainnya menyebabkan adanya peningkatan proporsi PAD dan penurunan proporsi komponen pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap total Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Derajat Belanja Pegawai pada kurun waktu 2019-2024 rata-rata sebesar 34,50 persen dan trennya cenderung stabil. Secara nominal, Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur rata- rata sebesar Rp 1.975,75 miliar per tahun. Dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Pemerintah Kota Bekasi harus segera menerapkan kebijakan terkait belanja aparatur. Di mana batas maksimal belanja aparatur yaitu 30 persen dari APBD. Hal tersebut dimaksudkan agar belanja daerah difokuskan pada layanan dasar publik, dan pemenuhan amanat alokasi belanja minimum untuk pendidikan dan kesehatan. Gambar 2.79 Proporsi Penggunaan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2019-2024 Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 (diolah) II - 133 BAB II Gambaran Umum Daerah Secara rinci, realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Belanja Pegawai) dan proporsi Belanja Aparatur Kota Bekasi selama tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.46 Proporsi Belanja Aparatur Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah) Tahun Anggaran 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-rata Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 1.899,85 1.798,77 1.956,09 2.028,52 1.996,52 2.174,75 1.975,75 Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) 5.566,38 4.785,81 5.704,89 5.718,82 6.361,45 6.369,66 5.751,17 Derajat Belanja Pegawai (Kebutuhan Aparatur) Daerah 34,13% 37,59% 34,29% 35,47% 31,38% 34,14% 34,50% Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 Derajat Belanja Rutin, selama kurun waktu 2019-2024 rata-rata sebesar 18,41 persen. Secara nominal, Belanja Rutin meningkat sebesar dari Rp 861,19 miliar pada rentang waktu tersebut. Tabel 2.47 Proporsi Belanja Rutin (Operasi) Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah) Tahun Anggaran 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-rata Belanja Rutin 4.461,26 3.777,48 4.204,03 4.623,56 5.204,11 5.322,45 4.598,81 Total Pengeluaran 5.566,38 4.785,81 5.704,89 5.718,82 6.361,45 6.369,66 5.751,17 Derajat Belanja Rutin Daerah 80,15% 78,93% 73,69% 80,85% 81,81% 16,38% 18,41% Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 Derajat Belanja Modal, selama kurun waktu 2019-2024 rata-rata sebesar 18,41 persen. Secara nominal, Belanja Modal cenderung fluktuatif pada periode ini. Pandemi Covid-19 yang terjadi menyebabkan Belanja Modal pada tahun 2020 turun sebesar Rp 314,33 miliar dan pada tahun berikutnya meningkat kembali. II - 134 BAB II Gambaran Umum Daerah Tabel 2.48 Proporsi Belanja Modal Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah) Tahun Anggaran 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-rata Belanja Modal 1.104,38 790,05 1.189,30 1.073,71 1.144,21 1.043,52 1.059,01 Total Pengeluaran 5.566,38 4.785,81 5.704,89 5.718,82 6.215,93 6.369,66 5.751,17 Derajat Belanja Modal Daerah 19,84% 16,51% 20,85% 18,78% 18,41% 16,38% 18,41% Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 2.2.1.4 ANALISIS PEMBIAYAAN Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi menunjukkan peningkatan dari Rp 5.963,93 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 6.288,59 miliar pada tahun 2024. Sementara Pengeluaran Daerah Kota Bekasi juga menunjukkan peningkatan dari Rp 5.567,41 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 6.412,66 miliar di tahun 2024. Pengeluaran Daerah tersebut terdiri atas Belanja Daerah sebesar Rp 6.369,66 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp 43,00 miliar. Dengan komposisi Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Daerah seperti tersebut, maka pada tahun 2019 terdapat surplus senilai Rp 396,52 miliar. Selanjutnya mengalami defisit pada tahun 2024 sebesar Rp -124,07 miliar di tahun 2024. Tabel 2.49 Defisit Riil Anggaran Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah) Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-Rata Realisasi Pendapatan Daerah 5.963,93 5.092,17 5.767,65 5.862,70 6.141,46 6.288,59 5.852,75 Dikurangi realisasi Realisasi Pengeluaran Daerah 5.567,41 4.808,31 5.717,49 5.794,69 6.365,93 6.412,66 5.793,66 Belanja Daerah 5.567,93 4.787,48 5.704,88 5.719,81 6.411,45 6.475,00 5.777,76 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1,03 22,50 12,60 75,88 99,97 43,00 42,50 Defisit Riil 396,52 283,85 50,17 68,01 (492,96) (124,07) 59,09 Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 II - 135 BAB II Gambaran Umum Daerah Sementara itu realisasi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Kota Bekasi selama periode TA 2019–2024 menunjukkan pergerakan yang cenderung meningkat, dimana pada tahun 2019 terdapat SiLPA tahun sebelumnya sebanyak Rp 99,36 miliar atau 20,10 persen dari jumlah SiLPA tahun tersebut sebesar Rp 493,34 miliar. Pada tahun 2024, terdapat SiLPA tahun sebelumnya sebanyak Rp 523,74 miliar atau 144,51 persen dari jumlah SiLPA tahun tersebut sebesar Rp 362,43 miliar Tabel 4.50 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah) Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-Rata Jumlah SiLPA 494,34 776,52 826,69 893,70 523,74 362,43 646,24 SiLPA tahun sebelumnya 99,36 494,34 776,52 826,69 893,70 523,74 602,40 Persentase dari SiLPA 20,10% 63,66% 93,93% 92,50% 170,64% 144,51% 97,56% Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 2.2.2 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH Dalam penyusunan proyeksi Pendapatan Daerah ini perlu mempertimbangkan beberapa asumsi terkait dengan pertumbuhan pendapatan Kota Bekasi selama beberapa tahun ke belakang, potensi pendapatan daerah yang dapat diperoleh Pemerintah Kota Bekasi selama lima tahun ke depan, dan kebijakan keuangan pemerintah pusat, serta kondisi ekonomi makro Kota Bekasi. Proyeksi Belanja Daerah dilakukan dengan memperhatikan proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun ke depan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam menutup kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Akan tetapi, kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Bekasi selama ini berpegang pada prinsip keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Untuk itu, Belanja Daerah Kota Bekasi disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan yang sama dengan pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. II - 136 BAB II Gambaran Umum Daerah Tabel 2.51 Proyeksi APBD Kota Bekasi Tahun 2026-2030 (Miliar Rupiah) Uraian 2026 2027 2028 2029 2030 Pendapatan Daerah 6.820,79 7.027,22 7.244,67 7.473,35 7.713,40 Pendapatan Asli Daerah 4.132,56 4.338,99 4.556,43 4.785,11 5.025,16 Pajak Daerah 3.550,53 3.740,18 3.922,77 4.114,07 4.307,87 Retribusi Daerah 519,18 531,78 558,14 581,85 612,53 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 22,75 29,19 36,48 47,71 60,42  PT Bank Jabar 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83  BPR Syariah 6,06 6,56 6,94 7,77 8,53  PT Migas 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00  PT Sinergi Patriot 0,30 0,86 1,55 1,52 1,51  PDAM Tirta Patriot 5,56 10,43 16,16 26,08 37,54 Lain-lain PAD yang Sah 40,09 37,82 39,03 41,47 44,33 Pendapatan Transfer 2.688,23 2.688,23 2.688,23 2.688,23 2.688,23 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.343,34 2.343,34 2.343,34 2.343,34 2.343,34  Dana Bagi Hasil (DBH) 194,73 194,73 194,73 194,73 194,73  Dana Alokasi Umum (DAU) 1.477,17 1.477,17 1.477,17 1.477,17 1.477,17  Dana Alokasi Khusus (DAK) 671,43 671,43 671,43 671,43 671,43  DAK Fisik - - - - -  DAK Non Fisik 671,43 671,43 671,43 671,43 671,43 Pendapatan Transfer Antar Daerah 344,89 344,89 344,89 344,89 344,89  Pendapatan Bagi Hasil 344,89 344,89 344,89 344,89 344,89  Bantuan Keuangan - - - - - Lain-Lain Pendapatan yang Sah - - - - - Belanja Daerah 6.820,79 7.027,22 7.244,67 7.473,35 7.713,40 Belanja Operasi 4.934,62 4.846,05 4.768,50 4.702,18 4.647,23 Belanja Modal 1.856,16 2.156,16 2.456,16 2.756,16 3,056,16 Belanja Tak Terduga 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 Belanja Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembiayaan Daerah 75,00 149,72 441,89 706,09 991,77 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 100,00 823,81 851,13 878,45 905,76 II - 137 BAB II Gambaran Umum Daerah Uraian 2026 2027 2028 2029 2030 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 100,00 115,00 130,00 145,00 160,00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 25,00 75,17 79,25 83,32 87,39 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 25,00 75,17 79,25 83,32 87,39 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 75,00 748,64 771,88 795,13 818,37 Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 Apabila mengacu rata-rata perkembangan Pendapatan Daerah dalam 6 tahun terakhir ini (2019-2024) sebesar 4,24 persen, maka Pendapatan Daerah tahun 2026 diperkirakan naik. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bekasi pada 2026 diperkirakan sebesar Rp6.820,79 miliar dan pada tahun 2030 sebesar Rp7.713,40 miliar. Sedangkan, Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi di tahun 2024 sebesar Rp 4.132,56 miliar diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan menjadi Rp5.025,16 miliar di tahun 2030. Secara khusus, untuk 5 (lima) tahun ke depan, kontribusi PAD dari BUMD pada tahun 2026 ditarget sebesar Rp22,75 miliar, meningkat menjadi Rp60,42 miliar di tahun 2030. Kondisi ini sangat diperlukan agar kinerja BUMD semakin membaik dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Kota Bekasi. Untuk mencapai proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bekasi, perlu beberapa kebijakan yang harus dilakukan di masa mendatang, antara lain:

a.Peningkatan Pendapatan Daerah dari komponen PAD yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, terutama pajak restoran, pajak penerangan jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
b.Penyempurnaan sistem dan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah;
c.Identifikasi objek-objek wajib pajak daerah dan retribusi daerah; II - 138 BAB II Gambaran Umum Daerah
d.Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah secara lebih profesional; dan
e.Intensifikasi pendapatan daerah melalui penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tersebut, Belanja Daerah Kota Bekasi pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 6.820,79 miliar dan akan tumbuh menjadi Rp 7.713,40 miliar pada tahun 2030. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mengharuskan pemda mengalokasikan lebih besar belanja produktif, maka Kota Bekasi berkomitmen untuk menurunkan belanja pegawai hingga 30 persen. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat melakukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah. Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian melalui pembentukan dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD adalah :
a.Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan bagian dari investasi langsung. Untuk itu perlu dilakukan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko atas penyertaan modal tersebut.
b.Dana untuk penyertaan modal harus berasal dari surplus APBD;
c.Penyertaan modal harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
d.Penyertaan modal dapat berupa uang atau barang milik daerah,
e.Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD;
f.Penyertaan modal pemerintah harus memperhatikan aspek keamanan, sehingga keputusan penyertaan modal harus didasarkan pada analisis investasi agar dana publik terbebas dari risiko kerugian. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi dimungkinkan memanfaatkan surplus APBD untuk melakukan penyertaan modal kepada BUMD yang ada. Tujuan melakukan penyertaan modal pada BUMD adalah untuk memanfaatkan adanya surplus II - 139 BAB II Gambaran Umum Daerah APBD, mengembangkan jangkauan pelayanan BUMD, dan menambah sumber pendapatan daerah. 2.2.3 PENDANAAN NON APBD Selain pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Bekasi, pelaksanaan pembangunan di kota ini juga didukung dengan pendanaan yang bersumber dari non APBD. Pendanaan non APBD meliputi pendanaan dari swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sektor swasta di Kota Bekasi berperan penting dalam mendukung pembangunan kota, baik secara langsung melalui investasi maupun tidak langsung melalui kemitraan dan program tanggung jawab sosial. Bentuk investasi langsung dalam mendukung pembangunan kota seperti pembangunan pusat perbelanjaan, kawasan perumahan, fasilitas wisata, dan lainnya. Bentuk pembangunan seperti ini sangat berpengaruh terhadap daya tarik kota yang secara tidak langsung berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian kota. Pendanaan lain dalam pembangunan Kota Bekasi yaitu bersumber dari PKBL dan TJSL. PKBL dan TJSL di Kota Bekasi tahun 2021-2024 yang tercatat baru berasal dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Pendanaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.52 Pendanaan PKBL dan TJSL Bank BJB di Kota Bekasi Tahun 2021-2024 (Miliar Rupiah) Tahun Dana (Miliar Rupiah) Program 2021-2022 1,443 Pembangunan taman, gapura, dan lampu penerangan di 9 lokasi 2023 2,894 Pembangunan Plaza Patriot 2024 0,659 Pembangunan sarana olah raga di 7 lokasi Sumber: Setda Kota Bekasi, 2025 Mencermati masih minimnya pendanaan yang bersumber dari PKBL dan TJSL di atas, diperlukan upaya terobosan peningkatan pendanaan dan perluasan mitra. Hal ini penting untuk lebih memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemanfaatannya dapat diarahkan II - 140 BAB II Gambaran Umum Daerah untuk membantu menangani persoalan yang menjadi fokus perhatian misalnya terkait penanganan stunting, kemiskinan, penataan PKL, estetika kota, dan lainnya. Keterlibatan pihak swasta sebagai inovasi dalam pembangunan infrastruktur akan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Bekasi juga melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU berdasarkan prinsip alokasi risiko yang proporsional. KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerja sama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara pihak (Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2023). Bentuk kerja sama ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas, efisien, dan tepat guna, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Proyek KPBU adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian KPBU antara Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK). Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan meliputi infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Beberapa KPBU yang telah dan direncanakan akan dilaksanakan di Kota Bekasi, antara lain:  KPBU SPAM Regional Jatiluhur I Proyek SPAM Regional Jatiluhur I merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang pembiayaannya menggunakan skema KPBU untuk penyediaan infrastruktur air minum curah (AMC). Proyek dengan kapasitas 4.750 l/d (liter per detik) ini melayani Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan DKI Jakarta. Pembangunan proyek yang dimulai pada akhir tahun 2021, saat ini telah selesai dikerjakan.  KPBU Ducting KPBU ini merupakan kerja sama berupa pembangunan ducting dan menara telekomunikasi di ruas jalan Kota Bekasi. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk merapikan tampilan kabel-kabel utilitas, meningkatkan keamanan dan kenyamanan pejalan kaki, serta mendukung penerapan Bekasi Smart City. Pengerjaan proyek ini dilaksanakan diruas jalan Kota Bekasi dengan panjang jalur saluran ducting sepanjang 608.673 meter dan pembangunan sebanyak 373 Menara Telekomunikasi Seluler (Mikro Seluler/Microcell Pole II - 141 BAB II Gambaran Umum Daerah (MCP)) di jalur jalan Kota Bekasi. Untuk ke depannya, KPBU Ducting ini direncanakan akan dilakukan kembali di beberapa ruas yang ada di Kota Bekasi.  KPBU Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) KPBU pengelolaan sampah di Kota Bekasi mengacu pada upaya pemerintah kota untuk melibatkan pihak swasta dalam membangun dan mengelola fasilitas pengolahan sampah, seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan menghasilkan energi terbarukan. Tahap yang sedang dilakukan yaitu permohonan dukungan yang ditujukan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Selain dari sumber pendanaan di atas, terdapat beberapa alternatif pembiayaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan, misalnya:
1. 1.Pinjaman Daerah Pinjaman daerah dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur layanan publik. Pinjaman ini dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Namun demikian, dalam prosesnya memerlukan persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang.
2. 2.Obligasi Daerah Obligasi daerah adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan dan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks kota, obligasi daerah kota diterbitkan oleh pemerintah kota untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di wilayah kota tersebut. Tujuan penerbitan obligasi ini yaitu untuk membiayai proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya. Selain itu, obligasi dapat mendukung program-program pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat kota. Obligasi ini juga merupakan bentuk diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan daerah.
3. 3.Zakat dan Wakaf Zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu pembangunan daerah berkelanjutan, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Secara II - 142 BAB II Gambaran Umum Daerah teori, zakat adalah salah satu instrumen utama dalam redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Dalam konteks pembangunan daerah, zakat dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. 2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 2.3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Rumusan permasalahan pembangunan Kota Bekasi didasarkan pada analisis deskriptif dan diagnosis seperti yang diuraikan di Bab II. Rumusan permasalahan tersebut disajikan sesuai dengan 4 (empat) aspek pembangunan dan dirinci seperti pada gambar di bawah ini. Gambar 2.80 Permasalahan Pembangunan Kota Bekasi Sumber: Analisis Bappelitbangda Kota Bekasi, 2024 II - 143 BAB II Gambaran Umum Daerah 2.3.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI A. Geografi Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan geografi di Kota Bekasi, antara lain:
a.Daya dukung/ketersediaan air secara keseluruhan telah melewati ambang batas dan luasannya mencapai 19.742,98 ha;
b.Daya dukung pangan sudah melampaui batas dengan selisih (kekurangan) mencapai 2.030.095.735.379,97 kkal;
c.Alih fungsi lahan untuk perumahan, industri, dan jasa menyebabkan lahan pertanian yang tersisa hanya 15 persen dari luas lahan total;
d.Intensitas pembangunan yang tinggi menyebabkan kerapatan bangunan pada tingkat sedang dan tinggi mencapai 73 persen sehingga ketersediaan lahan semakin terbatas dan mahal;
e.Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Bekasi merupakan yang tertinggi di antara kota-kota di sekitar Jakarta, namun perlu untuk tetap mewaspadai terjadinya penurunan indeks apabila krisis iklim melanda;
f.Kualitas lingkungan semakin menurun dalam kurun waktu 5 tahun dengan capaian IKLH hanya 50,70 poin dan masuk kategori <waspada=;
g.Jasa ekosistem pengaturan iklim sangat rendah yaitu mencapai luas 15.912,33 ha atau 74,69 persen;
h.Kota Bekasi mengalami persentase akses sanitasi aman dengan gap yang cukup tinggi yaitu dari 28,49 persen pada tahun 2020 menjadi 21,41 persen pada tahun 2024;
i.Ancaman bencana banjir masih besar mengingat kondisi DAS, saluran drainase, dan kondisi tanah tidak mendukung untuk menyalurkan air di saat hujan meski IRB Kota Bekasi sudah berada di angka 106,3 dan masuk kategori <sedang, akan tetapi angka tersebut masih dibawah target;
j.Indeks Ketahanan Daerah di Kota Bekasi Mengalami kenaikan dari 0,41 pada tahun 2021 menjadi 0,55 pada tahun 2023, akan tetapi angka tersebut masih kecil dibandingkan daerah hulu dalam hal ini Kota Bogor;
k.Normalisasi dan naturalisasi sungai belum dilakukan secara optimal, sehingga belum mampu mengatasi permasalahan banjir dan genangan di Kota Bekasi; II - 144 BAB II Gambaran Umum Daerah
l.Penerapan infrastruktur ramah lingkungan seperti permeable pavement dan bio-swales untuk mengurangi limpasan air belum banyak dilakukan; dan
m.Potensi konflik kepemilikan lahan di Kota Bekasi masih terus terjadi berupa tumpang tindih hak atas tanah. B. Demografi Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan demografi di Kota Bekasi, antara lain:
a.Tekanan jumlah penduduk yang semakin besar hingga mencapai 2,64 juta jiwa pada tahun 2024 dengan distribusi yang belum merata;
b.Beberapa kecamatan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi melebihi 16 ribu jiwa/km²;
c.Tren usia produktif (15-64 tahun) tahun 2025-2030 menunjukkan penurunan dan jumlah penduduk usia lanjut yang cenderung meningkat dan diprediksi mencapai 252.160 jiwa di tahun 2030;
d.Jumlah penduduk didominasi kelompok umur produktif namun belum optimal terserap dalam pasar kerja mengingat TPT masih 7,82 persen di tahun 2024; dan
e.Penduduk komuter cenderung meningkat hingga mencapai 19,2 persen di tahun 2023 dan Kota Bekasi juga menjadi salah satu tujuan komuter wilayah sekitar;
f.Kebijakan wilayah DK Jakarta yang menonaktifkan NIK warga yang tidak lagi bertempat tinggal di Jakarta menyebabkan adanya tren perpindahan warga eks Jakarta ke Kota Bekasi; dan
g.Adanya potensi ledakan jumlah penduduk Kota Bekasi sehingga perlu mengantisipasi penyediaan lapangan pekerjaan serta ruang dan lahan untuk tempat tinggal, sarana prasarana, serta aktivitas perekonomian lainnya. 2.3.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT A. Kesejahteraan Ekonomi Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan kesejahteraan ekonomi di Kota Bekasi, antara lain:
a.LPE sebesar 5,19 persen belum mampu mengurangi tingginya ketimpangan pendapatan secara signifikan karena angkanya masih berada di 0,435 poin pada tahun 2024;
b.Tingginya TPT yang mencapai 7,82 persen di tahun 2024 menyebabkan bonus demografi belum dapat dioptimalkan; II - 145 BAB II Gambaran Umum Daerah
c.Angka kemiskinan menunjukkan penurunan hingga mencapai 4,01 persen di tahun 2024, namun karena jumlah penduduk Kota Bekasi besar maka jumlah penduduk miskinnya juga banyak yaitu sekitar 129 ribu jiwa;
d.Terdapat warga miskin ekstrem sebanyak 8.000 KK; dan
e.Tingkat ketimpangan di Kota Bekasi masih tinggi, meskipun memiliki laju pertumbuhan ekonomi serta IPM yang tinggi. B. Kesehatan untuk Semua Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan kesehatan untuk semua di Kota Bekasi, antara lain:
a.Masih adanya stunting sebesar 2,89 persen yang mayoritas berada di dalam keluarga perokok aktif, sanitasi yang tidak layak, lingkungan rumah yang kumuh, serta pola makan yang belum dapat dikategorikan sebagai makanan sehat dan bergizi berimbang;
b.Adanya fenomena aging population dimana jumlah masyarakat lansia relatif banyak sehingga diperlukan kebijakan pro lansia. C. Pendidikan Berkualitas yang Merata Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan pendidikan berkualitas yang merata di Kota Bekasi, antara lain:
a.Masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pendidikan SDM Kota Bekasi paling tidak hingga ke level D3 ataupun S1 mengingat RLS masih 11,79 atau setara kelas 3 SMA;
b.Masih rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan yang ditunjukkan dengan unsur UPLM 4 bernilai terendah dari keseluruhan unsur pembentuk IPLM; dan
c.Infrastruktur sektor pendidikan masih perlu dioptimalkan, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan serta kualitas bangunan sekolah. D. Perlindungan Sosial yang Adaptif Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan perlindungan sosial yang adaptif di Kota Bekasi, yaitu masih banyaknya masyarakat pekerja informal di Kota Bekasi yang belum mendapatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan. II - 146 BAB II Gambaran Umum Daerah E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan beragama maslahat dan berkebudayaan maju di Kota Bekasi, antara lain:
a.Pengaruh budaya luar yang masif serta gaya hidup urban dapat menggerus upaya-upaya pelestarian budaya lokal;
b.Perlu adanya kebijakan yang kuat untuk dapat mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal di Kota Bekasi dalam posisinya sebagai kota metropolitan yang mendukung akulturasi budaya; dan
c.Perlunya optimalisasi dan penyediaan pusat seni dan budaya. F. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif di Kota Bekasi, antara lain:
a.Masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Bekasi dan kerap tidak terakomodasi;
b.Rata-rata perempuan korban kekerasan di Kota Bekasi mencapai 35 orang per bulannya di tahun 2024;
c.Dengan iBangga sebesar 64,96 di tahun 2024 menandakan bahwa pembangunan kualitas keluarga masuk dalam klasifikasi <Berkembang= sehingga perlu peningkatan agar mencapai <Tangguh=;
d.Kualitas keluarga terutama pada aspek kemandirian yang masih rendah dengan capaian hanya 55,62 poin di tahun 2023;
e.Pemenuhan klaster Kota Layak Anak yang mencapai 74,32 persen di tahun 2024, menurun sebanyak 19,56 poin semenjak tahun 2020 yang mencapai 93,88 persen; dan
f.Ketimpangan gender yang relatif masih tinggi dibanding kota-kota lain di sekitar Jakarta dengan IKG berada di 0,273 poin pada tahun 2024. 2.3.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH A. Daya Saing Sumber Daya Manusia Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan daya saing sumber daya manusia di Kota Bekasi, antara lain: II - 147 BAB II Gambaran Umum Daerah
a.Rasio ketergantungan Kota Bekasi cenderung meningkat dan berada di angka 39,29 di tahun 2023; dan
b.Perlunya penguatan kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal bagi investor. B. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi di Kota Bekasi, antara lain:
a.TPAK yang tinggi tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja mengingat TPT masih berada di angka 7,82 persen di tahun 2024;
b.IDSD Kota Bekasi nilainya relatif tidak berbeda jauh dengan kota-kota lain di kawasan sekitar Jakarta sehingga persaingan antara kota-kota tersebut dalam menarik investasi dan mengembangkan ekonomi cukup seimbang;
c.Pilar dinamisme bisnis dari IDSD masih belum menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (market) di suatu wilayah;
d.Perlunya meningkatkan sektor potensial (ekonomi kreatif dan digital) sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru selain sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi; dan
e.Pengembangan ekonomi kreatif masih memerlukan dukungan faktor transportasi dan aksesibilitas serta faktor SDM, talenta dan pendidikan karena kedua faktor ini menunjukkan penurunan. C. Transformasi Digital Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan penerapan transformasi digital di Kota Bekasi, antara lain:
a.Belum optimalnya literasi digital masyarakat meskipun adopsi TIK sudah tinggi; dan
b.Perlunya mitigasi risiko terhadap keamanan data dan privasi sehingga perlu langkah adaptif dalam menghadapi potensi kebocoran data dan pelanggaran privasi dalam implementasi transformasi digital. D. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan integrasi ekonomi domestik dan global di Kota Bekasi, antara lain: II - 148 BAB II Gambaran Umum Daerah
a.Realisasi investasi mengalami penurunan di tahun 2024 (menurun 1,72 persen sejak tahun 2022) sehingga diperlukan upaya perluasan investasi selain berbasis lahan;
b.Realisasi penyerapan PAD tidak tercapai di tahun 2024 mengingat target PAD yang ditetapkan sebesar Rp3,2 triliun hanya tercapai sebesar Rp2,8 triliun atau sekitar 86 persen dari target; dan
c.Kota Bekasi raih predikat Upah Minimum Kota tertinggi di Indonesia tahun 2024 sehingga perlu diwaspadai pengaruhnya terhadap investasi serta inflasi. E. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi, antara lain:
a.Pengelolaan infrastruktur perkotaan memerlukan peningkatan kolaborasi dengan wilayah sekitar;
b.Belum optimalnya pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti polder, kolam retensi, dan tanggul mengingat Kota Bekasi memiliki tingkat risiko banjir yang tinggi;
c.Belum optimalnya pemasangan fasilitas lalu lintas, penempatan petugas pengatur lalu lintas, penataan median, pelebaran simpang, dan perbaikan radius serta manajemen rekayasa lalu lintas sistem satu arah;
d.Belum optimalnya pengelolaan air bersih, penyediaan lahan untuk pembangunan PSU, dan penyusunan database ketersediaan serta kebutuhan pemenuhan PSU;
e.Akses terhadap air minum perpipaan masih dibawah target Nasional;
f.Penyediaan perumahan untuk masyarakat terkendala ketersediaan lahan yang makin sulit didapatkan;
g.Belum optimalnya penanganan pengelolaan persampahan mengingat timbulan sampah yang dihasilkan cenderung meningkat tetapi kapasitas pengolahannya terbatas;
h.Pada kurun waktu 5 tahun terakhir realisasi indeks penataan ruang menurun dari 57,00 menjadi 54,82
i.Estetika kota perlu peningkatan untuk mendukung kenyamanan dan keindahan kota;
j.Belum terpenuhinya luasan RTH sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RTRW yaitu 30 persen;
k.Kemantapan jalan di Kota Bekasi masih perlu ditingkatkan, dikarenakan beberapa ruas jalan masih belum pada kondisi kemantapan baik; II - 149 BAB II Gambaran Umum Daerah
l.Penetapan beberapa titik TOD yang berbasis LRT di Kota Bekasi perlu didukung adanya Integrasi antar angkutan publik pada area pendukungnya agar banyak daerah yang terlayani angkutan feeder; dan
m.Di Kota Bekasi masih terdapat beberapa wilayah yang masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh karena itu, perlu dukungan pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni di Kota Bekasi. F. Stabilitas Ekonomi Makro Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan stabilitas ekonomi makro di Kota Bekasi, antara lain:
a.Belum optimalnya kolaborasi antar perangkat daerah dalam mengendalikan inflasi karena angka inflasi dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif;
b.Belum optimalnya langkah preventif guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif serta peningkatan kolaborasi antara penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban; dan
c.Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel; dan
d.Jumlah penduduk yang besar menyebabkan PDRB per Kapita relatif lebih rendah hanya Rp 29,40 juta (ADHK) dibandingkan dengan kota-kota di sekitar Jakarta yang lain. 2.3.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan pelayanan umum di Kota Bekasi, antara lain:
a.Kualitas RB di Kota Bekasi pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara Roadmap RB Kota Bekasi dengan RB Jawa Barat dan RB Nasional dan peningkatan kualitas RB pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara PD;
b.Pelayanan Publik di Kota Bekasi menunjukkan tren peningkatan tiap tahun, akan tetapi realisasi masih dibawah target;
c.Perlunya meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengingat nilai SAKIP berada pada angka 67,33 di tahun 2024; dan II - 150 BAB II Gambaran Umum Daerah
d.Meskipun 94 unit pelayanan memiliki mutu pelayanan <Sangat Baik= dan <Baik=, namun masih terdapat 2 unit pelayanan memiliki mutu <Kurang Baik=. 2.3.2 ISU SESUAI KONTEKS 2.3.2.1 ISU GLOBAL Terdapat beberapa isu global yang diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan Kota Bekasi baik secara langsung atau tidak langsung. Isu tersebut seperti demografi global, geopolitik dan ekonomi, krisis air pangan dan energi, krisis iklim, dan disrupsi teknologi. Gambar 2.81 Isu Global Sumber: Analisis Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025 Secara umum, ketegangan geopolitik yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti yang terjadi di Rusia dan Ukraina, serta Israel dengan negara-negara di Timur Tengah, menyebabkan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap perekonomian global. Negara- negara yang terlibat dalam ketegangan politik ini tidak hanya memiliki kekuatan militer yang besar, tetapi juga memiliki pengaruh dikarenakan kepemilikan mereka terhadap sumber daya alam seperti minyak bumi, yang menjadi faktor penting dalam perekonomian global. Menurut data dari Dana Moneter Internasional (IMF), setiap kenaikan inflasi minyak global sebesar 10 persen rata-rata akan berdampak pada kenaikan inflasi domestik sekitar 0,4 persen dalam jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi global, terutama dalam hal harga II - 151 BAB II Gambaran Umum Daerah minyak, memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi dalam negeri. Ketegangan ini tidak hanya berpotensi mengganggu kondisi perekonomian, tetapi juga berpotensi berdampak pada kondisi keamanan. Provinsi Jawa Barat, terlebih Bekasi, sebagai daerah dengan aktivitas perekonomian yang tinggi, juga berpotensi terdampak situasi ini. Situasi ekonomi global juga menunjukkan adanya pelemahan ekonomi China yang berpotensi mempengaruhi pasar komoditas secara signifikan. China yang selama ini menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, dikatakan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga didorong oleh langkah-langkah kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang lebih keras terhadap China dibandingkan sebelumnya. Di balik kondisi tersebut, Indonesia perlu mewaspadai adanya dampak negatif yang mungkin terjadi. Provinsi Jawa Barat, khususnya Kota Bekasi, memiliki koridor industri yang banyak didukung oleh investor China, sehingga ketika ekonomi China menurun, Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat perlu menguatkan industri lokal, seperti UMKM, agar dapat bertahan, atau bahkan bertumbuh, dalam kondisi tersebut. Terjadinya krisis iklim yang sudah dirasakan di berbagai belahan dunia akan tetap berlangsung seiring dengan tuntutan kestabilan ekonomi. Dampak perubahan iklim global tersebut juga sudah dirasakan oleh Indonesia, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi yang diindikasikan dengan kejadian bencana yang makin meningkat dan kekeringan serta krisis air di sebagian wilayah. Fenomena krisis yang sudah terjadi memerlukan perubahan paradigma pembangunan dengan menempatkan lingkungan sebagai variabel yang penting dan setara dengan variabel ekonomi serta sosial. Krisis air, energi, dan pangan akan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan dunia yang juga meningkat. Indonesia yang dianugerahi berbagai potensi sumber daya alam tentunya akan menjadi incaran untuk memasok kebutuhan dunia tersebut. Begitu juga dengan Provinsi Jawa Barat yang memiliki wilayah yang luas dan merupakan salah satu sumber pangan Nasional. Melihat kecenderungan pemanfaatan sumber daya alam yang cenderung menurun sementara kebutuhan semakin meningkat diperlukan upaya untuk menjaga ketersediaan dan keberlanjutan akan ketersediaan sumber daya alam tersebut. Kebijakan proteksionisme Amerika Serikat juga berpotensi menimbulkan gejolak ekonomi yang perlu diwaspadai. Kebijakan ini berupa penaikan tarif impor yang tinggi terhadap sejumlah besar barang yang berasal dari beberapa negara seperti China, Eropa, dan Kanada. Amerika Serikat merupakan negara tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia setelah II - 152 BAB II Gambaran Umum Daerah China. Komoditas ekspor unggulan Indonesia ke Amerika Serikat meliputi produk-produk seperti mesin dan peralatan listrik, garmen, lemak dan minyak hewan atau nabati, alas kaki, serta produk hewan air. Dengan peningkatan tarif impor, produk Indonesia akan menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif di Amerika Serikat sehingga bisa mengurangi volume ekspor Indonesia ke sana. Terlebih, Amerika Serikat menjadi salah satu mitra dagang andalan bagi ekspor Indonesia. Provinsi Jawa Barat serta Kota Bekasi juga perlu mewaspadai kondisi ini ke depannya dengan lebih berupaya untuk menguatkan perdagangan domestik. Isu lainnya yang perlu diwaspadai adalah adanya kondisi perubahan demografi global yang akan mempengaruhi kehidupan di masa depan. Seiring dengan jumlah penduduk yang meningkat namun laju pertumbuhannya melambat membawa konsekuensi akan pentingnya ketahanan pangan, air, dan energi untuk memenuhi kebutuhan yang juga makin meningkat. Di sisi lain, mobilitas penduduk dunia akan semakin mudah menciptakan dunia tanpa batas, mendorong pertukaran ideologi, pengetahuan, dan budaya. Selain itu, meningkatnya jumlah lansia akan berdampak pada penyediaan layanan sosial. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi Indonesia, tetapi juga Jawa Barat dan Kota Bekasi. Sementara itu, disrupsi teknologi terus mempercepat perubahan, mengubah peran manusia secara signifikan tanpa mengenal batas wilayah. Baik di perkotaan maupun perdesaan, dampaknya semakin terasa. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi menjadi keharusan, tidak hanya bagi sektor swasta, tetapi juga sektor publik dalam memberikan layanan yang cepat dan efisien bagi masyarakat. 2.3.2.2 ISU NASIONAL Beberapa isu Nasional diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan Kota Bekasi baik secara langsung atau tidak langsung. Isu tersebut seperti perpindahan IKN, ekonomi hijau dan biru, iklim dan ketahanan bencana, konektivitas dan infrastruktur, bonus demografi, serta desentralisasi dan otonomi daerah. II - 153 BAB II Gambaran Umum Daerah Gambar 2.82 Isu Nasional Sumber: Analisis Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025 Tingkat produktivitas Indonesia tergolong masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ini adalah kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya Produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan daycare berkualitas yang terjangkau. Dampak dari produktivitas yang rendah terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang melambat. Di Provinsi Jawa Barat, khususnya Kota Bekasi sebagai pusat industri, produktivitas yang rendah dapat berdampak pada daya saing ekonomi daerah. Di sisi lain, kualitas SDM di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan nilai PDB per pekerja mencapai US$28.600, jauh di bawah Amerika Serikat (US$149.100) dan rata-rata ASEAN (US$60.200). Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Dilihat dari kualifikasi pendidikan, sebagian besar penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (SMP/SMA). Kondisi ini berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja. Untuk mencapai pembangunan yang optimal, II - 154 BAB II Gambaran Umum Daerah Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dampak negatif dari kondisi ini juga dapat terjadi di Provinsi Jawa Barat ataupun Kota Bekasi, sebagai wilayah dengan pusat industri dan perdagangan, rendahnya kualitas SDM dapat mempengaruhi daya saing tenaga kerja lokal. Diperlukan investasi besar dalam pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, serta penguatan kerja sama antara dunia industri dan pendidikan. Dengan demikian, Bekasi dan Jawa Barat dapat mengoptimalkan potensi tenaga kerja lokal guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Terdapat potensi adanya pergeseran struktur kelas masyarakat di Indonesia, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, yang disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah karena kondisi ekonomi makro di Indonesia yang kurang baik dan menimbulkan kondisi pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan 2024, pada Agustus 2024, tercatat sebanyak 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat yang kemudian berimplikasi pada penurunan permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha. Industri-industri yang terdapat di Provinsi Jawa Barat serta Kota Bekasi, yang secara umum juga bergantung pada aktivitas ekspor impor, berpotensi menghadapi tekanan akibat biaya operasional yang meningkat namun permintaan yang melemah, sehingga juga menimbulkan risiko peningkatan masyarakat rentan miskin. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan akan mencapai 147,71 juta jiwa, yang menimbulkan tantangan pembangunan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di tengah keterbatasan sumber daya alam seperti pangan, energi, air, dan lahan. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif semakin menekan pentingnya perlindungan sosial, akses kesehatan, pendidikan, serta penyediaan lapangan kerja yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang besar agar kesejahteraan dapat terjaga dan pembangunan berkelanjutan tetap tercapai. Provinsi Jawa Barat, serta Kota Bekasi, yang berlokasi dekat dengan megapolitan Jakarta, berpotensi menjadi wilayah pusat industri dan urbanisasi, sehingga juga dapat menghadapi tantangan ini. Diperlukan strategi pembangunan II - 155 BAB II Gambaran Umum Daerah yang efektif untuk memastikan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan dunia saat ini dihadapkan pada ancaman tiga krisis lingkungan (Triple Planetary Crisis), yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Sebanyak 50-75 persen populasi global berisiko terdampak kondisi iklim ekstrem pada tahun 2100, dengan kerugian ekonomi akibat bencana diperkirakan mencapai Rp22,8 triliun per tahun. Risiko Triple Planetary Crisis berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan. Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi, yang merupakan isu strategis dan memerlukan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk dapat mempercepat pembangunan Nasional, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan investasi. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami penurunan dari 40 pada 2019 menjadi 34 pada 2022 dan stagnan di 2023, menunjukkan tantangan dalam upaya antikorupsi. Selain itu, tata kelola data menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan yang akurat dan berkelanjutan. Namun, keamanan siber dan perlindungan data masih menghadapi risiko peretasan serta potensi pelanggaran privasi, yang dapat mengancam stabilitas dan efektivitas pengelolaan data Nasional. 2.3.2.3 ISU REGIONAL JAWA BARAT Terdapat beberapa isu regional yang diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan Kota Bekasi baik secara langsung atau tidak langsung. Isu tersebut seperti ekosistem ekonomi kreatif, pengembangan kawasan aglomerasi Wilayah Metropolitan Jakarta serta pengembangan koridor industri, penguatan layanan infrastruktur dasar, serta permasalahan kemiskinan dan ketimpangan. II - 156 BAB II Gambaran Umum Daerah Gambar 2.83 Isu Regional Jawa Barat Sumber: Analisis Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025 Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual dilakukan melalui strategi seperti pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi kekayaan intelektual; penguatan data serta integrasinya; perluasan pasar domestik dan global; serta dukungan terhadap produk kreatif lokal. Pengembangan ekonomi ini sejalan dengan adanya potensi besar yang dimiliki Provinsi Jawa Barat. Pengembangan ekonomi ini juga akan berpengaruh terhadap Kota Bekasi terutama ekonomi kreatif dan digital. Hal ini tidak lepas dari Kota Bekasi yang minim dengan kekayaan sumber daya alam, sehingga sektor kreatif dan digital menjadi peluang utama dalam pembangunan ekonominya. Dalam hal ini, penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual diarahkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi utama. Perubahan peran Jakarta sebagai kota global akan membawa pengaruh signifikan terhadap orientasi bisnis dan investasi yang mengarah ke Provinsi Jawa Barat. Adanya rencana pengembangan Wilayah Metropolitan Jakarta pada arah pembangunan wilayah Pulau Jawa akan memberikan pengaruh pada perkembangan Provinsi Jawa Barat. Dengan keterbatasan pengembangan wilayah di Jakarta, Provinsi Jawa Barat yang terkoneksi langsung dengan berbagai infrastrukturnya akan menjadi pilihan menarik bagi pengembangan bisnis dan investasi. Hal ini tentu saja dapat berpengaruh terhadap Kota Bekasi mengingat konektivitas dengan Jakarta semakin membaik. II - 157 BAB II Gambaran Umum Daerah Di samping itu, adanya rencana pengembangan koridor industri prioritas Bogor- Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban pada arah pembangunan wilayah Jawa dalam perencanaan Nasional jangka menengah akan berdampak langsung pada perkembangan Jawa Barat, terlebih Kota Bekasi. Hal ini akan mendorong pengembangan aksesibilitas yang baik sebagai penguatan konektivitas antar-wilayah sehingga akan dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi wilayah di Kota Bekasi. Penguatan layanan infrastruktur dasar di Provinsi Jawa Barat hingga saat ini lebih berorientasi di wilayah utara dan tengah. Kondisi demikian menyebabkan konektivitas di wilayah selatan belum optimal terkoneksi dengan seluruh wilayah. Hal ini diperparah dengan penyediaan infrastruktur dasar yang juga belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah. Kesenjangan pembangunan ini tentunya berpengaruh pada Kota Bekasi yang posisinya relatif berada di wilayah utara. Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi tantangan yang signifikan di Provinsi Jawa Barat. Sebagai salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang besar, ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial masih menjadi persoalan yang perlu untuk diselesaikan. Sama halnya dengan Kota Bekasi, sebagai salah satu pusat penggerak ekonomi di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi lekat dengan arus urbanisasi yang tinggi sehingga menjadi rentan dengan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat. 2.3.3 ISU STRATEGIS KOTA BEKASI Berdasarkan permasalahan, isu sesuai konteks, dan dengan memperhatikan potensi daerah, maka rumusan isu strategis Kota Bekasi untuk 5 tahun ke depan adalah seperti pada gambar di bawah ini. II - 158 BAB II Gambaran Umum Daerah Gambar 2.84 Isu Strategis Kota Bekasi Sumber: Analisis Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025
1. 1.Integrasi Wilayah Regional dan Penataan Kota Berkelanjutan Peran Jakarta sebagai kota global membawa pengaruh besar terhadap Kota Bekasi. Aksesibilitas yang memadai dengan Jakarta menjadikan Kota Bekasi menarik bagi para komuter dan pendatang serta menjadi tempat yang menarik untuk tinggal, bekerja dan sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi akan semakin padat. Kota Bekasi merupakan bagian pengembangan wilayah Jabodetabekpunjur, sehingga pengembangan wilayah perlu terintegrasi dari sisi transportasi maupun penggunaan lahan. Kolaborasi dan kemitraan antar pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong integrasi pembangunan mengingat berbagai rencana pembangunan infrastruktur berskala Nasional yang berlokasi atau melintasi Kota Bekasi. Perkembangan pembangunan di Kota Bekasi yang pesat berimplikasi pada kebutuhan lahan yang makin meningkat. Dengan ketersediaannya lahan yang semakin terbatas maka pengendalian ruang agar pemanfaatannya sesuai dengan tata ruang harus dioptimalkan. Tidak hanya itu, sebagai kota metropolitan, Kota Bekasi telah transformasi menjadi mega urban sehingga mendorong pengelolaan kota harus menggunakan pendekatan smart city. Berbagai infrastruktur pendukung sangat diperlukan dan tentunya harus ramah lingkungan, mengingat Kota Bekasi sangat rentan dengan berbagai ancaman bencana seperti banjir dan cuaca ekstrem. Upaya-upaya pelestarian lingkungan perlu dilakukan untuk menjaga trade-off jasa II - 159 BAB II Gambaran Umum Daerah ekosistem, karena pada dasarnya kota juga membutuhkan jasa dari ekosistem penyedia, pengatur, sosial maupun biodiversitas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. 2.Daya Saing SDM Bonus demografi yang dimiliki Kota Bekasi saat ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Keberadaan SDM usia produktif yang melimpah menjadi peluang strategis bagi kota ini dalam mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Namun, jumlah SDM yang besar harus disertai dengan peningkatan kualitas, terutama dalam hal literasi yang masih menjadi tantangan utama. Sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Bekasi membutuhkan SDM yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki daya saing tinggi. Jika literasi rendah, maka pemahaman, keterampilan berpikir kritis, serta kualitas hidup masyarakat di masa depan bisa terpengaruh. Peningkatan kualitas SDM Kota Bekasi juga harus didukung dengan pendidikan karakter dan budaya. Pendidikan ini berperan dalam membentuk moral, etika, serta identitas budaya yang kuat, sehingga menghasilkan masyarakat yang berintegritas dan memiliki kesadaran sosial tinggi untuk kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya kota. Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi harus dapat memastikan bahwa akses terhadap kesehatan dan lapangan kerja juga perlu ditingkatkan. Kondisi ini diharapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengingat ketimpangan pendapatan dan pengangguran terbuka Kota Bekasi masih tinggi.
3. 3.Ekonomi Kreatif dan Digital Kota Bekasi tidak memiliki kekayaan alam melimpah, sehingga kota ini cukup banyak mengandalkan perkembangan kesejahteraan wilayahnya dari sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi, pergudangan, dan konstruksi sebagai mesin penggerak ekonominya. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan era ekonomi digital merupakan sebuah peluang yang harus dioptimalkan. Dengan bertambahnya penduduk usia produktif, Kota Bekasi tentu juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif yang juga mengandalkan inovasi dan kreativitas SDM, khususnya bagi generasi muda. Oleh karena itu, ekonomi kreatif perlu mendapatkan perhatian lebih sebagai sektor baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kota ke depannya. II - 160 BAB II Gambaran Umum Daerah Bekasi Creative Hub (BCH), yang telah ada, perlu dioptimalkan dengan melibatkan lebih banyak pelaku industri kreatif agar manfaatnya semakin luas. Dukungan terhadap infrastruktur transportasi dan aksesibilitas menjadi faktor penting untuk menunjang distribusi produk kreatif dan meningkatkan daya saing pelaku industri di Kota Bekasi. Selain itu, peningkatan keterampilan bagi masyarakat menjadi hal yang krusial. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan pelaku industri kreatif sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital dan kreatif yang berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, Kota Bekasi dapat menjadikan ekonomi digital dan kreatif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan.
4. 4.Iklim Investasi yang Kompetitif Jumlah penduduk Kota Bekasi yang cukup besar merupakan sebuah potensi bagi peningkatan daya tarik investasi, terutama pada sektor jasa dan perdagangan. Dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, kebutuhan terhadap sektor-sektor seperti pusat perbelanjaan, kuliner, properti, serta layanan kesehatan dan pendidikan akan semakin meningkat. Selain itu, keberadaan infrastruktur yang terus berkembang, seperti jalan tol dan transportasi umum, dapat berpotensi memperkuat daya tarik Bekasi sebagai lokasi strategis bagi investor. Jika didukung dengan perizinan yang mudah dan kebijakan pro-investasi, Kota Bekasi berpotensi menjadi pusat ekonomi regional yang kompetitif dan berdaya saing tinggi. Kondisi investasi yang berkembang dengan baik perlu untuk dioptimalkan ke depannya. Persaingan investasi antara Kota Bekasi dengan daerah lain perlu untuk menjadi fokus perhatian agar investor dapat nyaman melakukan investasi di wilayah ini. Selain itu, perlu untuk dapat menguatkan kebijakan agar investor yang melakukan kerja sama di Kota Bekasi bersedia untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal agar kondisi ekonomi masyarakat dapat meningkat.
5. 5.Tata Kelola Pemerintahan yang Modern Penduduk Kota Bekasi cenderung meningkat dengan karakter heterogen serta berciri urban yang kuat. Perkembangan kota dan penduduknya yang makin kompleks mengharuskan pengelolaan kota yang prima. Pelayanan publik tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat saja namun juga dituntut menghadirkan kemudahan, II - 161 BAB II Gambaran Umum Daerah kecepatan, dan jangkauan yang lebih merata. Inovasi dan teknologi harus menjadi perangkat utama dalam melaksanakan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, pesatnya pembangunan yang terjadi baik dari arus perkembangan dalam wilayah maupun dari luar wilayah, mengharuskan kondisi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif. Perumusan isu strategis Kota Bekasi seperti yang diuraikan di atas juga telah mempertimbangkan rekomendasi isu dari KLHS RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Rekomendasi isu berdasarkan KLHS, antara lain:
6. 1.Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (TPB 11);
7. 2.Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk usia (TPB 3);
8. 3.Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (TPB 6);
9. 4.Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (TPB 9);
10. 5.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (TPB 8);
11. 6.Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (TPB 13); dan
12. 7.Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (TPB 17). Dari rekomendasi yang dihasilkan terdapat korelasi dengan isu strategis Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang telah dirumuskan. Korelasi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. II - 162 BAB II Gambaran Umum Daerah Gambar 2.85 Keterkaitan Isu Strategis Kota Bekasi dengan Rekomendasi KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 Sumber: Analisis Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025 II - 163 BAB II Gambaran Umum Daerah Tabel 2.53 Pemetaan Isu Strategis Kota Bekasi PERMASALAHAN PEMBANGUNAN ISU SESUAI KONTEKS ISU STRATEGIS KOTA BEKASIGLOBAL NASIONAL REGIONAL Kebijakan wilayah DK Jakarta yang menonaktifkan NIK warga yang tidak lagi bertempat tinggal di Jakarta menyebabkan adanya tren perpindahan warga eks Jakarta ke Kota Bekasi. Dampak Perubahan Iklim Global Krisis Lingkungan Aglomerasi WM Jakarta Integrasi Wilayah Regional dan Penataan Kota Berkelanjutan Adanya potensi ledakan jumlah penduduk Kota Bekasi sehingga perlu mengantisipasi penyediaan lapangan pekerjaan serta ruang dan lahan untuk tempat tinggal, sarana prasarana, serta aktivitas perekonomian lainnya. Daya dukung dan daya tampung air dan pangan sudah melewati ambang batas Berkurangnya lahan pertanian dikarenakan konversi lahan ke non pertanian Pengembangan Koridor Industri Ketersediaan lahan yang terbatas Infrastruktur sektor pendidikan masih perlu dioptimalkan, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan serta kualitas bangunan sekolah. Layanan Infrastruktur Dasar Pemenuhan klaster Kota Layak Anak yang cenderung menurun sejak tahun 2020. Krisis iklim berpotensi mengancam ketahanan pangan Rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi aman cenderung menurun Kualitas lingkungan menurun dalam kurun waktu 5 tahun II - 164 BAB II Gambaran Umum Daerah PERMASALAHAN PEMBANGUNAN ISU SESUAI KONTEKS ISU STRATEGIS KOTA BEKASIGLOBAL NASIONAL REGIONAL Performa jasa ekosistem pengaturan iklim pada kategori sangat rendah Ancaman bencana banjir masih berpotensi tinggi Ketahanan Daerah di Kota Bekasi cenderung masih kecil dibandingkan dengan daerah hulu yaitu Kota Bogor Normalisasi dan naturalisasi sungai belum dilakukan secara optimal perlu dilakukan penerapan infrastruktur ramah lingkungan Konflik lahan di Kota Bekasi masih berpotensi terus terjadi Perlu keselarasan roadmaps antara RB di Kota Bekasi dengan RB Jawa Barat dan RB Nasional Peningkatan jumlah komuter dan Kota Bekasi sekaligus sebagai tujuan komuter daerah sekitarnya RLS masih setara kelas 3 SMA. Kebijakan proteksionisme Amerika Serikat Kualitas SDM Rendah Kemiskinan dan Ketimpangan Daya Saing SDM Tekanan Jumlah penduduk yang semakin besar Perlunya penguatan kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal bagi investor. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif Adanya fenomena aging population dimana jumlah masyarakat lansia relatif banyak dibandingkan usia produktif. II - 165 BAB II Gambaran Umum Daerah PERMASALAHAN PEMBANGUNAN ISU SESUAI KONTEKS ISU STRATEGIS KOTA BEKASIGLOBAL NASIONAL REGIONAL Perlu ada kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal Tingginya TPT di tahun 2024 menyebabkan bonus demografi belum dapat dioptimalkan. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat Terdapat warga miskin ekstrem. Tingkat pengangguran di Kota Bekasi termasuk yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Tingkat ketimpangan di Kota Bekasi masih tinggi. Masih banyaknya masyarakat pekerja informal di Kota Bekasi yang belum mendapatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Masih adanya permasalahan stunting. Belum optimalnya literasi digital masyarakat meskipun adopsi TIK sudah tinggi. Ekosistem Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif dan Digital Perlunya mitigasi risiko terhadap keamanan data dan privasi, serta langkah adaptif dalam menghadapi potensi kebocoran data dan pelanggaran privasi dalam implementasi transformasi digital. Perlunya meningkatkan sektor potensial (ekonomi kreatif dan digital) sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru selain sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi. Pengembangan ekonomi kreatif masih memerlukan dukungan faktor transportasi dan aksesibilitas serta faktor SDM, talenta dan pendidikan karena kedua faktor ini menunjukkan penurunan. II - 166 BAB II Gambaran Umum Daerah PERMASALAHAN PEMBANGUNAN ISU SESUAI KONTEKS ISU STRATEGIS KOTA BEKASIGLOBAL NASIONAL REGIONAL Pengaruh budaya luar yang masif serta gaya hidup urban dapat menggerus upaya-upaya pelestarian budaya lokal. Perlu adanya kebijakan yang kuat untuk dapat mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal di Kota Bekasi dalam posisinya sebagai kota metropolitan yang mendukung akulturasi budaya. Perlunya optimalisasi dan penyediaan pusat seni dan budaya. Walaupun nilai realisasi investasi tahun 2024 mengalami kenaikan, dikarenakan ada investasi terkait pembangunan SPAM jatiluhur 1, namun di tahun 2025 nilai realisasi investasi akan sulit untuk meningkat dikarenakan faktor lahan yang terbatas, UMK Kota Bekasi yang tinggi, dan pembangunan pabrik baru di daerah Subang dan Purwakarta yang akan meningkatkan nilai investasi di daerah tersebut. Pada triwulan 2, realisasi investasi Kota Bekasi adalah peringkat 7 di Provinsi Jawa Barat, yang artinya mengalami penurunan dari tahun 2024 yakni peringkat 4 se-Provinsi Jawa Barat Ketegangan Geopolitik Geopolitik Global Iklim Investasi yang Kompetitif IDSD Kota Bekasi nilainya relatif tidak berbeda jauh dengan kota-kota lain di kawasan sekitar Jakarta sehingga persaingan antara kota-kota tersebut dalam menarik investasi dan mengembangkan ekonomi cukup seimbang. Pilar dinamisme bisnis dari IDSD masih terendah padahal menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (market) di suatu wilayah. II - 167 BAB II Gambaran Umum Daerah PERMASALAHAN PEMBANGUNAN ISU SESUAI KONTEKS ISU STRATEGIS KOTA BEKASIGLOBAL NASIONAL REGIONAL Belum optimalnya kolaborasi antar perangkat daerah dalam mengendalikan inflasi karena angka inflasi dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. LPE yang cukup tinggi belum mampu mengurangi tingginya ketimpangan pendapatan secara signifikan. Pelemahan Ekonomi China Belum optimalnya langkah preventif guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif serta peningkatan kolaborasi antara penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Produktivitas Rendah Kota Bekasi raih predikat UMK tertinggi di Indonesia tahun 2024, yang perlu diwaspadai terhadap pengaruhnya dengan investasi serta inflasi. TPAK yang tinggi tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja. Masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Bekasi dan kerap tidak terakomodir. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Tata Kelola Pemerintahan yang Modern Pelayanan publik tiap tahun mengalami peningkatan akan tetapi realisasi masih dibawah target Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025 Gambar 3.1 Sasaran Visi RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 Sumber: RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, 2024 (diolah) Sasaran Visi RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 yang berjumlah 5 (lima) telah dilakukan penyelarasan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-
13. 2045.Hal yang sama juga dilakukan untuk Sasaran Pokok RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-
14. 2045.Sasaran Visi dan Sasaran Pokok RPJPD Kota Bekasi ini merupakan gambaran kondisi III - 2 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah terwujudnya Visi <Kota Bekasi Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Ihsan= pada akhir periode rencana. Secara ringkas, makna yang terkandung pada visi di atas adalah maju yang artinya Kota Bekasi diharapkan menjadi mega urban yang maju dengan perekonomian berbasis jasa, ekonomi digital dan industri kreatif berbasis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Berdaya saing artinya Kota Bekasi dapat memperkuat dan membangun keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki. Berkelanjutan dimaknai bahwa Kota Bekasi berkomitmen untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan seimbang dengan pertumbuhan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Sedangkan ihsan dimaknai sebagai perilaku masyarakat yang patuh pada peraturan, disiplin, tertib, berbudaya, dan bertoleransi dalam membangun ketahanan sosial masyarakat perkotaan. Gambar 3.2 Sasaran Pokok RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 Sumber: RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, 2024 (diolah) Rangkaian kerja misi merupakan upaya untuk mewujudkan rangkaian kinerja visi yang ingin diwujudkan. Dalam penyusunan rangkaian kerja misi dimaksud, 2 (dua) hal yang harus diperhatikan adalah Arah Kebijakan Tahap Pertama RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 dan III - 3 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah indikasi intervensi yang berkaitan dengan Kota Bekasi dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Kedua rujukan rangkaian kerja tersebut seperti pada gambar di bawah ini. Gambar 3.3 Arah Kebijakan Tahap Pertama RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 Sumber: RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, 2024 (diolah) Gambar 3.4 Indikasi Intervensi dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029, 2025 (diolah) III - 4 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 3.1.2 VISI KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029 Visi yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok RPJPD. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi. Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah <Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera= Gambar 3.5 Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 Sumber: Naskah Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, 2025 (diolah) Visi ini memiliki kandungan makna bahwa <Kota Bekasi yang Semakin Nyaman dan Sejahtera=. Kata <yang Semakin= menunjukkan semangat pembaruan untuk menjadikan kondisi Kota Bekasi yang lebih maju dari kondisi sebelumnya. Apa yang sudah baik, dilanjutkan. Apa yang tidak baik, dihilangkan. Apa yang masih kurang, diperbaiki. Apa yang masih belum tertangani, dilengkapi. Apa yang belum sempurna, disempurnakan. Hal ini tentunya sejalan dengan tahap pertama RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 yang menekankan pada penguatan modalitas atau sumber daya yang dimiliki oleh Kota Bekasi. Kata <Nyaman= menunjukkan gambaran keadaan yang kondusif kehidupan perkotaannya, aman terlindungi bagi warganya, asri suasana lingkungan kotanya, tenang beraktivitas kesehariannya, terjamin bebas dalam berekspresi, dan guyub rukun saling menghargai dalam kehidupan beragama dan berbudayanya di Kota Bekasi. III - 5 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kata <Sejahtera= menunjukkan gambaran kondisi dan taraf kehidupan warga kotanya yang baik, dalam arti cukup <sandang, pangan, dan papan= serta sehat, cerdas, dan berpendapatan yang layak untuk menghidupi diri dan keluarganya. Dalam rumusan dan penjelasan visi di atas, dijiwai dan disemangati dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut antara lain berke-Tuhan-an, berwawasan kebangsaan, berkeadilan rakyat, kebersamaan (gotong royong), keterbukaan, inovatif dan kreatif. 3.1.3 MISI KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029 Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi di atas, rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi terangkum dalam 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut, seperti pada gambar di bawah ini. Gambar 3.6 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 Sumber: Naskah Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, 2025 (diolah) III - 6 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
15. 1.Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai Misi-1 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pelayanan publik yang semakin memuaskan masyarakat Kota Bekasi, terutama pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pelayanan lainnya baik transportasi, persampahan, air bersih, penyehatan lingkungan serta infrastruktur pendukungnya. Misi pertama ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mewujudkan pembangunan infrastruktur modern dan merata; (2) mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas; dan (3) mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.
16. 2.Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan Misi-2 ini dilakukan untuk memastikan lingkungan kehidupan perkotaan yang nyaman dalam mendukung fase tumbuh- kembang generasi anak Indonesia yang berkualitas: sehat, cerdas, berakhlak mulia, bebas berekspresi, berbudi pekerti, mandiri, dan cinta NKRI. Misi kedua ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, kreatif, dan berprestasi; dan (2) mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni, dan peduli lingkungan.
17. 3.Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi Misi-3 ini dilakukan untuk menjamin tersedianya dan terciptanya lapangan kerja yang luas bagi generasi milenial, generasi-Z, dan usia produktif lainnya yang lebih responsif dan berdaya saing terhadap kebutuhan pasar terutama di sektor jasa dan perdagangan perkotaan. Misi ketiga ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kreativitas, inovasi. serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi kelompok usia produktif lintas generasi, sehingga mampu berperan dan berkontribusi dalam pembangunan.
18. 4.Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat Misi-4 ini dilakukan untuk menarik para investor di Kota Bekasi, baik dari dalam maupun luar negeri dengan berbagai kemudahan perizinan, akses data potensi dan insentif lainnya III - 7 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang memudahkan dan memenuhi rasa keadilan dunia usaha khususnya yang turut berkontribusi mendorong berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara proporsional. Misi keempat ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan perekonomian dengan penguatan UMKM, koperasi, dan BUMD, serta penguatan daya tarik investasi, yang berkontribusi pada peningkatan nilai PDRB; dan (2) penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum untuk menjamin iklim investasi.
19. 5.Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren Misi-5 ini dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan multi-pihak dan sekaligus menyiapkan terpenuhinya prasyarat kehidupan perkotaan yang bertaraf internasional dari berbagai aspek, khususnya dalam pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) yang ditetapkan PBB. Misi kelima ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel, sehingga mampu membentuk kota yang bertaraf internasional. 3.1.4 TUJUAN DAN SASARAN KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029 Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029, sebagai berikut:  Tujuan 1: Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari Tujuan ini mengandung arti bahwa Kota Bekasi sebagai kota metropolitan diharapkan dapat menjadi kota yang nyaman bagi masyarakatnya untuk tinggal dan beraktivitas dengan estetika (keindahan), modernitas (infrastruktur dan teknologi), dan kelestarian (keberlanjutan lingkungan). Sasaran pada tujuan ini, antara lain:  Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern, yang berarti bahwa Kota Bekasi diharapkan memiliki wajah kota yang indah, tertata rapi, dan serasi, didukung III - 8 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah oleh sarana dan prasarana yang canggih dan fungsional mencakup penataan taman, jalan, trotoar, dan elemen visual lainnya, sistem transportasi, drainase, serta fasilitas umum  Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari, yang berarti bahwa Kota Bekasi diharapkan memiliki lingkungan yang bersih, sehat, dan aman dengan pengendalian pencemaran, pelestarian ekosistem, peningkatan ruang terbuka hijau, dan pengelolaan sampah yang efektif  Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, yang berarti bahwa Kota Bekasi diharapkan memiliki kemampuan untuk menghadapi, bertahan, serta pulih dengan cepat dari dampak negatif bencana alam maupun perubahan iklim melalui sistem peringatan dini yang andal, penguatan infrastruktur terhadap risiko bencana, serta peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi  Tujuan 2: Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis Tujuan ini mengandung arti bahwa SDM Kota Bekasi sebagai bagian kawasan aglomerasi diharapkan memiliki budaya yang maju, adaptif, kompetitif, toleran dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika serta kearifan lokal. Sasaran pada tujuan ini, antara lain:  Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata, yang berarti bahwa masyarakat Kota Bekasi diharapkan memiliki akses yang adil terhadap layanan pendidikan yang bermutu mencakup pemerataan fasilitas pendidikan, tenaga pengajar yang kompeten, kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta dukungan teknologi dan lingkungan belajar yang kondusif  Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang berarti bahwa kondisi kesehatan masyarakat Kota Bekasi diharapkan optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial melalui peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, penyediaan fasilitas dan tenaga medis yang memadai, edukasi mengenai pola hidup sehat, serta penguatan program pencegahan dan penanggulangan penyakit  Meningkatnya ketangguhan keluarga, yang berarti bahwa setiap keluarga di Kota Bekasi diharapkan memiliki kemampuan untuk menghadapi, mengelola, dan bangkit dari berbagai tantangan kehidupan memalui penguatan keharmonisan hubungan III - 9 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah antaranggota, nilai-nilai positif, dukungan emosional, serta kecakapan dalam pengelolaan sumber daya  Meningkatnya kesetaraan gender, yang berarti bahwa laki-laki dan perempuan di Kota Bekasi diharapkan memiliki hak, kesempatan, dan akses yang setara dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan, dan perlindungan hukum melalui peningkatan keadilan, inklusif, dan berkelanjutan, serta mendorong partisipasi aktif semua pihak tanpa diskriminasi  Meningkatnya pemenuhan hak anak, yang berarti bahwa setiap anak di Kota Bekasi diharapkan mendapatkan haknya secara penuh, termasuk hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung  Tujuan 3: Terwujudnya struktur ekonomi Kota Bekasi yang tangguh dan inklusif Tujuan ini mengandung arti bahwa Kota Bekasi sebagai kota metropolitan diharapkan memiliki struktur ekonomi yang lebih mengandalkan potensi SDM sehingga sektor jasa, ekonomi kreatif dan digital akan menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi baru. Sasaran pada tujuan ini, antara lain:  Meningkatnya ekonomi kota yang bertumpu pada perdagangan, jasa, dan industri, yang berarti bahwa Ekonomi Kota Bekasi diharapkan berfokus pada pengembangan sektor industri sebagai penghasil barang dan jasa serta perdagangan sebagai penghubung distribusi produk ke pasar yang lebih luas melalui dukungan infrastruktur yang memadai dan kebijakan yang kondusif  Meningkatnya pariwisata kota, ekonomi kreatif dan digital, yang berarti bahwa Diversifikasi ekonomi Kota Bekasi diharapkan membawa kemajuan kota dalam memanfaatkan potensi budaya, seni, dan teknologi untuk meningkatkan daya tarik dan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital  Meningkatnya ketahanan pangan kota, yang berarti bahwa Ketahanan pangan Kota Bekas diharapkan terpenuhi secara cukup, aman, dan berkelanjutan melalui ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pasokan pangan dengan pengembangan sistem produksi pangan lokal (urban farming), pengelolaan distribusi yang efisien, serta peningkatan kualitas dan diversifikasi pangan III - 10 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah  Meningkatnya tingkat penyerapan tenaga kerja, yang berarti bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja di Kota Bekasi diharapkan menunjukkan peningkatan melalui penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan ketrampilan tenaga kerja, dan peningkatan pendidikan vokasi  Menurunnya tingkat kemiskinan, yang berarti bahwa kemiskinan di Kota Bekasi menunjukkan penurunan melalui berbagai intervensi yang komprehensif terutama dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial yang adaptif  Tujuan 4: Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Tujuan ini mengandung arti bahwa Kota Bekasi sebagai kota yang menjadi tempat tinggal kaum urban diharapkan memiliki daya saing investasi yang kompetitif dengan berbagai fasilitas dan keamanannya sehingga investor merasa nyaman untuk berinvestasi. Sasaran pada tujuan ini, antara lain:  Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif, yang berarti bahwa lingkungan usaha di Kota Bekasi diharapkan kondusif, transparan, dan menarik bagi para investor baik lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, infrastruktur yang memadai, serta dukungan kebijakan yang pro-bisnis yang dapat mempercepat proses investasi dan meminimalkan risiko  Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, yang berarti bahwa kondisi sosial Kota Bekasi diharapkan harmonis di mana setiap warga merasa aman, nyaman, dan terlindungi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari melalui penerapan aturan dan norma yang jelas, penegakan hukum yang adil, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan  Meningkatnya kerja sama kota yang efektif, yang berarti bahwa sinergi dan koordinasi Kota Bekasi diharapkan berjalan baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga lainnya, untuk mencapai tujuan pembangunan bersama secara efisien dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai tantangan kota seperti kemacetan, lingkungan, dan pelayanan publik III - 11 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah  Tujuan 5: Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif Tujuan ini mengandung arti bahwa Kota Bekasi diharapkan menjadi kota yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya melalui pembaruan, terobosan, dan kreativitas dalam pemberian pelayanan publik. Sasaran pada tujuan ini, antara lain:  Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, yang berarti bahwa Layanan publik Kota Bekasi diharapkan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui efisien dan berorientasi pada kepuasan warga, dilakukan dengan standar yang tinggi, dan menggunakan teknologi informasi secara optimal  Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota, yang berarti bahwa akuntabilitas kinerja Kota Bekasi diharapkan meningkat melalui penguatan sistem pelaporan yang terbuka, evaluasi kinerja yang terukur, serta pengawasan internal dan eksternal yang efektif agar pembangunan kota dapat berjalan lebih tepat sasaran serta berdampak nyata bagi masyarakat  Meningkatnya Kota Bekasi cerdas, yang berarti bahwa transformasi Kota Bekasi diharapkan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal melalui sistem digital yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, efisiensi layanan, dan partisipasi warga yang aktif III - 12 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Gambar 3.7 Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029 Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025 III - 13 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029 VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Visi: <Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera= Misi:
20. 1.Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai
21. 2.Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan
22. 3.Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Nilai N/A 68,0 68,5 69,0 69,5 70,0 70,5 Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern Pilar Infrastruktur (IDSD) Nilai 4,81 4,83 4,85 4,87 4,89 4,91 4,93 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari Penurunan Intensitas Emisi GRK Ton Co2eq/ Miliar N/A 0,88 1,31 1,77 2,32 3,19 3,80 Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim Indeks Risiko Bencana Nilai 111,58 111,0 110,5 110,0 109,5 109,0 108,5 Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis Indeks Pembangunan Manusia Poin 83,55 83,80 84,47 85,14 85,81 86,48 87,15 Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata Rata-Rata Skor Literasi dan Numerasi Siswa 7-15 Tahun Nilai 84,62 84,68 84,78 84,88 84,98 85,08 85,18 Harapan Lama Sekolah Tahun 14,14 14,16 14,21 14,27 14,32 14,38 14,43 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Usia Harapan Hidup Tahun 76,14 76,16 76,26 76,39 76,52 76,66 76,79 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Persen 9,20 9,05 8,5 7,99 7,51 7,06 6,64 Meningkatnya ketangguhan keluarga Indeks Pembangunan Keluarga Nilai 64,96 65,50 66,00 66,50 67,00 67,50 68,00 Meningkatnya kesetaraan gender Indeks Ketimpangan Gender Nilai 0,273 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 Meningkatnya pemenuhan hak anak Nilai Kota Layak Anak Nilai 742,34 742.35 742.36 742.37 742.38 742.39 742.40 Terwujudnya struktur ekonomi Kota Bekasi PDRB Per Kapita Juta Rp 48,92 48.98 - 49.34 54.94 56,89 – 58,64 60,53 - 63,33 64,5 - 68,65 68,94 - 75,15 III - 14 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
23. 4.Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat
24. 5.Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren yang tangguh dan inklusif Meningkatnya ekonomi kota yang bertumpu pada perdagangan, jasa dan industri Proporsi PDRB Perdagangan Persen 20,70 20,36 20,01 19,67 19,32 18,98 18,63 Proporsi PDRB Industri Pengolahan Persen 33,05 33,15 32,85 32,54 32,23 31,9 31,55 Berkembangnya pariwisata kota, ekonomi kreatif dan digital Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum Persen 4,21 4,38 4,47 4,57 4,67 4,78 4,90 Meningkatnya ketahanan pangan kota Indeks Ketahanan Pangan Nilai 93,90 94,00 94,10 94,20 94,30 94,40 94,50 Meningkatnya tingkat penyerapan tenaga kerja Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 7,82 7.06 - 7.68 7.32 6.77 - 7.4 6.74 - 7.36 6.72 - 7.34 6.67 - 7.3 Menurunnya tingkat kemiskinan Tingkat Kemiskinan Persen 4,01 3.34 - 3.69 3.55 3.12 - 3.40 2.98 - 3.27 2.83 - 3.11 2.73 - 3.02 Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,19 5.14 - 5.50 6.38 5.70 - 6.20 5.84 - 6.34 5.98 - 6.48 6.56 - 7.06 Rasio Gini Poin 0,435 0.401 - 0.408 0.414 0.391 - 0.414 0.390 - 0.413 0.389 - 0.412 0.388 - 0.411 Indeks Daya Saing Daerah Poin 4,18 4,19 4,20 4,21 4,22 4,23 4,25 Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif Pilar Dinamisme Bisnis (IDSD) Nilai 4,63 4,35 4,40 4,45 4,50 4,60 4,65 Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat Indeks Harmoni Indonesia Nilai N/A 6.47 6.48 6.49 6.51 6.53 6.55 Meningkatnya kerja sama kota yang efektif Efektivitas Kerja Sama Kota Persen 0 20 40 60 80 100 100 III - 15 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 83.46 84 84.5 85 85.5 86 86.5 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Nilai 88,02 88,10 88,15 88,25 88,50 88,75 89,00 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nilai 67,33 67,83 68,33 68,83 69,33 69,83 70,33 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Nilai 73,329

(2023)74,872 75,072 75,272 75,717 76,406 79,782 Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nilai 3,17 3,0 3,10 3,15 3,20 3,25 3,30 Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi Poin 2,796 2,80 3,01 3,05 3,15 3,25 3,25 Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas Indeks Kota Cerdas Nilai 3,60 3,66 3,72 3,78 3,84 3,90 3,93 Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025 III - 16 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI 3.2.1 STRATEGI KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029 Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan dengan optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Gambar 3.8 Penahapan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2026-2030 Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025 Lokus pengembangan Kota Bekasi berdasarkan RTRW Tahun 2024-2044, terdiri dari:

1.Pengembangan struktur ruang, terdiri dari:

a.Perwujudan pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi daerah sebagai Pusat Kegiatan Nasional, dengan strategi: 1) menciptakan keserasian penataan dan pengembangan masing-masing pusat pelayanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya; 2) mengendalikan perkembangan wilayah Bekasi Bagian Utara dan Bagian Tengah; 3) mengembangkan wilayah Bekasi Bagian Selatan; 4) mengembangkan struktur dan hirarki perkotaan yang terintegrasi dengan pengembangan kota-kota lainnya di Jabodetabek sebagai kawasan perkotaan yang cepat tumbuh; III - 17 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 5) mengembangkan sistem pusat pelayanan yang hirarkis sesuai dengan cakupan wilayah pelayanannya dan fasilitas pendukung minimumnya; dan 6) menetapkan pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan.
b.Perwujudan pengembangan sistem transportasi darat dan sungai yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek, dengan strategi: 1) meningkatkan aksesibilitas untuk mendukung pengembangan jalan tol, light rail tran (LRT), 2) bus rapid transit (BRT) dan double-double track; 3) mengembangkan jaringan transportasi umum masal yang terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi massal Jabodetabek; 4) memelihara serta menegaskan kembali fungsi dan hirarki jaringan jalan; 5) membuka meningkatkan aksesibilitas yang seimbang menuju pusat-pusat kegiatan, baik untuk arah utara-selatan maupun barat-timur; 6) mengembangkan jalur-jalur sirkulasi pedestrian; 7) menyediakan angkutan umum masal berbasis rel atau jalan raya sesuai rencana berdasarkan kewenangan pemerintah; 8) menata dan mengembangkan terminal dan subterminal yang ada di Daerah; 9) mengalihkan beban pergerakan di wilayah pusat kota ke subpusat pelayanan kota lainnya; dan 10) mengembangkan sistem transportasi sungai termasuk sarana dan prasarana pendukung.
c.Perwujudan pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi, dengan strategi: 1) meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi instalasi air bersih; 2) meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan air bersih; 3) meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis daerah aliran sungai (DAS); 4) meningkatkan dan mengembangkan sumber air baku untuk penyediaan air bersih dan air minum; dan III - 18 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 5) meningkatkan dan mengembangkan sumber air baku untuk penyediaan air bersih dan air minum; mengembangkan sistem pelayanan air minum berbasis teknologi.
d.Perwujudan pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional, dengan strategi: 1) mengembangkan sistem pengelolaan persampahan individual dan komunal melalui proses Reduce, Reuse, Recycle, Replace dan Repair (5R); 2) mengembangkan teknologi pengolahan sampah; 3) mengembangkan jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu; dan 4) mengembangkan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
e.Perwujudan pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh daerah dan regional, dengan strategi: 1) membangun, meningkatkan, dan mengembalikan fungsi situ-situ dan polder sebagai daerah penampungan air; 2) menjaga fungsi lindung dengan ketat sesuai dengan arahan pemanfaatan yang berhubungan dengan tata air dan penampungan air; 3) menata sistem jaringan drainase primer dan sekunder yang berfungsi untuk melayani seluruh bagian wilayah kota; dan 4) pembangunan polder sebagian tempat penampungan air.
f.Perwujudan pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu, dengan strategi: 1) meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan listrik, gas dan telekomunikasi; 2) menata dan mengembangkan Base Transceiver Station (BTS) terpadu; 3) mengembangkan akses dan jaringan informasi berbasis teknologi secara luas; 4) mengembangkan sistem jaringan energi yang bersumber dari energi terbarukan; dan 5) pengembangan sistem jaringan teknologi informasi yang terjangkau dan merata di seluruh wilayah kota.
1. 2.Pengembangan pola ruang, terdiri dari:
a.Perwujudan pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal, dengan strategi: 1) menetapkan dan mengelola kawasan perlindungan setempat; III - 19 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 2) menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan di daerah kawasan lindung; dan 3) merehabilitasi dan mengonservasi kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan dan ditetapkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup; 4) mengembangkan kerja sama antar wilayah dalam menjaga kawasan lindung/konservasi yang mencakup SDA, SDB bernilai sejarah.
b.Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 20 persen untuk RTH Publik dan 10 persen untuk RTH Privat dari luas wilayah daerah, dengan strategi: 1) memperluas RTH melalui konsolidasi lahan; 2) mengembangkan RTH di sekeliling zona TPST Sumur Batu; 3) mengembalikan fungsi RTH yang telah berubah menjadi fungsi lain; 4) revitalisasi RTH; 5) penyediaan taman kota, taman lingkungan, hutan kota, sabuk hijau, jalur hijau jalan dan fungsi tertentu; 6) meningkatkan jumlah RTH privat dan publik melalui penetapan koefisien dasar hijau minimal pada setiap kavling lahan; 7) menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan RTH Privat dengan menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan; dan 8) penyediaan RTH melalui pola kerja sama.
c.Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal, dengan strategi: 1) mengembangkan kawasan peruntukan perumahan; 2) mengarahkan kawasan peruntukan perumahan dengan pola-pola hunian vertikal; 3) menyediakan dan mengalokasikan lahan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; 4) meremajakan kawasan padat dan kumuh dengan kombinasi program pembangunan perumahan vertikal, seperti rusun dan komersial untuk efisiensi lahan, menciptakan RTH, dan pembukaan akses kawasan; 5) mengatur intensitas bangunan perumahan dengan pengawasan yang ketat terhadap izin pembangunan perumahan; III - 20 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 6) mengembangkan permukiman baru melalui konsep Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lisiba BS) yang dapat dikoordinasikan dengan pihak swasta dan antar sektor dalam penyediaan infrastruktur; dan 7) mewajibkan pengembang kawasan perumahan untuk mengelola lingkungan secara terpadu dengan membuat Sewage Treatment Plant (STP) komunal, mengelola sampah komunal secara Reduce, Reuse, Recycle, Replace dan Repair (5R), dan menyediakan RTH paling sedikit 10 persen.
d.Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu berwawasan lingkungan di wilayah selatan daerah, dengan strategi: 1) mengarahkan pembangunan industri di daerah utara Kota Bekasi ke daerah selatan dengan konsep produksi bersih dan berwawasan lingkungan; 2) mewajibkan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan industri; dan 3) mengembangkan kegiatan industri kreatif.
e.Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal, dengan strategi: 1) mengatur hirarki dan distribusi wilayah pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa; 2) mengendalikan dan menertibkan kawasan perdagangan dan jasa, mengatur dan menata pasar-pasar yang semrawut dan tumpah ke jalan yang mengganggu baik dari aspek transportasi maupun kenyamanan kawasan sekitar; 3) membatasi pengembangan kegiatan perdagangan secara linier pada ruas jalan dengan tingkat pelayanan rendah; 4) mengarahkan sistem pusat perdagangan/komersial yang terintegrasi, seperti pendekatan super blok atau mix-used di kawasan yang telah didominasi oleh kegiatan tersebut; 5) merevitalisasi atau meremajakan kawasan pasar yang tidak tertata dan/atau menurun kualitas pelayanannya tanpa mengubah kelas dan/atau skala pelayanan yang telah ditetapkan; 6) mengatur dan mengendalikan usaha sektor informal dan kaki lima; 7) mengonsentrasikan kegiatan jasa pada lokasi yang sudah berkembang; dan III - 21 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 8) membatasi pengembangan kegiatan jasa secara linier pada ruas jalan dengan tingkat pelayanan rendah.
f.Perwujudan pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya religi dan prasarana dan sarana pendukungnya, dengan strategi:  pengembangan kawasan pariwisata ke dalam dua wilayah yaitu Daerah Utara dan Daerah Selatan;  pembagian sub pengembangan pariwisata menurut wilayah yang membentuk tiga karakter atraksi utama yaitu wisata edukasi, wisata olahraga dan wisata budaya religi;  pengembangan dan penataan obyek serta daya tarik wisata dan menggali obyek dan daya tarik wisata baru;  membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;  meningkatkan promosi kepariwisataan untuk mewujudkan daerah sebagai tujuan wisata;  meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan guna lebih terampil dan mampu bagi tenaga usaha pariwisata dan aparat terkait;  menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah serta memelihara dan melestarikan benda-benda purbakala sebagai peninggalan sejarah dan aset daerah; dan  meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan daerah dan masyarakat.
g.Perwujudan pengembangan kawasan pertambangan gas di Kecamatan Jatisampurna dan wilayah lainnya dengan strategi pengendalian pemanfaatan lahan di sekitar kawasan pertambangan.
1. 3.Pengembangan kawasan strategis kota, terdiri dari perwujudan penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu, dengan strategi: a) penetapan sudut kepentingan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan b) pengelolaan dan pengendalian Kawasan strategis melalui kerja sama pemerintah dan swasta. III - 22 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 3.2.2 ARAH KEBIJAKAN KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029 Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 NO MISI ARAH KEBIJAKAN KET.
2. 1.Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai  Perluasan daya dukung lahan di tengah arus pembangunan  Peningkatan daya dukung air untuk memenuhi kebutuhan kota yang cenderung meningkat  Evaluasi kebijakan dan penataan ulang sistem penanganan kawasan rawan bencana banjir  Penciptaan lingkungan perkotaan yang asri, nyaman dan berestetika  Peningkatan penanganan sampah berkelanjutan  Penerapan dan penegakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota  Peningkatan Infrastruktur perumahan dan permukiman masyarakat yang layak  Peningkatan layanan transportasi perkotaan yang terintegrasi dan ramah lingkungan  Peningkatan penanganan kemacetan di berbagai simpul kemacetan  Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dan efisiensi energi  Peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan yang berkelanjutan (menaikkan status 5 RSUD)  Percepatan penanganan prevalensi gizi kurang dengan melibatkan peran aktif perempuan (PKK) dan kelembagaan masyarakat setempat  Peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan pendidikan yang berkelanjutan (penambahan ruang belajar SD, SMP dan bahkan SMA)  Peningkatan dan penyelarasan pendidikan vokasi (keterampilan) dengan perkembangan kebutuhan kompetensi pasar kerja  Peningkatan ketangguhan keluarga, pemenuhan hak anak, dan penerapan pembangunan berperspektif gender  Peningkatan penerapan nilai-nilai dan sikap masyarakat yang berbudaya maju  Pengembangan kapasitas manajemen UMKM yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika pasar  Percepatan pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi, berkualitas dunia, dan berbasis inovasi  Peningkatan ketahanan pangan kota untuk menjaga stabilitas dan keamanan pangan  Pengembangan wisata kota yang lebih menarik, bervariasi, dan menghormati tata nilai agama dan budaya setempat  Pengembangan ekonomi yang berkelanjutan mencakup industri dan ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi  Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dalam melaksanakan transformasi ekonomi perkotaan  Peningkatan kondusivitas kota untuk mendukung iklim investasi  Penciptaan layanan investasi yang komprehensif, mudah dan cepat  Peningkatan jangkauan promosi investasi  Peningkatan kerja sama kota untuk meningkatkan peluang investasi
3. 2.Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan
4. 3.Membuka lapangan pekerjaan yang seluas- luasnya didukung dengan pengembangan ruang- ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
5. 4.Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat
6. 5.Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren III - 23 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah NO MISI ARAH KEBIJAKAN KET.  Peningkatan daya saing daerah dengan mendongkrak sektor- sektor kontributor kunci PDRB  Peningkatan produktivitas tenaga kerja  Peningkatan penempatan tenaga kerja  Peningkatan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di semua lini pelayanan publik  Peningkatan kualitas dan jangkauan penerapan smart city  Penguatan tata kelola pemerintahan yang inklusif berbasis TIK  Pengembangan kompetensi SDM aparat pemerintah  Peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan  Peningkatan tata kelola pemerintahan berorientasi melayani  Peningkatan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik di semua sektor yang ditangani Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025 3.2.3 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029 Program prioritas pembangunan daerah dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan outcome yang perumusannya memperhatikan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi sebagaimana disampaikan saat mendaftar pencalonan kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi. Program unggulan tersebut diperkenalkan dengan <Sapta Program Kota Bekasi Keren=, yaitu 7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren yang dimaknai sebagai gambaran rasa bangga atas kemajuan dan perkembangan kondisi Kota Bekasi yang semakin nyaman kotanya dan semakin sejahtera masyarakatnya sesuai dengan visi yang ditetapkan. Ke-7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren, antara lain:
7. 1.Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Kesehatan, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE SEHAT) Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program- program berkaitan Gerakan Kobe Sehat, antara lain: pembangunan 3 (tiga) Puskesmas di kelurahan yang belum memiliki fasilitas kesehatan; peningkatan status 5 (lima) RSUD dan kualitasnya; perluasan cakupan jaminan kesehatan masyarakat; pemberian insentif bagi para kader Posyandu, Tim PKK, dan para penggeraknya; peningkatan sarana dan prasarana III - 24 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah kesehatan; peningkatan jangkauan dan mutu layanan kesehatan; dan penyediaan sekolah lansia.
8. 2.Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE CERDAS) Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program- program berkaitan Gerakan Kobe Cerdas, antara lain: peningkatan daya tampung sekolah SD tanpa biaya dan SMP dengan biaya terjangkau; peningkatan daya tampung SMA/SMK; pembangunan Kota Bekasi ramah anak, perluasan PAUD dan anak berkebutuhan khusus; penerapan <two in one= pemanfaatan lahan dan gedung sekolah; pembangunan unit pembelajaran, pencegahan, dan penanganan narkoba; dan peningkatan kualitas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
9. 3.Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan (Diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE HIJAU) Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program- program berkaitan Gerakan Kobe Hijau, antara lain: pembangunan Taman Kota Patriot dan ruang publik di seluruh kelurahan dan kecamatan; pengembangan nilai ekonomi sampah, gerakan masyarakat sadar sampah, dan perluasan TPA; pembangunan jalan kota, perparkiran disertai integrasi antarmoda transportasi; pembangunan sarana dan prasarana ramah disabilitas; pengembangan destinasi wisata kota; memasyaratkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat; peningkatan ketenteraman dan ketertiban kota; land banking saving; dan pembangunan tematik berbasis wilayah.
10. 4.Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKARYA) Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program- program berkaitan Gerakan Kobe Berkarya, antara lain: pembangunan kota cerdas; pengembangan industri kreatif dan digital; pembangunan sentra-sentra inkubator bisnis UMKM, pelatihan dan pendampingan start up di masing-masing kecamatan; penyediaan beasiswa internasional bagi 50 pelajar/pemuda berprestasi; pemanfaatan BLK bagi pengembangan usaha; pembangunan kampung digital; pengembangan pola ‘Bapak Asuh= III - 25 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah bagi UMKM pemula melalui pemanfaatan CSR; fasilitasi bantuan modal UMKM; dan fasilitasi pelaku UMKM disabilitas.
11. 5.Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE MENARIK) Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program- program berkaitan Gerakan Kobe Menarik, antara lain: peningkatan daya tarik investasi dan kemudahan perizinan; perluasan jaringan pemasaran dan pendampingan UMKM; pengembangan sister city dengan 5 (lima) kota di negara maju; pengembangan daya tarik wisata; peningkatan kolaborasi pembangunan; penyediaan internet gratis di ruang publik; dan pemberian apresiasi bagi inovator dan kreator pencipta lapangan kerja.
12. 6.Penguatan Kohesi Sosial dalam Kehidupan Beragama dan Berbudaya (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERSINERGI) Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program- program berkaitan Gerakan Kobe Bersinergi, antara lain: peningkatan kebebasan beribadah dan prasarana beribadah; pembangunan rumah-rumah Tahfidz; bantuan peningkatan keswadayaan masyarakat melalui LPM/BKM secara bertahap hingga Rp1 miliar; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; apresiasi petugas pelayanan tempat-tempat ibadah dan pusat pelestarian budaya; peningkatan kehidupan berdemokrasi; bantuan modal untuk wisuda sekolah pemberdayaan perempuan; dan fasilitasi pemberdayaan perempuan melalui PKK.
13. 7.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKINERJA) Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program- program berkaitan Gerakan Kobe Berkinerja, antara lain: peningkatan capaian kinerja makro pembangunan; pelaksanaan reformasi birokrasi; bantuan operasional dan sarpas Praja Bhakti per tahun Rp100 juta/RW; pembangunan sarana dan prasarana olah raga di masing-masing kecamatan; pengembangan sport city; peningkatan kesejahteraan ASN; pemenuhan SDM ASN khususnya tenaga kesehatan dan guru sekolah; dan peningkatan kemudahan pengurusan sertifikat hak kepemilikan tanah/bangunan terutama di perumahan. III - 26 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tabel 3.3 Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 VISI/MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS BIDANG URUSAN KET. Visi: <Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera= Misi:
14. 1.Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai
15. 2.Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan
16. 3.Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern Pilar Infrastruktur (IDSD) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gerakan Kobe Hijau Meningkatnya kualitas bangunan gedung Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang Diterbitkan Program Penataan Bangunan Gedung Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gerakan Kobe Hijau Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Pertanahan Gerakan Kobe Hijau Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman Tingkat Kemantapan Jalan Kota Program Penyelenggaraan Jalan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gerakan Kobe Hijau Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gerakan Kobe Sehat Meningkatnya kelancaran jalan Persentase Penurunan V/C Rasio Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Perhubungan Gerakan Kobe Hijau Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan Persentase Peningkatan sarana dan Prasarana Perhubungan Meningkatnya pelayanan angkutan umum Persentase Peningkatan Pemenuhan Kapasitas Penumpang Angkutan Umum Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sarana dan prasarana lingkungan Persentase sarana dan prasarana lingkungan yang direhabilitasi/dibangun Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Gerakan Kobe Hijau, Berkinerja III - 27 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah VISI/MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS BIDANG URUSAN KET. dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
17. 4.Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat
18. 5.Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari Penurunan Intensitas Emisi GRK Meningkatnya kualitas air dan udara  Indeks Kualitas Air  Indeks Kualitas Udara  Pertumbuhan Kampung Iklim Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Gerakan Kobe Hijau Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati) Capaian RTH/Taman Hutan Kota yang Terkelola Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Lingkungan Hidup Gerakan Kobe Hijau Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gerakan Kobe Hijau Meningkatnya tata kelola persampahan  Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R  Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA  Persentase Sampah yang Terangkut ke TPA  Persentase Cakupan Area Pelayanan Program Pengelolaan Persampahan Lingkungan Hidup Gerakan Kobe Hijau Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim Indeks Risiko Bencana Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana  Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana  Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Program Penanggulangan Bencana Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Gerakan Kobe Hijau Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Persentase Layanan Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Gerakan Kobe Hijau Terwujudnya daya saing SDM Kota Indeks Pembangunan Manusia III - 28 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah VISI/MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS BIDANG URUSAN KET. Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata  Rata-Rata Skor Literasi dan Numerasi Siswa 7- 15 Tahun  Harapan Lama Sekolah Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah  Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5- 6 Tahun (PAUD)  Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun (SD)  Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun (SMP)  Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -18 Tahun (Non Formal/ Kesetaraan) Program Pengelolaan Pendidikan Pendidikan Gerakan Kobe Cerdas Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan  Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik  Rasio terpenuhinya Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Gerakan Kobe Cerdas Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Persentase Perpustakaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan Perpustakaan Gerakan Kobe Cerdas Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  Usia Harapan Hidup  Prevalensi Stunting pada Balita Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan  Indeks Nilai Mutu.  Persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas  Persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di UPTD Rumah Sakit Lingkup Dinas Kesehatan  Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Pelayanan Obsterti Neonatal Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kesehatan Gerakan Kobe Sehat III - 29 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah VISI/MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS BIDANG URUSAN KET. Emergency Dasar (PONED)  Persentase Puskesmas Terakreditasi  Persentase Rumah sakit Terakreditasi  Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan Rumah Sakit Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan  Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi  Persentase praktik tenaga kesehatan yang terkendali  Persentase ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas dan RS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Kesehatan Gerakan Kobe Sehat Meningkatnya kualitas kawasan permukiman Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani Program Kawasan Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman Gerakan Kobe Sehat Meningkatnya partisipasi masyarakat olahraga dan peningkatan prestasi olahraga  Jumlah Atlet/Pelatih yang Berprestasi di Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional  Jumlah Event Olahraga di Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Kepemudaan dan Olah Raga Gerakan Kobe Sehat Meningkatnya ketangguhan keluarga Indeks Pembangunan Keluarga Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak Persentase Pemenuhan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Tingkat Kelurahan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gerakan Kobe Bersinergi Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan  Angka Prevalensi Kontrasepsi Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gerakan Kobe Bersinergi III - 30 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah VISI/MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS BIDANG URUSAN KET. pembinaan Keluarga Berencana (KB) Modern/Modern Contraceptive (mCPR)  Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)  Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga  Persentase Lansia yang Mendapatkan Pendampingan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gerakan Kobe Bersinergi Meningkatnya kesetaraan gender Indeks Ketimpangan Gender Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gerakan Kobe Bersinergi Meningkatnya pemenuhan hak anak Nilai Kota Layak Anak Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak Persentase Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terbentuk. Program Pemenuhan Hak Anak Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Gerakan Kobe Bersinergi Terwujudnya struktur ekonomi Kota Bekasi yang tangguh dan inklusif PDRB Per Kapita Meningkatnya ekonomi kota yang bertumpu pada perdagangan, jasa dan industri  Proporsi PDRB Perdagangan  Proporsi PDRD Industri Pengolahan Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor Nilai Ekspor Program Pengembangan Ekspor Perindustrian Gerakan Kobe Berkarya Meningkatnya IKM yang berdaya saing Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang Difasilitasi Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Perindustrian Gerakan Kobe Berkarya Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri Persentase Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Koperasi, Usaha Kecil Menengah Gerakan Kobe Berkarya III - 31 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah VISI/MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS BIDANG URUSAN KET. Meningkatnya pelaku UMKM yang berdaya saing  Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal  Pertumbuhan Wirausaha Program Pengembangan UMKM Koperasi, Usaha Kecil Menengah Gerakan Kobe Berkarya Berkembangnya pariwisata kota, ekonomi kreatif dan digital Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata  Jumlah Kawasan Wisata yang Ditata  Persentase Masyarakat Pariwisata yang Diberdayakan  Persentase Peningkatan Kepatuhan Usaha Pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Pariwisata Gerakan Kobe Menarik Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pariwisata Gerakan Kobe Menarik Meningkatnya kapasitas SDM ekonomi kreatif Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pariwisata Gerakan Kobe Berkarya Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan Tingkat partisipasi pelaku seni dan budaya dalam pengembangan kebudayaan Program Pengembangan Kebudayaan Kebudayaan Gerakan Kobe Menarik Meningkatnya ketahanan pangan kota Indeks Ketahanan Pangan Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Skor Pola Pangan Harapan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pangan Gerakan Kobe Berkarya Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan masyarakat Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Pangan Gerakan Kobe Berkarya Meningkatnya tingkat penyerapan tenaga kerja Tingkat Pengangguran Terbuka Meningkatnya kompetensi tenaga kerja Persentase Peningkatan Kompetensi bagi Pencari Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tenaga Kerja Gerakan Kobe Berkarya III - 32 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah VISI/MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS BIDANG URUSAN KET. Meningkatnya penempatan tenaga kerja Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan Program Penempatan Tenaga Kerja Tenaga Kerja Gerakan Kobe Berkarya Menurunnya tingkat kemiskinan Tingkat Kemiskinan Meningkatnya pemberdayaan sosial Persentase PSKS yang ikut serta dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial Program Pemberdayaan Sosial Sosial Gerakan Kobe Berkarya Meningkatnya rehabilitasi sosial Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti Program Rehabilitasi Sosial Sosial Gerakan Kobe Bersinergi Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial Persentase Peningkatan Pendayagunaan data dan informasi PPKS Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Sosial Gerakan Kobe Berkarya Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indeks Daya Saing Daerah Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif Pilar Dinamisme Bisnis (IDSD) Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan Program Pelayanan Penanaman Modal Penanaman Modal Gerakan Kobe Menarik Meningkatnya kemudahan berinvestasi Persentase KBLI Terbit Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Penanaman Modal Gerakan Kobe Menarik Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat Indeks Harmoni Indonesia Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan pelindungan masyarakat  Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) Persentase Penegakan Pelanggaran Perda  Rasio Perlindungan Masyarakat tiap Kelurahan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Gerakan Kobe Bersinergi Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kesatuan Bangsa dan Politik Gerakan Kobe Bersinergi III - 33 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah VISI/MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS BIDANG URUSAN KET. Meningkatnya kerja sama kota yang efektif Efektivitas Kerja Sama Kota Meningkatnya Tata Kelola Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan  Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerja sama Pemerintah Daerah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Gerakan Kobe Menarik Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif Indeks Reformasi Birokrasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian Nilai Survei Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Program Kepegawaian Daerah Kepegawaian Gerakan Kobe Berkinerja Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk  Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital  Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Program Pendaftaran Penduduk Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gerakan Kobe Berkinerja Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil  Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan  Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang Melaporkan  Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang Melaporkan  Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang Melaporkan Program Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gerakan Kobe Berkinerja III - 34 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah VISI/MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS BIDANG URUSAN KET. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Gerakan Kobe Berkinerja Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan Ketepatan penetapan PERDA APBD Tahun N Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Gerakan Kobe Berkinerja Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan Persentase Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Gerakan Kobe Berkinerja Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota  Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah  Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Gerakan Kobe Berkinerja Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III - 35 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah VISI/MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS BIDANG URUSAN KET. Meningkatnya Kinerja Program Pembangunan Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Meningkatnya pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan  Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Jumlah Predikat Invensi dan Inovasi yang Diperoleh  Jumlah Predikat Invensi dan Inovasi yang Diperoleh Program Riset dan Inovasi Daerah Penelitian dan Pengembangan Gerakan Kobe Berkinerja Meningkatnya tata kelola anggaran  Ketepatan Waktu Penetapan APBD  Ketepatan waktu penetapan APBD dan perubahan APBD Program Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Gerakan Kobe Berkinerja Meningkatnya tata kelola perbendaharaan Persentase Realisasi Belanja Daerah Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik Meningkatnya tata kelola barang milik daerah Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Pengelolaan BMD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Keuangan Gerakan Kobe Berkinerja Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Keuangan Gerakan Kobe Berkinerja Meningkatnya efektivitas pengawasan intern pemerintah Nilai AKIP Kota (Komponen Evaluasi) Program Penyelenggaraan Pengawasan Pengawasan Gerakan Kobe Berkinerja Meningkatnya efektivitas pencegahan korupsi Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi Gerakan Kobe Berkinerja III - 36 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah VISI/MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS BIDANG URUSAN KET. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Seluruh PD Gerakan Kobe Berkinerja Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Meningkatnya Kota Bekasi Cerdas Indeks Kota Cerdas Meningkatnya kualitas pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Komunikasi dan Informatika Gerakan Kobe Berkinerja Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025 III - 37 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Gambar 3.9 Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025 III - 38 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 3.2.4 PROGRAM UNGGULAN PROVINSI JAWA BARAT DI KOTA BEKASI Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 terdapat beberapa program strategis/unggulan yang akan dikerjakan di Kota Bekasi. Program unggulan tersebut antara lain:
19. 1.Pembangunan Underpass Jalan Perjuangan dengan indikasi anggaran Rp700.000.000,-;
20. 2.Pembangunan Jalan Tol Cikunir – Karawaci (Elevated) dengan indikasi anggaran Rp26.150.000.000.000,-;
21. 3.Pembangunan TPPAS Bekarpur dengan indikasi anggaran Rp300.000.000,- (termasuk Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, dan Kabupaten Purwakarta); dan
22. 4.Pembangunan Flyover Bulak Kapal di Bekasi Timur. 3.2.5 PROGRAM/PROYEK PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA DI KOTA BEKASI Sebagai Kawasan Aglomerasi, peran DKI Jakarta tidak bisa diabaikan begitu saja. Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas kerja sama dengan DKI Jakarta seperti terkait pengelolaan lahan TPA, transportasi dan penyediaan air bersih, serta pengendalian polusi udara sangat diperlukan. Dalam rangka kolaborasi pembangunan infrastruktur untuk menyelesaikan persoalan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Provinsi DKI Jakarta berkomitmen membangun dua flyover di wilayah Kemang Pratama Bekasi, dan Simpang Bantargebang Kota Bekasi untuk mempercepat akses pengiriman sampah. Rencana pembangunan ini, diperkirakan memerlukan anggaran sebesar Rp200-300 milliar untuk 1 pembangunan jalan flyover tersebut. 3.2.6 PROGRAM/PROYEK NASIONAL DI KOTA BEKASI Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 disebutkan beberapa program/proyek yang akan dikerjakan di Kota Bekasi atau bersinggungan dengan Kota Bekasi, antara lain:
23. 1.Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan;
24. 2.Pembangunan TPST Regional Bekasi Raya;
25. 3.Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Bekasi; dan III - 39 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
26. 4.Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. 3.2.7 KETERKAITAN SAPTA PROGRAM KOTA BEKASI DENGAN ASTA CITA DAN JABAR ISTIMEWA Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan Nasional, maka Kota Bekasi berupaya untuk berkontribusi terhadap pencapai prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar 3.10 Keterkaitan Gerakan Kobe dengan Asta Cita dan Jabar Istimewa Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025 Sapta Program Kota Bekasi adalah cermin lokal dari semangat Asta Cita dan Jabar Istimewa, dengan penyesuaian konteks kota urban. Kesamaan substansi ketiganya yaitu:
27. 1.Berorientasi pada pelayanan publik yang inklusif;
28. 2.Berbasis pada nilai gotong royong dan kolaborasi;
29. 3.Fokus pada digitalisasi dan inovasi;
30. 4.Memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan; dan
31. 5.Sinergi vertikal antarlevel pemerintahan. III - 40 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kesamaan substansi ini penting untuk menjamin sinkronisasi perencanaan, memudahkan akses pendanaan, dan memastikan kesesuaian arah pembangunan antar tingkat pemerintahan. 3.2.8 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BEKASI Salah satu hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi yaitu terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Meskipun kemiskinan Kota Bekasi menunjukkan tren yang menurun, namun upaya terpadu diperlukan agar kemiskinan bisa dikurangi dan ditanggulangi. Terdapat 5 (lima) strategi yang masing-masing dijabarkan ke dalam arah kebijakan dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu:
32. 1.Strategi pengurangan beban pengeluaran, dengan arah kebijakan:  Pengendalian penduduk dan promosi keluarga berencana  Pengurangan beban pengeluaran pangan dan peningkatan ketahanan pangan  Peningkatan kualitas keluarga  Pengurangan beban pengeluaran kelompok rentan  Pengurangan beban pengeluaran pendidikan/kesehatan dan peningkatan akses pendidikan/kesehatan  Pengurangan beban pengeluaran umum dan beban pengeluaran pajak
33. 2.Strategi peningkatan pendapatan, dengan arah kebijakan:  Penyusunan studi/rencana ekonomi inklusif  Pengembangan ekonomi inklusif  Relasi pencari kerja – lapangan kerja  Pelatihan dan pengenalan jenis usaha  Peningkatan akses permodalan  Fasilitasi dan pendampingan usaha
34. 3.Strategi peningkatan kualitas hunian dan infrastruktur, dengan arah kebijakan:  Perbaikan kualitas rumah  Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh  Penanganan bencana di kawasan permukiman
35. 4.Strategi peningkatan tata kelola, dengan arah kebijakan:  Penguatan peran TKPD III - 41 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah  Perbaikan koordinasi dan pembagian peran di lingkup pemerintah daerah  Kolaborasi dengan pihak nonpemerintah  Data kependudukan dan kemiskinan ter-update  Pengembangan satu data kemiskinan  Pelayanan terpadu dan diversifikasi strategi  Penguatan peran kelurahan dan kecamatan serta kader sosial dan kependudukan
36. 5.Strategi peningkatan kualitas diri dan keluarga, dengan arah kebijakan:  Edukasi untuk motivasi diri dan keluarga  Edukasi dan fasilitasi peningkatan kualitas gizi dan kesehatan pribadi dan keluarga  Edukasi dan fasilitasi peningkatan kesadaran kualitas lingkungan hidup Tabel 4.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2030 PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000) PD PENGAMPU BIDANG URUSAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2.568 1.460 1.535 1.624 1.707 1.741 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penataan Bangunan Gedung 187.379 144.559 153.734 154.129 162.020 170.121 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan 231.3711 170,591 185.233 173.920 179.137 195.260 Pertanahan Program Penyelenggaraan Jalan 277.784 320.262 328.111 330.796 340.720 357.756 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 25.877 16.735 16.915 3.874 4.073 4.291 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 101.124 94.309 123.706 131.740 138.540 149.473 Perhubungan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 7.736 7.390 7.649 5.547 5.831 6.144 Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 25.783 60.750 63.897 67.577 71.037 74.845 Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 31.575 49.923 52.509 55.534 58.377 62.464 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan Persampahan 202.873 317.166 329.078 336.872 348.804 364.346 Lingkungan Hidup IV - 2 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000) PD PENGAMPU BIDANG URUSAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Program Penanggulangan Bencana 6.604 5.377 5.656 5.982 6.288 6.625 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 886 1.270 2.600 1.100 1.100 1.600 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas Program Pengelolaan Pendidikan 592.320 557.475 595.609 623.697 636.171 642.533 Pendidikan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3.112 3.500 3.665 3.559 3.741 3.942 Pendidikan Program Pembinaan Perpustakaan 1.516 1.920 2.019 2.135 2.245 2.236 Perpustakaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 244.047 226.847 244.419 259.173 272.555 286.183 Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 48.869 16.223 17.063 18.046 18.970 19.987 Kesehatan Program Kawasan Permukiman 16.876 20.399 21.456 22.691 23.853 25.132 Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 1.350 4.000 1.600 1,700 1,800 1.900 Kepemudaan dan Olahraga Program Peningkatan Kualitas Keluarga 4.246 37.100 3.513 3.579 3.689 3.799 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 1.998 1.299 1.366 1.445 1.519 1.600 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 1.360 1.076 2.120 2.220 2.320 2.520 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 4.868 2.047 2..373 2.729 3.139 3.610 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 1.451 1.611 1.830 2.010 2.175 2.460 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pengembangan Ekspor 819 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Perdagangan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 910 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 Perindustrian Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 702 500 500 600 700 800 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Program Pengembangan UMKM 2.139 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1.075 1.510 1.570 1.650 1.900 1.700 Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual - 200 200 200 500 600 Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 539 500 500 500 650 650 Pariwisata IV - 3 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000) PD PENGAMPU BIDANG URUSAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Program Pengembangan Kebudayaan - 1.170 1.270 1.290 1.390 1.390 Kebudayaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 278 758 805 825 857 882 Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan 328 150 165 170 175 200 Pangan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.260 1.054 1.054 1.054 1.084 1.084 Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja 257 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 Tenaga Kerja Program Pemberdayaan Sosial 3.166 2.387 2.510 2.655 2.791 2.940 Sosial Program Reahabiltasi Sosial 8.425 4.962 5.219 5.520 5.803 6.114 Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2.800 3.040 3.197 3.381 3.554 3.745 Sosial Program Pelayanan Penanaman Modal 3.667 4.293 4.515 4.775 5.019 5.289 Penanaman Modal Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 205 225 600 250 263 277 Penanaman Modal Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 37.439 38.677 40.015 40.595 40.780 41.135 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 1.400 377 397 420 441 465 Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 50.389 52.012 54.706 57.857 60.819 62.035 Sekretariat Daerah Program Kepegawaian Daerah 1.438 1.900 2.140 2.260 2.340 2.430 Kepegawaian Program Pendaftaran Penduduk 3.900 3.550 3.733 3.948 4.151 4.373 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pencatatan Sipil 1.080 700 736 778 818 862 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 240 280 370 370 370 370 Kecamatan (Pondok Gede) 159 310 350 350 350 350 Kecamatan (Jati Sampurna) 39 140 140 140 140 140 Kecamatan (Jatiasih) 204 219 230 243 256 268 Kecamatan (Bantar Gebang) 151 95 99 105 111 117 Kecamatan (Rawa Lumbu) 285 1.896 1.994 2.109 2.217 2.336 Kecamatan (Medan Satria) 180 310 326 344 362 381 Kecamatan (Mustika Jaya) 232 240 252 266 280 295 Kecamatan (Pondok Melati) 230 290 305 322 339 357 Kecamatan (Bekasi Timur) 400 280 294 311 327 344 Kecamatan IV - 4 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000) PD PENGAMPU BIDANG URUSAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 (Bekasi Utara) 387 320 336 355 374 394 Kecamatan (Bekasi Barat) 282 300 315 333 350 369 Kecamatan (Bekasi Selatan) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 17.650 19.503 19.578 19.578 19.578 19.578 Kecamatan (Pondok Gede) 14.677 15.618 16.093 16.115 16.115 16.145 Kecamatan (Jati Sampurna) 24.668 24.657 24.657 24.657 24.657 24.657 Kecamatan (Jatiasih) 8.643 9.338 9.821 10.387 10.919 11.504 Kecamatan (Bantar Gebang) 21.862 21.626 22.747 24.057 25.289 26.644 Kecamatan (Rawa Lumbu) 15.402 20.180 21.255 22.448 23.597 24.862 Kecamatan (Medan Satria) 19.955 21.807 22.937 24.258 25.500 26.867 Kecamatan (Mustika Jaya) 8.544 15.323 16.117 17.045 17.918 18.878 Kecamatan (Pondok Melati) 20.828 22.916 24.103 25.491 26.796 28.233 Kecamatan (Bekasi Timur) 32.000 36.109 37.979 40.167 42.223 44.486 Kecamatan (Bekasi Utara) 20.733 22.916 24.103 25.419 26.796 29.233 Kecamatan (Bekasi Barat) 12.980 23.265 24.365 25.768 27.088 28.540 Kecamatan (Bekasi Selatan) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 97.506 107.348 111.933 116.442 120.529 121.283 Sekretariat DPRD Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3.570 2.453 2.650 2.650 3.150 4.600 Perencanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 437 2.390 2.390 2.440 2.800 2.700 Perencanaan Program Riset dan Inovasi 2.335 2.550 2.800 2.800 3.100 3.100 Penelitian dan Pengembangan Program Pengelolaan Keuangan Daerah 33.491 34.465 35.503 37.719 39.850 42.195 Keuangan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.001 3.850 3.900 3.900 3.900 3.900 Keuangan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 15.065 5.964 7.800 8.000 10.100 10.100 Keuangan Program Penyelenggaraan Pengawasan 1.907 1.540 1.620 1/713 1.801 1.897 Inspektorat Daerah Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 1.461 1.319 1.387 1.4671 1.542 1.625 Inspektorat Daerah Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 15.505 13.5121 14.212 15.031 15.801 16.648 Komunikasi dan Informatika Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025 IV - 5 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 4.1.2 PROGRAM DUKUNGAN KOTA BEKASI TERHADAP PENCAPAIAN JABAR ISTIMEWA Selain melaksanakan prioritas pembangunan, Kota Bekasi juga berupaya untuk berkontribusi terhadap pencapaian Jabar Istimewa. Kontribusi Kota Bekasi terhadap pencapaian Jabar Istimewa dapat dilihat pada tabel di bawah ini. IV - 6 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tabel 4.2 Program Dukungan Kota Bekasi Terhadap Pencapaian Jabar Istimewa JABAR ISTIMEWA PROGRAM KOTA BEKASI PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000) PD PENGAMPU BIDANG URUSAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Lengkah Kahiji: Infrastruktur Istimewa Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik, Sanitasi Program Penyelenggaraan Jalan 277.784 281.306 309.155 330.796 340.720 357.756 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 102.595 95.709 126.309 134.540 142.090 153.023 Perhubungan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 31.575 49.923 52.509 55.534 58.377 62.464 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan dan Sistem Penyediaan Air Minum 25.877 16.735 16.915 3.874 4.073 4.291 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Kawasan Permukiman 16.876 20.399 21.456 22.691 23.853 25.132 Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 80.780 66.882 70.346 74.398 78.207 79.772 Perumahan dan Kawasan Permukiman Lengkah Kadua: Pertanian Istimewa Pengembangan Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 278 758 805 825 857 882 Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan 328 150 165 170 175 200 Pangan Lengkah Katilu: Pendidikan Istimewa Pengembangan Pendidikan Berkarakter Program Pengelolaan Pendidikan 592.320 557.475 595.609 623.697 636.171 642.533 Pendidikan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3.113 3.500 3.665 3.559 3.741 3.942 Pendidikan Program Pembinaan Perpustakaan 1.516 1.920 2.019 2.135 2.245 2.236 Perpustakaan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 1.360 1.076 2.120 2.220 2.320 2.520 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pengembangan Kebudayaan - 1.170 1.270 1.290 1.390 1.390 Kebudayaan Lengkah Kaopat: Ekonomi dan Tata Ruang Istimewa Program Penempatan Tenaga Kerja 257 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.260 1.054 1.054 1.054 1.084 1.084 Tenaga Kerja IV - 7 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah JABAR ISTIMEWA PROGRAM KOTA BEKASI PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000) PD PENGAMPU BIDANG URUSAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Pengembangan Lapangan Kerja Baru Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 910 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 Perindustrian Program Pengembangan Ekspor 819 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Perdagangan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual - 200 200 200 500 600 Pariwisata Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 702 500 500 600 700 800 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Program Pengembangan UMKM 2.139 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1.075 1.510 1.570 1.650 1.900 1.700 Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 539 500 500 500 650 650 Pariwisata Program Pelayanan Penanaman Modal 3.667 4.293 4.515 4.775 5.019 5.289 Penanaman Modal Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 205 225 600 250 263 277 Penanaman Modal Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 15.505 13.5121 14.212 15.031 15.801 16.648 Komunikasi dan Informatika Lengkah Kalima: Kesehatan Istimewa Peningkatan Layanan RSUD dan SDM Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat 433.599 355.725 377.529 352.488 370.535 389.062 Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 48.869 16.223 17.063 18.046 18.970 19.987 Kesehatan Lengkah Kagenep: Keluarga Istimewa Penanganan Stunting dan Gizi Buruk Program Peningkatan Kualitas Keluarga 4.246 37.100 3.513 3.643 3.689 3.799 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 1.998 1.299 1.366 1.445 1.519 1.600 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana IV - 8 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah JABAR ISTIMEWA PROGRAM KOTA BEKASI PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000) PD PENGAMPU BIDANG URUSAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 1.360 1.076 2.120 2.220 2.320 2.520 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Perlindungan Khusus Anak (PHA) 1.652 1.594 1.823 2.096 2.410 2.770 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lengkah Katujuh: LIngkungan Hidup Istimewa Mengembalikan Kondisi Lingkungan Program Penataan Bangunan Gedung 187.379 144.559 153.734 154.129 162.020 170.121 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 3.223 1.387 1.459 1.543 1.622 1.709 Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 7.736 7.390 7.649 5.547 5.831 6.144 Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 31.575 49.923 52.509 55.534 58.377 62.464 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lengkah Kadalapan: Pengelolaan Sampah Mandiri Pengelolaan Sampah Mandiri Program Pengelolaan Persampahan 202.873 317.166 329.078 336.872 348.804 364.346 Lingkungan Hidup Lengkah Kasalapan: Penyelenggaraan Pemerintah Istimewa dan Kesejahteraan Perangkat Desa Istimewa Transformasi Birokrasi Berdampak Program Kepegawaian Daerah 1.438 1.900 2.140 2.260 2.340 2.430 Kepegawaian Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 15.065 5.964 7.800 8.000 10.100 10.100 Keuangan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.001 3.850 3.900 3.900 3.900 3.900 Keuangan Program Pengelolaan Keuangan Daerah 46.899 34.465 35.503 37.719 39.850 42.195 Keuangan Program Penyelenggaraan Pengawasan 1.907 1.540 1.620 1/713 1.801 1.897 Inspektorat Daerah Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 1.461 1.319 1.387 1.4671 1.542 1.625 Inspektorat Daerah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2.789 4.680 5.011 5.248 5.476 5,721 Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 217.942 253.258 263.755 275.390 286.476 299.627 Kecamatan Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025 IV - 9 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 4.1.3 PROGRAM DUKUNGAN KOTA BEKASI TERHADAP PENCAPAIAN ASTA CITA Dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah maka Kota Bekasi melalui Perangkat Daerah akan berkontribusi terhadap kegiatan prioritas utama dan proyek strategis nasional (Lampiran I) RPJMN Tahun 2025-2029. Kontribusi Kota Bekasi terhadap pencapaian Asta Cita seperti pada tabel di bawah ini. IV - 10 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tabel 4.3 Program Dukungan Kota Bekasi Terhadap Pencapaian Asta Cita KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL PROGRAM KOTA BEKASI PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000) PD PENGAMPU BIDANG URUSAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KEGIATAN PRIORITAS UTAMA PN 1 Pcnguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif,Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 5.205 6.909 8.164 7.896 9.305 9.693 Komunikasi dan Informatika PN 2 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan KSPPI/Lumbung Pangan Lainnya) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 3.201 924 940 955 970 985 Pertanian Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 682 450 480 500 510 520 Perikanan Konservasi Sumber Daya Air Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 31.575 49.923 52.509 55.534 58.377 62.464 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 25.877 16.735 16.915 3.874 4.073 4.291 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 21.458 45.827 43.468 45.972 48.326 50.916 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan Program Pengelolaan Persampahan 202.873 317.166 329.078 336.872 348.804 364.346 Lingkungan Hidup Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 15.505 13.5121 14.212 15.031 15.801 16.648 Komunikasi dan Informatika Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual - 200 200 200 500 600 Pariwisata PN 3 Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 15.505 13.5121 14.212 15.031 15.801 16.648 Komunikasi dan Informatika IV - 11 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL PROGRAM KOTA BEKASI PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000) PD PENGAMPU BIDANG URUSAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 539 500 500 500 650 650 Pariwisata Pengembangan Koperasi Sektor Produksi Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 650 467 480 500 600 700 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menegah PN 4 Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pengelolaan Pendidikan 45.967 48.828 52.141 54.183 55.267 55.820 Pendidikan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas Program Pengelolaan Pendidikan 81.327 82.025 83.123 65.304 68.647 74.139 Pendidikan Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2.800 3.040 3.197 3.381 3.554 3.745 Sosial Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul Program Pengelolaan Pendidikan 81.327 82.025 83.123 65.304 68.647 74.139 Pendidikan Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi Program Riset dan Inovasi Daerah 2.335 2.550 2.800 2.800 3.100 3.100 Penelitian dan Pengembangan Penurunan Kematian lbu dan Anak Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat 12.390 10.278 10.792 11.311 11.898 12.493 Kesehatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat 12.390 10.278 10.792 11.311 11.898 12.493 Kesehatan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat 183.423 126.149 130.245 90.307 94.823 99.564 Kesehatan Penuntasan TBC Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat 6.127 6.839 7.181 7.540 7.917 8.313 Kesehatan Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Program Pengawasan Keamanan Pangan 328 150 165 170 175 200 Pangan Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi Program Pengawasan Keamanan Pangan 328 150 165 170 175 200 Pangan Eliminasi Penyakit Kusta & Schisrosomiasis Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat 6.127 6.839 7.181 7.540 7.917 8.313 Kesehatan Investasi Pelayanan Kesehatan Primer Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat 183.423 81.911 86.007 90.307 94.823 99.564 Kesehatan IV - 12 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL PROGRAM KOTA BEKASI PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000) PD PENGAMPU BIDANG URUSAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat 2.328 7.500 7.888 8.342 8.770 9.240 Kesehatan Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 48.869 16.223 17.063 18.046 18.970 19.987 Kesehatan Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya Program Pengembangan Kebudayaan - 1.170 1.270 1.290 1.390 1.390 Kebudayaan Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi Program Riset dan Inovasi 2.335 2.550 2.800 2.800 3.100 3.100 Penelitian dan Pengembangan Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 37.621 236.014 39.425 41.688 43.810 46.154 Kepemudaan dan Olahraga PN 5 Tidak ada kegiatan yang relevan PN 6 Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2.800 3.040 3.197 3.381 3.554 3.745 Sosial Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif Program Pengembangan UMKM 2.139 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menegah Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif Program Pengembangan UMKM 2.139 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menegah Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 80.780 66.882 70.346 74.398 78.207 79.772 Perumahan dan Kawasan Permukiman PN 7 Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Program Penyelenggaraan Pengawasan 1.907 1.540 1.620 1/713 1.801 1.897 Inspektorat Daerah Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 1.461 1.319 1.387 1.4671 1.542 1.625 Inspektorat Daerah Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN Program Kepegawaian Daerah 1.438 1.900 2.140 2.260 2.340 2.430 Kepegawaian IV - 13 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL PROGRAM KOTA BEKASI PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000) PD PENGAMPU BIDANG URUSAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 15.505 13.5121 14.212 15.031 15.801 16.648 Komunikasi dan Informatika Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 15.065 5.964 7.800 8.000 10.100 10.100 Keuangan PN 8 Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2.812 1.885 1.983 2.097 2.204 2.322 Kesatuan Bangsa dan Politik Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Wawasan Pemajuan Kebudayaan Program Pengembangan Kebudayaan - 1.170 1.270 1.290 1.390 1.390 Kebudayaan PROGRAM/PROYEK STRATEGIS NASIONAL Program Makan Bergizi Gratis Program Pengawasan Keamanan Pangan 328 150 165 170 175 200 Pangan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas Program Pengelolaan Pendidikan 81.327 82.025 83.123 65.304 68.647 74.139 Pendidikan Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul Program Pengelolaan Pendidikan 81.327 82.025 83.123 65.304 68.647 74.139 Pendidikan Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat 2.328 7.500 7.888 8.342 8.770 9.240 Kesehatan Pengentasan Kemiskinan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2.800 3.040 3.197 3.381 3.554 3.745 Sosial Sekolah Rakyat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2.800 3.040 3.197 3.381 3.554 3.745 Sosial Pembangunan 3 Juta Rumah Program Pengembangan Perumahan 3.360 2.750 2.892 3.059 3.215 3.288 Perumahan dan Kawasan Permukiman Ketahanan Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 3.201 924 940 955 970 985 Pangan Jaminan Kesehatan Nasional Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 126.113 160.000 174.229 185.474 195.170 204.929 Kesehatan Pengendalian Inflasi Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 2.683 1.523 1.600 2.000 2.400 2.800 Perdagangan Koperasi Merah Putih Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 650 467 480 500 600 700 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menegah IV - 14 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL PROGRAM KOTA BEKASI PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000) PD PENGAMPU BIDANG URUSAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kemudahan Perizinan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 205 225 600 250 263 277 Penanaman Modal Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025 IV - 15 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 4.1.4 PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam BAB IV Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Rencana program Perangkat Daerah ini merupakan program untuk mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034. IV - 16 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tabel 4.4 Program Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2030 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU (Rp.) KINERJA PAGU (Rp.) KINERJA PAGU (Rp.) KINERJA PAGU (Rp.) KINERJA PAGU (Rp.) KINERJA PAGU (Rp.) PENDIDIKAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.364.412. 057.982 1.115.587.
37. 106.000 1.171.366. 461.300 1.229.934. 784.365 1.236.084. 458.287 1.239.792. 711.662 Dinas Pendidikan Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 598. 130.000 100 275. 000.000 100 288. 750.000 100 303. 187.500 100 304. 703.438 100 305. 617.548 Dinas Pendidikan Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 100 100 1.360.576. 961.685 100 1.111.562. 986.000 100 1.667.141. 135.300 100 1.225.498. 192.065 100 1.231.625. 683.025 100 1.235.320. 560.074 Dinas Pendidikan Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah % 85,21 86,21 185. 000.000 86,71 50. 000.000 87,21 52. 500.000 87,71 55. 125.000 88,21 55. 400.625 88,71 55. 566.827 Dinas Pendidikan Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 3.051. 966.297 100 3.669. 120.000 100 3.884. 076.000 100 4.078. 279.800 100 4.098. 671.199 100 4.110. 967.213 Dinas Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan 592.320. 488.988 557.475. 947.535 595.609. 248.863 623.697. 381.282 636.171. 328.908 642.533. 042.198 Dinas Pendidikan Outcome: Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Usia 7-12 Tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun (SD) % 99,61 99,75 335.939. 771.300 99,90 306.501. 519.435 100,00 327.319. 625.795 100,00 340.494. 999.601 100,00 347.304. 899.593 100,00 350.777. 948.589 Dinas Pendidikan Outcome: Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah 13-15 Tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun (SMP) % 99,61 99,75 195.299. 236.588 99,90 188.157. 810.000 100,00 201.208. 341.701 100,00 213.327. 670.618 100,00 217.594. 224.031 100,00 219.770. 166.272 Dinas Pendidikan IV - 17 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Partisipasi Anak Usia 5-6 Tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5- 6 Tahun (PAUD) % 68,44 71,48 45.967. 226.100 74,52 48.828. 213.100 77,56 52.141. 188.017 80,60 54.183. 931.178 83,56 55.267. 609.802 86,53 55.820. 285.900 Dinas Pendidikan Outcome: Meningkatnya Partisipasi Kesetaraan/ Non Formal Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -18 Tahun (Non Formal/ Kesetaraan) % 17,07 21,17 15.114. 255.000 25,27 13.988. 405.000 29,37 14.940. 093.350 33,47 15.690. 779.885 37,57 16.004. 595.482 41,67 16.164. 641.437 Dinas Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan 81.237. 089.551 82.025. 183.383 83.123. 591.909 65.304. 041.937 68.647. 608.884 74.139. 417.595 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Outcome: Meningkatnya Kualitas Gedung Pendidikan Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik % 44,69 52,09 81.237. 089.551 60,00 82.025. 183.383 65,50 83.123. 591.909 70,35 65.304. 041.937 75,00 68.647. 608.884 80,35 74.139. 417.595 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program Pengembangan Kurikulum - 1.022. 448.887 1.075. 411.739 1.137. 355.456 1.195. 588.055 1.259. 671.575 Dinas Pendidikan Outcome: Meningkatnya Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal % N/A - - 80 1.022. 448.887 85 1.075. 411.739 90 1.137. 355.456 95 1.195. 588.055 100 1.259. 671.575 Dinas Pendidikan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3.112. 543.300 3.500. 000.000 3.665. 760.000 3.559. 627.776 3.741. 880.718 3.942. 445.525 Dinas Pendidikan Outcome: Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Negeri Persentase Pemenuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Pendidikan Negeri sesuai Standar % 65 69 3.112. 543.300 73 3.500. 000.000 77 3.665. 760.000 81 3.559. 627.776 85 3.741. 880.718 98 3.942. 445.525 Dinas Pendidikan Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik % 50 55 60 65 70 75 100 Dinas Pendidikan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 1.149. 280.000 800. 000.000 841. 440.000 889. 906.944 935. 470.180 985. 611.381 Dinas Pendidikan Outcome: Terjaminnya Kualitas Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Persentase Satuan Pendidikan Swasta Berakreditasi B % 70 75 1.149. 280.000 80 800. 000.000 85 841. 440.000 90 889. 906.944 95 935. 470.180 100 985. 611.381 Dinas Pendidikan KESEHATAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 270.623. 184.940 407.770. 662.286 420.003. 782.155 444.196. 000.007 453.079. 920.007 455.345. 319.607 Dinas Kesehatan IV - 18 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Keselaranan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 219. 987.300 100 200. 000.000 100 210. 000.000 100 220. 500.000 100 231. 525.000 100 243. 101.250 Dinas Kesehatan Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 100 100 262.836. 567.640 100 403.682. 632.286 100 415.711. 350.655 100 439.688. 946.932 100 448.347. 514.279 100 450.376. 293.593 Dinas Kesehatan Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah % 85 100 1.850. 000.000 85 1.985. 000.000 86 2.084. 250.000 87 2.188. 462.500 88 2.297. 885.625 89 2.412. 779.906 Dinas Kesehatan Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 5.716. 630.000 100 1.903. 030.000 100 1.998. 181.500 100 2.098. 090.575 100 2.202. 995.103 100 2.313. 144.858 Dinas Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 440.243. 568.000 415.436. 169.000 415.436. 169.000 415.436. 169.000 415.436. 169.000 415.436. 169.000 Rumah Sakit Umum Daerah Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 100 100 440.243. 568.000 100 415.436. 169.000 100 415.436. 169.000 100 415.436. 169.000 100 415.436. 169.000 100 415.436. 169.000 Rumah Sakit Umum Daerah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.328. 465.232 7.500. 000.000 7.888. 500.00 8.342. 877.600 8.770. 032.933 9.240. 106.698 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Outcome: Meningkatnya Kualitas Gedung Kesehatan Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik % 23,21 25,54 2.328. 465.232 58,5 7.500. 000.000 60,35 7.888. 500.00 64 8.342. 877.600 66,76 8.770. 032.933 70 9.240. 106.698 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 52.680. 281.800 84.489. 715.335 118.797. 453.363 100.640. 234.511 30.000. 000.000 Rumah Sakit Umum Daerah Outcome: Meningkatnya Ketersediaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan Rumah Sakit Tipe B Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan Rumah Sakit Tipe B % 86,68 86,68 30.386. 750.000 86,69 52.680. 281.800 86,7 84.489. 715.335 86,71 118.797. 453.363 86,72 100.640. 234.511 86,73 30.000. 000.000 Rumah Sakit Umum Daerah IV - 19 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 30.386. 750.000 355.725 068.379 377.529. 149.595 352.488. 514.774 370.535. 926.731 389.062. 723.067 Dinas Kesehatan Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan Persentase Puskesmas Terakreditasi % 90,57 100 105.543. 228.449 100 56.569. 368.849 100 59.397. 837.291 100 62.367. 729.156 100 65.486. 115.613 100 68.760. 421.393 Dinas Kesehatan Persentase Rumah sakit Terakreditasi % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan Outcome: Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat Prevalensi Balita Gizi Kurang % 3,2 3,0 12.390. 866.716 2,8 10.278. 313.975 2,6 10.792. 229.673 2,4 11.331. 841.156 2,2 11.898. 433.214 2,20 12.493. 354.875 Dinas Kesehatan Persentase Institusi dan Fasilitas Umum Memenuhi Syarat Kesehatan % 92,86 92,96 93,06 93,2 93,26 93,36 93,46 Dinas Kesehatan Rata Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Masyarakat % 94,86 94,96 95,06 95,2 95,26 95,36 95,46 Dinas Kesehatan Outcome: Meningkatnya Jaminan Kesehatan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (UHC) % 98,50 100 126.113. 485.080 100 160.000. 000.000 100 174.229. 737.493 100 185.474. 235.632 100 195.170. 933.632 100 204.929. 480.315 Dinas Kesehatan Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan di Puskesmas % 72,17 72,20 183.423. 573.480 72,25 126.149. 994.555 72,3 130.245. 584.588 72,35 90.307. 760.253 72,4 94.823. 148.266 72,45 99.564. 305.679 Dinas Kesehatan Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan di UPTD Rumah Sakit Lingkup Dinas Kesehatan % 77,4 77,45 77,50 77,55 77,60 77,65 77,7 Dinas Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP di Puskesmas dan Rumah Sakit % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan Rata Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan % 90,89 91,39 91,89 92,39 92,89 93,39 93,89 Dinas Kesehatan Outcome: Meningkatnya Pengendalian Penyakit Rata Rata Capaian SPM Bidang Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular % 86,93 87,03 6.127. 928.595 87,13 2.727. 391.000 87,23 2.863. 760.550 87,33 3.006. 948.577 87,43 3.157. 296.006 87,53 3.315.. 160.805 Dinas Kesehatan IV - 20 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menular dan Tidak Menular Persentase kasus penyakit Menular dan Tidak Menular Non SPM yang Tertangani % 41,39 41,49 41,59 41,69 41,79 41,89 41,99 Dinas Kesehatan Persentase Kasus KLB yang Ditangani % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 48.869. 506.640 16.223. 234.560 17.063. 598.110 18.046. 461.361 18.970. 440.183 19.987. 255.777 Dinas Kesehatan Outcome: Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase Tenaga Kesehatan yang Tersertifikasi % 75,91 100 48.869. 506.640 100 16.223. 234.560 100 17.063. 598.110 100 18.046. 461.361 100 18.970. 440.183 100 19.987. 255.777 Dinas Kesehatan Persentase Praktik Tenaga Kesehatan yang Terkendali % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan di Puskesmas dan RS % 77 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman 275. 400.000 275.
38. 400.000 289. 665.720 306. 350.465 322. 035.609 339. 296.718 Dinas Kesehatan Outcome: Terkendalinya Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Persentase Jumlah Sarana Kefarmasian Yang Memenuhi Standar Kesehatan % 96,8 100 275. 400.000 100 275. 400.000 100 289. 665.720 100 306. 350.465 100 322. 035.609 100 339. 296.718 Dinas Kesehatan Persentase Jumlah Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Berlabel yang Memenuhi Standar Kesehatan % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 8.414. 008.007 16.434. 000.000 17.285. 281.200 18.280. 913.397 19.216. 896.163 20.246. 921.797 Dinas Kesehatan Outcome: Meningkatnya Kualitas Perilaku Masyarakat Persentase Keluarga ber-PHBS % 65,03 65,1 8.414. 008.007 65,12 16.434. 000.000 65,14 17.285. 281.200 65,16 18.280. 913.397 65,18 19.216. 896.163 65,2 20.246. 921.797 Dinas Kesehatan PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 38.123. 084.960 47.597. 136.000 50.062. 667.645 50.563. 294.321 51.574. 560.208 52.606. 051.412 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 187. 100.000 100 367. 000.000 100 370. 000.000 100 375. 000.000 100 400. 000.000 100 400. 000.000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air IV - 21 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 83,99 85,25 35.256. 084.960 86,53 39.927. 982.000 87,83 42.792. 667.645 89,14 43.188. 294.321 90,48 44.074. 560.208 91,83 45.079. 551.412 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Nilai 82 83 477. 250.000 83 500. 000.000 84 500. 000.000 84 500. 000.000 85 500. 000.000 85 500. 000.000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 89,73 91,13 2.202. 650.000 92,53 6.802. 154.000 93,09 6.400. 000.000 93,65 6.500. 000.000 94,77 6.600. 000.000 95,24 6.626. 500.000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 31.575. 145.200 49.923. 762.000 52.509. 812.872 55.534. 378.093 58.377. 738.251 62.464. 179.929 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Outcome: Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir % 37,97 41,43 31.575. 145.200 43,08 49.923. 762.000 44,37 52.509. 812.872 45,65 55.534. 378.093 46,94 58.377. 738.251 48,23 62.464. 179.929 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 218.349. 796.480 227.962. 949.795 236.592. 940.777 241.423. 983.131 248.666. 702.625 266.073. 371.809 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Outcome: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik % 68,91 69,64 218.349. 796.480 70,37 227.962. 949.795 71,10 236.592. 940.777 71,82 241.423. 983.131 72,55 248.666. 702.625 73,28 266.073. 371.809 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Program Penyelenggaraan Jalan 320.262. 483.000 328.111. 823.134 330.796. 712.563 340.720. 613.940 357.756. 644.637 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Outcome: Meningkatkanya Aksesibilitas Masyarakat Nyaman dan Aman Tingkat Kemantapan Jalan % 97,75 97,79 277.784. 561.060 97,82 320.262. 483.000 97,88 328.111. 823.134 97,94 330.796. 712.563 97,97 340.720. 613.940 97,99 357.756. 644.637 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Program Pengembangan Jasa Konstruksi 277.784. 561.060 618. 819.000 650. 873.824 688. 364.156 723. 608.401 762. 393.812 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air IV - 22 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli % 31,24 37,14 2.430. 000.000 39,47 618. 819.000 41,80 650. 873.824 44,13 688. 364.156 46,46 723. 608.401 48,80 762. 393.812 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2.430. 000.000 16.735. 330.800 16.915. 762.932 3.874. 705.781 4.073. 090.717 4.291. 408.380 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Outcome: Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap SPAM Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Kab/Kota % 23 25,26 25.877. 444.600 25,78 16.735. 330.800 28,5 16.915. 762.932 30,03 3.874. 705.781 32,52 4.073. 090.717 34,78 4.291. 408.380 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 21.458. 850.000 45.827. 719.399 43.468. 494.212 45.972. 279.479 48.326. 060.188 50.916. 337.014 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Outcome: Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Sanitasi Layak % 99,31 99,58 21.458. 850.00 99,63 45.827. 719.399 99,74 43.468. 494.212 99,8 45.972. 279.479 99,89 48.326. 060.188 100 50.916. 337.014 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Sanitasi Aman % 1,8 2 2,5 5 5 5 5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program Penataan Bangunan Gedung 187.379. 223.487 144.559. 827.120 153.734. 997.730 154.129. 333.600 162.020. 755.480 170.121. 793.254 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Tata Ruang Outcome: Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik % 35,71 40,6 187.379. 223.487 50,89 144.559. 827.120 63,89 153.734. 997.730 68,56 154.129. 333.600 71,5 162.020. 755.480 73 170.121. 793.254 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang Diterbitkan % 94,18 94,3 94,4 94,5 94,6 94,7 95 Dinas Tata Ruang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 24.241. 815.700 23.831. 784.400 24.070. 102.244 24.310. 803.266 24.553. 911.299 24.799. 450.412 Dinas Tata Ruang Outcome: Meningkatnya Keselarasan Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat % 100 92,5 190. 800.000 92,5 25. 000.000 92,5 25. 000.000 92,5 30. 000.000 92,5 30. 000.000 92,5 230.. 000.000 Dinas Tata Ruang IV - 23 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Daerah dengan Penganggaran Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 89,1 89,3 23.613. 290.638 89,5 23.116. 784.400 89,7 23.205. 102.244 89,9 23.340. 803.266 90,1 23.383. 911.299 90,3 23.384. 450.412 Dinas Tata Ruang Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah % 78,5 79 0 79,5 90. 000.000 80 140. 000.000 80,5 190. 000.000 81 240. 000.000 81,5 240. 000.000 Dinas Tata Ruang Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 91,67 437. 725.062 91,67 600. 000.000 91,67 700. 000.000 91,67 750. 000.000 91,67 900. 000.000 91,67 945. 000.000 Dinas Tata Ruang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 5.053. 218.270 3.101. 504.800 3.262. 162.749 3.450. 063.323 3.626. 706.565 3.763. 735.005 Dinas Tata Ruang, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Outcome: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah atau Kawasan Perkotaan % 44,87 45,50 2.568. 192.840 46,15 1.460. 000.000 46,79 1.535. 628.000 47,43 1.624. 080.173 48,08 1.707. 233.078 48,72 1.741. 377.739 Dinas Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang % 77 78 78,2 78,4 78,6 78,8 79 Dinas Tata Ruang Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang % 77 78 78,2 78,4 78,6 78,8 79 Dinas Tata Ruang Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang % 83 83 83 83 83 83 83 Dinas Tata Ruang Outcome: Terwujudnya Penataan Reklame dan Utilitas Jalan yang Tertib, Aman, Estetis, dan Sesuai Peraturan Guna Mendukung Kenyamanan, Persentase Tingkat Pengaduan Masyarakat Terkait Reklame dan Utilitas Jalan yang Ditindaklanjuti % N/A 100 2.485. 025.430 100 1.641. 504.800 100 1.726. 534.749 100 1.825. 983.150 100 1.919. 473.487 100 2.022. 357.266 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air IV - 24 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Keselamatan, serta Keindahan Ruang Kota PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 22.025. 688.800 18.183. 458.000 21.086. 561.000 21.091. 561.000 21.246. 561.000 21.301. 561.000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 65. 930.000 100 90. 000.000 100 115. 000.000 100 115. 000.000 100 215. 000.000 100 215. 000.000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 90,39 100 21.029. 015.440 100 17.833. 458.000 100 19.453. 561.000 100 19.453. 561.000 100 19.453. 561.000 100 19.453. 561.000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Nilai 85,35 85,6 395. 000.000 85,85 0 86 660. 000.000 86,25 665. 000.000 86,5 670. 000.000 86,75 675. 000.000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 535. 743.360 100 260. 000.000 100 858. 000.000 100 858. 000.000 100 908. 000.000 100 958. 000.000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program Pengembangan Perumahan 3.360. 019.173 2.750. 019.173 2.892. 470.166 3.059. 076.448 3.215. 701.162 3.288. 062.744 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Outcome: Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni % 100 100 3.360. 019.173 100 2.750. 019.173 100 2.892. 470.166 100 3.059. 076.448 100 3.215. 701.162 100 3.288. 062.744 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan IV - 25 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau % 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program Kawasan Permukiman 16.876. 000.000 20.399. 427.578 21.456. 117.927 22.691. 990.319 23.853. 820.223 25.132. 384.987 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Outcome: Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani % 1,64 3,28 16.876. 000.00 4,92 20.399. 427.578 6,56 21.456. 117.927 8,2 22.691. 990.319 9,84 23.853. 820.223 11,48 25.132. 384.987 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 3.223. 350.640 1.387. 620.800 1.459. 499.557 1.543. 566.732 1.622. 597.349 1.709. 568.567 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Outcome: Meningkatnya Penataan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar di Kawasan Perkotaan % 16,03 21,84 3.223. 350.640 37,47 1.387. 620.800 53,1 1.459. 499.557 68,74 1.543. 566.732 84,37 1.622. 597.349 100 1.709. 568.567 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 80.780. 028.878 66.882. 239.600 70.346. 739.611 74.398. 711.813 78.207. 925.858 79.772. 084.375 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Outcome: Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU % 43,75 47,26 80.780. 028.878 50,78 66.882. 239.600 54,98 70.346. 739.611 59,18 74.398. 711.813 63,38 78.207. 925.858 67,58 79.772. 084.375 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 81.663. 054.560 106.502. 242.657 123.198. 000.000 123.819. 000.000 124.440. 000.000 124.450. 000.000 Satuan Polisi Pamong Praja Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 160. 000.000 100 310. 000.000 100 315. 000.000 100 315. 000.000 100 320. 000.000 100 325 .000.000 Satuan Polisi Pamong Praja IV - 26 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 92,80 100 46.799. 112.000 100 91.566. 519.657 100 100.023 .000.000 100 100.024. 000.000 100 100.030. 000.000 100 100.035. 000.000 Satuan Polisi Pamong Praja Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Nilai 83,99 85 30.753. 942.560 86 6.125. 723.000 87 6.960. 000.000 88 7.530. 000.000 88 7.990. 000.000 90 7.990. 000.000 Satuan Polisi Pamong Praja Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 3.950. 000.000 100 8.500. 000.000 100 15.900. 000.000 100 15.950. 000.000 100 16.100. 000.000 100 16.100. 000.000 Satuan Polisi Pamong Praja Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 37.439. 355.000 38.677. 900.000 40.015. 000.000 40.595. 000.000 40.780. 000.000 41.135. 000.000 Satuan Polisi Pamong Praja Outcome: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) % 100 100 37.439. 355.000 100 38.677. 900.000 100 40.015 .000.000 100 40.595. 000.000 100 40.780. 000.000 100 41.135. 000.000 Satuan Polisi Pamong Praja Persentase Penegakan Pelanggaran Perda % 100 100 100 100 100 100 100 Satuan Polisi Pamong Praja Rasio Pelindungan Masyarakat Tiap Kelurahan Rasio 01:31 01:31 01:31 01:31 01:31 01:31 01:31 Satuan Polisi Pamong Praja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 8.108. 590.420 6.919. 651.000 7.058. 044.020 7.128. 624.460 7.271. 196.949 7.416. 620.888 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 33. 905.000 100 21. 955.000 100 22. 394.100 100 22. 618.041 100 23. 070.402 100 23. 531.810 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 87,58 100 4.315. 627.000 100 5.274. 675.000 100 5.380. 168.500 100 5.433. 970.185 100 5.542. 649.589 100 5.653. 502.580 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Nilai 86,92 87 257. 506.420 87,25 489. 983.000 87,5 499. 782.660 87,75 504. 780.487 88 514. 876.096 88,25 525. 173.618 Badan Penanggulangan Bencana Daerah IV - 27 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IP ASN) Perangkat Daerah Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 3.501. 552.0000 100 1.133. 038.000 100 1.155. 698.760 100 1.167. 255.748 100 1.190. 600.863 100 1.214. 412.880 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Penanggulangan Bencana 6.604. 302.000 5.377. 669.438 5.656. 232.715 5.982. 031.719 6.288. 311.743 6.625. 365.253 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Outcome: Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana % 100 100 6.604. 302.000 100 5.377. 669.438 100 5.656. 232.715 100 5.982. 031.719 100 6.288. 311.743 100 6.625. 365.253 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana % 100 100 100 100 100 100 100 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana % 100 100 100 100 100 100 100 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase Program Penanggulangan Bencana Dalam Dokumen Perencanaan % 100 100 100 100 100 100 100 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase Kemampuan Aparatur dan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana % 100 100 100 100 100 100 100 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 70.153. 820.260 81.846. 880.328 90.246. 644.560 98.140. 144.560 105.783. 144.560 113.316. 144.560 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 95. 000.000 100 30. 000.000 100 55. 000.000 100 55. 000.000 100 55. 000.000 100 55. 000.000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan IV - 28 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 81,49 100 63.374. 944.260 100 73.293. 380.328 100 80.104. 644.560 100 86.967. 644.560 100 93.870. 644.560 100 100.743. 644.560 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Nilai 74,65 75 626. 080.000 76 627. 500.000 77 1.127. 500.000 78 1.127. 500.000 79 1.127. 500.000 80 1.127. 500.000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 6.057. 796.000 100 7.896. 000.000 100 8.959. 500.000 100 9.990. 000.000 100 10.730. 000.000 100 11.390. 000.000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 29.123. 833.320 17.733. 721.798 24.197. 910.000 23.973. 700.000 25.278. 200.000 27.125. 400.000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Outcome: Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Persentase Layanan Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan % 100 100 886. 000.000 100 1.270. 000.000 100 2.600. 000.000 100 1.100. 000.000 100 1.100. 000.000 100 1.600. 000.000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Persentase Layanan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Proteksi Kebakaran % 55 60 65 70 75 80 85 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Outcome: Meningkatnya Layanan Response Time Penanggulan Kejadian Kebakaran 15 Menit Persentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit % 94,49 92 11.562. 388.190 95 3.530. 460.900 96 4.743. 200.000 97 5.540. 200.000 98 6.117. 200.000 99 6.644. 200.000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Outcome: Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebaran dan Non Kebakaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran serta Non Kebakaran % 100 100 3.198. 194.290 100 1.752. 692.000 100 3.215. 000.000 100 3.350. 000.000 100 3.490. 000.000 100 3.650. 000.000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Outcome: Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan % 58,63 63 13.477. 250.840 67 11.180. 568.898 70 13.639. 710.000 72 13.983. 500.000 74 14.571. 000.000 76 15.231. 200.000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan SOSIAL IV - 29 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 14.592. 000.000 13.652. 995.250 13.789. 525.203 13.927. 420.455 14.066. 964.659 14.207. 361.606 Dinas Sosial Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 50. 000.000 100 15. 000.000 100 15. 000.000 100 15. 000.000 100 15. 000.000 100 15. 000.000 Dinas Sosial Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 89,7 90 12.635. 446.000 91 12.741. 995.250 92 12.742. 525.203 93 12.880. 420.455 94 12.891. 964.659 95 12.932. 361.606 Dinas Sosial Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Nilai 85,08 85,08 231. 554.000 85,08 50. 000.000 86 125. 000.000 86 125. 000.000 87 150. 000.000 87 150. 000.000 Dinas Sosial Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 1.675. 000.000 100 846. 000.000 100 907. 000.000 100 907. 000.000 100 1.010. 000.000 100 1.110. 000.000 Dinas Sosial Program Pemberdayaan Sosial 3.166. 240.000 2.387. 000.000 2.510. 646.600 2.655. 259.844 2.791. 209.148 2.940. 817.959 Dinas Sosial Outcome: Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Persentase PSKS yang Ikut Serta Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial % 100 100 3.166. 240.000 100 2.387. 000.000 100% 2.510. 646.600 100% 2.655. 259.844 100% 2.791. 209.148 100% 2.940. 817.959 Dinas Sosial Program Rehabilitasi Sosial 8.425. 000.000 4.962. 840.000 5.219. 915.112 5.520. 582.222 5.803. 236.032 6.114. 289.484 Dinas Sosial Outcome: Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti % 100 100 8.425. 000.000 100 4.962. 840.000 100 5.219. 915.112 100 5.520. 582.222 100 5.803. 236.032 100 6.114. 289.484 Dinas Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2.800. 000.000 3.040. 000.000 3.197. 472.000 3.381. 646.387 3.554. 786.682 3.745. 323.248 Dinas Sosial IV - 30 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Peningkatan Pendayagunaan Data dan Informasi PPKS % 90 93 2.800. 000.000 94 3.040. 000.000 95 3.197. 472.000 96 3.381. 646.387 97 3.554. 786.682 98 3.745. 323.248 Dinas Sosial Program Penanganan Bencana 3.350. 000.000 1.901. 683.166 2.000. 190.354 2.115. 401.318 2.223. 709.866 2.342. 900.715 Dinas Sosial Outcome: Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat % 100 100 3.350. 000.000 100 1.901. 683.166 100 2.000. 190.354 100 2.115. 401.318 100 2.223. 709.866 100 2.342. 900.715 Dinas Sosial Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 1.400. 000.000 792. 000.000 833. 025.600 881. 007.875 926. 115.478 975. 755.267 Dinas Sosial Outcome: Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Persentase Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Area 1 1 Area 1.400. 000.000 1 Area 792. 000.000 1 Area 833. 025.600 1 Area 881. 007.875 1 Area 926. 115.478 1 Area 975. 755.267 Dinas Sosial TENAGA KERJA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 15.903. 732.840 15.577. 118.040 14.970. 729.945 14.940. 242.462 15.538. 435.768 15.912. 346.500 Dinas Tenaga Kerja Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 11. 346.000 100 10. 000.000 100 65. 000.000 100 65. 000.000 100 115. 000.000 100 115. 000.000 Dinas Tenaga Kerja Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 88,52 90 14.642. 807.840 90 14.957. 118.040 90 13.410. 729.945 90 13.357. 766.040 90 13.572. 766.040 90 13.622. 766.040 Dinas Tenaga Kerja Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Nilai 85 85 101. 300.000 86 20. 000.000 87 320. 000.000 88 320. 000.000 89 330. 000.000 90 399. 580.460 Dinas Tenaga Kerja Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 1.148. 279.000 100 590. 000.000 100 1.175. 000.000 100 1.197. 476.422 100 1.520. 669.728 100 1.775. 000.000 Dinas Tenaga Kerja Program Perencanaan Tenaga Kerja 0 0 0 250. 000.000 0 0 Dinas Tenaga Kerja IV - 31 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Terkelolanya Infomasi Tenaga Kerja Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja % 0 0 0 0 0 0 0 100 250. 000.000 0 0 0 0 Dinas Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.260. 750.000 1.204. 647.200 1.254. 647.200 1.254. 647.200 1.284. 647.200 1.314. 647.200 Dinas Tenaga Kerja Outcome: Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi % N/A 13,28 1.170. 250.000 15,28 1.054. 647.200 17,28 1.054. 647.200 19,28 1.054. 647.200 21.28 1.084. 647.200 23.28 1.084. 647.200 Dinas Tenaga Kerja Outcome : Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas % 84,40 85 90. 500.000 86 150. 000.000 87 200. 000.000 88 200. 000.000 89 200. 000.000 90 230. 000.000 Dinas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja 257. 726.000 3.400. 000.000 3.400. 000.000 3.400. 000.000 3.400. 000.000 3.400. 000.000 Dinas Tenaga Kerja Outcome: Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan % 43,33 44,44 257. 726.000 44,67 3.400. 000.000 44,89 3.400. 000.000 45,11 3.400. 000.000 45,33 3.400. 000.000 45,56 3.400. 000.000 Dinas Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial 1.060. 707.000 1.400. 000.000 2.423. 200.000 2.724. 800.000 3.006. 400.000 3.303. 000.000 Dinas Tenaga Kerja Outcome: Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan terhadap Tata Kelola Kerja yang Layak Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) % 9,93 9,93 1.060. 707.000 15,35 1.400. 000.000 25,59 2.423. 200.000 38,38 2.724. 800.000 51,18 3.006. 400.000 61,41 3.303. 000.000 Dinas Tenaga Kerja Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) % 33,5 34,0 36,0 38,5 41,5 45,0 49,0 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 9.223. 295.870 10.017. 371.400 11.863. 431.000 12.048. 431.000 12.223. 431.000 12.398. 431.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak IV - 32 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 54. 000.000 100 39. 000.000 100 169. 000.000 100 174. 000.000 100 179. 000.000 100 184. 000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 90 90 8.492. 833.870 90 9.437. 971.400 90 10.962. 431.000 90 11.102. 431.000 90 11.242. 431.000 90 11.382. 431.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Nilai 88,04 88,14 53. 850.000 88,24 0 88,34 120. 000.000 88,44 140. 000.000 88,54 150. 000.000 88,64 160. 000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 622. 612.000 100 540. 500.000 100 612. 000.000 100 632. 000.000 100 652. 000.000 100 672. 000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 4.868. 229.500 2.047. 720.800 2.373. 854.000 2.729. 932.000 3.139. 421.800 3.610. 335.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) % 53,39 53,39 4.868. 229.500 53,89 2.047. 720.800 54,39 2.373. 854.000 54,89 2.729. 932.000 55,39 3.139. 421.800 55,89 3.610. 335.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Perlindungan Perempuan 1.116.6 76.564 1.123. 275.000 1.174. 000.000 1.315. 000.000 1.395. 000.000 1.580. 000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Outcome : Tertanganinya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % 64,53 64,53 1.116. 676.564 65,03 1.123. 275.000 65,53 1.174. 000.000 66,03 1.315. 000.000 66,53 1.395. 000.000 67,03 1.580. 000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak IV - 33 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kualitas Keluarga 0 37.100. 000.000 3.513. 500.000 3.579. 500.000 3.689. 500.000 3.799. 500.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Outcome: Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesejahteraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak Jumlah Posyandu dalam Penyediaan 6 Layanan SPM Unit 1621 1621 0 1622 37.100. 000.000 1626 3.513. 500.000 1628 3.579. 500.000 1630 3.689. 500.000 1636 3.799. 500.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Pemenuhan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Tingkat Kelurahan % 20 20 32,29 46,86 55,86 64,86 73,86 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 119. 355.000 195. 000.000 224. 000.000 258. 000.000 297. 000.000 341. 000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Outcome : Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak Persentase Pemenuhan Data Gender dan Anak % 28,97 28,97 119. 355.000 29,9 195. 000.000 30,84 224. 000.000 31,78 258. 000.000 32,71 297. 000.000 33,64 341. 000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 1.451. 848.000 1.611. 868.200 1.830. 000.000 2.010 000.000 2.175. 000.000 2.460. 000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Outcome : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak Persentase Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terbentuk % 18,84 18,84 1.451. 848.000 37,68 1.611. 868.200 53,73 1.830. 000.000 73,91 2.010 000.000 84,05 2.175. 000.000 100 2.460. 000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Perlindungan Khusus Anak 1.652. 109.514 1.594. 656.000 1.823. 000.000 2.096. 000.000 2.410. 000.000 2.770. 000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Outcome : Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % 63,90 63,90 1.652. 109.514 64,40 1.594. 656.000 64,90 1.823. 000.000 65,40 2.096. 000.000 65,90 2.410. 000.000 66,40 2.770. 000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak IV - 34 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah PANGAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 16.750. 288.010 18.424. 388.000 18.475. 118.637 18.910. 012.193 19.319. 569.627 19.430. 425.549 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Outcome 1: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 22. 390.000 100 18. 000.000 100 22. 000.000 100 25. 000.000 100 27. 000.000 100 35. 000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Outcome 2: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 84,83 85,5 15.277. 441.510 86,5 17.290. 388.000 87,5 17.383. 118.637 88 17.577. 512.193 89,5 17.799. 569.627 90 18.022. 425.549 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Outcome 3: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Nilai 84,7 84,80 195. 900.000 84,90 50. 000.000 85,00 65. 000.000 85,10 151. 000.000 85,20 77. 000.000 85,30 83. 000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Outcome 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 1.254. 556.500 100 1.066. 000.000 100 1.005. 000.000 100 1.156. 500.000 100 1.416. 000.000 100 1.290. 000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 278. 845.000 758. 000.000 805. 000.000 825. 000.000 857. 000.000 882. 000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Outcome: Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi % 91,53 92 278. 845.000 92,25 758. 000.000 92,5 805. 000.000 92,75 825. 000.000 93 857. 000.000 93,25 882. 000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Program Penanganan Kerawanan Pangan 2.427. 380.000 2.102. 976.000 2.150. 000.000 2.165. 000.000 2.185. 000.000 2.430. 000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Outcome: Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan % 87 86,5 2.427. 380.000 85,5 2.102. 976.000 84,5 2.150. 000.000 83,5 2.165. 000.000 82,5 2.185. 000.000 81,5 2.430. 000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan IV - 35 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Pengawasan Keamanan Pangan 328. 800.000 150. 000.000 165. 000.000 170. 000.000 175. 000.000 200. 000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Outcome: Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan % 85,5 89 328. 800.000 90 150. 000.000 91 165. 000.000 92 170. 000.000 93 175. 000.000 94 200. 000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan PERTANAHAN Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 0 100. 000.000 105. 180.000 111. 238.368 116. 933.772 123. 201.423 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Outcome: Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan Melalui Mediasi % 0 100 0 100 100. 000.000 100 105. 180.000 100 111. 238.368 100 116. 933.772 100 123. 201.423 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 231.371. 969.886 170.591. 744.743 185.233. 844.743 173.920. 047.00 179.137. 648.410 195.260. 036.767 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Outcome: Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan % 33 36,76 231.371. 969.886 43,2 170.591. 744.743 50,34 185.233. 844.743 55,65 173.920. 047.00 61,85 179.137. 648.410 65,7 195.260. 036.767 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan LINGKUNGAN HIDUP Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 84.473. 864.864 97.649. 931.334 101.382. 000.000 100.502. 000.000 108.592. 000.000 108.902. 000.000 Dinas Lingkungan Hidup Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 124. 500.000 100 97.649. 931.334 100 45. 000.000 100 50. 000.000 100 55. 000.000 100 60. 000.000 Dinas Lingkungan Hidup Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 92,87 92,90 74.333. 378.970 93,00 93,10 89.727. 000.000 93,15 89.732. 000.000 93,20 97.737. 000.000 93,25 97.742. 000.000 Dinas Lingkungan Hidup IV - 36 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah % 72,7 72,7 539. 930.000 72,7 72,7 1.160. 000.000 72,7 570. 000.000 72,7 850. 000.000 72,7 950. 000.000 Dinas Lingkungan Hidup Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 95,83 95,90 9.476. 055.894 96,00 96,10 10.450. 000.000 96,15 10.150. 000.000 96,20 9.950. 000.000 96,25 10.150. 000.000 Dinas Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 7.736. 511.208 7.390. 705.412 7.649. 039.648 5.547. 621.391 5.831. 659.606 6.144. 236.561 Dinas Lingkungan Hidup Outcome: Menurunnya Pencemaraan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air Indeks 38,62 56,76 7.736. 511.208 56,96 7.390. 705.412 57,16 7.649. 039.648 57,36 5.547. 621.391 57,56 5.831. 659.606 57,76 6.144. 236.561 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara Indeks 75,1 45,55 46,05 46,55 47,05 47,55 48,05 Dinas Lingkungan Hidup Persentase Pertumbuhan Kampung Iklim % - 19,04 38,09 61,90 80,95 100 100 Dinas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 25.783. 918.250 60.750. 404.000 63.897. 274.927 67.577. 757.963 71.037. 739.171 74.845. 361.991 Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) / Taman Hutan Kota yang Terkelola % 100 100 326. 049.000 100 250. 000.000 100 262. 950.000 100 278. 095.920 100 292. 334.431 100 308. 003.557 Dinas Lingkungan Hidup Outcome : Meningkatnya Pembangunan, dan Pemeliharaan Taman Perkotaan yang Mendukung Estetika Kota Persentase Penambahan Taman Kota % 23,67 24,98 25.457. 869.250 25,98 60.500. 404.000 26,98 63.634. 324.927 27,98 67.299. 662.043 28,98 70.745. 404.740 29,98 74.537. 358.434 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 254. 175.000 150. 000.000 157. 770.000 166. 857.552 175. 400.659 184. 802.134 Dinas Lingkungan Hidup IV - 37 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki TPS Limbah B3 % 55 50 254. 175.000 50 150. 000.000 50 157. 770.000 50 166. 857.552 50 175. 400.659 50 184. 802.134 Dinas Lingkungan Hidup Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 112. 770.000 13.007. 660.000 13.012. 840.000 111. 238.368 116. 933.772 123. 201.423 Dinas Lingkungan Hidup Outcome: Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan Persentase Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah % 109 100 112. 770.000 100% (50 usaha pengaw asan, dan 40 usaha pembin aan) 13.007. 660.000 100% (50 usaha penga wasan, dan 40 usaha pembin aan) 13.012. 840.000 100% (50 usaha pengaw asan, dan 40 usaha pembin aan) 111. 238.368 100% (50 usaha pengaw asan, dan 40 usaha pembin aan) 116. 933.772 100% (50 usaha pengaw asan, dan 40 usaha pembin aan) 123. 201.423 Dinas Lingkungan Hidup Program Perencanaan Lingkungan Hidup 0 300. 000.000 315. 540.000 333. 715.104 350. 801.317 369. 604.268 Dinas Lingkungan Hidup Outcome: Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup % 0 - 0 100 300. 000.000 100 315. 540.000 100 333. 715.104 100 350. 801.317 100 369. 604.268 Dinas Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 415. 375.000 250. 000.000 262. 950.000 278. 095.920 292. 334.431 308. 003.557 Dinas Lingkungan Hidup Outcome: Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Lingkungan Hidup % 80 80 415. 375.000 100 250. 000.000 100 262. 950.000 100 278. 095.920 100 292. 334.431 100 308. 003.557 Dinas Lingkungan Hidup Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 255. 198.000 150. 000.000 157. 770.000 166. 857.552 175. 400.659 184. 802.134 Dinas Lingkungan Hidup Outcome: Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup % 80 80 255. 198.000 73 150. 000.000 73 157. 770.000 73 166. 857.552 73 175. 400.659 73 184. 802.134 Dinas Lingkungan Hidup Capaian Perolehan Penghargaan Lingkungan Hidup % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Lingkungan Hidup Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 77. 990.000 25. 000.000 26. 295.000 27. 809.592 29. 233.443 30. 800.356 Dinas Lingkungan Hidup IV - 38 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Persentase Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tentang Permasalahan Lingkungan % 100 100 77. 990.000 100 25. 000.000 100 26. 295.000 100 27. 809.592 100 29. 233.443 100 30. 800.356 Dinas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan 202.873. 690.783 317.166. 091.218 329.078. 607.731 336.872. 977.881 348.804. 167.218 364.346. 375.579 Dinas Lingkungan Hidup Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R % 11,97 13 202.873. 690.783 13,5 317.166. 091.218 13,7 329.078. 607.731 13,9 336.872. 977.881 14,1 348.804. 167.218 14,3 364.346. 375.579 Dinas Lingkungan Hidup Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA Poin 71,50 73,10 71,50 71,50 71,50 71,50 71,50 Dinas Lingkungan Hidup Persentase Sampah yang Terangkut ke TPA % 71,10 62,00 62,00 63,00 95,00 95,00 95,00 Dinas Lingkungan Hidup Persentase Cakupan Area Pelayanan % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Lingkungan Hidup ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 31.228. 030.440 25.459. 987.000 25.969. 186.740 26.228. 878.607 26.753. 456.180 27.020. 990.741 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 94,8 94,8 200. 000.000 94,85 75. 000.000 94,95 85. 000.000 95,05 95. 000.000 96 105. 000.000 96,5 240. 000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 90,92 90,92 27.658. 872.440 91,05 23.124. 537.000 91,25 23.424. 186.740 91,4 23.433. 878.607 91,55 23.698. 456.180 91,75 24.020. 990.741 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah % 88,58 88,88 1.060. 000.000 89,18 1.110. 000.000 89,48 1.160. 000.000 89,78 1.275. 000.000 89,98 1.325. 000.000 90,02 1.375. 000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 95,8 95,80 2.309. 158.000 96,00 1.150. 450.000 96,50 1.300. 000.000 96,85 1.425. 000.000 97,00 1.625. 000.000 97,25 1.385. 000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pendaftaran Penduduk 3.900. 000.000 3.550. 000.000 3.733. 890.000 3.948. 962.064 4.151. 148.922 4.373. 650.504 Dinas Kependudukan IV - 39 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pencatatan Sipil Outcome: Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) % 65 53 3.900. 000.000 55 3.550. 000.000 57 3.733. 890.000 59 3.948. 962.064 61 4.151. 148.922 65 4.373. 650.504 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pencatatan Sipil 1.080. 000.000 700. 000.000 736. 260.000 778. 668.576 818. 536.407 862. 409.959 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Outcome: Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran % 67,29 95 1.080. 000.000 96 700. 000.000 97,5 736. 260.000 98 778. 668.576 98,05 818. 536.407 98,05 862. 409.959 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3.960. 127.934 3.255. 000.000 3.423. 609.000 3.620. 808.878 3.806. 194.293 4.010. 206.307 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan % N/A 33 3.960. 127.934 40 3.255. 000.000 50 3.423. 609.000 54 3.620. 808.878 61 3.806. 194.293 69 4.010. 206.307 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Profil Kependudukan 150. 000.00 150. 000.000 157. 770.000 166. 857.552 175. 400.659 184. 802.134 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Outcome: Pemanfaatan Buku Profil Kependudukan bagi Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Buku Profil Kependudukan % 100 100 150. 000.00 100 150. 000.000 100 157. 770.000 100 166. 857.552 100 175. 400.659 100 184. 802.134 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 24.748. 222.975 15.357. 823.875 15.664. 980.353 15.978. 279.960 16.138. 062.759 16.299. 443.378 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 127. 240.000 100 5.000.000 100 6.612.500 100 7.604.375 100 8.745.031 100 10.056.785 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana IV - 40 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 86,5 87,5 23.917. 648.475 87,8 14.445. 558.875 87,92 14.838. 672.078 88 15.065. 075.796 88,2 15.128. 633.357 88,5 15.269. 710.841 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Nilai 85,31 86,00 90. 932.000 86 85. 000.000 86,05 78. 688.750 86,05 90. 492.062 86,05 104. 065.871 86,10 119. 675.752 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 612. 402.500 100 822. 265.000 100 741. 007.025 100 815. 107.727 100 896. 618.500 100 900. 000.000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 1.360. 000.000 1.076. 817.000 2.120. 000.000 2.220. 000.000 2.320. 000.000 2.520. 000.000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Outcome: Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga % 40 50 1.360. 000.000 60 1.076. 817.000 70 2.120. 000.000 80 2.220. 000.000 90 2.320. 000.000 95 2.520. 000.000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Lansia yang Mendapatkan Pendampingan % 5,6 (base line BKKBN 2023 6 6 8 10 12 14 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 1.998. 054.000 1.299. 475.000 1.366. 787.805 1.445. 514.784 1.519. 525.139 1.600. 971.687 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Outcome: Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) % 50 55 1.998. 054.000 56 1.299. 475.000 59 1.366. 787.805 61 1.445. 514.783 61,5 1.519. 525.139 62 1.600. 971.687 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) % 18,5 14 13 12 11,5 11 10 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana IV - 41 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) % 25,67 25,17 24,67 24,17 23,67 23,17 22,67 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pengendalian Penduduk 200. 000.00 300. 000.000 315. 540.000 333. 715.104 350. 801.317 369. 604.268 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Outcome: Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) % 1,81 1,80 200. 000.000 1,79 300. 000.000 1,78 315. 540.000 1,77 333. 715.104 1,76 350. 801.317 1,75 369. 604.268 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Angka Kelahiran Remaja Umur 15 – 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 – 19) % 5,2 5 4,95 4,9 4,85 4,8 4,75 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PERHUBUNGAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 95.909. 354.070 81.900. 921.150 226.864. 110.010 235.329. 900.128 246.521. 948.198 250.296. 188.075 Dinas Perhubungan Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 73. 000.000 100 20. 000.000 100 80. 000.000 100 125. 000.000 100 150. 000.000 100 160. 000.000 Dinas Perhubungan Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 93,92 94,42 92.808. 830.420 95,2 78.029. 778.000 95,5 217.821. 272.010 96 225.529. 879.128 96,42 235.496. 927.198 97 238.261. 167.075 Dinas Perhubungan Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Nilai 86,25 86,50 276. 380.500 86,75 1.100. 000.000 87 2.100. 000.000 87,25 1.900. 000.000 87,50 1.500. 000.000 87,75 2.000. 000.000 Dinas Perhubungan IV - 42 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 2.751. 143.150 100 2.751. 143.150 100 6.862. 838.000 100 7.775. 021.000 100 9.375. 021.000 100 9.875. 021.000 Dinas Perhubungan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 102.595. 959.400 95.709. 710.517 126.306. 483.340 134.540. 539.340 142.090. 539.340 153.023. 939.340 Dinas Perhubungan Outcome: Meningkatnya Kinerja Perlengkapan Jalan Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas Indeks N/A 85,6 92.720. 275.760 85,63 76.716. 310.524 85,65 97.314. 207.860 85,79 99.467. 330.860 85,8 100.567 .330.860 85,82 102.267. 330.860 Dinas Perhubungan Outcome: Meningkatnya Ketaatan Berlalu Lintas Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas % 10 12 2.109. 146.487 13 1.247. 000.000 13,5 6.473. 208.480 14 8.473. 208.480 14,5 10.173. 208.480 15 10.673. 208.480 Dinas Perhubungan Outcome: Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan yang Wajib Uji Dalam Melaksanakan Uji Kendaraan Bermotor Secara Berkala Jumlah Kendaraan Yang Wajib Uji yang Melakukan Uji Kendaraan Bermotor Unit 68000 69000 1.471. 193.953 70000 1.400. 000.000 71000 2.600. 000.000 72000 2.800. 000.000 73000 3.550. 000.000 74000 3.550. 000.000 Dinas Perhubungan Outcome: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase Peningkatan Fasilitas Prasarana Penunjang Transportasi % 49.50 51,72 1.343. 143.200 56,9 1.227. 332.993 57,76 2.300. 000.000 60,34 2.300. 000.000 61,21 2.300. 000.000 61,21 2.300. 000.000 Dinas Perhubungan Outcome: Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum Persentase Kapasitas Angkutan Umum yang Terpenuhi % 20.45 70 4.952. 200.000 75 17.200. 000.000 78 19.700. 000.000 80 21.500. 000.000 83 25.500. 000.000 85 34.233. 400.000 Dinas Perhubungan KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 18.178. 622.020 18.221. 768.487 19.276. 558.654 19.688. 582.643 20.270. 522.496 20.752. 770.073 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 25. 000.000 100 46. 000.000 100 104. 123.812 100 114. 383.690 100 125. 364.294 100 137. 005.909 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 89,27 90 16.336. 795.020 90,73 16.207. 608.487 91,46 17.137. 000.000 92,19 17.672. 000.000 92,92 18.190. 000.000 93,65 18.707. 000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian IV - 43 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Nilai 86,59 87 105. 000.000 87,50 441. 580.000 88 570. 000.000 88,5 625. 000.000 89 640. 000.000 89,5 650. 000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 1.711. 827.000 100 1.526. 580.000 100 1.465. 434.842 100 1.227. 198.953 100 1.315. 158.202 100 1.258. 764.164 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 15.966. 359.700 13.512. 974.868 14.212. 946.966 15.031. 612.711 15.801. 231.282 16.648. 177.279 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital Indeks 4,21 4,21 15.966. 359.700 4,98 13.512. 974.868 4,98 14.212. 946.966 4,98 15.031. 612.711 4,99 15.801. 231.282 4,99 16.648. 177.279 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 5.509. 268.850 6.909. 454.000 8.164. 077.807 7.896. 282.813 9.305. 323.920 9.693. 663.204 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Outcome: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik Indeks 4,68 4,69 5.509. 268.850 4,70 6.909. 454.000 4,71 8.164. 077.807 4,72 7.896. 282.813 4,73 9.305. 323.920 4,74 9.693. 663.204 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 88.448. 363.274 9.331. 964.494 9.601. 471.334 9.765. 544.580 9.791. 820.416 9.990. 275.970 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 8.998.000 100 20. 000.000 100 20. 000.000 100 20 .000.000 100 20. 000.000 100 20. 000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 86,06 88 7.977. 115.274 88,15 8.841. 964.494 88,2 8.941. 471.334 88,5 8.985. 544.580 88,7 9.001. 820.416 89 9.160. 275.970 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah IV - 44 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Nilai 82 83 75. 250.000 83 60. 000.000 83 210. 000.000 83 310. 000.000 83 310. 000.000 84 310. 000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 93 93 387. 000.000 94 410. 000.000 95 430. 000.000 95 450. 000.000 96 460. 000.000 96 500. 000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 60. 121.800 80. 000.000 150. 000.000 150. 000.000 150. 000.000 150. 000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam Persentase Koperasi yang Usaha Simpan Pinjamnya Terdaftar di NIB Koperasi % 0,43 2,5 60. 121.800 2,5 80. 000.000 2,5 150 .000.000 2,5 150. 000.000 2,5 150. 000.000 2,5 150. 000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 702. 103.900 500. 000.000 500. 000.000 600. 000.000 700. 000.000 800. 000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Outcome : Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri Persentase Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan % 10,7 10 702. 103.900 10 500. 000.000 10 500. 000.000 10 600. 000.000 10 700. 000.000 10 800. 000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Pengembangan UMKM 2.189. 180.100 1.750. 000.000 1.750. 000.000 1.750. 000.000 1.750. 000.000 1.750. 000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Outcome : Meningkatnya Pelaku UMKM yang Berdaya Saing Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal % 39 40 2.189. 180.100 41 1.750. 000.000 43 1.750. 000.000 44 1.750. 000.000 45 1.750. 000.000 47 1.750. 000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pertumbuhan Wirausaha % 7 7 7 7 7 7 7 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 52. 900.000 150. 000.000 150. 000.000 150. 000.000 150. 000.000 150. 000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Outcome : Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Persentase Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang- Undangan % 10,7 10 52. 900.000 10 150. 000.000 10 150. 000.000 10 150. 000.000 10 150. 000.000 10 150. 000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 70. 262.000 0 0 0 0 0 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah IV - 45 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome : Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi Persentase Koperasi yang Telah Tersertifikasi Kesehatannya % 4 4 70. 262.000 - - - - - - - - - - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 650. 805.000 467. 250.000 480. 000.000 500. 000.000 600. 000.000 700. 000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Outcome: Meningkatnya Produktivitas Koperasi Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi % 1,05 1,5 650. 805.000 2 467. 250.000 2 480. 000.000 2 500. 000.000 2 600. 000.000 2 700. 000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 371. 820.000 250. 000.000 250. 000.000 350. 000.000 500. 000.000 500. 000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Outcome: Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kapasitasnya % 4,34 8,5 371. 820.000 8,5 250. 000.000 8,5 250. 000.000 8,5 350. 000.000 8,5 500. 000.000 8,5 500. 000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah PENANAMAN MODAL Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 28.647. 582.416 26.561. 416.340 27.937. 297.706 29.546. 486.054 31.059. 266.140 31.680. 451.463 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 86,93 100 37. 172.000 100 6.000.000 99 10. 000.000 99 10. 000.000 99 10. 000.000 99 10. 000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 91,12 91,5 27.197. 506.416 92 25.903. 756.340 92,5 27.075. 637.706 93 27.484. 826.054 93,5 28.822. 606.140 94 29.843. 791.463 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Nilai 82,2 83 35. 500.000 84 50. 000.000 85 50. 000.000 86 550. 000.000 87 625. 000.000 88 625. 000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Peningkatan dan Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 652. 366.000 100 601. 660.000 100 801. 660.000 100 1.501. 660.000 100 1.601. 660.000 100 1.201. 660.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu IV - 46 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Pelayanan Penanaman Modal 3.667. 686.130 4.293. 000.000 4.515. 377.400 4.775. 463.138 5.019. 966.851 5.289. 037.074 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Outcome: Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan % 100 100 3.667. 686.130 100 4.293. 000.000 100 4.515. 377.400 100 4.775. 463.138 100 5.019. 966.851 100 5.289. 037.074 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 367. 456.300 525. 319.070 519. 530.598 584. 356.360 614. 275.406 647. 200.568 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Outcome: Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal % 4 sistem (100%) 100 367. 456.300 100 525. 319.070 100 519. 530.598 100 584. 356.360 100 614. 275.406 100 647. 200.568 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 205. 049.000 225. 000.000 600. 735.000 250. 286.328 263. 100.988 277. 203.201 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Outcome: Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Realisasi Total Terhadap Target Investasi % n/a 4 205. 049.000 4 225. 000.000 4 600. 735.000 4 250. 286.328 4 263. 100.988 4 277. 203.201 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Promosi Penanaman Modal 631. 978.000 350. 000.000 368. 130.000 389. 334.288 409. 268.204 431. 204.979 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Outcome: Tercapainya Cakupan Promosi Penanaman Modal Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal % n/a 100 631. 978.000 100 350. 000.000 100 368. 130.000 100 389. 334.288 100 409. 268.204 100 431. 204.979 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 115. 572.000 600. 000.000 300. 000.000 667. 430.209 701. 602.634 739. 208.536 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu IV - 47 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Perusahaan PMDN/PMA yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM Persentase Perusahaan PMDN/PMA yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM % 14,5 20 115. 572.000 23,5 600. 000.000 27,5 300. 000.000 31,5 667. 430.209 35,5 701. 602.634 40 739. 208.536 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 18.284. 600.680 20.437. 499.920 20.641. 874.919 21.054. 712.418 21.475. 806.666 21.905. 322.799 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan penganggaran % 100 100 120. 000.000 100 125. 000.000 100 125. 000.000 100 125. 000.000 100 125. 000.000 100 125. 000.000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 100 100 16.367. 100.680 100 18.152. 499.920 100 18.356. 874.919 100 18.769. 712.418 100 19.190. 806.666 100 19.620. 322.799 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah % 82,02 82,13 467. 500.000 82,29 600. 000.000 82,46 600. 000.000 82,62 600. 000.000 82,76 600. 000.000 82,82 600. 000.000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 1.330. 000.000 100 1.560. 000.000 100 1.560. 000.000 100 1.560. 000.000 100 1.560. 000.000 100 1.560. 000.000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2.019. 600.000 2.950. 000.000 3.102. 810.000 3.281. 531.856 3.449. 546.287 3.634. 441.968 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Outcome: Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan Rasio Wirausaha Pemuda % 0,15 0,11 2.019. 600.000 0,15 2.950. 000.000 0,17 3.102. 810.000 0,18 3.281. 531.856 0,21 3.449. 546.287 0,22 3.634. 441.968 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 38.971. 711.645 240.014. 490.760 41.025. 590.820 43.388. 664.851 45.610. 164.492 48.054. 869.308 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Outcome: Meningkatnya Prestasi Olahraga Jumlah Atlet/pelatih yang Berprestasi di Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional Jumlah 722 732 37.621. 711.645 742 236.014. 490.760 752 39.425. 590.820 762 41.688. 664.851 772 43.810. 164.492 782 46.154. 869.309 Dinas Kepemudaan dan Olahraga IV - 48 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Pemasaran Olahraga Jumlah Event Olahraga di Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional Jumlah 21 9 1.350. 000.000 14 4.000. 000.000 16 1.600. 000.000 18 1.700.. 000.000 20 1.800.. 000.000 22 1.900. 000.000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 800. 000.000 1.150. 000.000 1.209. 570.000 1.279. 241.232 1.344. 738.383 1.416. 816.360 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Outcome: Meningkatnya Eksistensi Kepramukaan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan % 0,61 1,02 800. 000.000 1,07 1.150. 000.000 1,14 1.209. 570.000 1,22 1.279. 241.232 1,29 1.344. 738.383 1,37 1.416. 816.360 Dinas Kepemudaan dan Olahraga STATISTIK Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 238. 926.000 550. 000.000 600. 000.000 650. 000.000 700. 000.000 700. 000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Outcome: Tercapainya Kolaborasi, Integrasi,dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital Indeks 3,75 4,38 238. 926.000 5 550. 000.000 5 600. 000.000 5 650. 000.000 5 700. 000.000 5 700. 000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian PERSANDIAN Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 1.070. 188.000 5.126. 524.897 3.783 500.000 4.723. 500.000 3.778. 500.000 4.083. 500.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Outcome: Meningkatnya Keamanan Siber dan Persandian di Lingkungan Pemerintah Daerah Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Indeks 5 5 1.070. 188.000 5 5.126. 524.897 5 3.783 500.000 5 4.723. 500.000 5 3.778. 500.000 5 4.083. 500.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian PARIWISATA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 11.380. 123.620 11.905. 306.000 12.577. 734.851 13.159. 796.378 13.250. 025.953 13.690. 769.642 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan IV - 49 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 40. 000.000 100 23. 032.000 100 42. 000.000 100 57. 000.000 100 57. 000.000 100 195. 000.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 89,33 90 10.382. 462.220 91 11.289. 389.306 92 11.506. 234.851 93 11.547. 796.378 94 11.848. 025.953 95 12.210. 769.642 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Nilai 84,6 84,7 195. 561.900 84,8 50. 000.000 84,9 239. 500.000 85 160. 000.000 85,6 310. 000.000 85,7 235. 000.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 90 90 762. 099.500 90 542. 884.694 90 790. 000.000 90 1.395. 000.000 90 1.035. 000.000 90 1.050. 000.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1.075. 139.605 1.510. 000.000 1.570. 000.000 1.650. 000.000 1.900. 000.000 1.700. 000.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Outcome: Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata Jumlah Kawasan Wisata yang Ditata lokasi 1 3 1.075. 139.605 3 1.510. 000.000 3 1.570. 000.000 3 1.650. 000.000 3 1.900. 000.000 3 1.700. 000.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Persentase Masyarakat Pariwisata yang Diberdayakan % 47,62 54,76 64,29 64,29 64,29 64,29 64,29 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pariwisata % 97,56 97,89 98,22 98,55 98,88 99,21 99,54 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Program Pemasaran Pariwisata 1.000. 000.000 1.000. 000.000 1.150. 000.000 1.150. 000.000 1.150. 000.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Outcome: Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata Persentase Peningkatan Promosi/Pemasaran Kepariwisataan % 16,67 14,3 1.609. 499.000 12,5 1.000. 000.000 11,1 1.000. 000.000 10 1.150. 000.000 9,1 1.150. 000.000 8,3 1.150. 000.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 589. 845.000 500. 000.000 500. 000.000 500. 000.000 650. 000.000 650. 000.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan IV - 50 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan % 19,71 21,11 589. 845.000 21,11 500. 000.000 21,11 500. 000.000 21,11 500. 000.000 21,11 650. 000.000 21,11 650. 000.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 0 200. 000.000 200. 000.000 200. 000.000 500. 000.000 600. 000.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Outcome : Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual orang n/a n/a n/a 50 200. 000.000 50 200. 000.000 50 200. 000.000 50 500. 000.000 50 600. 000.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KEBUDAYAAN Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 376. 230.500 400. 000.000 450. 000.000 550. 000.000 550. 000.000 600. 000.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Outcome: Meningkatnya Cagar Budaya yang Dilestarikan Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan situs 6 6 376. 230.500 7 400. 000.000 7 450. 000.000 7 550. 000.000 7 550. 000.000 7 600. 000.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Program Pengembangan Kebudayaan 0 1.170. 000.000 1.270. 000.000 1.290. 000.000 1.390. 000.000 1.390. 000.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Outcome : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan Tingkat Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya dalam Pengembangan Kebudayaan % n/a n/a n/a 4,25 1.170. 000.000 4,25 1.270. 000.000 4,25 1.290. 000.000 4,25 1.390. 000.000 4,25 1.390. 000.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional 625. 310.000 350. 000.000 350. 000.000 450. 000.000 530. 000.000 600. 000.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Outcome: Meningkatnya Kesenian Tradisional yang Dilestarikan Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan % 6,67 6,67 625. 310.000 33,33 350. 000.000 33,33 350. 000.000 33,33 450. 000.000 33,33 530. 000.000 33,33 600. 000.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan PERPUSTAKAAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 13.878. 485.080 15.067. 149.990 15.567. 149.990 15.675. 862.850 15.989. 380.107 16.309. 176.709 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah IV - 51 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 110. 000.000 100 175. 000.000 100 175. 000.000 100 175. 000.000 100 175. 000.000 100 175. 000.000 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 87,36 87,46 12.568. 845.080 87,56 13.142. 149.990 87,66 13.443. 492.990 87,76 13.750. 862.850 87,86 14.064. 380.107 87,96 14.384. 176.709 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Nilai 81,35 81,45 67. 500.000 81,46 250. 000.000 81,47 250. 000.000 81,48 250. 000.000 81,49 250. 000.000 81,5 250. 000.000 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 80 80 1.132. 140.000 80 1.500. 000.000 80 1.500.000 .000 80 1.500. 000.000 80 1.500. 000.000 80 1.500. 000.000 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Program Pembinaan Perpustakaan 1.516. 686.160 1.920. 098.000 2.019. 559.076 2.135. 885.679 2.245. 243.026 2.365. 588.052 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Outcome: Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Persentase Penambahan Perpustakaan yang Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan % 10 (100 Perpustaka an) 10 (110 Perpust akaan) 1.516. 686.160 10 (121 Perpust akaan) 1.920. 098.000 10 (133 Perpust akaan) 2.019. 559.076 10 (146 Perpust akaan) 2.135. 885.679 10 (160 Perpust akaan) 2.245. 243.026 10 (176 Perpust akaan) 2.365. 588.052 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah KEARSIPAN Program Pengelolaan Arsip 1.143. 809.000 900. 000.000 946. 620.000 1.001. 145.312 1.052. 403.952 1.108. 812.804 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Tertib % 54.54 (24 OPD) 56.81 (25 OPD) 1.143. 809.000 59.09 (26 OPD) 900. 000.000 61.36 (27 OPD) 946. 000.000 63.63 (28 OPD) 1.001. 145.312 65.9 (29 OPD) 1.052. 403.952 68.18 (30 OPD) 1.108. 812.804 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 179. 991.750 200. 000.000 210. 360.000 222. 476.736 233. 867.545 246. 402.845 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Outcome: Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK Persentase Penambahan Arsip Statis pada Depo Arsip % 8,7 (403 Boks) 10 179. 991.750 10 200. 000.000 10 210. 360.000 10 222. 476.736 10 233. 867.545 10 246. 402.845 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah IV - 52 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 682. 222.100 450. 000.000 480. 000.000 500. 000.000 510. 000.000 520. 000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Ton 1975 1975,1 682. 222.100 1980,2 450. 000.000 1.981,67 480. 000.000 1.982,43 500. 000.000 1.983,5 510. 000.000 1.985,5 520. 000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 393. 707.500 318. 000.000 330. 000.000 340. 000.000 350. 000.000 360. 000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Outcome: Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat Jumlah Produksi Olahan Perikanan Ton 94.818 95.000 393. 707.500 97.000 318. 000.000 97.049 330. 000.000 97.107 340. 000.000 97.184 350. 000.000 97.194 360. 000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan PERTANIAN Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 3.201. 884.400 924. 000.000 940. 500.000 955. 000.000 970. 000.000 985. 000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Outcome: Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian Jumlah Produksi Tanaman Pangan Ton 2.379 2.380 3.201. 884.400 2.382 924. 000.000 2.385 940. 500.000 2.387 955. 000.000 2.389 970. 000.000 2.391 985. 000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Jumlah Produksi Hortikultura Ton 22170 22.180 22.200 22.220 22.240 22.260 22.280 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Jumlah Produksi Komoditas Peternakan Ton 10.765 11.093 11.195 11.300 11.300 11.300 11.300 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 0 200. 000.000 325. 000.000 320. 000.000 330. 000.000 435. 000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Outcome: Meningkatnya Kualitas Prasarana Pertanian Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B Ha 29,60 0 0 29,60 200. 000.000 29,60 325. 000.000 29,60 320. 000.000 29,60 330. 000.000 29,60 435. 000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 862. 025.000 912. 000.000 1.030. 500.000 1.056. 000.000 1.065. 000.000 1.065. 000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan IV - 53 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) % - 70,5 862. 025.000 71 912. 000.000 71,5 1.030. 500.000 72 1.056. 000.000 72,5 1.065. 000.000 73 1.065. 000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Persentase Unit Usaha Pangan Asal hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) % 45,5 46 46,5 47 47,5 48 48,5 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Program Penyuluhan Pertanian 22. 800.000 25. 000.000 50. 000.000 50. 000.000 50. 000.000 60. 000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Outcome: Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian Persentase Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan % - 100 22. 800.000 100 25. 000.000 100 50. 000.000 100 50. 000.000 100 50. 000.000 100 60. 000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan PERDAGANGAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 27.386. 123.392 29.016. 801.000 29.789. 589.667 30.629. 524.797 31.442. 013.085 32.328. 213.175 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 14. 999.000 100 35. 000.000 100 35. 000.000 100 35. 000.000 100 35. 000.000 100 35. 000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 86 87 26.373. 624.392 87 28.385. 416.000 88 29.158. 204.667 89 29.998. 139.797 90 30.810. 628.085 91 31.696. 828.175 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Nilai 82,79 83 473. 500.000 83,5 30. 000.000 84,0 30. 000.000 84,5 30. 000.000 85,0 30. 000.000 85,5 30 .000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 80 80 524. 000.000 80 566. 385.000 80 566. 385.000 80 566. 385.000 80 566. 385.000 80 566. 385.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian IV - 54 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaa 0 20. 000.000 20. 000.000 20. 000.000 20. 000.000 20. 000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Outcome : Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha Persentase Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi % n/a n/a n/a 85 20. 000.000 85 20. 000.000 85 20. 000.000 85 20. 000.000 85 20. 000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 3.142. 170.000 5.988. 000.000 5.988. 000.000 5.988. 000.000 5.988. 000.000 5.988. 000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Outcome: Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan Jumlah Pasar Rakyat yang Difasilitasi unit 10 Unit 10 3.142. 170.000 11 5.988. 000.000 11 5.988. 000.000 11 5.988. 000.000 11 5.988. 000.000 11 5.988. 000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 2.683. 000.000 1.523. 615.000 1.600. 000.000 2.000. 000.000 2.400. 000.000 2.800. 000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Outcome: Tersedia dan terjangkaunya barang kebutuhan pokok dan barang penting Tingkat inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan % 1,54 < 4,00 2.683. 000.000 < 4,00 1.523. 615.000 < 4,00 1.600. 000.000 < 4,00 2.000. 000.000 < 4,00 2.400. 000.000 < 4,00 2.800. 000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 219. 907.500 300. 000.000 300. 000.000 300. 000.000 300. 000.000 300. 000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Outcome: Meningkatnya kualitas produk dan layanan Persentase peningkatan alat UTTP yang ditera ulang % 2 2 219. 907.500 2 300. 000.000 2 300. 000.000 2 300. 000.000 2 300. 000.000 2 300. 000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program Pengembangan Ekspor 1.019. 794.750 1.300. 000.000 1.300. 000.000 1.300. 000.000 1.300. 000.000 1.300. 000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Outcome: Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor Nilai Ekspor USD 375.981. 675 USD 375.000 .000 1.019. 794.750 380.000 .000 1.300. 000.000 385.000 .000 1.300. 000.000 390.000. 000 1.300. 000.000 395.000 .000 1.300. 000.000 400.000 .000 1.300. 000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian PERINDUSTRIAN Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 910. 608.000 1.600. 000.000 1.600. 000.000 1.600. 000.000 1.600. 000.000 1.600. 000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Outcome: Meningkatnya IKM yang Berdaya Saing Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang Difasilitasi % 14 14 910. 608.000 15 1.600. 000.000 15 1.600. 000.000 16 1.600. 000.000 16 1.600. 000.000 16 1.600. 000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian IV - 55 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Pengendalian Izin Usaha Industri 0 60. 000.000 60. 000.000 60. 000.000 60. 000.000 60. 000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Outcome : Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Industri Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri yang Diterbitkan % n/a n/a n/a 85 60. 000.000 85 60. 000.000 85 60. 000.000 85 60. 000.000 85 60. 000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian SEKRETARIAT DAERAH Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 167.187. 577.951 167.866. 751.000 176.562. 248.702 186.732. 234.227 196.292. 924.619 200.218. 783.112 Sekretariat Daerah Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum Persentase Peningkatan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah % 30 35 167.187. 577.951 40 167.866. 751.000 45 176.562. 248.702 50 186.732. 234.227 55 196.292. 924.619 60 200.218. 783.112 Sekretariat Daerah Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah Persentase Keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai dengan Kebutuhan % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah Persentase Tertib Administrasi dan Manajerial Sekretariat Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah IV - 56 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome : Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Nilai 85,49 85,58 85,67 85,75 85,84 85,93 86,02 Sekretariat Daerah Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 50.389. 419.150 52.012. 000.000 54.706. 221.600 57.857. 299.964 60.819. 593.722 62.035. 985.597 Sekretariat Daerah Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan % 100 100 50.389. 419.150 100 52.012. 000.000 100 54.706. 221.600 100 57.857. 299.964 100 60.819. 593.722 100 62.035. 985.597 Sekretariat Daerah Persentase Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah yang Diundangkan % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah Persentase Penyelesaian Perkara yang Dihadapi Pemerintah Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah Persentase Peningkatan Pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah Persentase Peningkatan Profil Kelurahan % 3,57 8,93 10,71 16,07 19,64 19,64 21,43 Sekretariat Daerah Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Sosial % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Pemerintah Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah Program Perekonomian dan Pembangunan 5.463. 044.375 5.426. 520.320 5.707. 614.073 6.036. 372.643 6.345. 434.922 6.685. 550.234 Sekretariat Daerah Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Bidang Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan % 100 100 5.463. 044.375 100 5.426. 520.320 100 5.707. 614.073 100 6.036. 372.643 100 6.345. 434.922 100 6.685. 550.234 Sekretariat Daerah IV - 57 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Perekonomian dan Pembangunan Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah Tingkat Kematangan UKPBJ Level - 3 3 3 3 3 3 Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DPRD Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 112.228. 837.704 111.816. 658.562 115.171. 158.319 119.626. 293.068 124.141. 081.861 125.833. 572.549 Sekretariat DPRD Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 96,55 98 80. 000.000 98 80. 000.000 98 80. 000.000 98 80. 000.000 98 80. 000.000 98 80. 000.000 Sekretariat DPRD Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 87 88 101.077. 071.704 88 97.793. 488.562 88 100.724. 173.219 88 104.142. 778.415 88 108.507. 941.768 88 110.054. 380.021 Sekretariat DPRD Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah % 86,20 86,2 951. 170.000 86,2 951. 170.000 86,2 979. 705.100 86,2 1.009. 096.253 86,2 1.039. 369.141 86,2 1.070. 550.215 Sekretariat DPRD Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 96,54 96,54 10.120. 596.000 96,54 12.992. 000.000 96,54 13.387. 280.000 96,54 14.394. 418.400 96,54 14.513. 770.952 96,54 14.628. 642.313 Sekretariat DPRD Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 97.507. 255.139 107.348. 440.671 111.933. 012.641 116.442. 050.743 120.529. 379.241 121.283. 593.164 Sekretariat DPRD Outcome: Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang- Undangan Persentase Fasilitasi Pembahasan Raperda menjadi Perda Tahun N % 100 100 21.880. 418.000 100 26.638. 181.000 100 28.801. 445.180 100 29.895. 446.223 100 30.152. 259.610 100 30.443. 484.847 Sekretariat DPRD Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Tepat/ Tidak Tepat Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Sekretariat DPRD Outcome: Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan % 100 100 75.626. 837.139 100 80.710. 259.671 100 83.131. 567.461 100 86.546. 604.520 100 90.377. 119.631 100 90.840. 108.317 Sekretariat DPRD IV - 58 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Persentase Fasilitasi Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat DPRD PERENCANAAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 25.839. 644.760 26.444. 520.496 26.909. 668.069 27.847. 048.700 27.573. 239.145 27.149. 795.281 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 38. 779.000 100 50. 000.000 100 100. 000.000 100 100. 000.000 100 250. 000.000 100 250. 000.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 91,71 91,81 24.438. 135.960 91,91 24.007. 183.440 92,01 24.404. 668.069 92,11 25.224. 548.700 92,21 24.883. 239.145 92,31 24.774. 795.281 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah Nilai 88,38 88,40 434. 002.800 88,42 707. 300.000 88,44 780. 000.000 88,46 847. 500.000 89,48 915. 000.000 88,50 550. 000.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % N/A 94,4 928. 727.000 94,59 1.680. 037.056 94,77 1.625. 000.000 94,96 1.675. 000.000 95,15 1.525. 000.000 95,33 1.575. 000.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Program Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3.570. 484.000 2.453. 285.000 2.650. 000.000 2.650. 000.000 3.150. 000.000 4.600. 000.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Outcome: Meningkatnya Kinerja Program Pembangunan Persentase Capaian Kinerja Program % 81,58 83,30 3.570. 484.000 84,90 2.453. 285.000 86,50 2.650. 000.000 88,10 2.650. 000.000 89,70 3.150. 000.000 91,30 4.600. 000.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 437. 227.000 2.390. 000.000 2.390. 000.000 2.440. 000.000 2.800. 000.000 2.700. 000.000 Badan Perencanaan Pembangunan, IV - 59 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Riset dan Inovasi Daerah Outcome: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 100 100 133. 170.000 100 400. 000.000 100 400. 000.000 100 450. 000.000 100 500. 000.000 100 550. 000.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Outcome: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam % 100 100 53. 573.000 100 590. 000.000 100 590. 000.000 100 590. 000.000 100 700. 000.000 100 700. 000.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Outcome: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan % 97 100 250. 484.000 100 1.400. 000.000 100 1.400. 000.000 100 1.400. 000.000 100 1.600. 000.000 100 1.450. 000.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah KEUANGAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 123.253. 659.660 134.274. 849.860 136.960. 346.857 139.699. 553.794 142.493. 544.870 145.343. 415.768 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 58. 700.000 100 10. 000.000 100 150. 000.000 100 150. 000.000 100 150. 000.000 100 150. 000.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 95,49 90 122.058. 815.360 95,60 132.484. 372.860 95,70 134.213. 966.857 95,80% 136.953. 173.794 95,90% 139.747. 164.870 96% 142.597 .035.768 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Nilai 88,09 88,11 50. 000.000 88,44 160. 477.000 88,87 700. 000.000 89,20 700. 000.000 89,63 700. 000.000 89,96 700. 000.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah IV - 60 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 1.086. 144.300 100 1.620. 000.000 100 1.896. 380.000 100 1.896. 380.000 100 1.896. 380.000 100 1.896. 380.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah 35.703. 537.054 34.465. 000.000 35.503. 097.000 37.719. 835.388 39.850. 770.959 42.195. 812.282 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Ketepatan Waktu Penetapan APBD % 100 100 33.491. 697.054 100 31.360. 000.000 100 32.113. 141.000 100 34.219. 679.388 100 36.231. 014.959 100 38.576. 056.282 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ketepatan Waktu Penetapan Perubahan APBD % 100 100 100 100 100 100 100 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase Kebutuhan Penggunaan Belanja Tak Terduga yang Diajukan dengan yang Ditetapkan % 100 100 100 100 100 100 100 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Outcome : Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan Persentase Penyerapan Belanja Daerah % 86,12 86,2 425. 145.000 86,5 1.360. 000.000 86,7 1.263. 650.000 86,7 1.373. 850.000 86,7 1.493. 450.000 86,7 1.493. 450.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Outcome : Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik % N/A 77 1.786. 695.000 77 1.745. 000.000 79 2.126. 306.000 81 2.126. 306.000 84 2.126. 306.000 86 2.126. 306.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.001. 116.600 3.850. 000.000 3.900. 000.000 3.900. 000.000 3.900. 000.000 3.900. 000.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Outcome: Meningkatnya tata kelola barang milik daerah Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah dalam pengelolaan BMD sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan % N/A 100 3.001. 116.600 100 3.850. 000.000 100 3.900. 000.000 100 3.900. 000.000 100 3.900. 000.000 100 3.900. 000.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase Penyelesaian Usulan Penggunaan, Pemanfaatan Barang Milik Daerah % N/A 70 71 72 73 74 75 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase Penyelesaian Usulan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah % N/A 82 83 84 85 86 87 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah IV - 61 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah % N/A 51 52 53 54 55 56 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap % N/A 4 5 6 7 8 9 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 123.253. 659.660 225.574. 028.000 235.732. 680.232 249.560. 162.613 260.647. 242.939 274.209. 715.156 Badan Pendapatan Daerah Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 96,07 96,1 58. 700.000 96,25 10. 000.000 96,3 10. 000.000 96,5 10. 000.000 96,75 160. 000.000 97 10. 000.000 Badan Pendapatan Daerah Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 70,15 94,83 122.058. 815.360 95,5 220.999. 074.000 96,58 230.622. 680.232 97 243.900. 162.613 97,02 255.337. 242.939 97,50 268.049. 715.156 Badan Pendapatan Daerah Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah % 89,12 90 50. 000.000 91 150. 000.000 92 150. 000.000 93 650. 000.000 94 150. 000.000 95 650. 000.000 Badan Pendapatan Daerah Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 99,81 99,82 1.086. 144.300 99,83 4.414. 954.000 99,84 4.950. 000.000 99,85 5.000. 000.000 99,86 5.000. 000.000 99,87 5.500. 000.000 Badan Pendapatan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 15.065. 493.036 5.964. 934.000 7.800. 000.000 8.000. 000.000 10.100. 000.000 10.100. 000.000 Badan Pendapatan Daerah Outcome: Meningkatnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah % 44,93 57,05 15.065. 493.036 60,59 5.964. 934.000 61,75 7.800. 000.000 62,89 8.000. 000.000 64,03 10.100. 000.000 65,15 10.100. 000.000 Badan Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah % 1,27 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Badan Pendapatan Daerah Nilai Hasil Survei Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Nilai 86,37 86,4 86,5 86,75 87 87,25 87,3 Badan Pendapatan Daerah Persentase Piutang Pajak dan Retribusi Daerah yang Terbayarkan % 7,03 8 8 8 8 8 8 Badan Pendapatan Daerah KEPEGAWAIAN DAERAH IV - 62 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 19.066. 415.040 17.146. 236.000 17.489. 160.720 17.838. 943.934 18.195. 722.813 18.559. 637.269 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Outcome : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 10. 000.000 100 65. 000.000 100 65. 000.000 100 65. 000.000 100 65. 000.000 100 65. 000.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Outcome : Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 89,25 89,5 18.468. 002.040 89,75 15.920. 236.000 90 15.860. 160.720 90,25 16.094. 943.934 90,5 16.346. 722.813 90,75 16.610. 637.269 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Outcome : Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Nilai 85 85,25 24. 000.000 85,50 220. 000.000 85,75 424. 000.000 86 459. 000.000 86,25 474. 000.000 86,50 494. 000.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 564. 413.000 100 941. 000.000 100 1.140. 000.000 100 1.220. 000.000 100 1.310. 000.000 100 1.390. 000.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Kepegawaian Daerah 6.709. 210.500 10.868. 200.000 11.431. 172.760 12.089. 608.311 12.708. 596.256 13.389. 777.016 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Outcome : Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Mutu Layanan Administrasi Kepegawaian Bernilai Baik Nilai Baik (87.75) Baik (88.00) 1.438. 580.500 Baik (88.25) 1.900. 000.000 Baik (88.50) 2.140. 000.000 Baik (88.75) 2.260. 000.000 Sangat Baik (90.00) 2.340. 000.000 Sangat Baik (90.25) 2.430. 000.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Outcome : Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi ASN Nilai Dimensi Kualifikasi dan Dimensi Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN Nilai 50,47 50,60 5.120. 562.000 50,65 8.448. 200.000 50,70 8.516. 194.760 50,75 9.004. 630.311 50,80 9.493. 618.256 50,85 10.034. 799.016 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Outcome : Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN Nilai Dimensi Kinerja dan Dimensi Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN Nilai 30,84 30,85 150. 068.000 30,86 520. 000.000 30,87 774. 978.000 30,88 824. 978.000 30,89 874. 978.000 30,90 924. 978.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia IV - 63 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Program Riset dan Inovasi Daerah 2.335. 331.000 2.550. 000.000 2.800. 000.000 2.800. 000.000 3.100. 000.000 3.100. 000.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan % 79,31 80,00 2.335. 331.000 81,00 2.550. 000.000 82,00 2.800. 000.000 83,00 2.800. 000.000 84,00 3.100. 000.000 85,00 3.100. 000.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Jumlah Predikat Invensi dan Inovasi yang Diperoleh Tingkat Nasional dan Provinsi Predikat 5 2 2 2 2 2 3 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah INSPEKTORAT DAERAH Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 48.721. 401.060 46.318. 779.000 48.718. 091.752 51.524. 253.837 54.162. 295.634 57.065. 394.680 Inspektorat Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 48.721. 401.060 100 46.318. 779.000 100 48.718. 091.752 100 51.524. 253.837 100 54.162. 295.634 100 57.065. 394.680 Inspektorat Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 93,8 95 95 96 96 100 100 Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Inspektorat IP ASN Inspektorat % 86,8 86,8 86,9 86,95 87 87,5 88 Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 100 100 100 100 100 Program Penyelenggaraan Pengawasan 1.907. 429.000 1.540. 220.000 1.620. 003.396 1.713. 315.592 1.801. 037.350 1.897. 572.952 Inspektorat Outcome: Meningkatnya Kepatuhan terhadap Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Internal Tahun Anggran N-1 % 74 74,5 1.907. 429.000 74,55 1.540. 220.000 74,6 1.620. 003.396 74,65 1.713. 315.592 74,7 1.801. 037.350 74,75 1.897. 572.952 Inspektorat IV - 64 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peraturan Perundang- Undangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Eksternal Tahun Anggran N-1 % 86,50 86,55 86,6 86,65 86,7 86,75 86,8 Inspektorat Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 1.461. 553.000 1.319. 118.800 1.387. 449.154 1.467. 366.225 1.542. 495.376 1.625. 173.128 Inspektorat Outcome: Meningkatnya Kapabilitas Pengelolaan Risiko dan Implementasi Strategi Pencegahan Korupsi Indeks Manajemen Risiko Poin 2.717 3 1.461. 553.000 3 1.319. 118.800 3,15 1.387. 449.154 3,17 1.467. 366.225 3,2 1.542. 495.376 3,22 1.625. 173.128 Inspektorat Nilai MCSP KPK Poin 90,23 90,5 91 91,5 92 92,5 93 Inspektorat KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 12.919. 513.000 13.213. 744.000 13.478. 018.880 13.747. 579.258 14.022. 530.840 14.302. 981.460 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 100 12.919. 513.000 100 13.213. 744.000 100 13.478. 018.880 100 13.747. 579.258 100 14.022. 530.840 100 14.302. 981.460 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 2.812. 569.800 1.885. 499.300 1.983. 168.164 2.097. 398.650 2.204. 785.461 2.322. 961.962 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan % 100 100 2.812. 569.800 100 1.885. 499.300 100 1.983. 168.164 100 2.097. 398.650 100 2.204. 785.461 100 2.322. 961.962 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 3.837. 400.000 2.637. 200.000 2.773. 806.960 2.933. 578.241 3.083. 777.447 3.249. 067.918 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Outcome: Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan % 100 100 2.812. 569.800 100 2.637. 200.000 100 2.773. 806.960 100 2.933. 578.241 100 3.083. 777.447 100 3.249. 067.918 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 15.229. 773.200 10.287. 880.000 10.820. 792.184 11.444. 069.814 12.030. 006.188 12.674. 814.520 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik IV - 65 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Etika dan Budaya Politik Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik % 100 100 15.229. 773.200 100 10.287. 880.000 100 10.820. 792.184 100 11.444. 069.814 100 12.030. 006.188 100 12.674. 814.520 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 9.800. 000.000 5.850. 000.000 6.153. 030.000 6.507. 444.528 6.840. 625.688 7.207. 283.225 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Outcome: Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif % N/A 70 9.800. 000.000 71 5.850. 000.000 72 6.153. 030.000 73 6.507. 444.528 74 6.840. 625.688 75 7.207. 283.225 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya 1.400. 000.000 377. 820.900 397. 392.023 420. 281.803 441. 800.231 465. 480.724 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Outcome: Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan % 100 100 1.400. 000.000 100 377. 820.900 100 397. 392.023 100 420. 281.803 100 441. 800.231 100 465. 480.724 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KECAMATAN PONDOK GEDE Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 22.665. 058.526 22.677. 507.424 22.945. 487.424 22.945. 487.424 22.945. 487.424 22.945. 487.424 Kecamatan Pondok Gede Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 7.800.000 100 28. 395.000 100 30. 000.000 100 30 .000.000 100 30. 000.000 100 30. 000.000 Kecamatan Pondok Gede Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 96,63 96,7 16.223. 751.000 96,9 18.945 .928.000 97 18.945. 303.000 97,2 18.945. 303.000 97,4 18.945. 303.000 97,6 18.945. 303.000 Kecamatan Pondok Gede Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah % 80 80,2 102. 338.800 80,4 20. 000.000 80,6 20. 000.000 80,8 20. 000.000 81 20. 000.000 81,2 20. 000.000 Kecamatan Pondok Gede IV - 66 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 6.331. 168.726 100 3.683. 184.424 100 3.950. 184.424 100 3.950. 184.424 100 3.950. 184.424 100 3.950. 184.424 Kecamatan Pondok Gede Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 240. 000.000 280. 000.000 370. 000.000 370. 000.000 370. 000.000 370. 000.000 Kecamatan Pondok Gede Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan % 100 100 240. 000.000 100 280. 000.000 100 370. 000.000 100 370. 000.000 100 370. 000.000 100 370. 000.000 Kecamatan Pondok Gede Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 17.650. 469.800 19.503. 237.000 19.578. 237.000 19.578. 237.000 19.578. 237.000 19.578. 237.000 Kecamatan Pondok Gede Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik Persentase LKM yang Aktif % 100 100 17.650. 469.800 100 19.503. 237.000 100 19.578. 237.000 100 19.578. 237.000 100 19.578. 237.000 100 19.578. 237.000 Kecamatan Pondok Gede Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 39. 350.000 20. 000.000 50. 000.000 50. 000.000 50. 000.000 50. 000.000 Kecamatan Pondok Gede Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat % 100 100 39. 350.000 100 20. 000.000 100 50. 000.000 100 50. 000.000 100 50. 000.000 100 50. 000.000 Kecamatan Pondok Gede Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 1.252. 675.000 1.148. 000.000 1.336. 125.000 1.336. 125.000 1.336. 125.000 1.336. 125.000 Kecamatan Pondok Gede Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Wilayah Tertib % 100 100 1.252. 675.000 100 1.148. 000.000 100 1.336. 125.000 100 1.336. 125.000 100 1.336. 125.000 100 1.336. 125.000 Kecamatan Pondok Gede KECAMATAN JATI SAMPURNA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 22.831. 699.380 22.574. 254.000 23.191. 268.536 23.315. 500.536 23.447. 592.536 23.545. 196.536 Kecamatan Jatisampurna Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 3.000.000 100 11. 200.000 100 15. 000.000 100 15. 000.000 100 15. 000.000 100 15. 000.000 Kecamatan Jatisampurna Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 95,26 95,3 15.521. 771.000 95,5 19.488. 977.000 95,7 19.488. 977.000 95,9 19.490. 977.000 96 19.493. 977.000 96,2 19.498. 977.000 Kecamatan Jatisampurna IV - 67 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah % 82,71 82,9 53. 900.000 83,1 20. 000.000 83,3 20. 000.000 83,5 20. 000.000 83,7 20. 000.000 83,9 20. 000.000 Kecamatan Jatisampurna Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 7.253. 028.380 100 3.104. 077.000 100 3.667. 291.536 100 3.789. 523.536 100 3.918. 615.536 100 4.011. 219.536 Kecamatan Jatisampurna Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 159. 755.000 310. 000.000 350. 000.000 350. 000.000 350. 000.000 350. 000.000 Kecamatan Jatisampurna Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan % 100 100 159. 755.000 100 310. 000.000 100 350. 000.000 100 350. 000.000 100 350. 000.000 100 350. 000.000 Kecamatan Jatisampurna Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 14.677. 381.400 15.618. 572.800 16.093. 572.800 16.115. 572.800 16.115. 572.800 16.145. 572.800 Kecamatan Jatisampurna Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik Persentase LKM yang Aktif % 100 100 14.677. 381.400 100 15.618. 572.800 100 16.093. 572.800 100 16.115. 572.800 100 16.115. 572.800 100 16.145. 572.800 Kecamatan Jatisampurna Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 50. 000.000 20. 000.000 50. 000.000 50. 000.000 50. 000.000 50. 000.000 Kecamatan Jatisampurna Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan Jatisampurna Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat % 100 100 50. 000.000 100 20. 000.000 100 50. 000.000 100 50. 000.000 100 50. 000.000 100 50. 000.000 Kecamatan Jatisampurna Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 1.205. 914.000 1.369. 875.000 1.420. 875.000 1.420. 875.000 1.420. 875.000 1.420. 875.000 Kecamatan Jatisampurna Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Jatisampurna Persentase Wilayah Tertib % 100 100 1.205. 914.000 100 1.369. 875.000 100 1.420. 875.000 100 1.420. 875.000 100 1.420. 875.000 100 1.420. 875.000 Kecamatan Jatisampurna KECAMATAN JATIASIH IV - 68 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 25.993. 962.764 26.636. 096.600 26.636. 096.600 26.636. 096.600 26.636. 096.600 26.636. 096.600 Kecamatan Jatiasih Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 30. 000.000 100 15. 000.000 100 15. 000.000 100 15. 000.000 100 15. 000.000 100 15. 000.000 Kecamatan Jatiasih Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 95,80 95,82 19.441. 957.000 95,84 22.487. 777.144 95,86 22.487. 777.144 95,88 22.487. 777.144 95,90 22.487. 777.144 95,92 22.487. 777.144 Kecamatan Jatiasih Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah % 86,11 86,13 6.375.000 86,15 20. 000.000 86,17 20. 000.000 86,19 20. 000.000 86,21 20. 000.000 86,23 20. 000.000 Kecamatan Jatiasih Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 6.515. 630.764 100 4.113. 319.456 100 4.113. 319.456 100 4.113. 319.456 100 4.113. 319.456 100 4.113. 319.456 Kecamatan Jatiasih Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 39. 362.000 140. 000.000 140. 000.000 140. 000.0000 140. 000.000 140. 000.000 Kecamatan Jatiasih Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan % 88,08 88,08 39. 362.000 88,10 140. 000.000 88,12 140. 000.000 88,14 140. 000.000 88,16 140. 000.000 88,18 140. 000.000 Kecamatan Jatiasih Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 24.668. 021.200 24.657. 889.000 24.657. 889.000 24.657. 889.000 24.657. 889.000 24.657. 889.000 Kecamatan Jatiasih Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik Persentase LKM yang Aktif % 100 100 24.668. 021.200 100 24.657. 889.000 100 24.657. 889.000 100 24.657. 889.000 100 24.657. 889.000 100 24.657. 889.000 Kecamatan Jatiasih Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 38. 438.000 70. 000.000 70. 000.000 70. 000.000 70. 000.000 70. 000.000 Kecamatan Jatiasih Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan Jatisampurna Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat % 100 100 38. 438.000 100 70. 000.000 100 70. 000.000 100 70. 000.000 100 70. 000.000 100 70. 000.000 Kecamatan Jatiasih Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 267. 014.000 340. 000.000 340. 000.000 340. 000.000 340. 000.000 340. 000.000 Kecamatan Jatiasih IV - 69 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Jatisampurna Persentase Wilayah Tertib % 100 100 267. 014.000 100 340. 000.000 100 340. 000.000 100 340. 000.000 100 340. 000.000 100 340. 000.000 Kecamatan Jatiasih KECAMATAN BANTAR GEBANG Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 19.539. 781.360 19.338. 218.000 20.171. 491.692 21.354. 889.614 22.447. 987.962 23.127. 427.601 Kecamatan Bantargebang Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 10. 000.000 100 10. 284.000 100 20. 000.000 100 20. 000.000 100 20. 000.000 100 20. 000.000 Kecamatan Bantargebang Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 95,05 95,06 12.888. 555.000 95,07 15.832. 370.800 95,08 16.855. 653.492 95,09 18.029. 051.414 95,1 19.122. 149.762 95,05 19.801. 589.401 Kecamatan Bantargebang Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah % 82,59 82,6 9.275.000 82,61 20. 000.000 82,62 20. 000.000 82,63 20. 000.000 82,64 20. 000.000 82,65 20. 000.000 Kecamatan Bantargebang Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 6.631. 951.360 100 3.475. 563.200 100 3.275. 838.200 100 3.285. 838.200 100 3.285. 838.200 100 3.285. 838.200 Kecamatan Bantargebang Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 204. 562.000 219.
39. 000.000 230. 344.200 243. 612.026 256. 084.962 269. 811.116 Kecamatan Bantargebang Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan % 100 100 204. 562.000 100 219. 000.000 100 230. 344.200 100 243. 612.026 100 256. 084.962 100 269. 811.116 Kecamatan Bantargebang Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 8.643. 723.200 9.338. 084.200 9.821. 796.962 10.387. 532.467 10.919. 374.129 11.504. 652.582 Kecamatan Bantargebang Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik Persentase LKM yang Aktif % 100 100 8.643. 723.200 100 9.338. 084.200 100 9.821. 796.962 100 10.387. 532.467 100 10.919. 374.129 100 11.504. 652.582 Kecamatan Bantargebang Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 37. 025.000 80. 000.000 84. 144.000 88. 990.694 80. 000.000 98. 561.138 Kecamatan Bantargebang IV - 70 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wlayah Kecamatan Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat % 100 100 37. 025.000 100 80. 000.000 100 84. 144.000 100 88. 990.694 100 80. 000.000 100 98. 561.138 Kecamatan Bantargebang Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 790. 625.000 859. 604.000 904. 131.487 956. 209.461 1.005. 167.385 1.059. 044.357 Kecamatan Bantargebang Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Wilayah Tertib % 100 100 790. 625.000 100 859.604. 000 100 904. 131.487 100 956. 209.461 100 1.005. 167.385 100 1.059. 044.357 Kecamatan Bantargebang KECAMATAN RAWA LUMBU Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 23.830 .763.240 22.203. 818.748 22.978. 458.559 24.318. 041.772 25.577. 069.511 26.335. 631.596 Kecamatan Rawalumbu Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 27. 745.000 100 15. 000.000 100 15. 000.000 100 15. 000.000 100 15. 000.000 100 15. 000.000 Kecamatan Rawalumbu Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 94,7 94,8 13.572. 911.000 95 17.925. 506.000 95,2 18.838. 380.811 95,4 20.147. 964.024 95,6 21.361. 991.763 95,8 22.125. 553.848 Kecamatan Rawalumbu Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah % 84,4 84,6 9. 275.000 84,8 20. 000.000 85 20. 000.000 85,1 20. 000.000 85,2 20. 000.000 85,3 20. 000.000 Kecamatan Rawalumbu Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 10.220. 832.240 100 4.253. 312.748 100 4.105. 077.748 100 4.135. 077.748 100 4.180. 077.748 100 4.195. 077.748 Kecamatan Rawalumbu Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 151. 432.000 95. 000.000 99. 921.000 105. 676.450 111. 087.084 117. 041.352 Kecamatan Rawalumbu Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan % 100 100 151. 432.000 100 95. 000.000 100 99. 921.000 100 105. 676.450 100 111. 087.084 100 117. 041.352 Kecamatan Rawalumbu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 21.862. 987.400 21.626. 811.800 22.747. 080.651 24.057. 312.497 25.289. 046.897 26.644. 539.810 Kecamatan Rawalumbu IV - 71 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik Persentase LKM yang Aktif % 100 100 21.862. 987.400 100 21.626. 811.800 100 22.747. 080.651 100 24.057. 312.497 100 25.289. 046.897 100 26.644. 539.810 Kecamatan Rawalumbu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 50. 000.000 20. 000.000 21. 036.000 22. 247.674 23. 386.754 24. 640.285 Kecamatan Rawalumbu Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat % 100 100 50. 000.000 100 20. 000.000 100 21. 036.000 100 22. 247.674 100 23. 386.754 100 24. 640.285 Kecamatan Rawalumbu Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 1.340. 695.000 1.315. 695.000 1.383. 848.001 1.463. 557.646 1.538. 491.797 1.620. 954.958 Kecamatan Rawalumbu Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Wilayah Tertib % 100 100 1.340. 695.000 100 1.315. 695.000 100 1.383. 848.001 100 1.463. 557.646 100 1.538. 491.797 100 1.620. 954.958 Kecamatan Rawalumbu KECAMATAN MEDAN SATRIA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 20.364. 262.104 20.827. 646.850 21.911. 698.957 23.173. 572.817 24.359. 186.945 25.086. 716.553 Kecamatan Medansatria Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 10. 000.000 100 10. 000.000 100 10. 500.000 100 11. 025.000 100 11. 576.250 100 12. 155.063 Kecamatan Medansatria Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 93.59 93.59 14.044. 346.000 93,8 17.421. 641.000 94 18.313. 892.814 94,2 19.396. 876.367 94,4 20.446. 558.495 94,6 21.468. 886.418 Kecamatan Medansatria Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah % 85,02 85,02 0 85,03 20. 000.000 85,04 20. 000.000 85,05 20. 000.000 85,06 20. 000.000 85,07 20. 000.000 Kecamatan Medansatria Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 91 91 6.309. 916.104 91,5 3.376. 005.850 92 3.567. 306.143 92,5 3.745. 671.450 93 3.881. 052.200 93,5 3.585. 675.072 Kecamatan Medansatria Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 285. 954.000 1.896. 244.000 1.994. 469.439 2.109. 350.879 2.217. 349.644 2.336. 199.585 Kecamatan Medansatria IV - 72 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan % 100 100 285. 954.000 100 1.896. 244.000 100 1.994. 469.439 100 2.109. 350.879 100 2.217. 349.644 100 2.336. 199.585 Kecamatan Medansatria Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 15.402. 568.100 20.180. 269.300 21.225. 607.250 22.448. 202.227 23.597. 550.181 24.862. 378.871 Kecamatan Medansatria Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik Persentase LKM yang Aktif % 100 100 15.402. 568.100 100 20.180. 269.300 100 21.225. 607.250 100 22.448. 202.227 100 23.597. 550.181 100 24.862. 378.871 Kecamatan Medansatria Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 115. 503.000 20. 000.000 21. 036.000 22. 247.674 23. 386.754 24. 640.285 Kecamatan Medansatria Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat % 100 100 115. 503.000 100 20. 000.000 100 21. 036.000 100 22. 247.674 100 23. 386.754 100 24. 640.285 Kecamatan Medansatria Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 959. 676.162 2.131. 285.312 2.241. 685.891 2.370. 806.998 2.492. 192.317 2.625. 773.825 Kecamatan Medansatria Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Wilayah Tertib % 100 100 959. 676.162 100 2.131. 285.312 100 2.241. 685.891 100 2.370. 806.998 100 2.492. 192.317 100 2.625. 773.825 Kecamatan Medansatria KECAMATAN MUSTIKA JAYA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 21.609. 500.740 19.913. 148.040 20.955. 009.108 22.173. 537.633 23.319. 062.760 24.024. 634.643 Kecamatan Mustika Jaya Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 10. 000.000 100 10. 000.000 100 10. 000.000 100 10. 000.000 100 10. 000.000 100 10. 000.000 Kecamatan Mustika Jaya Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 95,34 95,34 13.028. 031.000 95,35 17.328. 330.440 95,36 18.370. 191.508 95,37 19.588. 720.033 95,38 20.734. 244.960 95,39 21.439. 816.843 Kecamatan Mustika Jaya Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah % 87,66 87,66 45. 500.000 87,66 20.. 000.000 87,67 20.. 000.000 87,68 20.. 000.000 87,69 20.. 000.000 87,71 20.. 000.000 Kecamatan Mustika Jaya IV - 73 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 8.525. 969.740 100 2.554. 817.600 100 2.554. 817.600 100 2.554. 817.600 100 2.554. 817.800 100 2.554. 817.800 Kecamatan Mustika Jaya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 180. 000.000 310. 000.000 326. 058.000 344. 838.941 362. 494.695 381. 924.410 Kecamatan Mustika Jaya Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan % 100 100 180. 000.000 100 310. 000.000 100 326. 058.000 100 344. 838.941 100 362. 494.695 100 381. 924.410 Kecamatan Mustika Jaya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 19.955. 394.600 21.807. 729.600 22.937. 369.993 24.258. 562.505 25.500. 600.905 26.867. 433.114 Kecamatan Mustika Jaya Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik Persentase LKM yang Aktif % 100 100 19.955. 394.600 100 21.807. 729.600 100 22.937. 369.993 100 24.258. 562.505 100 25.500. 600.905 100 26.867. 433.114 Kecamatan Mustika Jaya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 21. 200.000 20. 000.000 21. 036.000 25. 000.000 23. 386.754 24. 640.285 Kecamatan Mustika Jaya Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat % 100 100 21. 200.000 100 20. 000.000 100 21. 036.000 100 25. 000.000 100 23. 386.754 100 24. 640.285 Kecamatan Mustika Jaya Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 427. 285.000 471. 112.000 495. 515.602 524. 057.300 550. 889.034 580. 416.686 Kecamatan Mustika Jaya Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Wilayah Tertib % 100 100 427.285. 000 100 471. 112.000 100 495. 515.602 100 524. 057.300 100 550. 889.034 100 580. 416.686 Kecamatan Mustika Jaya KECAMATAN PONDOK MELATI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 18.631. 928.770 18.727. 072.600 19.357. 041.120 20.622. 561.445 21.690. 852.591 22.348. 853.169 Kecamatan Pondok Melati Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 1.000.000 100 2.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 Kecamatan Pondok Melati IV - 74 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 95,35 95,35 12.473. 060.000 95,44 15.666. 532.000 95,53 12.476. 060.000 95,62 12.476. 060.000 95,71 12.476. 060.000 95,71 12.476. 060.000 Kecamatan Pondok Melati Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah % 84,10 84,10 40. 000.000 84,18 20. 000.000 84,26 20. 000.000 84,32 20. 000.000 84,42 20. 000.000 84,42 20. 000.000 Kecamatan Pondok Melati Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 6.117. 868.770 100 3.038. 540.600 100 6.855. 981.120 100 8.121. 501.445 100 9.189. 792.591 100 9.847. 793.169 Kecamatan Pondok Melati Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 232. 309.000 240. 000.000 252. 432.000 266. 972.083 280. 641.054 295. 683.414 Kecamatan Pondok Melati Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan % 100 100 232. 309.000 100 240. 000.000 100 252. 432.000 100 266. 972.083 100 280. 641.054 100 295. 683.414 Kecamatan Pondok Melati Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 8.544. 065.400 15.323. 514.400 16.117. 272.446 17.045. 627.339 17.918. 363.459 18.878. 787.740 Kecamatan Pondok Melati Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik Persentase LKM yang Aktif % 100 100 8.544. 065.400 100 15.323. 514.400 100 16.117. 272.446 100 17.045. 627.339 100 17.918. 363.459 100 18.878. 787.740 Kecamatan Pondok Melati Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 50. 000.000 20. 000.000 21. 036.000 22. 247.674 23. 386.754 24. 640.285 Kecamatan Pondok Melati Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat % 100 100 50. 000.000 100 20. 000.000 100 21. 036.000 100 22. 247.674 100 23. 386.754 100 24. 640.285 Kecamatan Pondok Melati Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 500. 896.000 400. 000.000 420. 720.000 444. 953.472 467. 753.090 492. 805.691 Kecamatan Pondok Melati Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Wilayah Tertib % 100 100 500. 896.000 100 400. 000.000 100 420. 720.000 100 444. 953.472 100 467. 753.090 100 492. 805.691 Kecamatan Pondok Melati IV - 75 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah KECAMATAN BEKASI TIMUR Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 24.123. 780.400 22.596. 159.104 23.774. 410.146 25.152. 456.170 26.447. 941.926 27.245. 880.184 Kecamatan Bekasi Timur Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 30. 000.000 100 15. 789.424 100 15. 789.424 100 15. 789.424 100 15. 789.424 100 15. 789.424 Kecamatan Bekasi Timur Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 96,02 96,15 13.569. 601.000 96,30 18.123. 617.000 96,45 19.301. 868.042 96,6 20.679. 914.066 96,75 21.975. 399.822 97 22.773. 338.080 Kecamatan Bekasi Timur Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah % 83,13 83,15 33. 240.000 83,17 20. 000.000 83,19 30 000.000 83,21 30. 000.000 83,23 30. 000.000 83,25 30. 000.000 Kecamatan Bekasi Timur Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 10.490. 939.400 100 4.436. 752.680 100 4.436. 752.680 100 4.436. 752.680 100 4.436. 752.680 100 4.436. 752.680 Kecamatan Bekasi Timur Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 230. 787.000 290. 000.000 305. 022.000 322. 591.267 339. 107.940 357. 284.126 Kecamatan Bekasi Timur Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan % 100 100 230. 787.000 100 290. 000.000 100 305. 022.000 100 322. 591.267 100 339. 107.940 100 357. 284.126 Kecamatan Bekasi Timur Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 20.828. 866.000 22.916. 348.800 24.103. 415.668 25.491. 772.410 26.796. 951.158 28.233. 267.740 Kecamatan Bekasi Timur Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik Persentase LKM yang Aktif % 100 100 20.828. 866.000 100 22.916. 348.800 100 24.103. 415.668 100 25.491. 772.410 100 26.796. 951.158 100 28.233. 267.740 Kecamatan Bekasi Timur Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100. 000.000 20. 000.000 21. 036.000 22. 247.674 23. 386.754 24. 640.285 Kecamatan Bekasi Timur Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat % 100 100 100. 000.000 100 20. 000.000 100 21. 036.000 100 22. 247.674 100 23. 386.754 100 24. 640.285 Kecamatan Bekasi Timur Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 145. 150.000 50. 000.000 52. 590.000 55. 619.184 58. 466.886 61. 600.711 Kecamatan Bekasi Timur IV - 76 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Wilayah Tertib % 100 100 145. 150.000 100 50. 000.000 100 52. 590.000 100 55. 619.184 100 58. 466.886 100 61. 600.711 Kecamatan Bekasi Timur KECAMATAN BEKASI UTARA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 34.147. 726.388 32.013. 001.096 33.670. 756.553 35.609. 616.130 37.432. 316.476 38.554. 985.970 Kecamatan Bekasi Utara Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 15. 358.013 100 20. 000.000 100 20. 000.000 100 20. 000.000 100 20. 000.000 100 20. 000.000 Kecamatan Bekasi Utara Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 97,34 97,34 20.182. 242.000 97,34 27.342. 681.000 97,34 29.000. 436.457 97,34 30.939. 296.034 97,34 32.761. 996.380 97,34 33.884. 665.874 Kecamatan Bekasi Utara Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah % 84,22 84,6 18. 550.000 84,22 20. 000.000 84,22 20. 000.000 84,22 20. 000.000 84,22 20. 000.000 84,22 20. 000.000 Kecamatan Bekasi Utara Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 13.931. 576.375 100 4.630. 320.096 100 4.630. 320.096 100 4.630. 320.096 100 4.630. 320.096 100 4.630. 320.096 Kecamatan Bekasi Utara Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 400. 000.000 280. 000.000 294. 504.000 311. 467.430 327. 414.563 344. 965.970 Kecamatan Bekasi Utara Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan % 100 100 400. 000.000 100 280. 000.000 100 294. 504.000 100 311. 467.430 100 327. 414.563 100 344. 965.970 Kecamatan Bekasi Utara Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 32.010. 190.900 36.109. 100.200 37.979. 551.590 40.167. 173.762 42.223. 733.059 44.486. 925.151 Kecamatan Bekasi Utara Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik Persentase LKM yang Aktif % 100 100 32.010. 190.900 100 36.109. 100.200 100 37.979. 551.590 100 40.167. 173.762 100 42.223. 733.059 100 44.486. 925.151 Kecamatan Bekasi Utara Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 40. 000.000 30. 000.000 31. 554.000 33. 371.510 35. 080.132 36. 960.427 Kecamatan Bekasi Utara IV - 77 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat % 100 100 40. 000.000 100 30. 000.000 100 31. 554.000 100 33. 371.510 100 35. 080.132 100 36. 960.427 Kecamatan Bekasi Utara Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 75. 000.000 60. 000.000 63. 108.000 66. 743.021 70. 160.263 73. 920.854 Kecamatan Bekasi Utara Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Wilayah Tertib % 100 100 75. 000.000 100 60. 000.000 100 63. 108.000 100 66. 743.021 100 70. 160.263 100 73. 920.854 Kecamatan Bekasi Utara KECAMATAN BEKASI BARAT Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 25.428. 581.680 23.982. 549.440 25.232. 278.801 26.693. 923.660 28.067. 999.751 28.914. 344.744 Kecamatan Bekasi Barat Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 8.530.000 100 15. 000.000 100 15. 000.000 100 15. 000.000 100 15. 000.000 100 15. 000.000 Kecamatan Bekasi Barat Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 95,22 95,22 15.559. 606.000 95,22 20.354. 793.000 95,22 21.604. 522.361 95,22 23.066. 167.220 95,22 24.440. 243.311 95,22 25.286. 588.304 Kecamatan Bekasi Barat Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah % 83,7 83,7 6.375.000 83,7 20. 000.000 83,7 20. 000.000 83,7 20. 000.000 83,7 20. 000.000 83,7 20. 000.000 Kecamatan Bekasi Barat Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 9.854. 070.680 100 3.592. 756.440 100 3.592. 756.440 100 3.592. 756.440 100 3.592. 756.440 100 3.592. 756.440 Kecamatan Bekasi Barat Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 387. 735.000 320. 000.000 336. 576.000 355. 962.778 374. 188.072 394. 244.552 Kecamatan Bekasi Barat Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan % 100 100 387. 735.000 100 320. 000.000 100 336. 576.000 100 355. 962.778 100 374. 188.072 100 394. 244.552 Kecamatan Bekasi Barat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 20.733. 903.800 22.916. 366.400 24.103. 434.180 25.419. 791.988 26.796. 971.738 28.233. 289.423 Kecamatan Bekasi Barat IV - 78 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik Persentase LKM yang Aktif % 100 100 20.733. 903.800 100 22.916. 366.400 100 24.103. 434.180 100 25.419. 791.988 100 26.796. 971.738 100 28.233. 289.423 Kecamatan Bekasi Barat Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 38. 312.000 20. 000.000 21. 036.000 22. 247.674 23. 386.754 24. 640.285 Kecamatan Bekasi Barat Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat % 100 100 38. 312.000 100 40. 000.000 100 21. 036.000 100 22. 247.674 100 23. 386.754 100 24. 640.285 Kecamatan Bekasi Barat Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 1.439. 675.000 1.535. 233.000 1.614. 758.069 1.707. 768.134 1.795. 205.863 1.891. 428.897 Kecamatan Bekasi Barat Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Wilayah Tertib % 100 100 1.439. 675.000 100 1.535. 233.000 100 1.614. 758.069 100 1.707. 768.134 100 1.795. 205.863 100 1.891. 428.897 Kecamatan Bekasi Barat KECAMATAN BEKASI SELATAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 26.198. 995.060 24.657. 176.000 25.813. 381.717 27.295. 992.504 28.693. 129.320 29.547. 102.199 Kecamatan Bekasi Selatan Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran % 100 100 5.000.000 100 15. 000.000 100 16. 500.000 100 17. 325.000 100 17. 498.200 100 18. 373.200 Kecamatan Bekasi Selatan Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan % 93 93,1 15.266. 169.000 93,2 20.533. 030.200 93,3 21.468. 901.717 93,4 22.792. 788.504 93,5 24.117. 093.420 93,6 24.805. 764.199 Kecamatan Bekasi Selatan Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah % 84,34 84,4 54. 118.000 84,5 20. 000.000 84,6 20. 000.000 84,7 20. 000.000 84,8 20. 000.0000 84,9 20. 000.000 Kecamatan Bekasi Selatan Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel % 100 100 10.873. 708.060 100 4.089. 145.800 100 4.307. 980.000 100 4.465. 879.000 100 4.538. 537.700 100 4.702. 964.800 Kecamatan Bekasi Selatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 282. 500.000 300. 000.000 315. 540.000 333. 715.104 350. 801.317 369. 604.268 Kecamatan Bekasi Selatan IV - 79 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025 Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan % 100 100 282. 500.000 100 300. 000.000 100 315. 540.000 100 333. 715.104 100 350. 801.317 100 369. 604.268 Kecamatan Bekasi Selatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 12.980. 088.575 23.165. 457.000 24.365. 427.673 25.768. 876.307 27.088. 242.773 28.540. 172.586 Kecamatan Bekasi Selatan Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik Persentase LKM yang Aktif % 100 100 12.980. 088.575 100 23.165. 457.000 100 24.365. 427.673 100 25.768. 876.307 100 27.088. 242.773 100 28.540. 172.586 Kecamatan Bekasi Selatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 50. 000.000 50. 000.000 52. 590.000 55. 619.184 58. 466.886 61. 600.711 Kecamatan Bekasi Selatan Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat % 100 100 50. 000.000 100 50. 000.000 100 52. 590.000 100 55. 619.184 100 58. 466.886 100 61. 600.711 Kecamatan Bekasi Selatan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 50. 000.000 50. 000.000 52. 590.000 55. 619.184 58. 466.886 61. 600.711 Kecamatan Bekasi Selatan Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Wilayah Tertib % 100 100 50. 000.000 100 50. 000.000 100 52. 590.000 100 55. 619.184 100 58. 466.886 100 61. 600.711 Kecamatan Bekasi Selatan IV - 80 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kota Bekasi tersebut, maka target IKU Kota Bekasi seperti pada tabel berikut. IV - 81 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tabel 4.5 IKU Kota Bekasi Tahun 2025-2030 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Nilai N/A 68,0 68,5 69,0 69,5 70,0 70,5 2 Penurunan Intensitas Emisi GRK Ton Co2eq/ Miliar N/A 0,88 1,31 1,77 2,32 3,19 3,80 3 Indeks Pembangunan Manusia Nilai 83,55 83,80 84,47 85,14 85,81 86,48 87,15 4 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Persen 9,20 9,05 8,5 7,99 7,51 7,06 6,64 5 Indeks Pembangunan Keluarga Nilai 64,96 65,50 66,00 66,50 67,00 67,50 68,00 6 Indeks Ketimpangan Gender Nilai 0,273 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 7 Nilai Kota Layak Anak Nilai 742,34 742.35 742.36 742.37 742.38 742.39 742.40 8 PDRB Per Kapita Juta Rp 48,92 48.98 - 49.34 54.94 56,89 – 58,64 60,53 - 63,33 64,5 - 68,65 68,94 - 75,15 9 Indeks Ketahanan Pangan Nilai 93,90 94,00 94,10 94,20 94,30 94,40 94,50 10 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 7,82 7.06 - 7.68 7.32 6.77 - 7.4 6.74 - 7.36 6.72 - 7.34 6.67 - 7.3 11 Tingkat Kemiskinan Persen 4,01 3.34 - 3.69 3.55 3.12 - 3.40 2.98 - 3.27 2.83 - 3.11 2.73 - 3.02 12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,19 5.14 - 5.50 6,38 5.70 - 6.20 5.84 - 6.34 5.98 - 6.48 6.56 - 7.06 13 Rasio Gini Poin 0,435 0.401 - 0.408 0.414 0.391 - 0.414 0.390- 0.413 0.389 - 0.412 0.388 - 0.411 14 Indeks Daya Saing Daerah Poin 4,18 4,19 4,20 4,21 4,22 4,23 4,25 15 Indeks Harmoni Nilai N/A 6.47 6.48 6.49 6.51 6.53 6.55 16 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 83.46 84 84.5 85 85.5 86 86.5 17 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Nilai 88,02 89,10 88,15 88,25 88,50 88,75 89,00 18 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nilai 67,33 67,83 68,33 68,83 69,33 69,83 70,33 19 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Nilai 71,33

(2023)74,872 75,072 75,272 75,717 76,406 79,782 20 Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nilai 3,17 3,0 3,10 3,15 3,20 3,25 3,30 IV - 82 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 21 Nilai Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Kota Bekasi Nilai 2,796 2,80 2,90 3,00 3,05 3,10 3,12 22 Indeks Kota Cerdas Nilai 3,60 3,66 3,72 3,78 3,84 3,90 3,93 Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025 IV - 83 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 4.2.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. IKD Kota Bekasi Tahun 2025- 2030 disajikan sebagaimana pada tabel berikut. IV - 84 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tabel 4.6 IKD Kota Bekasi Tahun 2025-2030 NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 1 Indeks Ketahanan Pangan Nilai 93,9 94 94,1 94,2 94,3 94,4 94,5 Pangan 2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Persen 2,04 1,71 1,65 1,57 1,49 1,39 1,32 Pangan 3 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Persen 23,34 28,25 31,66 35,45 39,06 42,55 46,25 Perumahan dan Kawasan Permukiman 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Nilai 50,70 47,16 47,46 47,75 48,04 48,34 48,64 Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Persen 21,41 22,59 27,97 33,34 38,72 44,09 49,47 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Persen N/A 17,76 20,13 22,81 25,86 29,3 30,93 Lingkungan Hidup 7 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Persen 78,33 78,33 81,97 85,77 89,75 99,23 100 Lingkungan Hidup 8 a. Penurunan Intensitas Emisi GRK Ton Co2eq/ Miliar N/A 0,88 1,31 1,77 2,32 3,19 3,8 Lingkungan Hidup
1. b.Penurunan Intensitas Emisi GRK Kumulatif Ton Co2eq N/A 62.298, 43 96.860, 03 144.436 ,79 215.564 ,57 346.824 ,69 514.380 ,73 Lingkungan Hidup 9 Indeks Risiko Bencana Nilai 111,58 111,0 110,5 110,0 109,5 109,0 108,5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas 10 Ketahanan Air
2. a.Kapasitas Air Baku m³/detik 1,974 5,94 6,74 7,55 8,35 9,17 9,98 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. b.Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Persen 23,34 28,25 31,66 35,45 39,06 42,55 46,25 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,19 5.14 - 5.50 6,38 5.70 - 6.20 5.84 - 6.34 5.98 - 6.48 6.56 - 7.06 Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Pertanian, Kelautan dan Perikanan IV - 85 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 2 Rasio Gini Nilai 0,435 0.401 - 0.408 0.414 0.391 - 0.414 0.39 - 0.413 0.389 - 0.412 0.388 - 0.411 Sosial, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Pertanian, Kelautan dan Perikanan 3 Indeks Pembangunan Manusia Nilai 83,55 83,8 84,47 85,14 85,81 86,48 87,15 Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja 4 Tingkat Kemiskinan Persen 4,01 3.34 - 3.69 3.55 3.12 - 3.40 2.98 - 3.27 2.83 - 3.11 2.73 - 3.02 Sosial, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perencanaan, Komunikasi dan Informatika, Kecamatan 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 7,82 7.06 - 7.68 7,32 6.77 - 7.40 6.74 - 7.36 6.72 - 7.34 6.67 - 7.3 Tenaga Kerja, Sosial, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perencanaan 6 Usia Harapan Hidup Tahun 76,12 76,12 76,26 76,39 76,52 76,66 76,79 Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7 Indeks Pembangunan Keluarga Nilai 64,96 65,50 66,00 66,50 67,00 67,50 68,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Persen 9,20 9,05 8,5 7,99 7,51 7,06 6,64 Pangan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 9 Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun Jumlah 24 0 0 0 0 0 0 Kesehatan, Pengendalain Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) Persen 105,56 100 100 100 100 100 100 Kesehatan 11 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) Persen 79,2 91 91 91 91 91 91 Kesehatan 12 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Persen 98,5 100 100 100 100 100 100 Kesehatan, Sosial 13 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun Tahun 11,79 11,92 11,94 11,96 11,98 12 12,02 Pendidikan 14 Harapan Lama Sekolah Tahun 14,14 14,16 14,21 14,27 14,32 14,38 14,43 Pendidikan IV - 86 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 15 Skor Literasi/Numerasi
4. a.Skor Literasi SD Nilai 87,96 88 88,1 88,2 88,3 88,4 88,5 Pendidikan
5. b.Skor Literasi SMP Nilai 86,93 87 87,1 87,2 87,3 87,4 87,5 Pendidikan
6. c.Skor Numerasi SD Nilai 79,4 79,5 79,6 79,7 79,8 79,9 80 Pendidikan
7. d.Skor Numerasi SMP Nilai 84,18 84,2 84,3 84,4 84,5 84,6 84,7 Pendidikan 16 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai 59,36 60 60,5 61 61,5 62 62,5 Perpustakaan, Pendidikan 17 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Persen 33,5 34,0 36,0 38,5 41,5 45,00 49,00 Tenaga Kerja 18 Indeks Kota Toleran Nilai 6,46
(2023)6,47 6,48 6.49 6.51 6.53 6.55 Kesatuan Bangsa dan Politik 19 Indeks Pembangunan Kebudayaan Nilai N/A 51 52 53 54 55 56 Kebudayaan 20 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Nilai 64,96 65,50 66,00 66,50 67,00 67,50 68,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 21 Indeks Pembangunan Gender Nilai 93,52 93,66 93,8 93,94 94,08 94,22 94,36 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 22 Indeks Ketimpangan Gender Nilai 0,273 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 23 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Persen 13
(2023)13,5 14 14,5 15 15,5 16 Tenaga Kerja, Sosial 24 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Persen 48,91
(2023)49,11 49,31 49,51 49,71 49,91 50,11 Tenaga Kerja ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Indeks Daya Saing Daerah Nilai 4,09 4,2 4,3 4,5 4,7 4,7 4,9 Perencanaan 2 Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi Persen 4,56 4,49 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Perdagangan, Perindustrian, Perencanaan, Penanaman Modal, Pariwisata, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Koperasi Usaha Kecil Menengah 3 Rasio PDRB Industri Pengolahan Persen 33,15 33,15 32,85 32,54 32,23 31,9 31,55 Perindustrian 4 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Persen 4,38 4,38 4,47 4,57 4,67 4,78 4,9 Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil Menengah IV - 87 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 5 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Persen 11,3 11,32 11,33 11,34 11,35 11,36 11,37 Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil Menengah 6 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Ribu Orang 25.623 26.000 26.500 27.000 27.500 28.000 28.500 Pariwisata 7 Rasio Kewirausahaan Daerah Persen 3,53 3,53 3,7 3,87 4,06 4,26 4,47 Koperasi Usaha Kecil Menengah, Kepemudaan dan Olahraga 8 Proporsi Jumlah Usaha Mikro terhadap Usaha Mikro dan Kecil Persen 99,73
(2023)99,74 99,75 99,76 99,77 99,78 99,79 Koperasi Usaha Kecil Menengah 9 Kontribusi Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Persen 0,158 0,16 0,162 0,165 0,168 0,17 0,172 Koperasi Usaha Kecil Menengah 10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 65,58 65,79 66 66,21 66,42 66,63 66,84 Tenaga Kerja 11 Indeks Inovasi Daerah Nilai 80,94 81,00 81,30 81,50 81,70 81,80 82,00 Penelitian dan Pengembangan 12 Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi) Nilai 49,85 51,15 52,31 53,27 54,30 55,40 56,83 Perindustrian, Kelautan dan Perikanan, Pertanian 13 Adopsi TIK Nilai 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 Komunikasi dan Informatika 14 Nilai Investasi (PMDN dan PMA) Miliar Rupiah 13.708 14.256 14.826 15.419 16.036 16.678 17.345 Penanaman Modal 15 Laju Pertumbuhan Investasi Persen 7 4 4 4 4 4 4 Penanaman Modal 16 Pembentukan Modal Tetap Bruto % PDRB 33,91 33,91 33,92 33,95 34 34,06 34,12 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perencanaan, Perindustrian, Perdagangan 17 Nilai Ekspor Juta USD 375 375 380 385 390 395 400 Perdagangan 18 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Persen 64,93 64,93 66,4 67,87 69,34 70,81 72,63 Perumahan dan Kawasan Permukiman 19 Jumlah Kerja Sama Internasional yang ditindaklanjuti Unit - - - - - 1 1 Sekretariat Daerah 20 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Persen 0,006
(2023)0,007 0,008 0,009 0,01 0,02 0,03 Keuangan 21 Tingkat Inflasi Persen 2,5 ±1 2,5 ±1 2,5 ±1 2,5 ±1 2,5 ±1 2,5 ±1 2,5 ±1 Sekretariat Daerah, Perdagangan, Perencanaan 22 Jumlah Sister City Unit - - - - - 1 1 Sekretariat Daerah 23 PDRB Per Kapita Rp Juta 48,92 48.98 - 49.34 54.94 56,89 – 58,64 60,53 - 63,33 64,5 - 68,65 68,94 - 75,15 Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil Menengah IV - 88 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 24 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Persen 52,01 52,3 52,65 53 53,5 64,01 64,45 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 25 Indeks Inklusif Keuangan Daerah Nilai N/A 6,44 6,49 6,55 6,64 6,76 6,83 Perencanaan, Keuangan 26 Indeks Zakat Indeks 0,35 0,37 0,39 0,41 0,43 0,45 0,47 Perencanaan, Keuangan ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 83.46 84 84.5 85 85.5 86 86.5 Sekretariat Daerah 2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nilai 3,83 3,85 3,87 3,89 3,91 3,93 3,95 Komunikasi dan Informatika, Persandian 3 Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Nilai 88,02 88,1 88,15 88,25 88,5 88,75 89 Sekretariat Daerah 4 Indeks MCSP Poin 90,23 90.50 91 91,55 90,2 92,5 93 Inspektorat Daerah 5 Indeks Demokrasi Nilai 81,3 81,34 81,38 81,41 81,44 81,48 81,51 Kesatuan Bangsa dan Politik NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 A PENDIDIKAN Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik % 44,69 52,09 60 65,5 70,35 75 80,35 Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5- 6 Tahun (PAUD % 68,44 71,48 75 78 80,60 83,56 86,53 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun (SD) % 99,61 99,75 99,90 100 100 100 100 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun (SMP) % 99,61 99,75 99,90 100 100 100 100 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -18 Tahun (Non Formal/ Kesetaraan) % 17,07 21,17 25,27 29,37 33,47 37,57 41,67 Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi % 38,73 39,63 40,53 41,43 42,33 43,23 5 Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal % - - 80 85 90 95 100 IV - 89 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 Persentase Pemenuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Pendidikan Negeri sesuai Standar % 65 69 73 77 81 85 98 Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik % 50 55 60 65 70 75 100 Persentase Satuan Pendidikan Swasta Berakreditasi B % 70 75 80 85 90 95 100 B KESEHATAN Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik % 23,21 25,54 58,5 60,35 64 66,76 70 Kesehatan Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan Rumah Sakit Tipe B % 86,68 86,68 86,69 86,7 86,71 86,72 86,73 Persentase Puskesmas Terakreditasi % 90,57 100 100 100 100 100 100 Persentase Rumah sakit Terakreditasi % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan % 100 100 100 100 100 100 100 Prevalensi Balita Gizi Kurang % 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 Persentase Institusi dan Fasilitas Umum Memenuhi Syarat Kesehatan % 92,86 92,96 93,06 93,2 93,26 93,36 93,46 Rata Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Masyarakat % 94,86 94,96 95,06 95,2 95,26 95,36 95,46 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (UHC) % 98,50 100 100 100 100 100 100 Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan di Puskesmas % 72,17 72,20 72,25 72,3 72,35 72,4 72,45 Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan di UPTD Rumah Sakit Lingkup Dinas Kesehatan % 77,40 77,45 77,50 77,55 77,60 77,65 77,7 Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP di Puskesmas dan Rumah Sakit % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas % 100 100 100 100 100 100 100 IV - 90 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 Rata Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan % 90,89 91,39 91,89 92,39 92,89 93,39 93,89 Rata Rata Capaian SPM Bidang Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular % 86,93 87,03 87,13 87,23 87,33 87,43 87,53 Persentase kasus penyakit Menular dan Tidak Menular Non SPM yang Tertangani % 41,39 41,49 41,59 41,69 41,79 41,89 41,99 Persentase Kasus KLB yang Ditangani % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Tenaga Kesehatan yang Tersertifikasi % 75,91 100 100 100 100 100 100 Persentase Praktik Tenaga Kesehatan yang Terkendali % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan di Puskesmas dan RS % 77 100 100 100 100 100 100 Persentase Jumlah Sarana Kefarmasian Yang Memenuhi Standar Kesehatan % 96,8 100 100 100 100 100 100 Persentase Jumlah Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Berlabel yang Memenuhi Standar Kesehatan % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Keluarga ber-PHBS % 65,03 65,1 65,12 65,14 65,16 65,18 65,2 C PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir % 37,97 41,43 43,08 44,37 45,65 46,94 48,23 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik % 68,91 69,64 70,37 71,10 71,82 72,55 73,28 Tingkat Kemantapan Jalan % 97,75 97,79 97,82 97,88 97,94 97,97 97,99 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli % 31,24 37,14 39,47 41,80 44,13 46,46 48,80 Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota % 23 25,26 25,78 28,5 30,03 32,52 34,78 Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Sanitasi Layak % 99,31 99,58 99,63 99,74 99,8 99,89 100 IV - 91 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Sanitasi Aman % 1,8 2 3,5 5 5 5 5 Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik % 35,71 40,6 50,89 63,89 68,56 71,5 73 Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang Diterbitkan % 94,18 94,3 94,4 94,5 94,6 94,7 95 Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah atau Kawasan Perkotaan % 44,87 45,50 46,15 46,79 47,43 48,08 48,72 Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang % 77 78 78,2 78,4 78,6 78,8 79 Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang % 77 78 78,2 78,4 78,6 78,8 79 Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang % 83 83 83 83 83 83 83 Persentase Tingkat Pengaduan Masyarakat Terkait Reklame dan Utilitas Jalan yang Ditindaklanjuti % - 100 100 100 100 100 100 D PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni % 100 100 100 100 100 100 100 Perumahan dan Kawasan Permukiman Cakupan Rumah Layak Huni yang Terjangkau % 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 ha yang Tertangani % 1,64 3,28 4,92 6,56 8,2 9,84 11,48 Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar di Kawasan Perkotaan % 16,03 21,84 37,47 53,1 68,74 84,37 100 Persentase Permukiman yang sudah Dilengkapi PSU % 43,75 47,26 50,78 54,98 59,18 63,38 67,58 IV - 92 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 E KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan Rasio 01:31 01:31 01:31 01:31 01:31 01:31 01:31 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan MasyarakatTingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Penegakan Pelanggaran Perda % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Kemampuan Aparatur dan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Program Penanggulangan Bencana dalam Dokumen Perencanaan % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Layanan Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Layanan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Proteksi Kebakaran % 55 60 65 70 75 80 85 Persentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran % 94,49 92 95 96 97 98 99 Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran serta Non Kebakaran % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan % 58,63 63 67 70 72 74 76 F SOSIAL IV - 93 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 Persentase PSKS yang Ikut Serta dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial % 100 100 100 100 100 100 100 Sosial Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Peningkatan Pendayagunaan Data dan Informasi PPKS % 90 93 94 95 96 97 98 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Area 1 1 1 1 1 1 1 G TENAGA KERJA Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja % - - - - 90 - - Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi % - 13,28 15,28 17,28 19,28 21,28 23,28 Persentase Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas % 84,40 85 86 87 88 89 90 Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan % 43,33 44,44 44,67 46,89 45,11 45,33 45,56 Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) % 9,93 9,93 15,35 25,59 38,38 51,18 61,41 H PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK IV - 94 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) % 53,39 53,39 53,89 54,39 54,89 55,39 55,89 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % 64,53 64,53 65,03 65,53 66,03 66,53 67,03 Jumlah Posyandu dalam Penyediaan 6 Layanan SPM Unit 1621 1621 1622 1626 1628 1630 1636 Persentase Pemenuhan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Tingkat Kelurahan % 20 20 32,29 46,86 55,86 64,86 73,86 Persentase Pemenuhan Data Gender dan Anak % 28,97 28,97 29,9 30,84 31,78 32,71 33,64 Persentase Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terbentuk % 18,84 18,84 37,68 53,73 73,91 84,05 100 Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % 63,90 63,90 64,40 64,90 65,40 65,90 66,40 I PANGAN PSkor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi % 91.53 92 92.25 92.5 92.75 93 93.25 Pangan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan % 87 86,5 85,5 84,5 83,5 82,5 81,5 Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan % 85.5 89 90 91 92 93 94 J PERTANAHAN Persentase Terselesaikannya Kasus Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi % 100 1oo 100 100 100 100 100 Pertanahan Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan % 33 36,76 43,2 50,34 55,65 61,85 65,7 IV - 95 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 K LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Air Indeks 38.62 56.76 56.96 57.16 57.36 57.56 57.76 Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara Indeks 75.10 45.55 46.05 46.55 47.05 47.55 48.05 Persentase Pertumbuhan Kampung Iklim % - 19,04 38,09 61,90 80,95 100 100 Capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) / Hutan Kota yang Tersedia dan Terkelola % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Penambahan Taman Kota % 23,67 24,98 25,98 26,98 27,98 28,98 29,98 Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki TPS Limbah B3 % 55 50 50 50 50 50 50 Persentase Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan /atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah % 109 100 100 (50 usaha pengaw asan, dan 40 usaha pembin aan) 100 (50 usaha pengaw asan, dan 40 usaha pembin aan) 100 (50 usaha pengaw asan, dan 40 usaha pembin aan) 100 (50 usaha pengaw asan, dan 40 usaha pembin aan) 100 (50 usaha pengaw asan, dan 40 usaha pembin aan) Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup % 0 0 100 100 100 100 100 Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Lingkungan Hidup % 80 80 100 100 100 100 100 Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup % 80 80 73 73 73 73 73 Capaian Perolehan Penghargaan Lingkungan Hidup % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tentang Permasalahan Lingkungan % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R % 11,97 13 13,5 13,7 13,9 14,1 14,3 Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA Poin 71.50 73.10 71.50 71.50 71.50 71.50 71.50 IV - 96 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 Persentase Sampah yang Terangkut ke TPA % 71.10 62 62 63 95 95 95 Persentase Cakupan Area Pelayanan % 100 100 100 100 100 100 100 ‘L ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase Kepemilikan KTP el % 94.51 99.5 99.6 99.7 99.75 99.8 99.85 Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) % 65 53 55 57 59 61 65 Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran % 67,29 95 96 97,5 98 98,05 98,05 Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan % - 33 40 50 54 61 69 Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Buku Profil Kependudukan % 100 100 100 100 100 100 100 M PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga % 40 50 60 70 80 90 95 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Lansia yang Mendapatkan Pendampingan % 5,6 6 6 8 10 12 14 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) % 50 55 56 59 61 61,5 62 Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) % 18,5 14 13 12 11,5 11 10 Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) % 25,67 25,17 24,67 24,17 23,67 23,17 22,67 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) % 1,81 1,80 1,79 1,78 1,77 1,76 1,75 Angka Kelahiran Remaja Umur 15 – 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 – 19) % 5,2 5 4,95 4,9 4,85 4,8 4,75 N PERHUBUNGAN Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas Indeks - 85,6 85,63 85,65 85,79 85,8 85,82 Perhubungan IV - 97 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas % 10 12 13 13,5 14 14,5 15 Jumlah Kendaraan Yang Wajib Uji yang Melakukan Uji Kendaraan Bermotor Unit 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 Persentase Peningkatan Fasilitas Prasarana Penunjang Transportasi % 49.50 51,72 56,9 57,76 60,34 61,21 61,21 Persentase Kapasitas Angkutan Umum yang Terpenuhi % 20.45 70 75 78 80 83 85 O KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital Indeks 4,21 4,21 4,98 4,98 4,98 4,99 4,99 Komunikasi dan Informatika Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik Indeks 4,68 4,69 4,70 4,71 4,72 4,73 4,74 P KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal % 39 40 41 43 44 45 47 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Pertumbuhan Wirausaha % 7 7 7 7 7 7 7 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi % 1,05 1,5 2 2 2 2 2 Q PENANAMAN MODAL Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan % 100 100 100 100 100 100 100 Penanaman Modal Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal % 100 100 100 100 100 100 100 Realisasi Total Terhadap Target Investasi % - 4 4 4 4 4 4 Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal % - 100 100 100 100 100 100 Persentase Perusahaan PMDN/PMA yang Patuh terhadap Kewajiban LKPM % 14,5 20 23,5 27,5 31,5 35,5 40 R KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Rasio Wirausaha Pemuda % 0,15 0,11 0,15 0,17 0,18 0,21 0,22 Kepemudaan dan Olahraga IV - 98 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 Jumlah Atlet/pelatih yang Berprestasi di Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional Jumlah 722 732 742 752 762 772 782 Jumlah Event Olahraga di Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional Jumlah 21 9 14 16 18 20 22 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan % 0,61 1,02 1,07 1,14 1,22 1,29 1,37 S STATISTIK Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital Indeks 3,75 4,38 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Statistik T PERSANDIAN Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Indeks 5.0 5.0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Persandian U KEBUDAYAAN Jumlah Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Situs 6 6 7 7 7 7 7 Kebudayaan Tingkat Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya dalam Pengembangan Kebudayaan % - - 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan % 6,67 6,67 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 V PERPUSTAKAAN Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat % 76,92 77,02 77,12 77,22 77,32 77,42 77,52 Perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat % 59,36 59,46 59,56 59,66 59,76 59,86 59,96 Persentase Penambahan Perpustakaan yang Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan % 10 10 10 10 10 10 10 W KEARSIPAN Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Tertib % 54.54 56.81 59,09 61,36 63,63 65,9 68,18 Kearsipan IV - 99 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 Persentase Penambahan Arsip Statis pada Depo Arsip % 8,7 10 10 10 10 10 10 X KELAUTAN DAN PERIKANAN Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Ton 1.975 1.975,1 1,980,2 1.981,67 1.982,43 1,983,5 1.985,5 Kelautan dan Perikanan Jumlah Produksi Olahan Perikanan Ton 94.818 95.000 97.000 97.049 97.107 97.184 97.194 Y PARIWISATA Jumlah Kawasan Wisata yang Ditata lokasi 1 3 3 3 3 3 3 Pariwisata Persentase Masyarakat Pariwisata yang Diberdayakan % 47,62 54,76 64,29 64,29 64,29 64,29 64,29 Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pariwisata % 97,56 97,89 98,22 98,55 98,88 99,21 99,54 Persentase Peningkatan Promosi/ Pemasaran Kepariwisataan % 16,67 14,3 12,5 11,1 10 9,1 8,3 Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan % 19,71 21,11 21,11 21,11 21,11 21,11 21,11 Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual orang - - 50 50 50 50 50 Z PERTANIAN Jumlah Produksi Tanaman Pangan Ton 2.379 2.380 2.382 2.385 2.387 2.389 2.391 Pertanian Jumlah Produksi Hortikultura Ton 22170 22.180 22.200 22.220 22.240 22.260 22.280 Jumlah Produksi Komoditas Peternakan Ton 10.765 11.093 11.195 11.300 11.300 11.300 11.300 Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B Ha 29,60 0 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) % - 70,5 71 71,5 72 72,5 73 Persentase Unit Usaha Pangan Asal hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) % 45,5 46 46,5 47 47,5 48 48,5 Persentase Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian Yang ditingkatkan % - 100 100 100 100 100 100 AA PERDAGANGAN IV - 100 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 Persentase Peningkatan alat UTTP yang Ditera Ulang % 2 2 2 2 2 2 2 Perdagangan Nilai Ekspor USD (Juta) 375 375 380 385 390 395 400 Tingkat Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan % 1,54 <4 <4 <4 <4 <4 <4 Jumlah Pasar Rakyat yang Difasilitasi Unit 10 10 11 11 11 11 11 Persentase Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi % - - 85 85 85 85 85 Persentase Alat Ukur Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku % 100 100 100 100 100 100 100 BB PERINDUSTRIAN Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang Difasilitasi % 14 14 15 15 16 16 16 Perindustrian Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri yang Diterbitkan % - - 85 85 85 85 85 Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah % 0 0 100 100 100 100 100 Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap, Akurat, dan Terkini Nilai 100 100 100 100 100 100 100 CC SEKRETARIAT DAERAH Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah Persentase Peraturan Perundang- undangan dan Produk Hukum Daerah yang Diundangkan % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Penyelesaian Perkara yang Dihadapi Pemerintah Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Peningkatan Pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Peningkatan Profil Kelurahan % 3.57 8.93 10.71 16.07 19.64 19.64 21.43 Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan % 100 100 100 100 100 100 100 IV - 101 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Sosial % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Pemerintah Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Bidang Ekonomi % 100 100 100 100 100 100 100 Tingkat Kematangan UKPBJ Level 3 3 3 3 3 3 3 Persentase Peningkatan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah % 30 35 40 45 50 55 60 Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai dengan Kebutuhan % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Tertib Administrasi dan Manajerial Sekretariat Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 DD SEKRETARIAT DPRD Persentase Fasilitasi Pembahasan Raperda menjadi Perda Tahun N % - 100 100 100 100 100 100 Sekretariat DPRD Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Tidak/Tepat Waktu - Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan % - 100 100 100 100 100 100 Persentase Fasilitasi Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD % - 100 100 100 100 100 100 IV - 102 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 EE PERENCANAAN Persentase Capaian Kinerja Program % 81,58 83,30 84,90 86,50 88,10 89,70 91,30 Perencanaan Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan % 97 100 100 100 100 100 100 FF KEUANGAN Ketepatan Waktu Penetapan APBD % 100 100 100 100 100 100 100 Keuangan Ketepatan Waktu Penetapan Perubahan APBD % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Kebutuhan Penggunaan Belanja Tak Terduga yang Diajukan dengan yang Ditetapkan % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Penyerapan Belanja Daerah % 86,12 86,12 86,5 86,7 86,7 86,7 86,7 Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik % - 77 77 79 81 84 86 Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah dalam pengelolaan BMD sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan % - 100 100 100 100 100 100 Persentase Penyelesaian Usulan Penggunaan, Pemanfaatan Barang Milik Daerah % - 70 71 72 73 74 75 Persentase Penyelesaian Usulan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah % - 82 83 84 85 86 87 Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah % - 51 52 53 54 55 56 IV - 103 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap % - 4 5 6 7 8 9 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah % 44,93 57,05 60,59 61,75 62,89 64,03 65,15 Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah % 1,27 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Nilai Hasil Survei Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Nilai 86,37 86,4 86,5 86,75 87 87,25 87,3 Persentase Piutang Pajak dan Retribusi Daerah yang Terbayarkan % 7,03 8 8 8 8 8 8 GG KEPEGAWAIAN Mutu Layanan Administrasi Kepegawaian Bernilai Baik Nilai Baik (87.75) Baik (88.00) Baik (88.25) Baik (88.50) Baik (88.75) Sangat Baik (90.00) Sangat Baik (90.25) Kepegawaian Nilai Dimensi Kualifikasi dan Dimensi Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN Nilai 50,47 50,60 50,65 50,70 50,75 50,80 50,85 Nilai Dimensi Kinerja dan Dimensi Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN Nilai 30,84 30,85 30,86 30,87 30,88 30,89 30,90 HH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan % 79,31 80 81 82 83 84 85 Penelitian dan Pengembangan Jumlah Predikat Invensi dan Inovasi yang Diperoleh Predikat 5 2 2 2 2 2 2 II PENGAWASAN (INSPEKTORAT) Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal Tahun Anggaran N-1 % 74,49 74,50 74,55 74,60 74,65 74,70 74,75 Inspektorat Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal Tahun Anggaran N-1 % 86,50 86,55 86,6 86,65 86,7 86,75 86,8 Indeks Manajemen Risiko Poin 2,717 3 3 3,15 3,17 3,2 3,22 Nilai MSCP KPK Poin 90,23 90,5 91 91,50 92 92,5 93 Level Kapabilitas APIP Level 3 3 3 4 4 4 4 IV - 104 BAB IV Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 JJ KEWILAYAHAN (KECAMATAN) Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase LKM yang Aktif % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100 Kecamatan Persentase Wilayah Tertib % 100 100 100 100 100 100 100 KK PEMERINTAHAN UMUM (KESBANGPOL) Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan % 100 100 100 100 100 100 100 Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif % N/A 70 71 72 73 74 75 Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan % 100 100 100 100 100 100 100 Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

1.Secara substansial, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program prioritas, program perangkat daerah, pagu indikatif, dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
2.Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2026 hingga tahun 2030 yang merupakan tahun transisi;
3.Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
4.Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha, sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pemerintah. Untuk itu, kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai berikut:
1.Setiap Perangkat Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha di lingkungan Kota Bekasi diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan;
2.Bagi setiap Perangkat Daerah, RPJMD Tahun 2025-2029 ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik sehingga perlu mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program/kegiatan/subkegiatan. V - 2 BAB V Penutup
3.Masyarakat Kota Bekasi dapat berperan serta seluas-luasnya dalam proses perancangan dan perumusan kebijakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, yang nantinya akan dituangkan dalam peraturan daerah. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program/kegiatan/subkegiatan pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan/subkegiatan pembangunan;
4.Dalam menyusun Renstra PD, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik, dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 akan didukung pendanaan yang bersumber dari sumber-sumber pendanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber pendanaan tersebut dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kota Bekasi, PKBL dan TJSL, KPBU, dan peran serta masyarakat. Pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 juga perlu mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat ketercapaiannya, sehingga manajemen risiko sangat diperlukan. Penerapan manajemen risiko ini untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Untuk itu, mitigasi risiko yang merupakan langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah teridentifikasi menjadi hal yang krusial. Hal ini penting agar dapat mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko di kemudian hari.